9 Safar 1443  |  Jumat 17 September 2021

basmalah.png

HRW dan Amnesty Kritik 'Penyiksaan' Muslim Prancis

HRW dan Amnesty Kritik 'Penyiksaan' Muslim Prancis Fiqhislam.com - Human Rights Watch (HRW) dan Amnesty International melaporkan adanya  kekerasan fisik dan psikologis yang dilakukan polisi Prancis saat menggerebek sasaran Muslim. Langkah-langkah tersebut dilakukan di bawah undang-undang darurat yang disahkan pascaserangan Paris, 14 November lalu.

Dilansir laman Aljazirah, Kamis (4/2), kedua lembaga advokasi hak asasi manusia (HAM) itu mengatakan, polisi Prancis telah melakukan operasi penggerebekan yang kasar dan diskriminatif serta menerapkan tahanan rumah bagi umat Islam. Mereka menargetkan tak hanya orang dewasa, tapi juga anak-anak dan orang tua.

Pada Rabu (3/2) HRW dan Amnesty mengeluarkan hasil penyelidikan terpisah terkait kasus ini. Laporan menunjukkan adanya penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat yang mengarah pada pelanggaran HAM, termasuk tindakan kekerasan. Saksi mengatakan, polisi menerobos masuk rumah, restoran, atau masjid.

Dalam operasi penggerebekan tersebut, menurut saksi, polisi memecahkan barang-barang milik warga, melemparkan Alquran ke lantai. Hal itu bahkan membuat banyak anak-anak ketakutan dan beberapa warga Muslim dibatasi geraknya, sehingga mereka terpaksa kehilangan pekerjaan dan pendapatan, selain juga menderita secara fisik.

Operasi penggerebekan ini memang diluncurkan pascaserangan Paris yang menewaskan 130 orang dan diklaim oleh kelompok Negara Islam Irak dan Suriah  (ISIS). Operasi yang memungkinkan penggeledahan tanpa surat ini dideklarasikan oleh Presiden Prancis Francois Hollande.

Namun, klaim ISIS memicu serangan balasan, tidak hanya di Prancis, tapi di seluruh Eropa kepada komunitas Muslim. Muslim 'dihukum' secara kolektif atas aksi teror tersebut.

Di Prancis, ada sekitar 5,5 hingga 6,2 juta Muslim yang membuatnya menjadi komunitas Muslim terbesar di Eropa. Mereka setara dengan 7,6 persen total penduduk Prancis.

Setelah dideklarasikan oleh Hollande, kedua kelompok HAM itu mengatakan, operasi  penggerebekan telah dilancarkan sebanyak 3.200 kali. Menurut HRW, sekitar 350  sampai 400 orang telah menjalani tahanan rumah, sementara unit kontraterorisme dari kantor kejaksaan Paris baru memulai lima investigasi terkait terorisme.

Salah seorang peneliti HRW, Izza Leghtas, mengatakan, Prancis semestinya memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan publik dan berupaya mencegah penyerangan lebih lanjut. Namun, polisi Prancis justru menggunakan kekuasaan di bawah undang-undang darurat mereka dengan cara yang kasar, diskriminatif, dan tak dapat dibenarkan. Ia menyerukan segera diakhirinya surat perintah penggerebekan dan penahanan di rumah tersebut.

"Kekejaman ini telah membuat banyak keluarga trauma dan reputasi ternoda, membuat target merasa menjadi warga kelas dua," ujar Leghtas.

Lebih dari 60 orang telah diwawancarai Amnesty terkait hal ini. Mereka mengatakan, polisi menggunakan kekerasan berlebihan dan tindakan keras dengan sedikit atau bahkan tanpa penjelasan. Sementara, pada Januari HRW mewawancarai 18 orang. Mereka juga mengaku mendapat perlakukan kasar atau penahanan rumah meski mereka aktivis atau pengacara yang bekerja di daerah bencana.

HRW mengisahkan, di salah satu rumah yang digerebek polisi sempat mematahkan empat gigi seorang pria cacat sebelum mereka menyadari itu bukan orang yang mereka cari. Di kasus lain, seorang anak dari ibu tunggul dipindahkan ke panti asuhan saat penggerebekan.

Sedangkan, Amnesty mengutip kasus di Rhone-Alpes, saat seorang wanita Muslim yang jadi sasaran penggerebekan akhirnya harus kehilangan pekerjaannya.

"Saya dipecat karena dugaan jaringan koneksi saya. Mereka tak pernah mengeluh tentang pekerjaan saya sebelumnya dan saya sudah bekerja dengan mereka selama 12 tahun," ujar perempuan yang hanya memberi inisial namanya D itu.

Dalam kasus lain yang dicatat Amnesty, polisi pernah membuka paksa rumah seorang pria tua dengan penyakit jantung. Kejadian itu membuat sang pria jatuh pingsan dan dilarikan ke rumah sakit.

Namun, tak hanya sampai di situ. Polisi juga memborgol dan meneriaki putri-putri lelaki tua itu. Padahal, salah satu putrinya merupakan difabel.

"Dia (ayahnya) begitu ketakutan, ia sering menangis ketika kami kunjungi di rumah sakit pada hari-hari pertama," kata Nadia, salah seorang putri dari pria 80 tahun itu.

Pemerintah Prancis mengatakan, mereka memang akan meminta parlemen memperbaharui undang-undang keadaan darurat selama tiga bulan. Namun, menurut HRW, itu tak berarti membenarkan untuk melanjutkan operasi penggerebekan. [yy/republika]