fiqhislam
basmalah
Pustaka Muslim


7 Ramadhan 1442  |  Senin 19 April 2021

Presiden Myanmar Setujui UU yang Dinilai Anti Muslim

Presiden Myanmar Setujui UU yang Dinilai Anti Muslim

Fiqhislam.com - Presiden Myanmar, Senin (31/8), menyetujui empat rancangan undang-undang yang dianggap kontroversial yang diusung oleh umat Buddha radikal, tapi dikecam oleh kelompok-kelompok HAM karena bertujuan mendiskriminasi minoritas Muslim di negara tersebut.

Myanmar telah menyaksikan tumbuhnya kebencian terhadap Muslim sejak militer menyerahkan kepemimpinan dan membuka politik dan ekonomi mereka pada tahun 2011. Presiden Thein Sein menyetujui UU Monogami setelah diloloskan oleh parlemen pada 21 Agustus, kata Zaw Htay, seorang pejabat senior di kantor presiden kepada Reuters. Undang-undang tersebut menerapkan hukuman bagi mereka yang memiliki lebih dari satu istri atau hidup dengan pasangan yang bukan merupakan istri atau suami mereka. [yy/republika]

UU Satu Istri Myanmar Dinilai Incar Minoritas Muslim

Presiden Myanmar Thein Sein pada Senin 31 Agustus 2015 menandatangani sebuah undang-undang yang menurut kelompok hak asasi manusia (HAM) ditujukan untuk mendiskriminasikan minoritas Muslim negara itu.

UU monogami yang diajukan oleh kelompok radikal Buddha Myanmar disahkan oleh parlemen negara itu pada 21 Agustus 2015 sebelum ditandatangani Presiden Thein Sein hari ini. Peraturan yang tertera dalam UU itu menyatakan bahwa orang yang memiliki lebih dari satu istri atau suami atau yang tinggal bersama lawan jenis yang bukan merupakan pasangan sahnya akan dikenakan hukuman.

Peraturan tersebut dianggap menargetkan minoritas Muslim karena merekalah yang diketahui memperbolehkan poligami. Namun, Pemerintah Myanmar secara tegas menolak tuduhan tersebut.

“Mereka meletakkan potensi diskriminasi atas dasar agama dan mengedepankan kemungkinan ketegangan antarkomunitas yang serius. Dengan terteranya UU ini di dalam buku, kekhawatiran muncul mengenai cara mereka mengimplementasikan dan menegakkannya,” kata Wakil Direktur Human Rights Watch Divisi Asia, Phil Robertson, seperti dikutip dari Reuters, Senin (31/8/2015).

Sebelumnya, Pemerintah Myanmar juga dituduh mengeluarkan peraturan yang memojokkan kaum minoritas saat mereka mengesahkan UU populasi yang mewajibkan adanya jarak waktu selama tiga tahun antar kelahiran bagi para ibu. Peraturan ini disebut-sebut sebagai usaha dari kelompok radikal yang tidak ingin minoritas Rohingya untuk berkembang melebihi kelompok mayoritas.

Muslim Rohingya di negara yang juga dikenal dengan nama Burma ini dilaporkan mendapat perlakukan buruk dan diskriminasi dari penduduk mayoritas. Sebuah insiden di daerah Rakhine pada 2012 menyebabkan sekira 140 ribu orang yang sebagian besar etnis Rohingya terpaksa mengungsi. [yy/okezone]