27 Dzulhijjah 1442  |  Jumat 06 Agustus 2021

basmalah.png

Ancam Cabut Qanun Jilbab, Ulama Aceh Tantang Mendagri Adu Argumen

Ancam Cabut Qanun Jilbab, Ulama Aceh Tantang Mendagri Adu ArgumenFiqhislam.com - Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh langsung mengecam keras pernyataan Mendagri, Tjahjo Kumolo yang hendak memangkas sejumlah Peraturan Daerah (Perda) atau qanun di Aceh.

“Saya mengecam pernyataan Mendagri itu dan sangat menyesalkan, padahal dia harus tahu bahwa UUPA itu juga undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah Pusat,” kata Wakil MPU Aceh, Tgk H Faisal Ali Ali dikutip merdeka.com, Rabu (24/2/2016).

Menurutnya, Tjahjo Kumolo tidak memahami tentang kekhususan Aceh, di bawah payung hukum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tantang Pemerintah Aceh.

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Aceh ini juga meminta Pemerintah Pusat tidak mengebiri sejumlah qanun yang ada di Aceh.

Bila ini pun dilakukan, Faisal Ali mengaku akan berada di garda terdepan untuk menentangnya. Ia siap berargumen terkait persoalan itu dengan Mendagri.

“Saya siap berargumen, jadi saya minta kepada Mendagri untuk datang ke Aceh biar kami ajarkan isi kandungan UUPA dan kekhususan Aceh menerapkan syariat Islam,” tegasnya.

Dianggap Langgar HAM, Mendagri Ancam Cabut Perda Jilbab Aceh

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengancam akan memangkas sejumlah peraturan daerah (perda) yang dinilai bertentangan dengan undang-undang dan berpotensi menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Contoh Perda yang dianggap tidak sesuai dengan undang-undang dan layak dipangkas salah satunya adalah Perda (Qanun) Provinsi Aceh.

"Pemda Aceh mengeluarkan aturan wajib memakai jilbab bagi wanita, sementara masyarakat di Aceh ada yang beragama non muslim. Termasuk mengingatkan putusan Wali Kota Aceh yang melarang wanita keluar di atas jam sepuluh malam, sifatnya sementara sampai daerahnya aman," jelasnya dikutip inilah.com, Selasa (23/2/2016).

Namun sebelum dilakukan pemangkasan, kementeriannya akan meminta pemerintah setempat untuk mengoreksi kembali perda tersebut.

"Kalau batas waktu sampai gubernur belum melaksanakan, ya Kemendagri punya salinannya, langsung kami coret, ada kewenangan tapi kami menghargai daerah itu," ucapnya.

Akan tetapi, politikus PDIP ini belum dapat memastikan batas waktu yang akan diberikan kepada pemerintah daerah dalam memperbaiki peraturan yang dinilai bertentangan dengan undang-undang tersebut.

"Kami inginkan dua bulan lagi separuh dipotong, kalau di pusat yang daerah tengah tahun sebagaimana arahan Bapak Presiden," tambah Tjahjo. [yy/atjehcyber]