18 Muharram 1444  |  Selasa 16 Agustus 2022

basmalah.png

Gono-Gini Antara Syariah dan Hukum Adat

Gono-Gini Antara Syariah dan Hukum Adat

Fiqhislam.com - Harta bersama suami dan istri punya banyak penyebutan. Dalam bahasa Jawa sering disebut sebagai gono-gini. Lain lagi dengan orang Aceh, mereka menyebutnya dengan istilah hareuta syareukat. Dan berbeda lagi dengan budaya Bugis dan Makassar yang mengenal harta bersama dengan istilah cakkara.

Sementara di Kalimantan harta macam ini disebut dengan nama perpantangan. Lalu orang Sunda menyebutnya guna kaya dan di Bali namanya berubah menjadi druwe gabro.

Itulah beberapa nama untuk 'harta bersama' yang dikenal di beberapa daerah Indonesia. Intinya, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Bagaimana kedudukan harta bersama ini dalam syariat Islam?

Dalam syariah Islam sebenarnya ada juga harta bersama, tetapi sifatnya tidak terjadi secara otomatis.  Harta bisa dimiliki secara bersama dengan syarat memang ada kesepakatan untuk memilikinya secara bersama. Di luar itu, pada dasarnya harta hasil keringat suami mutlak kepemilikannya dipegang oleh suami dan harta hasil keringat istri mutlak untuk istri.

Penghasilan suami asalnya mutlak milik suami dan tidak secara otomatis menjadi milik istri. Namun memang suami berkewajiban memberikan nafkah untuk istri dan keluarganya, dengan besaran tertentu yang disepakati tentunya. Begitu suami memberikan sebagiannya kepada istrinya sebagai nafkah, berpindah pula statusnya menjadi milik istri.

Dalam hal harta itu berupa asset seperti rumah, kendaraan, tanah dan sejenisnya, bila suami memberikan sebagian hak kepemilikannya kepada istrinya, barulah terjadi yang namanya harta milik bersama.

Undang-Undang Perkawinan Indonesia

Kemunculan wacana harta bersama dalam masyarakat Indonesia memang sudah digariskan dalam Undang-undang resmi Negara Republik Indonesia. Berarti keberadaannya sudah dilegalkan dan punya kekuatan hukum dalam peradilan Indonesia.

Dalam Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Bab VII: Harta Dalam Perkawinan, pasal 35 ayat 1:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”

Kemudian ini diperkuat lagi dengan pasal-pasal yang ada pada kitab ‘suci’-nya pengadilan agama di seluruh Indonesia, yaitu KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang dikeluarkan tahun 1991. Pada pasal 96 dalam KHI disebutkan:

“Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”

Konsekuensinya yang berkaitan dengan masalah syariah pada pasal-pasal ini ialah ketika ada salah seorang yang meninggal dunia, entah itu suami atau istri, maka pembagian harta waris tidak bisa dilaksanakan sebelum harta si pewaris itu dipecah dua, setengah untuk pasangan yang hidup dan setengahnya untuk para ahli waris.

Jadi, jika si suami meninggal, maka istrinya mendapat setengah harta suami dulu, baru nanti akan mendapatkan lagi harta waris dari harta suami yang sudah dipotong setengah itu. Begitu juga sebaliknya dengan suami.

Car pembagian yang sama juga berlaku ketika terjadi perceraian. Karena ada harta bersama, maka sebagian harta dibagi dahulu menjadi 50:50 untuk kedua belah pihak.

Semua cara ini sesungguhnya menjadi aneh jika dilihat dari persfektif syariah yang tidak mengenal adanya percampuran harta karena pernikahan. Dan selama lebih dari 13 abad, tidak kita temukan ada ulama dan para fuqaha yang membahas ini. Harta yang dihasilkan oleh suami adalah mutlak milik suami dan apa yang diperoleh istri pun mutlak milik istri. Pernikahan tidak menjadikan status harta menjadi harta yang dimiliki bersama.

Dari Mana Dasarnya?

Tapi, kalau kita teliti di beberapa studi yang dilakukan oleh para sarjana muslim di Indonesia melalui beberapa tesis dan disertasi, ternyata kemunculan pasal tersebut tidak muncul begitu saja. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi kemunculan pasal-pasal tentang harta bersama.

Mereka mendapati memang sebelum pasal itu muncul, budaya orang-orang Indonesia sejak lama telah menjalankan praktek harta bersama. Adat inilah yang kemudian memunculkan pasal-pasal tersebut dalam Undang-Undang resmi Negara. Diantara argumen mereka tentang harta bersama ialah:

1. ‘Urf Atau Kebiasaan

Yang pertama kali mereka jadikan argumen ialah bahwa memang tidak ada dalil syar’i baik dari nash Al-Quran maupun Hadits Nabi saw yang melarang untuk menjadikan harta suami-istri itu harta bersama.

Bahwa para ulama dan ahli fiqih tidak membicarakan harta bersama dalam kitab-kitab mereka, itu didasari oleh budaya dan kultur mereka (timur tengah). Budayanya suamilah yang menafkahi seluruh kebutuhan keluarga dan istri hanya berdiam di rumah melayani suami. Demikian juga ketika memulai pernikahan, suami sudah punya harta untuk keluarga dan istri dalam status tak berharta.

Berbeda dengan budaya Indonesia yang kedua pihak; suami dan istri, masing-masing berangkat memulai perkawinan dari nol harta. Sama sekali tidak punya harta, barulah setelah mereka bersama, mereka memulai mencari dan berpenghasilan.

Menurut mereka tidak ada dalil syar’i baik dari nash Al-Quran maupun Hadits Nabi saw yang melarang untuk menjadikan harta suami-istri itu harta bersama. Karena tidak ada dalilnya, maka ini termasuk perkara yang didiamkan oleh syariah atau amrun maskuutun ‘anhu [أمر مسكوت عنه].

Karena perkara ini didiamkan oleh syariah, maka hukumnya dikembalikan kepada 'urf dan kebiasaan setempat. Artinya mengambil hukum adat setempat yang mana syariah membolehkan, sebagaimana kaidah fiqih:

العادة محكمة

“Kebiasaan/adat (bisa) menjadi hukum”

Jadi menurut mereka tidak ada masalah mempraktekkan hukum harta bersama dalam masyarakat Indonesia yang memang sejak dahulu telah mengamalkannya sebagai budaya yang tidak ditinggalkan.

2. Syirkah Abdan 

Dalam muamalah dikenal adanya akad syirkah (koperasi) antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha, yang kemudian hasil dari usaha tersebut menjadi milik mereka dan dibagi sesuai hasil kesepakatannya.

Menurut mereka, dalam hal kepemilikan harta, status suami dan istri itu merupakan koperasi dua badan yang dikenal dalam syariah dengan istilah syirkah abdan. 

Hal itu tejadi karena sumber keuangan keluarga bukan cuma suami, tetapi istri pun punya andil yang signifikan dalam mendatangkan sumber keuangan keluarga, dalam satu jenis pekerjaan yang sama.

Misalnya para petani di desa yang hidup dari hasil pertanian. Ternyata yang bekerja di ladang itu bukan hanya suami, tetapi para wanita atau para istri pun ikut juga ke ladang, membantu pekerjaan suami. Oleh karena itu 'jasa' para istri tidak bisa diabaikan begitu saja.

Dalam kehidupan para nelayan pun terjadi hal yang sama. Yang turun melaut mencari ikan memang suami. Tetapi yang kemdian menjual ikan-ikan itu di pasar pelelangan ikan justru para istri. Maka pemasukan yang mereka dapat itu tidak lain merupakan pemasukan bersama.

Bentuknya ialah sang suami bekerja menghasilkan uang dari usahanya dan sang istri membantu melayaninya dan memenuhi segala kebutuhannya di rumah. Dengan tugas melayani dan memenuhi kebutuhan suami di rumah, itu akan menunjang kinerja baik untuk sang suami dalam menghasilkan penghasilan dari usahanya itu.

Jadi sejatinya istri punya andil besar dalam usaha yang dihasilkan oleh suaminya tersebut. Mungkin saja, kalau tidak ada istri yang memenuhi kebutuhan suaminya di rumah, kinerja sang suami bisa menurun atau bahkan memburuk.

Begitulah kurang lebih beberapa argumen mereka tentang adanya harta bersama dalam budaya masyarakat Indonesia. Sehingga kemudian lahirlah istilah harta milik bersama alias gono-gini.

Tapi bagaimana syariah memandang harta bersama ini, dan apakah yang menjadi argument para sarjana-sarjana muslim Indonesia ini bisa diterima oleh kententuan syariah?.

sebelumnya telah disebutkan bahwa tidak ada istilah harta bersama dalam syariah, para ulama dan fuqaha pun tidak membahas itu sebagai bagian dari syariah dalam kitab-kitab mereka. Dan mereka juga telah bersepakat bahwa perkawinan tidak bisa merubah status kepemilikan harta salah satu pasangan menjadi harta bersama. Sama sekali tidak ada.

Dalam syariah, kepemilikan harta itu bisa berubah atau berpindah kepemilikan dengan satu dari 4 cara, yaitu:

[1] Waris,

[2] Wasiat,

[3] Hibah,

[4] Jual beli.

Dan perkawinan tidak ada dalam 4 cara ini, jadi memang tidak bisa kemudian hanya karena perkawinan harta menjadi dimiliki bersama. Selain itu, sebagian dari ulama ini juga berdalil dengan ayat 32 surat an-Nisa’ yang menyebutkan bahwa bagi masing-masing laki dan wanita hanya memiliki apa yang ia usahakan.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Hadits Hindun, Istri Abu Sufyan

Selain dengan ayat di atas, para ulama juga berdalil dengan hadits Hindun binti ‘Utbah, istri Abu Sufyan, dan hadits ini masyhur (terkenal), hampir semua orang muslim pernah mendengar hadits ini.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh syaikhoni (Imam Al-Bukhori dan Imam Muslim) ini, sayyidah ‘Aisyah bercerita bahwa Hindun pernah mendatangi Nabi saw dan mengadukan apa yang diperbuat oleh Abu Sufyan;

إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ

Ya Rasulullah! Abu Sufyan, suamiku itu orang pelit, ia tidak memberikanku nafkah yang mencukupiku dan anakku, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah itu boleh wahai Nabi? Kemudian Rasulullah saw menjawab: ‘ambilah dari hartanya dengan baik sekedar yang mencukupimu dan anakmu’(Muttafaq ‘alayh)

Kesimpulan hukum dari hadits ini, bahwa memang seorang istri tidak punya kepemilikan atas harta yang dihasilkan oleh suaminya, karena memang itu punya suami bukan punya istri, dan pernikahan tidak menjadikan kepemilikan harta berpindah atau menjadi milik bersama.

Kalau seandainya harta itu bisa menjadi milik bersama dengan perkwainan, tentulah Hindun ini tidak akan bertanya kepada Nabi saw untuk mengambil harta Abu Sufyan. Datangnya Hindun kepada Nabi saw itu bukti bahwa seoran istri tidak punya kepemilikan dalam harta suaminya. Untuk apa takut dan bertanya tentang harta yang memang sudah menjadi milik?

Tapi memang bukan begitu, sejak dulu semua sadar bahwa harta tidak bisa pindah kempilikannya hanya karena pernikahan. Kalau memang bisa begitu, tentu Hindun tidak akan bertanyan status hukum mengambil harta suaminya itu kepada Nabi saw.

Gono-Gini Cerai Hidup

Terkait dengan pasal 97 KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang perceraian yang mengharuskan membagi harta 50:50;

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Sebelumnya kita sudah bahwa bahwa memang syariah tidak mengenal istilah harta bersama, kemudian muncul dalam pasal ini tentang kehatusan membagi harta untuk masing-masing pasangan seperdua dari harta bersama. Sepertinya ada kedzaliman di sini.

Karena dengan ditentukan harus membagi seperti itu, tentu ini tidak adil, karena bisa saja dalam perkawinan tersebut, suamilah yang paling banyak menghasilkan uang dibanding istri, atau bisa saja sebaliknya, istri yang paling punya peran. Dengan ditentukan masing-masing seperdua, pastilah ada pihak yang dirugikan, karena mengambil haknya untuk diberikan kepada yang tidak berhak. Karena itu praktek-praktek dzalim seperti ini tidak dilegalkan dalam syariah.

Kompromi Dengan Shulhu (Perdamaian)

Sejatinya masalah ini bisa saja dikompromikan dalam syariah, artinya praktek ini bisa menjadi legal dalam pandangan syariah jika memang menuruti apa yang telah ditentukan dalam syariah.

Syariah tidak mengenal istilah harta bersama, akan tetapi syariah punya praktek legal jika memang terjadi percekcokan antara suami dan istri terkait harta bersama atau pembagian gono-gini ketika perceraian, yaitu dengan Shulhu [الصلح] (perdamaian).

Shulhu [الصلح] ialah perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami istri) setelah mereka berselisih. Allah SWT berfirman:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)” (An-Nisa’ 128)

Ayat di atas menerangkan tentang perdamaian yang diambil oleh suami istri setelah mereka berselisih. Biasanya di dalam perdamaian ini ada yang harus merelakan hak-haknya, pada ayat di atas, istri merelakan hak-haknya kepada suami demi kerukunan antar keduanya. Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah saw :

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Dari Amru’ bin Auf al Muzani dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw bersabda: “Perdamaian adalah boleh di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan perdamaian yang menghalalkan yang haram (HR Abu Daud dan Ibnu Majah)

Jadi ketika memang ada perceraian, kedua belah pihak; suami dan istri melakukan perundingan damai terkait harta bersama yang masing-masing merasam memiliki dengan praktek shulhu, tentu dilihat kadar usaha masing-masing, tiddak mesti sama rata 50:50, tapi tergantung peran masing-masing dalam menghasilkan uang ketika masih dalam ikatan suami dan istri.

Dengan jalan ini tentu lebih selamat, tidak ada aturan syariah yang dilanggar dan tidak ada juga salah satu pihak yang dirugikan.

Tapi sayangnya, cara ini hanya bisa dilakukan jika terjadi cerai hidup, karena keduanya masih hidup maka sangat mungkin untuk melakukan perdamain. Tapi tidak bisa ini dilakukan jika terjadi cerai mati, kalau salah satu mati, siapa yang mau diajak berdamai?

Maka ketika mati, harta si mayyit yang ditinggal itu menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris dengan nilai-nilai faroidh yang sudah ditentukan oleh syariah.

Jawaban ‘Urf

Sebelumnya telah dipaparkan bahwa para sarjana muslim Indonesia menggunakan ‘urf terkait adanya harta bersama ini. akan tetapi argument dengan ‘urf itu ternyata lemah, bahkan tidak bisa diterima Karen ada nash syariah yang menentang itu. Kaidahnya bahwa memang ‘urf itu bisa dijalankan jika memang tidak ada nash syar’I, tapi nyatanya ada nash yang menerangkan bahwa tidak ada harta bersama sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Jawaban Syirkah

Juga terkait syirkah (koperasi) yang dijadikan argument oleh para sarjana muslim itu juga sangat tidak bisa dijadikan sandaran. Mereka telah salah emngartikan syirkah. Dalam fiqih Muamalat, yang namanya koperasi yang kemudian menghasilkan dan hasilnya milik bersama itu, itu terjadi jika kedua belah pihak bekerja dalam satu bidang usaha.

Sedangkan yang dilakukan oleh suami dan istri itu tidak begitu, mereka justru tidak bekerja dalam satu bidang usaha yang sama. Yang ada bahwa suami bekerja menghasilkan uang dari salah satu kantor atau perusahaan, dan istri hanya bekerja membantu di rumah. Mereka tidak bersatu dalam satu usaha. Suami usaha di kantor sedangkan istri hanya di rumah, apakah begini yang dinamakan syirkah yang menjadikan hasilnya milik bersama?

Syirkah yang dikenal dalam fiqih muamalat ialah jika ada dua pihak atau lebih yang bekerja sama dalam satu bidang usaha yang sama. Contohnya ialah si A dan si B mendirikan kelompok usaha yang bekerja mengerjakan renovasi rumah atau sejenisnya.

Ketika ada order merenovasi salah satu rumah, mereka; si A dan si B bekerja berdua merenovasi rumah tersebut, kemudian setelah selesai dan mendapat bayaran atas usahanya tersebut, hasil yang didapatkan itu adalah milik bersama, karena mereka berdua telah melakukan syirkah (koperasi) dalam usaha. Dan suami istri tidak melakukan itu. wallahu a'lam. [yy/rumahfiqih]

Ahmad Zarkasih, Lc