18 Rabiul-Awal 1443  |  Minggu 24 Oktober 2021

basmalah.png

MUI: Keberadaan Pemerintah Dipertanyakan di Tolikara

MUI: Keberadaan Pemerintah Dipertanyakan di Tolikara

Fiqhislam.com - Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila merupakan pilar negara bangsa Indonesia dalam mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk beragama. Karena itu, pemerintah harus hadir di Tolikara, Papua.

Sebab, Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) tidak bisa melarang atau mengancam umat Islam untuk melaksanakan Idul Adha. "UUD 1945 telah menjamin kebebasan umat beragama untuk menjalankan ajaran agamanya," kata mantan Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Cholil Nafis kepada ROL, Selasa (8/9).

Karena itu, Cholilk mengatakan, dengan adannya permintaan GIDI yang tidak menjamin pelaksanaan Idul Adha lantaran tidak membebaskan dua tersangka dalam kasus kerusuhan Idul Fitri kemarin. Maka, peran pemerintah harus hadir di Tolikara jika ada yangg mengganggu umat Islam melaksanakan ibadah Idul Adha.

"Tak ada hubungan antara menjalankan ibadah dengan proses hukum karena pidana yang dilakukan oleh penegak hukum," jelasnya.

Cholil menegaskan, jika hukum hanya berdasarkan kesewenangan suatu umat mayoritas di tempat tertentu dikhawatirkan Indonesia menjadi hukum rimba dan kelompoknya saja yang sewenang-wenang. "Saya berharap negara hadir dimanapun rakyat diganggu hak asasi yang dijamin oleh konstitusi. dan melakukan tindakan tegas bagi perusuh dan pengacau keamanan," katanya.

Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia ini menyerukan agar umat Islam patuh kepad undang-undang dan kesepakatan untuk hidup bersama dengan warga negara Indonesia. Itu tidak terbatas oleh suku dan agama mana pun.

Perselisihan harus ditegakkan secara hukum melalui penegakkanya. Tolikara adalah bumi Indonesia yg tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan negara kesatuan RI.

GIDI Seperti Punya Pemerintah Sendiri

Sejumlah pernyataan dan sikap dari Gereja Injil di Indonesia (GIDI) membuat keberadaannya di Tolikara dianggap seperti memiliki pemerintahan sendiri.

Ketua Forum Ulama Ummat Indonesia, KH Athian Ali, menuturkan kalau potensi kerusuhan yang beberapa waktu lalu terjadi dan mengakibatkan terbakarnya sebuah rumah ibadah umat Muslim, bisa saja terjadi kembali di Tolikara. Hal itu disebabkan sampai saat ini, ia menilai sikap dari Gereja Injil di Indonesia (GIDI), seakan belum mengarah ke titik terang.

Kiai Athian menekankan kalau siapa pun warga negara Indonesia, termasuk GIDI, harus patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, dan bukan pada aturan pihak lain. Sebab, menurut Kiai Athian, ia merasa Gereja Injil di Indonesia di Tolikara, seakan-akan memiliki pemerintahan sendiri yang dipatuhi aturannya dan tidak patuh kepada hukum Indonesia.

"Mereka seperti memiliki pemerintah sendiri, seperti ada pemerintah lain yang mereka patuhi," kata dia.

Ia mempertanyakan sikap Pemerintah Indonesia selama ini, yang seperti melakukan pembiaran sebuah kelompok bertindak atau bersikap seperti itu. Kiai Athian juga menyoroti permintaan pihak GIDI untuk melepaskan dua tersangka kerusuhan di Tolikara pada saat Idul Fitri lalu, serta peryataan mereka yang mengusulkan penyelesaian konflik dengan hukum adat.

Kiai Athian menegaskan kalau tidak ada aturan seperti itu, yang mana, orang yang terbukti bersalah memang harus dihukum sesuai hukum yang berlaku, termasuk tersangka kerusuhan di Tolikara beberapa waktu lalu. Pernyataan itu, terang Kiai Athian, seperti menunjukkan kalau mereka tidak menggap keberadaan hukum di Indonesia.

KH Athian Ali juga sempat mengapresiasi sikap dari Menko Polhukam, Luhut Panjaitan, yang secara tegas menolak permintaan tersebut. Menurut dia, Pemerintah Indonesia sudah seharusnya menunjukkan eksistensi, baik dalam penegakan hukum maupun ketegasan pemerintahan, dan untuk menunjukkan kalau negara Indonesia tidak bisa diatur oleh kelompok apa pun.

Langgar UUD 45, Pelaku Kerusuhan Tolikara tak Boleh Dibebaskan

etua Tim Pencari Fakta Komite Umat untuk Insiden Tolikara, Ustaz Fadlan Garamatan, mengatakan pemerintah tak boleh memenuhi tuntutan Gereja Injili di Indonesia (GIDI) untuk membebaskan dua tersangka pelaku kerusuhan insiden Tolikara.

Menurut Fadlan, dua tersangka pelaku kerusuhan dalam insiden Tolikara tak boleh dibebaskan. "Kalau pemerintah membebaskan para tersangka maka pemerintah melanggar UUD 1945 dan menyakiti umat Islam," katanya, Senin, (7/9).

Selama ini, terang Fadlan, masyarakat Papua tak pernah punya sikap intoleransi. Mereka selalu menghormati agama lain dan membebaskan setiap umat untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing

"Baru kali ini saja terjadi intoleransi di Tolikara. Mungkin ini disebabkan oleh orang-orang asing yang seenaknya masuk Tolikara."

Negara, ujar dia, tak perlu takut dengan organisasi kecil seperti GIDI. Negara memiliki kedaulatan.

"Sikap intoleransi seharusnya tak ada di Tolikara lagi jika Tolikara ingin maju," kata Fadlan. [yy/republika]