<
pustaka.png
basmalah.png

Siapa Penyebar Islam di Maladewa

Siapa Penyebar Islam di Maladewa

Fiqhislam.com - Penduduk Maladewa, memiliki akar etnik dari India Selatan, Sinhalese, dan Arab. Sebelum mengenal Islam, warga menganut Budha. Ada banyak pendapat tentang siapakah pembawa Islam di Maladewa.

Menurut catatan petualang Muslim asal Maroko, Ibnu Batuta, penyebar Islam di kawasan ini adalah Abu al-Barakat yang berlayar dari Maroko menuju Maladewa.

Pendapat lainnya menyebutkan, masuknya Islam ke Maladewa  setelah dakwah menakjubkan yang disampaikan oleh Maulana Syekh Yusuf Syamsuddin. Sayangnya, belakangan ini muncul riak-riak yang sedikit mengusik toleransi di Maladewa. Pada Hari Hak Asasi Manusia, 10 Desember 2011, pengunjuk rasa yang dipimpin oleh Ismail Rasheed Khilath melakukan aksi yang bertajuk 'Silent Solidarity'.

Mereka berkumpul di Pantai untuk memprotes intoleransi agama di Maladewa. Para pengunjuk rasa diserang dan diancam. Pada 12 Februari 2012, Museum Nasional diserbu oleh segelintir pria yang kemudian menghancurkan patung-patung Buddha yang tak ternilai dari era pra-Islam yang berusia lebih dari delapan abad.

Penghancuran ini menghapus semua bukti masa lalu Buddha  di Maladewa. Pusat Hak Sipil dan Politik, yang berbasis di Jenewa, Swiss dan Komite Hak Asasi Manusia bekerja membangun pedoman baru dengan pemerintah Maladewa tentang hak asasi manusia.

 

Siapa Penyebar Islam di Maladewa

Fiqhislam.com - Penduduk Maladewa, memiliki akar etnik dari India Selatan, Sinhalese, dan Arab. Sebelum mengenal Islam, warga menganut Budha. Ada banyak pendapat tentang siapakah pembawa Islam di Maladewa.

Menurut catatan petualang Muslim asal Maroko, Ibnu Batuta, penyebar Islam di kawasan ini adalah Abu al-Barakat yang berlayar dari Maroko menuju Maladewa.

Pendapat lainnya menyebutkan, masuknya Islam ke Maladewa  setelah dakwah menakjubkan yang disampaikan oleh Maulana Syekh Yusuf Syamsuddin. Sayangnya, belakangan ini muncul riak-riak yang sedikit mengusik toleransi di Maladewa. Pada Hari Hak Asasi Manusia, 10 Desember 2011, pengunjuk rasa yang dipimpin oleh Ismail Rasheed Khilath melakukan aksi yang bertajuk 'Silent Solidarity'.

Mereka berkumpul di Pantai untuk memprotes intoleransi agama di Maladewa. Para pengunjuk rasa diserang dan diancam. Pada 12 Februari 2012, Museum Nasional diserbu oleh segelintir pria yang kemudian menghancurkan patung-patung Buddha yang tak ternilai dari era pra-Islam yang berusia lebih dari delapan abad.

Penghancuran ini menghapus semua bukti masa lalu Buddha  di Maladewa. Pusat Hak Sipil dan Politik, yang berbasis di Jenewa, Swiss dan Komite Hak Asasi Manusia bekerja membangun pedoman baru dengan pemerintah Maladewa tentang hak asasi manusia.

 

Islam Mengakar di Maladewa

Islam Mengakar di Maladewa


Islam Mengakar di Maladewa


Fiqhislam.com - Hadir di Maladewa sejak abad ke-12, Islam kini telah menjadi identitas yang mengakar di negara kepulauan yang terletak di Samudera Hindia itu. Bahkan, Islam dibakukan sebagai agama resmi negara sesuai dengan Konstitusi 1997. Melalui konstitusi ini, pemerintah mensyaratkan semua warga negara harus bergama Islam. Untuk itu  keberadaan Islam memiliki dampak bagi hukum Maladewa.

Maladewa memberlakukan hukum syariah, dikenal sebagai Sariatu di Dhivehi. Hukum syariah ini membentuk kode dasar hukum Maladewa, sebagaimana ditafsirkan agar sesuai dengan kondisi lokal Maladewa oleh presiden, jaksa agung, Departemen Dalam Negeri, dan Majelis. Undang-undang melarang warga Maladewa menganut agama selain Islam. Dengan demikian konstitusi secara tidak langsung melarang warga non-Muslim melakukan pemilihan umum, mendapatkan kewarganegaraan, dan memegang jabatan publik.

Pada 2007, kebebasan beragama tetap dibatasi. Namun, dalam UU Perlindungan Persatuan Agama, pemerintah dan masyarakat Maladewa berkomitmen menjaga persatuan agama dari pernyataan atau tindakan yang mengarah kepada perpecahan. Jika ada yang melakukan ini, akan dikenakan sanksi hukum. Warga asing non-Muslim diperbolehkan menjalankan agama mereka. Asalkan tidak melakukan kegiatan yang mengarah kepada ajakan agar orang lain mengikuti praktik agama yang mereka lakukan.

Hukum Maladewa juga mengatur pelarangan produk yang melanggar syariah Islam. Seperti alkohol, produk olahan babi, dan benda-benda lain yang diatur dalam hukum Islam. Minuman alkohol memang tersedia untuk wisatawan di resort-resort. Namun, alkohol dilarang bagi penduduk lokal. Sejumlah kalangan menilai, umat Islam Maladewa dianggap sebagai salah satu karakteristik kebanyakan masyarakat dan mereka percaya bahwa  mereka mempromosikan harmoni dan identitas nasional.

Pemerintah memberikan perhatian besar terhadap aktivitas keagamaan di Maladewa. Di antaranya, melalui pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan masjid. Meski, pendiriannya tak perlu mengajukan izin ke pemerintah. Kebanyakan masjid dibangun dari batu karang dengan seng atau atap jerami bercat putih. Di Male, Islamic Center dan Masjid Grand Friday, dibangun pada 1984 dengan dana dari negara-negara di Teluk Persia, Pakistan, Brunei, dan Malaysia.

Desain bangunan pun berbeda dari masjid lainnya. Kubah berwarna emas akan langsung terlihat saat mendatangi Male. Pada pertengahan 1991 Maladewa memiliki total 725 masjid dan 266 masjid khusus perempuan. Toko dan perkantoran akan tutup selama 15 menit jika waktu shalat tiba. Jika pada Ramadhan, kafe dan restoran tutup pada siang hari atau hanya buka pada jam-jam tertentu saja.

 

Maladewa Berdiri Tegak dengan Syariat Islam

Maladewa Berdiri Tegak dengan Syariat Islam


Maladewa Berdiri Tegak dengan Syariat Islam


Fiqhislam.com - Penduduk Maladewa merupakan Muslim bermadzhab Suni. Islam telah menjadi agama negara sejak pertama kali Kesultanan Maladewa berdiri pada abad ke12. Hukum Islam atau syariah, dalam bahasa Dhivehi yang menjadi bahasa resmi Maladewa disebut sebagai sayriatu menjadi hukum dasar Maladewa.

Meski negara ini, beralih ke sistem Republik pada 1953, Maladewa tetap mempertahankan Islam sebagai dasar negara hingga saat ini. Impelementasinya di dalam kehidupan masyarakat menjadi tanggung jawab utama presiden, hakim agung, mendagri, serta majelis agung urusan Islam.

Imam masjid memiliki tanggung jawab menyampaikan khutbah Jumat. Materi khutbah yang disampaikan haruslah bedasarkan persetujuan pemerintah. Tidak ada seorang tokoh Islam pun yang dapat mendiskusikan Islam ke publik kecuali  atas persetujuan pemerintah, hanya cendekiawan Muslim besertifikat  yang dapat memberikan fatwa.

Menurut pejabat pemerintah, aturan ini diberlakukan untuk menjaga lingkungan dari paham radikal. Karena tidak sesuai dengan prinsip Muslim Maladewa yang menganut Islam moderat. Untuk menjadi imam, harus mengikuti ujian publik dari Dewan Tertinggi Urusan Islam, yang dipimpin oleh Hakim Agung. Dewan Agung mempunyai hak untuk menetapkan imam.

Namun, jika Dewan Tertinggi menyangkal sertifikasi, pemohon dapat mengajukan banding ke Dewan Pendidikan. Tak hanya soal masjid dan imam, pemerintah juga memberikan perhatian penuh terhadap pendidikan Islam. Ini antara lain terlihat dari kebijakan pembiayaan gaji yang diambil dari APBN.

Kemudian, pendidikan agama Islam merupakan kurikulum wajib sekolah. Pendidikan Islam hanya salah satu komponen dari kurikulum yang digunakan di sebagian besar sekolah, ada satu sekolah yang menggunakan bahasa Arab dalam metode pengajarannya. Banyak siswa yang tertarik melanjutkan pendidikan agama ini ke Arab Saudi, Pakistan, atau negara lainnya yang ditawarkan sekolah. [yy/republika]

 

 

top