23 Rabiul-Akhir 1443  |  Minggu 28 Nopember 2021

basmalah.png

Ada Apa Dengan Islam Indonesia

Ada Apa Dengan Islam Indonesia


Fiqhislam.com - Membaca judul tulisan ini mungkin ada orang yang terkejut karena kesannya ada masalah serius dalam kaitannya dengan kondisi umat Islam di Indonesia. Tapi, sebenarnya keterkejutan itu lebih terjadi karena dipicu pernyataan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin yang juga menjadi Utusan Khusus Presiden RI untuk Dialog Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP).

Din dengan terbuka mengungkapkan hal yang 'tabu' dan selama ini terkesan sungkan dikatakan oleh banyak kalangan. Katanya, umat Islam acap kali tersinggung terhadap perkembangan misi Kristen di Indonesia.

Dan terkejutnya lagi, Din menyebut hal itu dengan mengutip hasil beberapa penelitian yang menunjukan bahwa tingkat pertumbuhan pemeluk Protestan per tahunnya meningkat, terutama di beberapa kantong Muslim, seperti Yogyakarta dan Sumatra Barat.

Baca: Repost: Jumlah Umat Islam di Indonesia Menurun

Uniknya lagi, Din menyebutkan hal tersebut di depan di hadapan lebih dari 300 pemuka agama Kristen peserta Konferensi Pekabaran Injil 2018 di Brastagi, Sumatra Utara, pada Jumat lalu."Data-data seperti ini mengentalkan berkembangnya isu kristenisasi, yang pada gilirannya turut memengaruhi berkembangnya radikalisme Islam di Indonesia," ujarnya.

Din juga menuturkan, dalam Muyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa yang diselenggarakan oleh Kantor UKP-DKAAP di Jakarta pada Februari lalu, telah dibahas bersama dasar relasi hubungan antaragama. Disepakati bahwa pondasi relasi tersebut harus bersandar pada persahabatan berdasarkan kemanusiaan sejati.

Dalam pertemuan itu juga disepakati bahwa NKRI berdasarkan Pancasila adalah final.

Din mengingatkan takdir anak negeri adalah hidup sebangsa di dalam kemajemukan.

"Untuk itu, kita mengaku bahwa bersama kita dari Tuhan, untuk Tuhan dan kemanusiaan. Di dalam Islam, ini yang dimaksudkan dengan rahmatan lil alamin," kata Din yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini.

Din menegaskan, kerukunan yang diperjuangkan bukan saja berdasarkan kebutuhan bangsa, tetapi juga kebutuhan setiap orang dan kelompok. Dalam kaitan ini, kerukunan tak boleh menghalangi misi dan dakwah. "Sebaliknya juga misi dan dakwah tak boleh mengganggu kerukunan," ujar dia.

Din pun menjelaskan, misi maupun dakwah ada yang berhaluan keras, tetapi juga yang halus. Ada yang membangun pandangan dan tujuan untuk menambah jumlah umat, tetapi juga ada yang hanya mengajak ke jalan Allah. Dia mengungkapkan jalan Allah dalam pengertian ini merujuk pada kebaikan bersama.

Semua agama, menurut Din, punya persepsi yang sama tentang Sang Pencipta, sekalipun sebutannya berbeda. "Jelas di sini bahwa dakwah itu bukan untuk mengajak orang masuk Islam, tetapi menuntun orang ke jalan yang benar," kata dia menjelaskan.

Konferensi Pekabaran Injil 2018 diselenggarakan oleh Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) bekerja sama dengan Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta Indonesia (PGPI), Persekutuan Gereja-gereja, dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PGLII). Kegiatan ini dilangsungkan selama tiga hari, yaitu dari 29 Mei hingga 31 Mei 2018.

Tak Perlu Terkejut Jika Paham Sejarah

Bagi yang paham sejarah, apa yang dikatakan Din memang tak terlalu mengejutkan. Persoalan ini telah berlangsung selama beberapa abad silam. Semenjak dakwah agama Islam berjumpa dengan misi penyebaran agama Kristen di kepulauan Nusantara.

Namun, kala itu yakni sampai berakhirnya zaman VOC tak ada masalah. Para pejabat di Kongsi Dagang Hindia Belanda ini berusaha tidak mencampuradukan misi penyebaran agama Kristen dengan aktvitas mereka. Ini dilakukan karena menganggap bila penyebaran agama Kristen mereka bawa-bawa di dalam menjalankan bisnis koloninya, maka itu hanya menghambat posisi dan keberadaan kegiatan dagang mereka.

Namun, posisi itu tiba-tiba sontak berubah usai kekalahan Diponegoro dalam Perang Jawa, 1825-1830. Secara perlahan tapi pasti penyebaran ajaran agama Kristen, terutama Protestan, mendapat angin. Jawa yang mulai saat itu benar-benar seutuhnya di bawah pemerintahan negeri Belanda, atau tak lagi berstatus sebagai sebuah area yang dikuasi oleh sebuah kongsi dagang milik mereka, yakni VOC. Apalagi angin baru, yakni kapitalisme modal mulai bertiup yang itu diantaranya diekspresikan dengan era tanam paksa (cultuurstelsel).

Tak ayal lagi, beda dengan masa VOC, kala itu mulau muncul ketegangan dikalangan pribumi yang kala itu menjadi rakyat di bawah kekuasaan para Sultan yang hampir 'secara nominal' semuanya beragama Islam. Dengan kata yang lebih sederhana, mulai saat itu lanskap kekuasaan – terutama di Jawa—yang dianggap sebagai pusat administrasi Hindia Belanda, mulai berubah. Sebelum masa itu kerajaan di Jawa benar-benar mandiri. Para kerajaan ini pun secara terbuka menyatakan diri sebagai kerajaan Islam.

Bahkan secara nyata sebelumnya pun para Sultan di Jawa (misalnya Kerajaan Mataram di Jogja dan Surakarta) menyebut dirinya sebagai pelindung umat dan penjaga ajaran Islam. Dan pada saat itu pihak VOC yang tahu atau sadar posisi dirinya masih lemah, tidak mau menfasilitasi penyebaran agama Kristen karena menganggap: hanya akan meletupkan  perang dan kebencian saja kepada mereka!

Tak Ada Gereja di 'Vorstenlanden'

Maka jangan heran sebelum kurun 1830, atau sebelum Pangeran Diponegoro mengalami kekalahan, tak ada gereja berdiri di tanah atau wilayah kerajaan di Jawa. Di Kasultanan Yogyakarta misalnya wilayah kerajaan malah ditandai dengan berdirinya ‘Masjid Pathok Nagari’, yang artinya masjid menjadi batas wilayah dan kekuatan spiritual kerajaan itu sebagai sebuah Kasultanan (Kerajaan Islam).

Tapi seiring kekalahan Diponegoro, dan mulai berjalannya proyek ‘pemiskinan serta penghisapan’  massal rakyat Jawa melalui Tanam Paksa, pada saat yang sama terjadi perubahan sikap pemerintah terhadap penyebaran agama Kristen(Nasrani dan Katolik) tersebut.

Awalnya perubahan kebijakan ini tampaknya sederhana, yakni ketika Pemerintah Kolonial yang mulai merasa dirinya ‘mampu menguasi keadaan’ karena perlawanan kaum Muslim sudah berhasil dipatahkan. Maka tidak mengheranakan, secara perlahan daerah kerajaan (vorstenlanden) di Jawa yang tadinya hanya boleh didirikan masjid, mulai saat itu satu persatu mulai munculah bangunan gereja.

Pada sisi lain, sebelum perang Diponegoro meletus atau pada masa VOC, bila dulu para bangsawan kawin-mawin dengan putra-putri kiai di pesantren, mulai 1930 mereka tak diperbolehkan, bahkan menjadi hal terlarang. Pesantren juga tak lagi sebagai sarana pendidikan para bangsawan. Pemerintah Hindia Belanda secara halus mendorong  agar para bangsawan melakukan perkawinan antar sesama bangsawan saja dan mengeyam pendidikan ala barat.

Situasi ini berbeda dengan era sebelum pecahnya ‘Perang Jawa’ di mana antara kaum bangsawan atau putra raja selalu terkait hubungan perkawinan dengan keluarga pengasuh pesantren.

Namun uniknya, meski pendirian gereja kini mulai longgar, namun saat itu penyebaran agama Kristen belum banyak bisa menarik orang Jawa. Sebagai akibatnya, karena merasa tersia-sia dn terpinggirkan, orang Jawa pun tak tertarik dengan ide kepercayaan ala orang kulit putih Eropa yang nota bene sebangsa dengan penjajahnya. Imbasnya dapat mudah ditebak, misi yang dilakukan oleh para penyebar ajaran Kristen yang dilakukan oleh orang Eropa tersebut, bisa dikatakan gagal total. Pribumi Jawa yang masuk Kristen hanya beberapa orang saja

Islam di Indonesia bisakah menjawab tantangan masa kini?

Namun situasi kebuntuan tersebut, mulai berubah dengan hadirnya penyebar agama Kristen asal Jawa yang tinggal di Karangjasa, Purworejo, Kiai Sadrach, lengkapnya Radin Abas Sadrach Surapranata (lahir tahun di Demak 1835 – meninggal di Purworejo 1924).

Meski sempat dianggap melakukan sinkretisme terhadap ajaran Kristen dengan budaya Jawa, penginjil pribumi hasil dididikan penginjil asing Hoezoo ini sukses menyebarkan agama Kristen di kalangan penduduk Jawa. Ajaran Kristen dibawanya ‘lebih kepinggir’ mendekati adat lokal dan orang-orang kecil yang miskin seperti petani, penjual dagangan di pasar, kuli, hingga pembantu rumah tangga.

Karya Sadrach ini terlihat dengan mulai tumbuhnya berbagai gereja di selatan Jawa. Para murid atau penyebar Kristen yang merupakan hasil didikannya berkelana ke seantero Jawa, terutama di sekitar daerah itu, dengan membentuk berbagai komunitas ‘Kristen Jawa’.

Setiap sore misalnya mereka mengumpulkan para petani, pemetik gula aren, dan para ‘kuli kendo’ yang ada di desa-desa  untuk belajar membaca injil atau mendengar kisah-kisah ‘orang suci’  yang ada dalam Bible yang disebut dengan ‘Babad Rasul’.  Sadrach dan para muridnya itu juga berinisiatif mengganti istilah-istilah Kristen Eropa dengan istilah lokal berbahasa Jawa. Gereja yang mereka didirikan kerap disebut sebagai ‘Gereja Kerasulan Baru’ (entah sekarang kalau nama ini sudah diganti, red).

Sementara itu, di kalangan orang biasa, setelah mendapat pendidikan yang diberikan para penyebar injil itu, maka anak keturunan para penganut Kristiani ini kemudian mendapat fasilitas pendidikan dan pekerjaan yang lebih bagus. Mereka mengeyam pendidikan umum yang didirkan para penyebar agama itu, dengan sekolah yang dikenal sebagai ‘Sekolah Masehi’ atau sekolah lain sejenisnya.

Dan ketika lulus mereka kemudian menjadi ‘priyayi baru’ karena menjadi pegawai pemerintah misalnya menjadi guru dan tenaga kesehatan. Sebuah survei yang saat itu dilakukan menyatakan: Bila ada tiga orang Kristen berkumpul, maka dua orang di antara mereka mendapat fasilitas pemerintah. Ini berbeda dengan kehidupan kaum santri (Muslim) yang malah sama sekali tidak mendapat fasilitas dari pemerintah karena menerapkan sikap politik ‘uzlah’ atau nonkooperatif dengan pemerintah kolonial.

Adanya kelonggaran politik itulah, maka tidak mengherankan bila di berbagai kampung mulai muncul penganut agama Kristen. Pendirian gereja menjadi mencolok. Di sebuah kampung di pesisir selatan Kebumen misalnya, pada awal tahun 1900-an pendirian sebuah gereja malah mendahului pendirian masjid.  Bahkan, selang waktu pendirian antara gereja dan masjid sampai 30 tahun meski kampung itu mayoritas penduduknya Muslim.

Kelonggaran politik ini misalnya masih teraba hingga masa Orde Baru. Misalnya, di kampung-kampung yang ada di kawasan itu hingga awal 1980-an masih terpampang papan petunjuk resmi ‘Guru Injil’ untuk menyebutkan bahwa di rumah tertentu di sekitar itu ada sesorang yang menjadi pengajar agama Kristen.  Selain itu para ‘guru injil’ bule juga kerap bersliweran. Situasi ini baru berakhir setelah penguasa Orde Baru, Soeharto, memutuskan bantuan IGGI setelah marah akibat perilaku yang melecehkan rakyat yang dilakukan Menteri Kerja Sama Pembangunan Belanda J.P. Pronk.

Nah, kisah penyebaran itu masih terjadi hingga Din Syamsuddin menyatakan soal peningkatan agama Kristen Protestan di kota Brastagi itu. Lagi-lagi bagi orang yang paham itu sebenarnya bukan kenyataan yang baru. Persyarikatan Muhammadiyah misalnya telah lama menyadari meski ada sebagian peneliti atau Indonesianis terkini mengatakan: Indonesia sudah berubah sangat Islami dan tidak mungkin bisa mundur lagi.

Bagi umat Islam sendiri, kini ada tantangan lain yang tak kalah strategis, misalnya jelas adanya yakni soal ketimpangan keadilan-sosial dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang ekonomi. Bahkan, beberapa waktu silam sudah ada elit yang mengatakan kue ekonomi kepada umat Islam tak sebanding dengan jumlahnya: Dia mengistilahkan bila ada 100 orang kaya maka hanya 10 orang saja yang Muslim.

Masalah ini makin ruwet dengan ada persepsi Islamopobia dengan mengkaitkan ajaran dan simbol Islam dengan kekerasan. Citra Islam di Indonesia bila dibiarkan begitu saja bisa hancur secara total. Akibatnya, sungguh berbalikan dengan apa yang terjadi di Eropa. Di Inggris sana ada sebutan ‘Londonistan’ mengingat terus menguatnya nuansa Islam di negara itu dan Eropa. Jadi kenyataan di Indonesia ini ada yang menarik kesimpulan sederhana bila dakwah atau gairah Islam malah meredup.

Alhasil, adanya pernyataan Din Syamsuddin juga harus menjadi cambuk bagi umat Islam untuk memperbaiki diri, bertindak waspada, dan melakukan kontempelasi diri! [yy/republika]

Oleh Muhammad Subarkah, Jurnalis Republika