21 Rabiul-Awal 1443  |  Rabu 27 Oktober 2021

basmalah.png

Terlilit Hutang, Wajibkah Zakat?

Fiqhislam.com - Zakat harta benda (mal), seperti dinukilkan dari “Ensiklopedi Islam”, adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah memiliki jangka waktu tertentu pula.

Berdasarkan pengertian ini, harta yang wajib dizakati harus telah dinyatakan memenuhi syarat. Syarat diwajibkannya zakat mal, antara lain, harta benda tersebut merupakan milik penuh dan tidak tersangkut hak orang lain di dalamnya.

Zakat itu juga harus berkembang atau mempunyai potensi produktif dan memberikan keuntungan. Selain itu pula, syarat wajib zakat mal ialah telah mencapai nisab, yaitu jumlah minimal wajib zakat.

Menurut Prof Abdul Karim Zaidan dalam bukunya yang berjudul “Al Mufashhal fi Ahkam Al-Mar’at”, kewajiban berzakat mal itu berlaku untuk semua kalangan. Tak terbatas pada kaum laki-laki saja. Zakat ini juga wajib ditunaikan oleh Muslimah yang telah memenuhi syarat.

Ketentuan ini sebagaimana disebutkan ayat, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.” Akan tetapi, dalam praktiknya, timbul sejumlah persoalan.

Berbagai permasalahan itu mendorong kajian hukum di kalangan ulama. Salah satu problem zakat bagi perempuan ialah keberadaan utang. Apakah utang menghalangi seseorang Muslimah yang telah dinyatakan wajib zakat?

Para ulama berselisih pandang. Menurut pendapat yang kuat dari Mazhab Syafi’i, keberadaan utang tidak memengaruhi kewajiban menunaikan zakat mal Muslimah. Baik utang itu telah jatuh tempo saat itu juga, maupun ditunda di kemudian hari.

Menurut mazhab ini juga, status utang itu juga tak berdampak apa pun. Entah utang itu berasal dari pokok harta, atau dari sumber dana lainnya. Kepada siapa utang itu ditujukan tak dianggap sebagai penghalang berzakat. Sekalipun bentuk dari kafarat dan nazar.

Kelompok ini berargumentasi dengan perintah berzakat yang bersifat umum. Kewajiban zakat di sana, tidak dibatasi dengan ada atau tidaknya utang.

Kewajiban zakat terkait dengan nisab, dan itu telah terpenuhi. Sedangkan utang berkorelasi dengan tanggungan, bukan harta yang saat itu telah ia kantongi.

Dalam pandangan Mazhab Hambali, keberadaan utang menggugurkan kewajiban zakat mal pada jenis kekayaan emas, perak, dan hasil perdagangan. Ini adalah salah satu riwayat dari Ahmad. Imam Malik juga berpendapat demikian, termasuk Tsauri, Awza’i, Ishaq, dan Hanafi.

Kelompok ini berpegang pada pernyataan Utsman bin Affan. Dalam pidatonya itu, ia menegaskan bahwa kewajiban Ramadhan telah berlaku dengan datangnya Ramadhan. Maka itu, hendaknya tiap-tiap orang menghitung kekayaannya.

Bila ia memiliki utang, kalkulasikan dengan total harta yang dimiliki. Jumlahkan, ada berapa sisanya. Pembayaran utang dikategorikan dalam kebutuhan pokok.

Sedangkan jika ia termasuk harta kekayaan yang tampak, seperti peternakan dan pertanian, menurut Imam Ahmad, bisa menggugurkan zakat selama mengurangi kadar nisab. Ini seperti dikuatkan oleh sejumlah ulama salaf, di antaranya Atha’, Hasan Al-Bashri, Sulaiman bin Yasar, Maimun bini Mahran, dan Nakha’i.

Riwayat dari Ahmad yang lain menyebut, utang tidak menghalangi kewajiban zakat, baik zakat harta benda maupun pertanian. Riwayat Ahmad ketiga menyatakan, utang tidak menggugurkan kewajiban zakat untuk kasus harta kekayaan yang tampak, kecuali pertanian dan perkebunan. Dua jenis zakat ini, selama ada utang, bisa terhalang zakat.

Menurut Mazhab Hanafi, apa pun jenis dan peruntukan utangnya, tetap dapat menggugurkan kewajiban berzakat dengan segala ketentuannya. Kecuali dalam kasus zakat pertanian dan perkebunan. [yy/republika]

Tags: Hutang | Utang | Zakat