<
pustaka.png
basmalah.png

Hukum Harus Adil, Ini Aturan Islam Bagi Hakim

Hukum Harus Adil, Ini Aturan Islam Bagi Hakim

Fiqhislam.com - Dalam Islam, perkara keadilan adalah hal yang harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Tentang bagaimana keadilan itu perlu ditegakkan, para hakim pun harus tahu dan menjalani tata cara mengadili dengan sebijak-bijaknya.

Para ulama sepakat hakim harus memberikan perlakuan yang sama terhadap kedua orang yang sedang berperkara. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid karya Ibnu Rusyd dijelaskan, seorang hakim dilarang hanya mendengarkan keterangan salah satu pihak saja dan tidak mendengarkan yang lain.

Hakim harus memulai memintai keterangan pada pihak penggugat, lalu menanyakan bukti-bukti yang diinginkan oleh pihak tergugat. Jika si pengugat tidak memiliki bukti dalam perkara yang menyangkut urusan harta misalnya, berdasarkan pandangan ulama maka tergugat harus bersumpah.

Namun apabila perkaranya menyangkut urusan nikah, talak (perceraian), hingga pembunuhan, menurut Imam Syafi'i, yang wajib sumpah hanya untuk gugatan itu saja. Sedangkan menurut Imam Malik, sumpah hanya diwajibkan untuk mendukung keterangan seorang saksi.

Sedangkan menurut mayoritas ulama kota-kota besar, sumpah dibebankan kepada tergugat sebab gugatan itu sendiri berdasarkan dalil umum hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ibnu Abbas. Nabi berkata: "Albayyinatu alal mudda'i wal yaminu alal mudda'a alaihi." Artinya: "Bukti itu atas orang yang menuduh, dan sumpah bagi orang yang menyangkal."

Adapun ulama-ulama yang menetapkan sumpah, berpedoman pada pertimbangan kemaslahatan. Agar antara satu dengan yang lainnya tidak saling menguggat dan tidak saling menafikan gugatan.

 

Hukum Harus Adil, Ini Aturan Islam Bagi Hakim

Fiqhislam.com - Dalam Islam, perkara keadilan adalah hal yang harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Tentang bagaimana keadilan itu perlu ditegakkan, para hakim pun harus tahu dan menjalani tata cara mengadili dengan sebijak-bijaknya.

Para ulama sepakat hakim harus memberikan perlakuan yang sama terhadap kedua orang yang sedang berperkara. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid karya Ibnu Rusyd dijelaskan, seorang hakim dilarang hanya mendengarkan keterangan salah satu pihak saja dan tidak mendengarkan yang lain.

Hakim harus memulai memintai keterangan pada pihak penggugat, lalu menanyakan bukti-bukti yang diinginkan oleh pihak tergugat. Jika si pengugat tidak memiliki bukti dalam perkara yang menyangkut urusan harta misalnya, berdasarkan pandangan ulama maka tergugat harus bersumpah.

Namun apabila perkaranya menyangkut urusan nikah, talak (perceraian), hingga pembunuhan, menurut Imam Syafi'i, yang wajib sumpah hanya untuk gugatan itu saja. Sedangkan menurut Imam Malik, sumpah hanya diwajibkan untuk mendukung keterangan seorang saksi.

Sedangkan menurut mayoritas ulama kota-kota besar, sumpah dibebankan kepada tergugat sebab gugatan itu sendiri berdasarkan dalil umum hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ibnu Abbas. Nabi berkata: "Albayyinatu alal mudda'i wal yaminu alal mudda'a alaihi." Artinya: "Bukti itu atas orang yang menuduh, dan sumpah bagi orang yang menyangkal."

Adapun ulama-ulama yang menetapkan sumpah, berpedoman pada pertimbangan kemaslahatan. Agar antara satu dengan yang lainnya tidak saling menguggat dan tidak saling menafikan gugatan.

 

Kedudukan Saksi dalam Pandangan Islam

Kedudukan Saksi dalam Pandangan Islam


Fiqhislam.com - Para ulama saling berselisih pendapat mengenai boleh tidaknya menghadirkan suara saksi antara pihak tergugat dan yang menggugat.  Menurut Imam Abu Hanifah, saksi tidak perlu didengar kecuali dalam urusan nikah dan perkara-perkara lain yang tidak berulang.

Dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid karya Ibnu Rusyd dijelaskan, menurut sebagian ulama yang lain, saksi tidak perlu didengar sama sekali. Namun begitu, bagi Imam Malik dan Imam Syafi'i, suara saksi perlu didengar. Alasannya, agar saksi dapat memberikan kesaksian kepada penggugat mengenai hal yang diketahuinya.

Menurut Imam Abu Hanifah, letak kekuatan saksi tidak pada keadilannya. Namun menurut Imam Malik, tidak pada jumlahnya. Sedangkan menurut Al-Jauza'i hal itu terletak pada jumlahnya. Dan apabila seluruh saksi sama-sama adil, maka menurut Imam Malik, keberadaan saksi-saksi itu menjadi tidak berguna.

Hal itu karena pihak tergugat telah diambil sumpahnya. Jika ia menolak maka penggugatlah yang bersumpah. Sehingga hak itu menjadi milik penggugat sebab posisi tergugat adalah sebagai saksi atau buktinya.

Namun, seluruh ulama sepakat, jika tergugat menyanggah saksi sebelum ada keputusan, maka keputusannya itu batal. Tapi jika ia menyanggahnya sesudah ada keputusan, menurut Imam Malik, maka keputusan itu tidak batal. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, itu batal.

Jika si saksi menarik kembali kesaksiannya, maka harus dilihat dulu apakah ia melakukan ini sebelum atau sesudah keputusan dijatuhkan. Kalau sebelumnya, maka menurut sebagian besar ulama, keputusan ini berlaku tetap.

Tak hanya mengenai hal itu, hakim juga perlu memperhatikan waktu yang tepat untuk mengadili. Di antaranya, mempertimbangkan kondisi internal psikis si hakim itu sendiri apakah siap atau belum untuk mengadili.

Kondisi psikis seorang hakim juga dapat berkontribusi pada sikap keputusan yang diambil. Kondisi psikis hakim yang baik ketika mengadili berpotensi memahami persoalan secara jernih, sedangkan jika sebaliknya maka dikhawatirkan keputusan yang diambil akan tak berimbang. [yy/republika]

 



 

Tags: Hukum | Hakim | Adil | Saksi
top