pustaka.png
basmalah.png.orig


12 Dzulqa'dah 1442  |  Selasa 22 Juni 2021

Fatwa MUI: Shalat Jumat Virtual Tidak Sah

Fatwa MUI: Shalat Jumat Virtual Tidak Sah

Fiqhislam.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa mengenai Shalat Jumat secara virtual dan secara hybrid.

Penyelenggaraan shalat Jumat secara virtual adalah pelaksanaan Shalat Jumat yang lokasi imam dan makmum tidak ittihad al-makan (dalam kesatuan tempat), tidak ittishal (tersambung secara fisik), dan hanya tersambung melalui jejaring virtual.

Sedangkan penyelenggaraan Shalat Jumat secara hybrid adalah pelaksanaan shalat Jumat yang imam dan makmumnya memenuhi ketentuan ittihad al-makan (dalam kesatuan tempat) dan ittishal (tersambung secara fisik), serta diikuti oleh makmum lain yang hanya tersambung secara virtual.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh menjelaskan, berdasarkan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Hukum Penyelenggaraan Shalat Jum'at Secara Virtual, penyelenggaraan Shalat Jumat secara virtual sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang pertama yakni hanya tersambung secara virtual, hukumnya tidak sah.

"Sedangkan penyelenggaraan Shalat Jumat secara hybrid ketentuannya adalah bagi imam dan makmum yang ittihad al-makan (dalam kesatuan tempat) dan ittishal (tersambung secara fisik), adalah sah." ujar Asrorun Niam kepada Republika, Selasa (11/5).

Sedangkan bagi makmum yang mengikuti Shalat Jumat dan hanya tersambung secara virtual adalah tidak sah.

Dalam hal seseorang ada uzur syar’i yang tidak memungkinkan melaksanakan Shalat Jumat, maka kewajiban shalat Jumat menjadi gugur dan wajib melaksanakan Shalat Zuhur.

Menurut Asrorun, meskipun hukum Islam akomodatif terhadap perkembangan masyarakat, akan tetapi ada beberapa ketentuan hukum agama yang sifatnya dogmatik, khususnya terkait dengan ibadah mahdlah.

"Shalat Jumat itu termasuk jenis ibadah mahdhah, memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi." ujar Asrorun.

Ia menjelaskan, prinsip dalam pelaksanaan ibadah adalah mengikuti aturan. Hukum asalnya terlarang sampai ada dalil. Sementara kalau dalam hal muamalah, hukum asalnya adalah boleh sampai ada yang melarang. [yy/republika]