fiqhislam
basmalah
Pustaka Muslim


1 Syawal 1442  |  Kamis 13 Mei 2021

Nikah Siri

Nikah SiriFiqhislam.com - Kita perlu memeriksa dulu apa yang dimaksud dengan nikah siri. Kalau dilihat dari ragamnya, memang ada beberapa versi nikah siri. Untuk itu kita harus diperjelas dulu apa yang dimaksud dengan nikah siri yang beredar di tengah masyarat. Setidaknya ada tiga versi yang saya lihat sering dianggap nikah siri.

1. Versi Pertama

Nikah yang sesuai dengan hukum akad nikah syariah dan dihalalkan agama tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah seperti ini punya esensi yang halal, tetapi bertabur kemadharatan dari sisi hukum positif birokrasi negara. Karena tidak ada surat nikah, sehingga nanti kalau punya anak, juga tidak ada akte kehariannya.

Dalam kondisi dimana terjadi pertentangan antara suami istri, entah dalam masalah harta benda dan sebagainya, maka secara hukum positif umumnya posisi istri atau wanita menjadi sangat lemah. Karena tidak ada legal yang menyatakan bahwa pernikahan mereka dianggap sah secara hukum.

Dalam kasus bagi waris misalnya, istri tidak bisa menuntut di pengadilan untuk mendapat bagian waris, karena secara hukum positif, statusnya bukan istri. Dan hal-hal yang seperti ini akan membuat masalah menjadi semakin rumit.

Jual beli tanah saja harus pakai surat menyurat untuk menjamin aspek legalitasnya, apalagi urusan hubungan suami istri. Kalau tidak ada surat suratnya, maka di kemudian hari akan muncul banyak madharat.

Surat menyurat yang menunjukkan status hukum itu penting dalam syariah Islam. Seba surat menyurat itu adalah bukti legal tentang hak kepemilikan seseorang di muka hukum. Orang yang punya piutang kepada pihak lain sementara pihak lain itu menyangkal bahwa dirinya telah berhutang, maka di pengadilan pihak yang tidak punya surat-surat akan kalah, walau pun dia sesungguhnya di pihak yang benar.

Karena itulah ketentuan hukum hutang piutang dalam Islam diatur dengan ayat yang paling panjang, yaitu ayat 282 dari surat AL-Baqarah. Intinya ayat itu menegaskan bahwa wajib dilakukan tulis menulis dalam hal hutang piutang.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah  tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al-Baqarah : 282)

Apalgi urusan hubungan nikah, saksinya saja harus minimal 2 orang laki-laki. Ketentuan ini mengandung pesan bahwa urusan nikah tidak boleh dilakukan di bawah tangan. Apalagi ada anjuran untuk mengumumkan pernikahan, walimah dan seterusnya.

Walau pun nikah di bawah tangan itu bukan zina, tetapi kalau dia memberi madharat kepada salah satu pihak, tentu bukan hal bisa dihalalkan begitu saja.

Madharat inilah yang harus dihindari dari nikah siri. Kalau pun ada larangan untuk nikah secara siri, karena pada aspek legal dan hukum, pihak wanita menjadi pihak yang paling lemah.

Kalau Nikah Siri yang dimaksud adalah adalah versi yang seperti ini, rasanya tidak mungkin memenjarakan. Paling jauh cuma diberi sanksi untuk segera mengurus urusan administrasinya.

Tetapi harus diteliti lebih dalam, apa dasar seseorang tidak mengurus administrasi atau surat legal pernikahannya. Mirip dengna orang yang tidak punya KTP, tidak mungkin warga negara di penjara karena tidak punya KTP. Sebab melengkapi warga negara dengan KTP itu kewajiban negara.

Kalau menangkap pengemudi yang kedapatan tidak punya SIM, itu wajar karena bisa mencelakakan orang lain. Tapi menangkap pasangan yang tidak punya surat nkah, rasanya tidak mencelakakan secara langsung, tetapi memang berpotensi merugikan pihak istri, karena tidak tercatat sebagai istri yang legal dalam hukum hak kepemilikan harta nantinya.

2. Versi Kedua

Versi ini secara hukum Islam memang diharamkan oleh semua ulama, yaitu nikah tanpa memenuhi syarat dan rukun hukum fiqih. Seperti nikah tanpa wali yang sah, artinya yang jadi wali secara hukum Islam memang bukan orang yang sah menjadi wali. Atau nikah tanpa saksi yang sah. Padahal wali dan saksi harus lengkap dan memang harus memenuhi syarat dan rukun nikah.

Nikah siri versi kedua ini jelas diharamkan di dalam syariah Islam. Sebab nikah itu pada hakikatnya bukan nikah yang halal.

Biasanya hal ini terjadi pada pasangan yang tidak mendapat persetujuan dari pihak keluarga atau orang tua. Karena sudah terlanjur saling jatuh cinta, akhirnya mereka nekat untuk kawin siri.

Biasanya memang ada saja oknum yang mau mengaturnya, tentu dengan bayaran tertentu. Bahkan akad nikah itu sampai bisa mendapat surat dari pihak yang dianggap berwenang. Tetapi kita tidak tahu apakah surat itu sah atau palsu.

Nikah seperti ini asalkan dilakukan oleh wali yang sah seperti ayah kandung, atau orang yang ditunjuk oleh sang ayah menjadi wakil dirinya, tentu secara Islam hukumnya sah. Tetapi sebaliknya, selama ayah kandung si gadis tidak memberi izin atau tidak menunjuk siapa yang menjadi wakilnya, maka akad nikah itu tidak sah.

Sebab kedudukan ayah kandung dalam masalah akad nikah itu sangat kuat. Posisinya adalah wali mujbir. Kecuali pihak negara yang mengambil alih, maka posisi ayah kandung itu sama sekali tidak tergoyahkan.

3. Versi Ketiga

Versi ini hukumnya sah secara hukum negara dan juga hukum Islam, yaitu nikah biasa dari seorang suami yang sudah beristri, tetapi ada pihak-pihak yang tidak diberi-tahu, barangkali salah satunya adalah istrinya, atau keluarga istrinya.

Namun pernikahannya jelas-jelas dilakukan dengan cara yang sah baik hukum maupun aturan negara. Ada surat-surat nikah yang lengkap. Hanya barangkali suami tidak minta izin kepada istrinya secara resmi dan sah.

Kok bisa nikah tanpa izin tertulis dari istri pertama?

Jawabnya bisa-bisa saja. Selama kita masih jadi warga Negara Indonesia Raya Merdeka Merdeka, apa pun bisa didapat, asal KUHP alias Kasih Uang Habis Perkara.

Triknya begini, kan kita tahu bahwa di negara ini sangat dimungkinkan orang ber-KTP ganda. Di Jakarta dia sudah punya KTP, yang tertulis statusnya : sudah menikah. Lalu dia pergi ke daerah, misalnya ke Garut atau apalah. Dan disana dia bikin KTP lagi, status maritalnya tentu saja dibuat perjaka (gadungan?).

Nah dengan bekal KTP aspal itu dia menikah tanpa harus menyertakan surat izin dari istri pertama, beres kan? Tapi mohon tulisan ini jangan dijadikan bahan untuk modus operandi mereka yang mau kawin lagi tapi takut istri, ya.

Dalam hal ini nikah ini punya sandungan yaitu istri tidak terima suaminya kawin lagi. Dan ini urusan cemburu seorang istri kepada suaminya. Lebih merupakan urusan internal mereka.

Selama akad nikah dengan istri barunya itu sah secara agama dan hukum, maka nikah siri versi ketiga ini lebih kecil madharatnya dibandingkan nikah siri versi kedua.

4. Versi Keempat

Ini terjadi di beberapa kasus dan di beberapa daerah. Masalahnya sederhana saja, karena tidak punya uang untuk membayar biaya administrasi yang ditetapkan KUA.

Jadi nikahnya sudah sesuai dengan aturan syariah. Ada wali yang sah, ada 2 orang saksi yang sah. Dan ada ijab kabul dengan sah juga. Kedua belah pihak dengan masing-masing keluarga juga merestui. Intinya, semua hal sudah terpenuhi.

Dan juga tidak ada keinginan untuk membuat akad nikah ini tidak resmi, kecuali karena untuk datang ke KUA ternyata harus berbayar. Entah ini permainan oknum atau memang aturannya demikian, yang jelas ada beberapa kasus dimaka pasangan yang ingin menikah mundur lagi, gara-gara tidak mampu membayar biaya nikah di KUA.

Yang seperti ini tentu tidak bisa dipenjara, sebab kesalahan bukan di tangan mereka, Seharusnya KUA direformasi. Sebab KUA atau oknumnya sudah dibiayai pemerintah. Jangan sampai hanya karena urusan birokrasi yang dijadikan lahan penghidupan, akhirnya rakyat memilih tidak mau mengurus dan terjadi nikah yang tidak dicatat.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu `alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Ahmad Sarwat, Lc

http://warnaislam.com/pic3.php?f=sarwat.jpg&s=80
Tags: Nikah Siri