fiqhislam
basmalah
Pustaka Muslim


30 Sya'ban 1442  |  Senin 12 April 2021

Jejak Panjang NU Menemani Perjalanan Indonesia

Jejak Panjang NU Menemani Perjalanan Indonesia

Fiqhislam.com - Nahdlatul Ulama (NU) menjadi salah satu organisasi masyarakat (ormas) Islam terbesar di Indonesia yang telah mencatatkan banyak sumbangsih bagi negeri ini. Kiprah NU telah hadir bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka dan telah mencatatkan kontribusi nyata atas lahirnya NKRI merdeka.

Sudah lumrah diketahui bahwa NU yang lahir atas inisiasi para kiai di Pulau Jawa ini menjalankan gagasan moderat seiring dengan hadirnya ekstistensi tradisi dan budaya masyarakat lokal yang ada. NU dikenal sebagai sebuah ormas yang identik dengan Islam tradisionalis yang mencoba mengaplikasikan visi Islam rahmatan lil-alamin secara ramah dan mengakomodasi tradisi lokal.

Sejarawan Islam dari Universitas Padjajaran Tiar Anwar menjabarkan, sejarah kelahiran NU tak lepas dari misi sosial dan politik yang berkembang pada saat itu. Di mana eksistensi masyarakat dan komunitas pesantren, belum memiliki perwakilan wadah sebagai bentuk menyampaikan aspirasi.

Proses Islamisasi di awal abad 20, kata Tiar, belum memasukkan kelompok-kelompok tradisional sebagai sebuah entitas komunitas. Padahal segmen kelompok tersebut merupakan ujung tombak dari proses Islamisasi di Nusantara sebab telah tersedianya pesantren-pesantren di Jawa.

“NU itu kan hadir sebagai organisasi belakangan, jadi masyarakat ‘NU’-nya sudah ada, organisasinya belum. Kira-kira seperti itu awal tujuan dibentuknya NU, mereka ingin ada yang mewadahi, saya kira ini yang menjadi motif utama lahirnya NU,” kata Tiar saat dihubungi Republika, Sabtu (30/1).

Sebelum NU lahir, telah muncul gerakan-gerakan Islam lainnya seperti Sarekat Islam dan juga Muhammadiyah. Kelompok gerakan ini memiliki segmentasi dakwah yang berbeda dan mencolok jika dibandingkan dengan dakwah NU di masa awal-awal kelahiran NU. Muhammadiyah yang identik dengan gerakan dakwah pendidikan, ekonomi, dan masyarakat modern misalnya, berbeda dengan kultur dakwah NU di awal-awal berdiri.

NU cenderung lebih bergerak secara tradisional dan mewadahi pesantren-pesantren, kiai, dan para santri. Sehingga jika ditelisik lebih jauh, dari kultur inilah maka perkembangan dakwah NU cenderung lebih politis jika dibandingkan dengan Muhammadiyah. “Secara nilai, kedua ormas ini sama-sama bernafaskan ahlusunnah wal-jamaah. Bahkan ormas lainnya seperti Persis juga ahlusunnah, tapi karena tagline ahlusunnah itu dipakai NU, jadi boleh dikatakan NU ini ahlusunnah wal-jamaah an-nahdliyah (khas NU) lah,” kata Tiar.

Dalam perjalanannya, NU bergerak menjadi sebuah ormas yang masih relevan merepresentasikan nafas pesantren. Kultur pembelajaran agama di NU menggunakan metode talaqi (sorogan) yang memang telah bertahan lama bahkan sebelum Indonesia ada. Adapun Muhammadiyah meminjam metode belajar klasikal yang digunakan Belanda yang mana menjadi perbedaan mencolok di masa awal dakwah keduanya.

Kini, Tiar menjabarkan, metode dakwah dalam pendidikan di pesantren-pesantren NU telah banyak yang mengakomodasi metode pengajaran modern. Sehingga jika dibandingkan dengan Muhammadiyah saat ini, kedua ormas ini nyaris tidak memiliki perbedaan secara metode dakwah.

“Secara pandangan fikih mungkin agak berbeda sedikit, tapi nafasnya sama. Apalagi secara tujuan dan gagasan cita-cita berbangsa beragama, semuanya sama,” kata dia.

Mengapa pendirian NU tak Dicekal Belanda?

NU didirikan pada 31 Januari 1929 Masehi atau 16 Rajab 1344 Hijriyah, di Kota Surabaya. Di wilayah timur Pulau Jawa ini, NU didirikan atas inisasi ulama besar nan karismatik, KH Hasyim Asyari. Kelahiran Nu tak lepas dari dua hadirnya dua organisasi pendahulunya yakni Nahdlatul Wathan dan Taswirul Afkar yang sama-sama berdiri di Surabaya, yang kemudian kelak mendirikan juga organisasi Nahdlatul Tujjar yang bernafaskan ekonomi kerakyatan.

Maka sesungguhnya terdapat motif beragam atas lahirnya NU di Indonesia. Selain karena diperlukannya wadah yang dapat menampung komunitas pesantren, saat itu dibahaslah isu mengenai khilafah di Hijaz pada 1926 usai runtuhnya Usmaniyah. Indonesia (Hindia-Belanda) kala itu mengirimkan dua delegasi yang masing-masing diwakili oleh pemimpin Serikat Islam HOS Tjokroaminoto dan Muhammadiyah oleh KH Mas Mansur.

Sementara kaum tradisionalis pesantren yang merasa tidak terwakili pada akhirnya membentuk Komite Hijaz dan menamai diri dengan nama Nahdlatul Ulama. Maka Tiar menjelaskan, pendirian NU kala itu sebagai sebuah organisasi jelas tidak menyalahi aturan dan tidak diperbolehkan bagi Belanda untuk mencekalnya.

“Belanda itu menguasai Hindia-Belanda cuma di top level-nya saja. Jadi hanya sampai gubernur jenderal, dan maka ke bawahnya itu tetap dipegang oleh pribumi. Jadi tidak ada alasan bagi Belanda untuk tidak mengizinkan NU sebagai sebuah organisasi,” kata dia.

Sebab jika Belanda melakukan pelarang terhadap itu, ia tidak akan mampu merebut hati masyarakat yang pada akhirnya tidak dapat mempercayai pemerintahan kolonial. Selanjutnya dia juga menekankan, tidak dicekalnya pendirian NU sebagai sebuah organisasi karena Belanda masih menganggap bahwa organisasi tersebut belum membahayakan kepentingan pemerintah kolonial. [yy/republika]