14 Rajab 1444  |  Minggu 05 Februari 2023

basmalah.png

Bolehkah Melakukan Operasi Keperawanan?

Bolehkah Melakukan Operasi Keperawanan?

Fiqhislam.com - Perkembangan ilmu kedokteran memberi kemudahan umat manusia untuk memperoleh kesembuhan.

Tak hanya soal mengobati penyakit, ilmu kedokteran tersebut juga bisa mengembalikan bentuk fisik yang pernah rusak, sesuai dengan kondisi semula.

Ini misalnya, terjadi pada praktik operasi pengembalian selaput dara yang belakangan marak dilakukan oleh para perempuan.

Permasalahan ini memang mengundang polemik di kalangan ahli fikih kontomperer. Pasalnya, persoalan tersebut belum pernah muncul sepanjang dinamika kajian fikih klasik.

Apa dan bagaimana hukum operasi tersebut? Ibrahim Musa Abu Jazar menjelaskan dalam penelitiannya yang berjudul “Atsar Suquth al-Udzrah wa al-Barah ala az zawaj”, hal ihwal terkait operasi pengembalian selaput dara.

Dalam kajian fikih masa kini, problematika ini disebut dengan ritq ghisyail al-bakarah. Ia mengatakan, para ulama sepakat, operasi ini haram dilangsungkan bila hilangnya keperawanan tersebut akibat pernikahan yang sah.

Misalnya, perempuan yang cerai dari suaminya atau diakibatkan perbuatan zina yang diharamkan, seperti pelaku maksiat dan penjaja seks. Namun, para ulama berbeda pendapat terkait operasi di luar dua kasus tersebut. Perbedaan ini dipicu karena ketiadaan dalil yang secara tegas menjelaskan status hukum aktivitas kedokteran ini.

Pendapat yang pertama mengatakan, operasi semacam ini haram secara mutlak. Apa pun alasan dan faktor penyebab hilangnya keperawanan tersebut. Pendapat ini disampaikan oleh Syekh Izzuddin at-Tamimi, Prof Muhammadal-Mukhtar as-Syanqithi, dan Prof Husam Affanah.

Kelompok ini memegang dasar surah an-Nur ayat 3. Ayat tersebut menegaskan bahwa pezina akan menikah dengan pezina pula. Sementara, dengan operasi ini, maka pezina bisa menikah dengan orang yang saleh.

Kelompok yang kedua berpandangan, hukum mengembalikan selaput dara diperbolehkan selain kriteria yang diharamkan di atas.

Pendapat ini disuarakan oleh Prof Muhammad Na’im Yasindan Divisi Kajian Syariat Dar al-Ifta Mesir.

Kelompok kedua ini mengutip pendapat para ulama Mazhab Hanafi. Bila selaput dara seorang perempuan terkoyak karena perbuatan zina khafiy (perbuatan zina yang tidak sampai kepada penguasa sehingga pelakunya tidak dihukum had) atau perempuan itu tidak berprofesi sebagai penjaja seks sehingga dia telah terbiasa melakukannya, maka dia dihukumi sebagai perawan meskipun pada hakikatnya bukan perawan.

Kubu yang ketiga, operasi diperbolehkan bila penyebab rusaknya selaput dara itu karena faktor di luar batas kemampuannya. Misalnya, akibat kecelakaan, jatuh, tabrakan, membawa beban terlalu berat, atau karena terlalu banyak bergerak.

Begitu juga jika ia masih kecil dan diperkosa seseorang ketika dalam keadaan tidur atau karena ditipu. Opsi ini, dipilih oleh Prof Taufiq al-Wa’i dan Komisi Fikih Islam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Ada dua pendapat lagi yang diutarakan oleh Prof Muhammad Na’im Yasin dalam bukunya berjudul “Ritq Ghisya’ al-Bakarah fi Mizan al-Maqashid as-Syar’iyyah”. Opsi yang pertama, yaitu operasi tersebut hukumnya sangat dianjurkan, jika faktor penyebabnya bukan karena maksiat dan di luar kehendak perempuan yang bersangkutan.

Misalnya, bila ketiadaan selaput dara bisa berdampak negatif dan mendatangkan kezaliman baginya. Bahkan, hukumnya bisa meningkat menjadi wajib, bila kemungkinan besar kerusakan selaput dara membahayakan keselamatan jiwanya. [yy/republika]