24 Dzulhijjah 1442  |  Selasa 03 Agustus 2021

basmalah.png

Maratib Al-Ijma, Inventarisasi Konsensus Ulama

Maratib Al-Ijma, Inventarisasi Konsensus UlamaFiqhislam.com - Konsensus ulama (ijma) menempati posisi penting dalam hukum Islam. Dalam perkembangan dinamika pengambilan hukum, ijma dijadikan sebagai satu dari referensi utama.

Meskipun, ini tak berarti penggunaan ijma lolos dan bebas dari permasalahan. Beberapa pertanyaan pun lantas muncul di kalangan cendekiawan Muslim saat itu. Di antara persoalan mendasar yang mengganjal adalah mana sajakah masalah yang hukumnya telah disepakati ulama melalui konsensus mereka dan bagian manakah yang belum tersentuh ijma.

Para ulama memandang poin ini pun sangat layak dikaji. Apalagi sebagai salah satu sumber hukum, dengan mengetahui adanya ijma, maka dapat mendapat legitimasi kuat. Di saat yang sama, keuntungan setelah mengetahui ada atau tidaknya konsensus agar terhindar dari kesalahan berfatwa ataupun berhujjah. Karenanya, sejumlah ulama memandang penting adanya inventarisasi dan pendataan konsensus itu.

Menurut Ibnu Al-Mundzir (318 H), tokoh yang pertama kali melakukan inventarisasi ijma dalam kitabnya yang bertajuk Al-Ijma, terdapat sekitar 765 konsensus atas permasalahan ibadah dan muamalah. Kendati konsensus yang berhasil dideteksi Ibnu Mundzir itu tidak seratus persen merepresentasikan secara bulat kesepakatan ulama, hanya mayoritas dari mereka saja. Abu Ishaq Al-Isfarayini mendata kurang lebih terdapat sekitar 20 ribu konsensus ulama yang pernah ada. Dalam kitab Ma’usu’ah Al-Ijma’ fi Al-Fiqh Al-Islami tercatat sekitar 9.588 konsensus.

Salah satu kitab yang fokus membahas daftar konsensus ulama itu adalah kitab karangan Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm Al-Qurthuby (457 H). Kitab bertajuk Maratib Al-Ijma itu secara khusus mendata ijma yang tercecer dalam berbagai permasalahan, mulai dari permasalahan ibadah, muamalah, akidah, hingga teologi. Dalam aspek ibadah, Ibnu Hazm mendata sejumlah ijma mencakup bab taharah (bersuci), shalat, pengurusan jenazah, zakat, puasa, iktikaf, haji, dan berkurban.

Di ranah muamalah, konsensus yang terdata Ibnu Hazm antara lain menyoal hukum barang temuan, sewa-menyewa, penitipan, penggadaian, dan perihal konsensus yang menyangkut ihwal pernikahan. Sedangkan dalam persoalan akidah, secara umum Ibnu Hazm menyebutkan pokok-pokok akidah dalam agama yang telah disepakati sebagai perkara yang tak bisa terbantahkan atau akrab dikenal dengan istilah ma’lum min ad-din bi ad-dharurat.

Inventarisasi Ijma
Sebelum melakukan inventarisasi, hal pertama yang ditempuh Ibnu Hazm dalam kitabnya adalah mendefinisikan ijma secara umum. Ibnu Hazm tidak memaparkan pengertian, kriteria, dan karakteristik ijma secara terperinci. Bahasan-bahasan dasar mengenai hal itu dibahas sekilas dalam mukadimah kitabnya.

Menurut Ibnu Hazm, ada dua kategori ijma, yakni ijma lazim dan ijma jazi. Ijma lazim adalah perkara yang telah disepakati oleh ulama secara keseluruhan terkait hukum wajib, haram, ataupun mubah. Sedangkan ijma jazi adalah kesepakatan ulama atas sebuah perkara yang apabila dilakukan atau ditinggalkan akan menimbulkan konsekuensi hukum tertentu.

Bagi Ibnu Hazm, kriteria terpenting sebuah ijma adalah kesepakatan bulat para ulama menyikapi persoalan tertentu. Tak ada satu pun perbedaan pendapat terkait masalah itu.

Karenanya, selama masih ada perbedaan di salah satu opsi ataupun pihak, seperti konsensus ulama di wilayah dan masalah tertentu—misalnya ijma ulama Madinah, Kuffah, ataupun Bashrah—maka selama ada pembatasan wilayah ataupun simplifikasi pada satu kalangan, kesepakatan itu tidak termasuk kategori ijma penuh (ijma tam).

Guna melacak keberadaan konsensensus terkait sebuah kasus, maka bisa diperoleh dari beragam referensi. Di antara contoh konsensus yang tak menyisakan ruang perbedaan lagi misalnya fakta sejarah tentang eksistensi Dinasti Muawiyah, Abbasiyah dan Perang Siffin. Informasi itu akan memberikan keyakinan bahwa memang konsensus ulama telah terjadi tanpa keraguan sedikit pun.

Ibnu Hazm menegaskan, ulama yang dimaksud bukan sembarang ulama. Melainkan, konsensus itu tak lain adalah kesepakatan yang muncul dari para ulama yang berkomitmen, konsisten, serta berpegang teguh pada Alquran dan menjaga sunah Nabi SAW, sahabat, dan para pengikut mereka. Di luar kelompok itu, seperti Abu Al-Hudzail, Basyar bin Al-Mu’tamir, Ibrahim bin Sayyar, ataupun Ja’far bin Harb tidak dikategorikan sebagai ulama.

Bahkan, kesepakatan golongan ini pun tak dapat dijadikan sebagai sebuah konsensus. Tak lain karena, pandangan dan ideologi yang mereka usung menurut arus utama Ahlus Sunnah Waljamaah, sering kali berseberangan dengan Alquran dan sunah.

Kendati demikian, satu hal yang penting dicatat, Ibnu Hazm sendiri menegaskan pihaknya tak menjatuhkan vonis kafir bagi mereka yang berbeda pendapat karena mengikuti konsensus mayoritas. Bisa jadi, sikap berbeda mereka tersebut dilatarbelakangi ketidaktahuan akan batas-batas fatwa atau barangkali lantaran kefasikan dan kegilaan mereka.

Terkait inventarisasi konsensus itu, Ibnu Hazm menyebutkan, di bidang ibadah kesepakatan ulama antara lain menyangkut bab bersuci. Ihwal hukum menggunakan air mengalir, misalnya, ulama sepakat boleh dipergunakan selama tidak tercampur najis yang mengubah kesuciannya. Hal yang sama juga berlaku untuk status air yang mengendap. Jika volume air banyak, selama tidak ada barang najis yang mengubah warna, rasa, dan baunya, ulama sepakat air itu suci dan mensucikan.

Disepakati pula, benda cair yang boleh digunakan sebagai media berwudhu hanya air dan anggur.

Bagi yang berhalangan tak diperbolehkan menggunakan air untuk berwudhu seperti akibat sakit, maka ijma mengatakan sah dan boleh bertayamum. Terkait dengan bilangan berwudhu atau bertayamum, disepakati tak ada makna apa pun di atas jumlah bilangan tiga kali mengusap ataupun membasuh.

Dalam hal shalat, beberapa konsensus berhasil dihimpun oleh Ibnu Hazm. Di antaranya, shalat lima waktu, bilangan rakaat shalat Subuh, misalnya—baik ketika kondisi aman maupun krisis, seperti dalam kondisi perang dan bencana, bepergian ataupun tidak—jumlahnya tak berubah, yakni dua rakaat.

Tidak boleh menunda shalat di pengujung waktu dengan sengaja, sekalipun boleh ditunaikan dengan kondisi dan kemampuan fisiknya, seperti duduk, berbaring, atau dengan menggerakkan isyarat anggota tubuh. Demikian halnya dengan kewajiban menghadap kiblat bagi yang memungkinkan dan mengetahui arahnya, selama dalam kondisi aman dan tidak berada di suasana krisis.

Menyangkut muamalat, kesepakatan yang disebutkan oleh Ibnu Hazm antara lain tentang hukum barang titipan (wadiah). Setiap pihak yang diberikan amanah barang titipan wajib mengembalikannya.

Apabila barang itu digunakan untuk sebuah transaksi, misalnya digadaikan atau disewakan, maka tetap mempunyai keharusan menyerahkan penuh seperti semula. Ketika barang yang dititipkan telah dikembalikan, secara otomatis yang bersangkutan tak lagi mempunyai tanggungan apa pun.

Tentang jual beli, disepakati beberapa hal di antaranya barang yang diperjualbelikan adalah hak milik penuh. Jika tidak, disepakati transaksi dinyatakan tidak sah. Selanjutnya dalam soal jual beli, kedua belah pihak harus mengetahui barang yang dimaksud baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Transaksi jual beli dianggap tidak sah jika dilakukan atas dasar paksaan atau dalam kondisi tak sadar seperti sedang mabuk. Barang yang dijadikan obyek transaksi tidak boleh sesuatu yang diharamkan atau termasuk perkara najis.

Ibnu Hazm menyebutkan beberapa pokok akidah yang disepakati oleh ulama. Jika terbukti jelas-jelas melanggar prinsip-prinsip yang merupakan konsensus itu, maka bisa mengakibatkan yang bersangkutan dihukumi kafir.

Pokok Akidah
Kendati, Ibnu Hazm menegaskan bahwa vonis hanya difokuskan bagi mereka yang melanggar perkara yang disepakati. Bukan permasalahan yang memang terdapat perbedaan dan selisih pandang.

Pokok itu di antaranya adalah prinsip keesaan Allah SWT, tak ada Tuhan selain-Nya. Manusia, Arsy, dan seisi alam semesta adalah ciptaan-Nya. Allah mengutus para Nabi, karenanya kenabian pun adalah perkara yang hak.

Demikian halnya para nabi yang disebutkan dalam Alquran seperti Adam, Idris, Nuh, Hud, Shalih, Syu’aib, Yunus, Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Dan, Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir kali diutus. Tidak ada satu pun manusia yang didaulat sebagai nabi setelah Muhammad. Pun risalah yang disampaikan oleh Rasulullah adalah hak hingga hari kiamat. Islam adalah agama universal yang diperuntukkan bagi semua umat manusia.

Selanjutnya, akidah utama yang ditekankan oleh Ibnu Hazm dan disepakati oleh para ulama yakni tentang keberadaan surga dan neraka. Keduanya adalah hak dan sebuah keniscayaan dari Allah sebagai janji dan balasan atas semua perilaku manusia selama di dunia. Surga dan neraka bersifat kekal, demikian pula para penghuninya.

Kitab Suci Alquran yang memuat dalil-dalil tentang pokok akidah pun adalah hak (kebenaran). Tak ada sedikit pun keraguan tentangnya, mulai dari awal surat Al-Fatihah hingga penghujung surat An-Naas.

Alquran adalah wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Rasulullah. Tidak ada penambahan atau pengurangan satu huruf pun dalam Alquran. Para pengubah dan pengganti ayat-ayat Alquran yang secara sengaja dan untuk melecehkan kesuciannya dianggap kafir.

republika.co.id