19 Safar 1443  |  Senin 27 September 2021

basmalah.png

Nikah Siri dan Wali Hakim

Nikah Sirri dan Wali Hakim

Fiqhislam.comPerlu diketahui nikah siri itu mempunyai dua makna yang berbeda berdasar dua sudut pandang yang berbeda yaitu siri secara fikih dan siri secara hukum positif UU perkawinan atau pemerintah. Yang disebut dengan nikah siri dalam pandangan fikih adalah akad nikah yang berlangsung dengan melengkapi syarat dan rukun nikah termasuk ada wali dan dua saksi, namun semua pihak bersepakat/setuju untuk merahasiakan pernikahan itu, baik dicatatkan di KUA maupun tidak, walaupun jika dicatatkan kerahasiaan itu menjadi berkurang. Sedangkan siri secara UU perkawinan adalah setiap pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA, baik semua pihak yang terlibat bersepakat menyembunyikannya maupun tidak. Bahkan walaupun diadakan walimah besar-besaran selama belum diresmikan di KUA tetap saja secara hukum positif dianggap sebagai nikah siri.

Secara hukum, nikah siri secara fikih dalam pandangan jumhur ulama –yaitu Hanafiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah- hukumnya adalah sah, hanya saja madzhab Hambali menegaskan bahwa nikah tersebut makruh. Mereka beralasan, bahwa kesepakatan merahasiakan itu tidak mempunyai pengaruh terhadap ke”sah” an akad. Sebab keberadaan dua saksi dalam forum akad tersebut sudah memenuhi standard minimal pengumuman dan terbebas dari predikat siri (rahasia).

Berbeda dengan jumhur, Malikiyyah menyatakan bahwa nikah siri secara fikih adalah cacat dan tidak memenuhi syarat yaitu pengumuman, baik itu dengan tabuhan rebana, mengundang banyak orang selain saksi dan sebagainya.(Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, VII/71,81) Bahkan al-Zuhri dari kalangan tabi’in berpendapat bahwa mengumumkan pernikahan adalah fardhu konsekwensinya pernikahan siri harus dibatalkan (faskh) pihak berwenang (al-Mawsu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, V/262). Intinya pernikahan siri ala fikih ini adalah bermasalah. Sebab tidak logis bila tanpa masalah harus disembunyikan.

Adapun pernikahan siri versi pemerintah –sebagaimana di atas- selama secara fikih bukan siri, maka tidak mempengaruhi keabsahan nikah tersebut. Hanya saja, karena aturan pemerintah (ulul amr) untuk mendaftarkan secara resmi itu adalah sesuatu yang berdasar pada kemaslahatan umum yang nyata, maka melanggarnya adalah dosa kecuali dalam kondisi darurat. Kemaslahatan tersebut utamanya terkait dengan perlindungan hak terhadap istri dan anak. Maka dari itu, saya menyarankan agar suami anda tidak menempuh cara ini, apalagi menggabung dua macam siri baik secara fikih maupun pemerintah.

Terkait dengan masalah berwali hakim, maka dari berbagai ulasan ulama berdasar pada dalil secara ringkas dapat dikatakan bahwa hal itu boleh bila memenuhi salah satu kondisi berikut yaitu wali nasab (ada hubungan darah) tidak ada sama sekali, wali nasab enggan (‘adhl) padahal keduanya sekufu, wali nasab berada di tempat yang jauh sejauh jarak qashar shalat dari tempat wanita yang akan menikah, wali nasab dianggap hilang atau tidak diketahui keberadaannya, hidup atau matinya, calon suami juga adalah wali nikah perempuan dan wali nasab dalam keadaan berihram haji atau umrah. Pada kasus suami anda, penting untuk dicari dahulu kejelasan keberadaan wali calon istri keduanya dan sebaiknya dilangsungkan berdasarkan pertimbangan mendalam dari ahlinya dan yang berwenang di KUA agar kemuliaan pernikahan tetap terjaga. Wallahu a’lam. [yy/hidayatullah]