4 Jumadil-Awal 1443  |  Rabu 08 Desember 2021

basmalah.png

MUI: Aksi Anarkis 22 Mei Rusak Kesucian Ramadhan

MUI: Aksi Anarkis 22 Mei Rusak Kesucian Ramadhan


Fiqhislam.com - Komisi Fatwa MUI mengingatkan semua pihak untuk menahan diri dan mewaspadai ulah provokator yang memicu tindak kekerasan dan perilaku anarkistis serta mencederai kesucian Ramadhan. Tiap Muslim wajib memelihara kesucian Ramadhan.

"Tindakan anarkistis yang dilakukan, mencederai kesucian Ramadhan, dan hukumnya haram," ujar Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh usai rapat pleno Komisi Fatwa MUI di Jakarta, Rabu (22/5) melalui keterangan pers. Rapat Pleno Komisi Fatwa MUI ini salah satunya membahas tentang kondisi sosial terakhir, yang dinilai menodai kesucian bulan suci.

Atas dasar itu, Komisi Fatwa MUI mengimbau kepada masyarakat untuk terus menjaga kondusivitas dan kedamaian. Dalam menyampaikan aspirasinya, harus dilakukan dengan santun serta dalam koridor hukum.   Komisi Fatwa MUI juga mengimbau kepada aparat penegak hukum untuk melakukan langkah persuasi dalam menghadapi masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Juga melakukan langkah hukum dengan tidak memberikan toleransi terhadap pelaku kekerasan dan anarki.

"Perlu langkah preventif agar kekerasan tidak meluas eskalasinya. Aparat dan umat Islam perlu mencegah potensi kekerasan sekecil apapun untuk menjamin kemaslahatan bangsa," ujar Niam.

Komisi Fatwa MUI juga meminta semua pihak untuk mewaspadai adanya provokasi yang merusak kerukunan dan persaudaraan, persaudaraan sesama umat Islam (ukhuwah Islamiyah), kerukunan sesama anak bangsa (ukhuwah wathaniyah), dan kerukunan sesama anak manusia (ukhuwah insaniyah) . 



Masyarakat yang menyampaikan aspirasi, harus dilaksanakan dalam koridor hukum, dilakukan secara santun, dan mewaspadai adanya infiltrasi serta provokasi yang merusak. "Aparat perlu tegas menindak provokator," imbuh Niam.

Rapat Pleno Komisi Fatwa dipimpin Ketua Komisi Fatwa MUI Prof Hasanudin, dihadiri pimpinan dan anggota Komisi Fatwa MUI. Hadir juga Prof Huzaimah T Yanggo dan Prof A Sutarmadi. [yy/republika]

MUI: Aksi Anarkis 22 Mei Rusak Kesucian Ramadhan


Fiqhislam.com - Komisi Fatwa MUI mengingatkan semua pihak untuk menahan diri dan mewaspadai ulah provokator yang memicu tindak kekerasan dan perilaku anarkistis serta mencederai kesucian Ramadhan. Tiap Muslim wajib memelihara kesucian Ramadhan.

"Tindakan anarkistis yang dilakukan, mencederai kesucian Ramadhan, dan hukumnya haram," ujar Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh usai rapat pleno Komisi Fatwa MUI di Jakarta, Rabu (22/5) melalui keterangan pers. Rapat Pleno Komisi Fatwa MUI ini salah satunya membahas tentang kondisi sosial terakhir, yang dinilai menodai kesucian bulan suci.

Atas dasar itu, Komisi Fatwa MUI mengimbau kepada masyarakat untuk terus menjaga kondusivitas dan kedamaian. Dalam menyampaikan aspirasinya, harus dilakukan dengan santun serta dalam koridor hukum.   Komisi Fatwa MUI juga mengimbau kepada aparat penegak hukum untuk melakukan langkah persuasi dalam menghadapi masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Juga melakukan langkah hukum dengan tidak memberikan toleransi terhadap pelaku kekerasan dan anarki.

"Perlu langkah preventif agar kekerasan tidak meluas eskalasinya. Aparat dan umat Islam perlu mencegah potensi kekerasan sekecil apapun untuk menjamin kemaslahatan bangsa," ujar Niam.

Komisi Fatwa MUI juga meminta semua pihak untuk mewaspadai adanya provokasi yang merusak kerukunan dan persaudaraan, persaudaraan sesama umat Islam (ukhuwah Islamiyah), kerukunan sesama anak bangsa (ukhuwah wathaniyah), dan kerukunan sesama anak manusia (ukhuwah insaniyah) . 



Masyarakat yang menyampaikan aspirasi, harus dilaksanakan dalam koridor hukum, dilakukan secara santun, dan mewaspadai adanya infiltrasi serta provokasi yang merusak. "Aparat perlu tegas menindak provokator," imbuh Niam.

Rapat Pleno Komisi Fatwa dipimpin Ketua Komisi Fatwa MUI Prof Hasanudin, dihadiri pimpinan dan anggota Komisi Fatwa MUI. Hadir juga Prof Huzaimah T Yanggo dan Prof A Sutarmadi. [yy/republika]

Kominfo Imbau Warganet tak Sebar Video Aksi 22 Mei

Kominfo Imbau Warganet tak Sebar Video Aksi 22 Mei


Fiqhislam.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengimbau seluruh masyarakat dan warganet untuk tidak menyebarkan video atau konten-konten negatif aksi 22 Mei 2019. Apalagi jika konten dan video tersebut berisi kekerasan dan kericuhan yang dapat memprovokasi.

“Kementerian Komunikasi dan Informatika mengimbau warganet untuk segera menghapus dan tidak menyebarluaskan atau memviralkan konten baik dalam bentuk foto, gambar, atau video korban aksi kekerasan di media apapun,” kata Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu dalam siaran pers yang diterima Republika, Rabu (22/5).

Imbauan menyikapi perihal maraknya peredaran konten negatif terkait dengan aksi unjuk rasa 22 Mei 2019. Sejauh penelusuran yang telah dilakukan, Kominfo menemukan banyak video lama yang kemudian diberikan narasi baru berisi ujaran kebencian.

“Imbauan ini dilakukan memperhatikan dampak penyebaran konten berupa foto, gambar atau video yang dapat memberi oksigen bagi tujuan aksi kekerasan, yaitu membuat ketakutan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Mereka yang tetap menyebarkan konten video yang mengandung aksi kekerasan, hasutan yang provokatif serta ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA) maka dapat dikenai sanksi. Karena merupakan konten yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sampai saat ini terangnya, Kementerian Kominfo masih terus melakukan pemantauan dan pencarian situs, konten dan akun dengan menggunakan mesin AIS dengan dukungan 100 anggota verifikator.

Selain itu, Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan Polri untuk menelusuri dan mengidentifikasi akun-akun yang menyebarkan konten negatif berupa aksi kekerasan dan hasutan yang bersifat provokatif.

“Kami juga mendorong masyarakat untuk melaporkan melalui aduankonten.id atau akun twitter @aduankonten jika menemukan keberadaan konten dalam situs atau media sosial mengenai aksi kekerasan atau kerusuhan di Jakarta,” ujarnya.

Karena itu, Kementerian Kominfo sekali lagi mengimbau agar semua pihak terutama warganet untuk tidak menyebarkan. Serta menghindari membuat konten yang dapat membuat ketakutan di masyarakat maupun informasi hoaks. [yy/republika]

Gus Solah: Tahan Diri, Jangan Kaitkan Demo dengan Bela Islam

Gus Solah: Jangan Kaitkan Demo dengan Bela Islam


Fiqhislam.com - Pengasuh Pesantren Tebuireng Kabupaten Jombang Jawa Timur, KH Solahuddin Wahid atau Gus Solah mengangkat suara terkait demonstrasi penolakan pemilu 2019 di depan kantor Bawaslu, Jakarta Pusat.

Dia menyatakan prihatin atas insiden yang mencederai demontrasi tersebut. “Demo saya dengar terjadi sampai Petamburan. Saya tidak tahu apakah di luar Jakarta ada. Kita prihatin dengan suasana itu. Saya tidak tahu bagaimana mencegahnya. Cuma, bagaimana menstop dan menyelesaikan masalah ini semua,” kata Gus Solah, dalam keterangannya kepada Republika.co.id di Jakarta, Rabu (22/5).

Adik kandung Gus Dur ini menyinggung juga terkait aktor intelektual di balik peristiwa ini. Hanya saja berita yang dia terima masih bersifat tidak pasti. Dia tidak memastikan apakah demonstrasi ini digerakkan atau tidak digerakkan. Dia berharap korban luka tidak bertambah.

“Karena tidak tahu siapa yang menggerakkan demo. Kita berharap tidak timbul korban lebih banyak lagi. Mudah-mudahan tidak ada korban banyak,” kata Gus Solah.  

Dia berharap para cerdik cendekia untuk sumbang saran dan bergerak cepat dalam mengatasi kericuhan demonstrasi di Bawaslu. Menurutnya, kalangan intelektual yang tersebar di kampus, pesantren, dan di lembaga penelitian, dapat berkontribusi dalam menyelesaikan kisruh Pemilu 2019 ini.

“Kan banyak orang pandai di Indonesia, di kampus, dan lain-lain. Mungkin mereka bisa menjadi penengah. Tidak perlu banyak, mungkin 10 atau belasan orang cukup. Masalah ini harus ada yang menengahi,” kata Gus Solah.  

Kepada pemerintah dan aparat keamanan, Gus Solah mengimbau agar mereka mengutamakan pendekatan profesional. Namun demikian, Gus Solah mengharapkan aparat keamanan untuk mengutamakan pendekatan yang manusiawi agar tidak ada lagi korban jatuh.

Menurutnya, jumlah korban harus disetop. “Jangan sampai ada korban lagi. Sampai sekarang korbannya belum diketahui berapa banyak. Harus disetop korban lagi,” kata Gus Solah .

Putra KH Abdul Wahid Hasyim ini mendukung kerja kepolisian dan aparat keamanan. Dia mengingatkan aparat untuk mengambil sikap waspada karena tingkat kebencian sekelompok demonstran sudah sangat tinggi. “Polisi harus hati-hati karena sikap tidak suka terhadap polisi sangat tinggi,” kata Gus Solah.  

Gus Solah mengajak masyarakat untuk mengambil sikap waspada. Dia mengajak masyarakat Jakarta terutama untuk menjaga keamanan di wilayahnya masing-masing. Pasalnya, demonstrasi kekecewaan atas hasil Pemilu 2019 terpusat di Jakarta.

“Kalau masyarakat kalau tidak perlu nggak usah keluar rumah. Cuma yang demo ini kan memang mereka yang punya tujuan demo. Bahkan ada yang bilang bahwa yang demo dari luar Jakarta,” kata Gus Solah.  

Gus Solah menyinggung peran para tokoh agama, kiai, dan masyarakat santri. Dia menilai penting peran para pemuka agama dan masyarakat santri dalam mengatasi suhu sosial-politik yang memanas. Mereka, kata Gus Solah, memiliki otoritas keagamaan dan legitimasi moral untuk meredam gejolak sosial-politik atas nama agama.

“Untuk tokoh agama, kiai, dan santri, kita berusaha meredam, menenangkan masyarakat, agar tidak timbul banyak korban. Syukur bisa diatasi dan tidak sampai jauh,” kata Gus Solah.   

Mantan Wakil Ketua Komnas Ham RI ini menampik bahwa aksi demonstrasi di depan Bawaslu ini sebagai gerakan aksi bela Islam. Menurutnya, aksi demonstrasi di depan Bawaslu hingga kini tidak ada kaitannya sama sekali dengan aksi bela agama.  

“Ini nggak ada kaitan dengan bela Islam. Peserta pemilu keduanya Islam. Kiai Ma’ruf kurang Islam apa? Jadi, ini nggak ada hubungan dengan agama. Ini hanya soal ketidakpuasan terhadap hasil Pilpres 2019,” kata Gus Solah. [yy/republika]

Polri: Jika Ada Peluru Tajam, Itu Bukan dari TNI/Polri

Polri: Jika Ada Peluru Tajam, Itu Bukan dari TNI/Polri


Fiqhislam.com - Polisi melakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi adanya demonstran yang meninggal dunia dari peristiwa kericuhan dini hari tadi. Polisi memastikan, petugas pengamanan unjuk rasa tidak dibekali peluru tajam.

"Di situ memang ada beberapa massa yang terluka dan ini sedang kita cek dan investigasi. Ada beberapa informasi ada yang meninggal dunia, sedang kami cek. Nanti ada waktunya akan disampaikan," ujar Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Muhammad Iqbal, di Kemenko Polhukam, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).

Terkait dengan informasi adanya peluru tajam saat peristiwa kericuhan terjadi, Iqbal memastikan, instruksi Kapolri dan Panglima TNI sudah sangat jelas, yakni petugas pengamanan unjuk rasa tidak dibekali dengan peluru tajam. Jika ada yang menggunakan peluru tajam, kata dia, maka itu bukan dari personel TNI-Polri yang melakukan pengamanan unjuk rasa tersebut.

"Kami yakinkan kalau ada yang gunakan peluru tajam, diyakinkan itu bukan personel pengaman dari TNI-Polri pada konteks unjuk rasa," tuturnya.

Polisi juga mengamankan ambulans dengan logo partai berisi batu dari kejadian kericuhan yang terjadi di sekitar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Thamrin, Jakarta Pusat, dan Jalan KS Tubun, Petamburan, Jakarta Pusat. Selain itu, dari hasil penggeledahan terhadap terduga provokator yang diamankan, ditemukan berbagai amplop berisi uang.

"Ada satu ambulans. Saya tak akan sebutkan ambulansnya ada partainya, itu penuh dengan batu dan alat-alat. Sudah kami amankan," kata Iqbal.

Ia juga menyampaikan, dari hasil penggeledahan terduga provokator yang diamankan kepolisian ditemukan berbagai amplop. Menurut mantan Wakil Kepala Polda Jawa Timur tersebut, amplop-amplop itu berisi uang. Kepolisian mengamankan setidaknya 69 terduga provokator pada peristiwa kericuhan antara massa dengan petugas keamanan semalam.

"Uangnya masih ada. Sedang kami sita dan saat ini Polda Metro Jaya sedang mendalami hal tersebut," terangnya. [yy/republika]

FPI Bantah Menjadi Pemicu Kericuhan di Petamburan

FPI Bantah Menjadi Pemicu Kericuhan di Petamburan


Fiqhislam.com - Front Pembela Islam (FPI) menegaskan massa awal pembuat onar di Petamburan, Tanah Abang bukan merupakan massa FPI yang tergabung dalam Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat yang sebelumnya ikut berunjuk rasa di depan Badan pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ketua Dewan Syura FPI, Habib Muhsin Ahmad Alatas mengatakan sebenarnya aktivitas di depan Bawaslu pada malam sudah selesai. Setelah itu tidak ada pergerakan apa-apa di kawasan Petamburan, tetapi tiba-tiba aktivitas yang seperti diarahkan ke wilayah itu.

"Jadi ini sepertinya ada gerakan yang berupaya ditunggangi untuk merugikan FPI, sekarang mereka dompleng melalui polisi untuk memperkeruh suasana. Jadi tidak ada sebenarnya gerakan di Petamburan, orang sudah mau istirahat, dan sebagian bersiap untuk sahur, ada yang ibadah," kata Habib Muhsin Alatas kepada wartawan, Rabu (23/5).

Terbukti, kata dia, dengan tembakan gas air mata yang hingga masuk ke masjid. Padahal, lanjut dia, yang namanya gas air mata itu protapnya untuk membubarkan kerumunan. Sementara itu kerumunannya sudah keburu bubar sejak dini hari. "Jadi sebenarnya apa yang mau dicari?," tegasnya.

Habib Muhsin Alatas menegaskan massa yang menyebabkan kericuhan dan kerusuhan di Tanah Abang itu, bukan massa FPI dan juga bukan tanah Tanah Abang. Namun, ketika akhirnya pasukan Brimob terus menerus menyerang dengan gas air mata, tentu massa dari FPI dan warga juga pasti akan ikut membalas.

Menurut dia, yang membuat pihaknya semakin jengkel ketika ambulans akan mengantar korban pun dihalang-halangi. "Ini kenyataan ini, sekarang sudah ada yang meninggal tiga orang jadi korban. Ini apa Ini," terangnya.

Kerusuhan pecah pada Rabu (23/5) dini hari setelah massa yang sempat menggelar aksi di depan Bawaslu pada Selasa (22/5) malam bubar secara teratur. Sebagian massa sempat terpecah di dua wilayah, Menteng dan Tanah Abang. Namun jelang Rabu dini hari tiba-tiba terjadi kerusuhan di kawasan Tanah Abang. [yy/republika]

Anies: Enam Korban Meninggal Akibat Kerusuhan

Anies: Enam Korban Meninggal Akibat Kerusuhan


Fiqhislam.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan meninjau Rumah Sakit (RS) Tarakan, Jakarta Pusat. Ia menyebut, per pukul 09.00 WIB ada enam korban meninggal dan lebih dari 200 orang luka-luka akibat kerusuhan di sekitar Bawaslu RI, KPU RI, dan Petamburan, Tanah Abang.

"Jadi kira-kira ada sekitar 200-an orang luka-luka per jam 9 ini dan ada sekitar enam orang yang sudah tercatat meninggal," ujar Anies di RS Tarakan.

Ia merinci, satu orang meninggal di RS Tarakan, dua orang di RS Pelni, satu orang di RS Budi Kemuliaan, satu orang di RS Mintohardjo, dan satu orang di RS Cipto Mangunkusumo. Sementara jumlah korban yang dirawat di RS Tarakan sekitar 80 orang.

Berdasarkan pantauan Republika.co.id, hingga pukul 09.50 WIB, korban masih berdatangan ke RS Tarakan menggunakan mobil ambulans. Ada juga korban yang mengalami pendarahan di kepala dibawa menggunakan sepeda motor.

Anies memastikan, semua pihak yang menjadi korban baik warga sipil, kepolisian, TNI, dan lainnya mendapatkan penanganan kesehatan hingga tuntas. Bagi yang memiliki BPJS Kesehatan, biaya pengobatan akan ditanggung BPJS.

Sementara mereka yang tidak memiliki, Pemprov DKI akan menanggung biaya perawatan. "Kita tangani semuanya di tempat ini kita pastikan bahwa tidak dikenakan biaya sehingga semuanya tenang sampai sembuh sampai tuntas," jelas Anies. [yy/republika]

 

Tags: Anarkis | 22 Mei | PEMILU