22 Rabiul-Akhir 1443  |  Sabtu 27 Nopember 2021

basmalah.png

MUI DKI Bentuk Pasukan Siber Melawan Buzzer

MUI DKI Bentuk Pasukan Siber Melawan Buzzer

Fiqhislam.com - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta KH Munahar Muchtar mengakui, bahwa pihaknya membentuk pasukan siber (cyber army) untuk melawan buzzer yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun, Munahar menegaskan, pembentukan pasukan siber itu tidak terkait dengan dana hibah Rp 10,6 miliar dari Pemprov DKI Jakarta.

"Kami membentuk pasukan siber karena saat ini marak informasi hoaks yang dapat memecah belah umat, terutama umat Islam dan ulama," kata KH Munahar Muchtar dalam pernyataan tertulisya, di Jakarta, Sabtu (20/11).

Menurut Munahar, gagasan pembentukan pasukan siber muncul dalam rapat dengan Bidang Infokom MUI DKI Jakarta, Jumat (11/10). Dalam pembahasan program MUI DKI Jakarta ke depan, dibahas juga semakin banyaknya informasi yang terindikasi memecah-belah anak bangsa, terutama umat Islam dan ulama.

"Karena itu, ada gagasan dari kami untuk membentuk semacam cyber army," katanya.

Adapun alasan pasukan siber dibentuk untuk membela Anies, Munahar menjelaskan, Anies dianggap sudah bekerja keras demi kepentingan masyarakat Jakarta. Tetapi, hingga kini ada pihak yang menyudutkan dengan menyebar berbagai informasi di Internet.

"Beliau ini termasuk 21 orang pahlawan dunia. Berita-berita, saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta," kata Munahar.

Pasukan siber nantinya bertugas melawan konten yang menyerang ulama dan Anies, dengan mengangkat informasi terkait keberhasilan dicapai melalui internet dan media sosial. "MUI tidak usah takut untuk mengatakan yang haq itu haq. Saya punya prinsip, kalau berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada tawar menawar bagi saya," ujarnya.

Terkait dana hibah dari APBD Pemprov DKI Jakarta yang dikaitkan dengan pembentukan pasukan siber MUI DKI Jakarta, Munahar menjelaskan, anggaran itu tidak digunakan untuk mendanai pasukan siber. Tetapi, untuk membiayai pelaksanaan program kerja serta kegiatan operasional MUI DKI Jakarta.

"Dana hibah hanya untuk melaksanakan program kerja serta operasional MUI, dari tingkat provinsi, kota, kecamatan, hingga kelurahan," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Sekjen PKB, Luqman Hakim, menilai, MUI DKI Jakarta membentuk tim siber untuk melawan buzzer yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Anies Baswedan tak lepas dari hibah Pemprov DKI Jakarta senilai Rp 10,6 miliar. Menurut Lukman, dana hibah Pemprov DKI Jakarta dari APBD, sesungguhnya dananya bersumber dari rakyat, bukan dari gubernur.

"MUI menyediakan diri menjadi penyebar berita keberhasilan Anies Baswedan, karena mendapat bantuan dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Sangat disayangkan, lembaga MUI menjadi subordinat kepentingan politik perorangan," kata Luqman kepada wartawan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mempersilakan MUI DKI Jakarta membentuk pasukan siber jika dinilai baik. Karena, organisasi berhak membuat program yang bermanfaat untuk masyarakat.

"Silakan saja. Semua organisasi punya hak. Apa yang dinilai baik silakan dilaksanakan," kata Riza Patria di Jakarta, Sabtu.

Menurut Riza, gagasan pembentukan pasukan siber oleh MUI DKI Jakarta, merupakan bagian dari perkembangan zaman. Di mana, banyak warga dapat mengakses informasi melalui gawai pintarnya.

"Adanya tim siber ini diharapkan bisa turut mengawasi setiap informasi yang beredar di internet agar warga tidak mendapat kabar bohong, sekaligus memberi edukasi dalam memilah informasi," katanya.

Sementara, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengingatkan MUI DKI Jakarta soal tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) menyusul rencana lembaga tersebut membentuk pasukan siber.

"Pasukan siber merupakan tupoksi dari lembaga lain. Jadi, MUI DKI tidak perlu merambah yang bukan tupoksinya," kata Gembong saat dihubungi di Jakarta, Senin (22/11).

Gembong Warsono juga menuturkan, soal dana hibah dari APBD Pemprov DKI Jakarta kepada MUI DKI sebesar Rp 10,6 miliar, peruntukannya juga tidak terkait dengan rencana membentuk pasukan siber. "Bantuan dana hibah kepada MUI DKI itu sesuai dengan proposal yang diajukan. Saya yakin dalam proposal itu tidak ada usulan pembentukan cyber army. Kalau pun ada saya yakin pasti dicoret," ucapnya.

Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, mengatakan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, memang kerap menjadi korban buzzer. Namun demikian, klaim MUI DKI untuk menyiapkan tim siber guna menangkal buzzer pada Anies, dikatakan dia berpotensi membuat masalah lain.

“Hal itu berpotensi menyeret MUI dalam dinamika politik praktis. MUI seharusnya menjadi rumah bersama umat Islam Indonesia, melawan buzzer yang mendangkalkan literasi politik masyarakat, tanpa harus terjebak dalam kubu-kubuan kekuatan politik,” kata Umam kepada Republika, Senin (22/11).

Dia tak menampik, langkah MUI DKI Jakarta dalam mengusung tim tersebut merupakan langkah untuk membela satu nama dan menjaga demokrasi digital. Jika bergerak dan berpihak lebih jauh, kata dia, MUI menurutnya, bisa offside dari awal kekhidmatan dibentuknya lembaga ulama itu.

“Karena itu, MUI harus menjadi agenda pencerahan umat dan menghindarkan diri dari medan benturan politik identitas yang melibatkan simbol-simbol komunitas dan organisasi ke-Islam-an,” tutur Direktur Eksekutif Indostrategic itu.

Umam melanjutkan, jika ada yang berniat melakukan politik, sebaiknya tidak mengatasnamakan ormas Islam. Sebab, sebagai bagian dari Islamic-based civil society, ormas Islam, kata dia, harus diarahkan pada agenda pembangunan civil Islam, yang berkeadaban, moderat dan mengayomi semua umat.

“Itu sebagai fondasi kuat bagi agenda pembangunan ekonomi-politik bangsa Indonesia ke depan,” kata pengamat politik itu.

Adapun, pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, kurang pas jika MUI DKI Jakarta punya rencana membentuk pasukan siber. Sebab, fungsi dan tugas MUI tidak berkaitan dengan pembelaan khusus pada seseorang khususnya Anies.

"MUI DKI Jakarta tampaknya sudah tidak sabar melihat perilaku buzzer yang menggunakan logika berpikir abnormal. Meski demikian, tampaknya kurang pas MUI punya rencana seperti itu," katanya kepada Republika, Senin (22/11).

Jamiluddin menyarankan MUI DKI membatalkan rencana pembentukan pasukan siber untuk membela Anies. Tetapi, jikaMUI Cyber Army dibentuk untuk melawan kebohongan dan fitnah tampaknya masih relevan.

"Sebab, semua agama tentu tidak memperbolehkan berbohong dan fitnah. Hal-hal seperti ini memang harus dilawan," kata dia.

Menurutnya, gagasan pasukan siber MUI DKI Jakarta berawal dari isu kedekatan Anies Baswedan dengan terduga teroris yang ditangkap Densus 88, Farid Okbah. Pasukan siber MUI DKI Jakarta nantinya akan meng-counter isu-isu seperti itu.

"Logika berpikir seperti itu memang kerap terjadi di Indonesia. Para buzzer menggunakan logika berpikir sesat itu untuk menghujat dan menghakimi orang-orang yang tidak mereka sukai," kata dia. [yy/republika]

oleh Antara, Zainur Mashir Ramadhan, Haura Hafizhah