21 Safar 1443  |  Rabu 29 September 2021

basmalah.png

Pesantren Waria di Yogya Dipaksa Tutup

Pesantren Waria di Yogya Dipaksa Tutup

Fiqhislam.com - Forum mediasi yang membahas polemik keberadaan Pesantren Waria Al-Fattah di Dusun Celenan, Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, malah berujung ke rekomendasi pembekuan kegiatan santri. Mediasi itu dipimpin oleh musyawarah pimpinan kecamatan di Balai Desa Jagalan Rabu malam lalu.

“Kesimpulannya, pesantren waria ditutup karena warga terganggu,” kata Pejabat Sementara Lurah Desa Jagalan, Eko Purwanto, Kamis 25 Februari 2016. 

Forum mediasi ini digelar karena belasan orang atas nama Front Jihad Islam (FJI) menggeruduk pesantren, Jumat 19 Februari 2016. Mereka memprotes pesantren itu. Tapi, saat proses mediasi, opini berkembang ke penolakan warga terhadap keberadaan pesantren yang telah aktif selama dua tahun.

Menurut Eko mediasi diikuti oleh pengelola pesantren, FJI, pejabat kecamatan, desa, kepolisian, kepala dukung, ketua RT, dan peduduk setempat. “Ada penjelasan pihak pesantren, dilanjutkan pernyataan FJI dari Umar Said dan berlanjut ke diskusi dengan masyarakat,” kata Eko.

Dia mengatakan, salah satu keberatan penduduk adalah kerap  terdengar musik bersuara keras hingga larut malam seusai kegiatan di pesantren. Eko juga menuding pengelola pesantren tak pernah minta izin pemerintah desa, dan penduduk mengeluhkan parkir motor.  

Adapun Camat Banguntapan, Jati Bayu Broto, mengklaim semua pihak dalam forum menerima kesimpulan itu. Dia juga menganggap pesantren Al-Fattah menerima keputusan itu dan tak membantah tudingan wakil penduduk.

Sebaliknya, Kuasa hukum Pesantren Al-Fattah dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Aditia Arief Firmanto menilai banyak kejanggalan di forum mediasi itu. Menurut dia, panitia mediasi melarang pesantren membawa pendamping. “Kami terpaksa kirim orang untuk mengamati forum mediasi secara sembunyi-sembunyi,” kata dia.

Aditia menilai mediasi itu menjadi forum penghakiman bagi pengelola pesantren. Dia mencatat pimpinan pesantren Al-Fattah, Shinta Ratri hanya diberi kesempatan bicara sekali. “Padahal, tudingannya macam-macam, dan belum jelas buktinya,” kata dia.

Menurut Aditia, hasil forum mediasi itu melanggar prinsip hak asasi.  “Karena menghalangi waria menerima pendidikan agama, menjalani hidup secara nyaman dan menentukan nasib,” ujarnya. Dia mengakui, pesantren Al-Fattah memang membekukan kegiatan. Mereka kini sedang mencari tempat baru untuk lokasi pesantren. [yy/tempo]

Kiai Muhaimin Sesalkan Penghentian Aktivitas Ponpes Waria

Pembina pesantren waria Al-Fatah, Kiai Muhaimin, menyayangkan penghentian aktivitas pesantren tersebut. Menurutnya, selama ini aktivitas yang dilakukan oleh para santri di ponpes tersebut tidak ada lain kecuali mengaji dan salat.

"Kegiatan selama ini baik kok, mengaji dan belajar salat, merayakan hari besar agama. Masa enggak boleh?," katanya, saat dihubungi, Kamis (25/2/2016).

Kiai Muhaimin menambahkan, dirinya menampik anggapan jika warga sekitar merasa terganggu dengan aktivitas pesantren tersebut. Bahkan, saat dirinya mengisi pengajian di pesantren tersebut, banyak warga yang ikut serta.

"Ketika ada pengajian, banyak yang datang, artinya tidak ada masalah," tandasnya.

Disinggung mengenai dugaan adanya minuman keras (miras) yang dikonsumsi pascakejadian. Kiai Muhaimin menilai, harus ada klarifikasi lapangan untuk membuktikan isu tersebut.

"Polisi seharusnya mengklarifikasi dulu, bukan mengambil kesimpulan,"sesalnya.

Menurut Kiai Muhaimin, dirinya juga pernah memfasilistasi para santri waria untuk belajar agama ke luar kota, seperti ke Universitas Islam Nadhatul Ulama Jepara. "Mereka juga diajak ziarah ke makam Gus Dur," ujar dia.

Mengenai kelanjutan pesantren tersebut, pihaknya mendapatkan informasi akan ada mediasi lanjutan untuk membahas hal tersebut. [yy/okezone]