pustaka.png.orig
basmalah.png


3 Dzulqa'dah 1442  |  Minggu 13 Juni 2021

Aturan Islam tentang Gasab

Aturan Islam tentang GasabFiqhislam.com - Gasab berarti mengambil sesuatu yang merupakan hak milik orang lain secara lalim atau secara paksa dengan terang-terangan.

Ada tiga definisi gasab yang dikemukakan ulama fikih. Mazhab Hanafi mengemukakannya sebagai mengambil harta yang bernilai menurut syarak dan dihormati tanpa seizin pemiliknya, sehingga harta itu berpindah tangan.

Apabila seseorang mencuri khamar dan babi orang lain, maka tindakan itu tidak dinamakan gasab karena harta tersebut tidak bernilai dalam pandangan Islam.

Menurut mereka, kata "dihormati” mengandung pengertian bahwa sekalipun khamar, babi, darah, dan bangkai tidak bernilai harta bagi umat Islam, tetapi jenis-jenis benda itu bernilai bagi orang kafir.

Oleh sebab itu, termasuk gasab apabila benda-benda tersebut diambil tanpa izin oleh seorang Muslim dari tangan orang kafir.

Menurut mereka, suatu perbuatan baru disebut gasab kalau perbuatan itu menyebabkan terjadinya perpindahan harta dari tangan pemiliknya ke tangan orang yang menggasabnya.

Apabila seseorang hanya mengambil manfaat barang tersebut tanpa mengambil barangnya, maka tindakan itu tidak termasuk gasab. Misalnya, apabila seseorang mengambil buah-buahan di pohon milik orang lain, maka tindakan itu tidak termasuk gasab karena pohonnya sendiri tetap utuh dan tidak diambil orang yang menggasabnya.

Ulama Mazhab Hanafi lainnya menambah definisi tersebut dengan kalimat "dengan bentuk terang-terangan" untuk membedakannya dengan pencurian, karena pencurian dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi.

Menurut Mazhab Maliki, gasab adalah mengambil harta orang lain secara paksa dan sewenang- wenang, bukan dalam arti merampok. Definisi ini juga membedakan antara mengambil barang dan mengambil manfaat.

Menurut mereka, perbuatan sewenang-wenang terhadap harta itu ada empat bentuk, yaitu:

a). Mengambil materi benda tanpa izin—mereka menyebutnya sebagai gasab.

b). Mengambil manfaat suatu benda, bukan materinya juga disebut gasab.

c). Memanfaatkan sesuatu sehingga merusak atau menghilangkan benda itu, seperti membunuh hewan, membakar baju, dan menebas pohon yang bukan miliknya—tidak termasuk gasab, tetapi disebut ta‘addi.

d). Melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan rusak atau hilangnya milik orang lain. seperti melepaskan tali pengikat seekor kerbau sehingga kerbau itu lari tidak termasuk gasab. tetapi disebut ta'adif.

Menurut ulama Mazhab Maliki, keempat bentuk perbuatan di atas dikenakan ganti rugi, baik dilakukan secara sengaja maupun tersalah.

Ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali mendefinisikan gasab sebagai penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak.

Definisi ini lebih bersifat umum dibandingkan kedua definisi sebelumnya. Menurut mereka, gasab itu tidak hanya mengambil materi harta tetapi juga mengambil manfaat suatu benda.

Dengan demikian, menurut Imam Abu Hanifah dan sahabatnya Imam Abu Yusuf, suatu perbuatan dikatakan gasab jika berupa penguasaan terhadap milik orang lain dengan memindahkan atau mengalihkan dari tangan pemiliknya.

Sedangkan menurut jumhur ulama, termasuk Muhammad bin Hasan asy-Syaibani dan Zufar bin Hudail bin Qais (728- 774), keduanya ulama fikih Mazhab Hanafi, gasab tidak disyaratkan harus memindahkan atau mengalihkan barang yang diambil itu dari penguasaan pemiliknya.

Menurut mereka, dengan penguasaan terhadap benda itu saja sudah dinamakan gasab, apalagi bersifat pemindahan hak milik.

Perbedaan pengertian gasab yang dikemukakan ulama fikih di atas akan terlihat jelas dalam kasus- kasus berikut:

1 Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf, apabila yang diambil adalah benda-benda yang tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka tidak mungkin terjadi gasab, karena penguasaan terhadap harta seperti itu tidak mungkin bisa dilakukan dengan memindahkannya.

Oleh sebab itu, gasab hanya akan terjadi dalam harta yang bergerak. Apabila seseorang menguasai rumah orang lain, lalu rumah itu hancur selama dikuasainya disebabkan banjir atau gempa bumi, maka orang ini tidak bisa dituntut ganti rugi, karena orang yang menguasai rumah itu tidak bisa memindahkan rumah tersebut sehingga penguasaan rumah itu berpindah tangan dari pemiliknya.

Akan tetapi, apabila rumah itu rusak atau hancur disebabkan perbuatan orang yang menguasainya tanpa izin, maka ia dikenakan ganti rugi, karena sekalipun perbuatan gasab tidak mungkin terjadi pada benda tidak bergerak, tetapi sikap sewenang-wenang atas benda itu mengakibatkan ganti rugi harus dilakukan.

Dalam hal benda bergerak, para ulama masih silang pendapat soal gasabnya.

Menurut sebagian mereka, gasab bisa terjadi pada benda-benda bergerak dan benda tidak bergerak, karena yang menentukan adalah sifat penguasaan secara paksa dan sewenang-wenang terhadap harta tersebut.

Melalui penguasaan berarti orang yang menggasab telah menjadikan harta itu dalam penguasaannya, baik materi maupun manfaatnya.

Menurut jumhur ulama, apabila seseorang menguasai rumah orang lain dan memanfaatkannya dengan cara menempati atau meletakkan perabot rumah tangganya di rumah itu, maka orang tersebut telah melakukan gasab.

Kerugian material yang dialami pemilik rumah selama mmahnya digasab harus diganti. Pendapat jumhur ulama ini didukung oleh sabda Rasulullah SAW, "Siapa yang mengambil sejengkal tanah orang lain tanpa seizin pemiliknya, maka Allah akan membebaninya dengan tujuh (lapis) bumi." (HR. Bukhari, Muslim, dan Ahmad bin Hanbal).

2 Apabila benda yang digasab itu memberi hasil secara alami (ciptaan Allah SWT) dan hasil itu hilang atau rusak di tangan orang yang menggasabnya tanpa disengaja, maka orang itu tidak bisa dituntut ganti rugi, karena hasil benda itu belum berada di bawah penguasaan pemiliknya.

Misalnya, seseorang menggasab seekor sapi hamil lalu sapi itu beranak di tangan orang yang menggasabnya. Apabila anak sapi itu mati maka ia tidak bisa dituntut ganti rugi, karena anak sapi belum berada di bawah penguasaan pemiliknya.

Oleh sebab itu, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf, perbuatan ini tidak dinamakan gasab, karena penguasaan terhadap anak sapi tidak menghilangkan penguasaan pemiliknya.

Akan tetapi, anak sapi itu menjadi amanah di tangan orang yang menggasabnya. Apabila anak sapi itu mati disebabkan perbuatan sewenang- wenang dari orang yang menggasabnya, maka ia dikenakan ganti rugi. Menurut jumhur ulama, perbuatan seperti itu pun termasuk gasab dan apabila hasil itu rusak di tangannya, ia dikenakan ganti rugi.

3 Menurut ulama Mazhab Hanafi, apabila yang digasab itu adalah manfaat benda (misalnya, manfaat kendaraan) maka tidak dikenakan ganti rugi, karena manfaat tidak termasuk harta. Akan tetapi, sebagian ulama Mazhab Hanafi memberlakukan hukum pengecualian dalam tiga bentuk, yaitu apabila yang digasab itu adalah harta wakaf, harta anak yatim, atau harta yang dipersiapkan pemiliknya untuk mendapatkan rezeki (seperti rumah kontrakan, mobil angkutan umum, dan hewan yang dipersiapkan untuk diambil susunya setiap hari).

Ulama Mazhab Hanafi memberlakukan hukum pengecualian dalam tiga bentuk, yaitu apabila yang digasab itu adalah harta wakaf, harta anak yatim, atau harta yang dipersiapkan pemiliknya untuk mendapatkan rezeki (seperti rumah kontrakan, mobil angkutan umum, dan hewan yang dipersiapkan untuk diambil susunya setiap hari).

Menurut mereka, apabila ketiga jenis harta ini diambil tanpa izin, maka perbuatan itu termasuk dalam pengertian gasab dan setiap kerugian yang diderita pemiliknya wajib diganti.

Menurut jumhur ulama, seluruh bentuk manfaat tersebut termasuk dalam definisi harta (mal). Oleh sebab itu, orang yang menggasab manfaat akan dikenakan ganti rugi.

4 Apabila yang digasab itu adalah harta yang tidak bernilai menurut syarak, seperti khamar, babi, bangkai, dan darah, maka apabila pemiliknya adalah seorang Muslim, ulama fikih sepakat menyatakan tidak dikenakan ganti rugi karena benda-benda tersebut bukan harta yang bernilai.

Akan tetapi, apabila harta itu bernilai bagi nonmuslim, maka orang yang menggasabnya dikenakan ganti rugi, baik ia Muslim maupun non-Muslim.

Misalnya, apabila seorang Muslim menggasab minuman keras (khamar) kafir dzimmi, maka menurut ulama Mazhab Hanafi, Muslim itu dikenakan ganti rugi karena minuman keras di kalangan kafir dzimmi bermakna harta.

Akan tetapi, menurut jumhur ulama, orang yang menggasab seluruh benda yang tidak bernilai harta dalam Islam, baik Muslim maupun nonmuslim, tidak dikenakan ganti rugi.

Namun, apabila benda milik kafir zimi itu masih utuh, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya. Menurut ulama Mazhab Hanbali, apabila khamar itu milik Muslim, sekalipun masih utuh. harus dimusnahkan.

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa perbuatan gasab hukumnya haram dan orang yang melakukannya berdosa. Alasan mereka antara lain adalah firman Alah SWT dalam surah an-Nisa' 14) ayat 29 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...

Dan Al-Baqarah ayat 188 yang mengatakan, “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil."

Kemudian, ketika Haji Wada’ Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kamu haram bagi orang lain, sebagaimana haramnya bagi kamu hari ini, di bulan ini (syahrul haram), dan di negeri ini (Makkah)" (HR. Bukhari dan Muslim dari Abi Bakrah).

Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Harta seorang Muslim haram dipergunakan oleh Muslim lainnya tanpa kerelaan hati pemiliknya” (HR. ad-Daruqutni dari Anas bin Malik).

Dalam riwayat Sa‘id bin Zaid Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang mengambil harta orang lain berkewajiban untuk mengembalikan kepada pemiliknya." (HR. Bukhari dan Muslim). [yy/republika/foto
beatmag.com]

Sumber: Ensiklopedi Hukum Islam