pustaka.png
basmalah.png


12 Dzulqa'dah 1442  |  Selasa 22 Juni 2021

Membenturkan Keyakinan Agama dan Kebangsaan Jelas Salah Kaprah dan Salah Arah

Membenturkan Keyakinan Agama dan Kebangsaan Jelas Salah Kaprah dan Salah Arah

Fiqhislam.com - DPR RI menyoroti isu yang memanas beberapa hari terakhir soal TWK kepada para pegawai KPK terutama pertanyaan yang membenturkan antara keyakinan agama dan nasionalisme.

Seperti soal lepas jilbab dan memilih antara Al-Quran atau Pancasila. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini merespon serius soal tersebut.

Menurut Jazuli pertanyaan itu jelas menyesatkan, menyimpang, dan merusak tatanan Pancasila dan UUD 1945 yang diwariskan oleh para pendiri bangsa.

Secara khusus Jazuli Juwaini mengaitkan kasus ini dengan komitmen peringatan Hari Lahir Pancasila yang diperingati tepat hari ini (1 Juni).

“Pancasila dan konstitusi sejatinya dibangun di atas pondasi agama. Sila pertama Pancasila dan dipertegas Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945, negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Membenturkan keyakinan agama dan kebangsaan jelas salah kaprah dan salah arah,” tega Jazuli.

Ia melanjutkan, masyarakat tiba-tiba dikagetkan pengakuan pegawai KPK saat TWK ditanya soal apakah bersedia melepas jilbab dan ketika dijawab tidak.

Menurutnya, si penanya menjudge bahwa yang bersangkutan egois. Demikian juga pengakuan pegawai KPK soal pertanyaan untuk memilih antara kitab suci Al-Quran atau Pancasila.

“Pertanyaan-pertanyaan tersebut jelas tendensius memisahkan agama dan nasionalisme kebangsaan. Penanya jelas tidak paham sejarah bangsa, sekaligus disadari atau tidak telah merusak dan merongrong kewibawaan Pancasila dan konstitusi,” ungkap Jazuli.

Anggota Komisi I DPR ini mensinyalir ada upaya membentur-benturkan agama dan kebangsaan yang dilatari prasangka sesat dan phobia terhadap agama serta menganggap ketaatan pada agama sebagai ancaman (radikalisme).

“Radikalisme, komunisme, sekularisme dan isme-isme lain yang bertentangan dengan dasar negara dan konstitusi harus kita lawan. Tapi membenturkan agama dan kebangsaan, dengan sinis menuduh orang agamis yang taat agama sebagai anti kebangsaan jelas salah besar dan harus dihentikan karena jelas bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi itu sendiri,” terang Jazuli.

“Kami menuntut Presiden untuk menginvestigasi masalah ini dan mengevaluasi Tes Wawasan Kebangsaan bagi seluruh pegawai negeri, tidak hanya di KPK, agar kembali pada upaya mengokohkan Pancasila dan konstitusi. Bukan sebaliknya, memunculkan pertanyaan yang justru merusak tatanan nilai kebangsaan kita,” pungkas Jazuli. [yy/eramuslim]

 

Tags: Agama | Pancasila