22 Rabiul-Akhir 1443  |  Sabtu 27 Nopember 2021

basmalah.png

Mengapa Inggris tak Dapat Mengatasi Peningkatan Islamofobia?

Mengapa Inggris tak Dapat Mengatasi Peningkatan Islamofobia?

Fiqhislam.com - Oposisi Partai Buruh meminta Partai Konservatif yang berkuasa bersikap serius untuk mengatasi masalah Islamofobia di Inggris. Sebuah data baru mengungkapkan hampir setengah dari semua kejahatan kebencian agama di tahun lalu menargetkan Muslim.

Namun, muncul sentimen apakah permasalahan ini merupakan suatu hal yang dapat diselesaikan oleh Konservatif, mengingat hasil penyelidikan internal menemukan sentimen anti-Muslim tetap menjadi masalah di dalam partai.

Data statistik oleh Home Office menunjukkan jumlah pelanggaran terhadap Muslim Inggris pada 2019/2020 mencapai 50 persen dari semua kejahatan rasial agama yang dilaporkan. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan 45 persen pada 2020/2021.

Jumlah sebenarnya tentu saja bisa jauh lebih tinggi, mengingat tidak semua Muslim melaporkan kejahatan kebencian yang dilakukan terhadap mereka kepada polisi, pihak berwenang atau bahkan kelompok pemantau.

Dilansir di AhlulBayt News Agency, Selasa (23/11), Ketua Partai Buruh Anneliese Dodds telah menyampaikan pendapat kepada rekan Konservatifnya, Oliver Dowden, agar tidak hanya mengatasi Islamofobia di masyarakat Inggris tetapi juga di dalam partainya sendiri.

Dalam sebuah surat, Dodds mengatakan umat Islam secara konsisten, dan terutama, rentan terhadap kejahatan rasial bermotif agama. Tren ini tidak menunjukkan tanda-tanda mereda di bawah Pemerintah Konservatif.

Dia juga mengajukan pertanyaan apakah investigasi Singh yang dirilis awal tahun ini menyajikan gambaran lengkap tentang Islamofobia di dalam Partai Konservatif itu sendiri. Partai Buruh, di sisi lain, disebut akan memantau dengan cermat tenggat waktu yang telah ditentukan untuk menanggapi penyelidikan tersebut.

Pada Mei lalu, penyelidikan yang telah lama ditunggu-tunggu terhadap Islamofobia di dalam Partai Konservatif yang dipimpin oleh Profesor Swaran Singh (The Singh Investigation) diterbitkan. Hasilnya, ditemukan dua pertiga insiden diskriminatif yang dilaporkan terhadap hierarki partai selama enam tahun melibatkan kebencian anti-Muslim.

Surat Dodds juga mengatakan Partai Konservatif menolak menggunakan istilah Islamofobia, alih-alih merujuk pada "kebencian anti-Muslim," yang merusak kredibilitas partai dalam mengatasi masalah ini.

Di bulan yang sama, ketua Partai Konservatif saat itu, Amanda Milling, mengatakan partainya telah menerima semua rekomendasi yang digariskan oleh laporan Singh. "Kami mengadakan penyelidikan ini untuk mengatasi tuduhan dan memastikan setiap contoh diskriminasi diisolasi, serta untuk melihat bagaimana kami dapat meningkatkan dan memperkuat proses pengaduan kami," ujarnya.

Namun demikian, Dodds mencatat partai Konservatif memiliki jalan yang panjang untuk akhrinya mengatakan diri serius dalam menangani Islamofobia di masyarakat dan di barisan mereka sendiri. "Mereka tidak bisa melakukan itu jika mereka bahkan tidak mau menyebutnya secara gamblang,” kata dia.

Tories, julukan bagi Konservatif, disebut seolah menyeret kaki mereka dalam masalah ini terlalu lama. Dia bahkan menyerukan perubahan sikap di dalam pemerintahan dan perubahan itu harus dimulai dari puncak Pemerintahan Konservatif ini.

Baru-baru ini terungkap Perdana Menteri sendiri, Boris Johnson, bahkan belum menanggapi seruan anggota parlemen untuk mengambil tindakan terhadap Islamofobia selama satu tahun. Pada November 2020, anggota All-Party Parliamentary Group (APPG) tentang Muslim Inggris Afzal Khan, menulis surat kepada perdana menteri.

Dalam surat tersebut, ia memperingatkan tentang peningkatan kejahatan rasial anti-Muslim dan mempertanyakan kelambanan pemerintah ini dalam mengatasi isu tersebut.

Sebuah panduan resmi mengatakan departemen pemerintah harus menanggapi korespondensi dari anggota parlemen dalam waktu 20 hari kerja. Tetapi satu tahun telah berlalu dan Khan belum menerima tanggapan apa pun.

Khan menyebut kurangnya tanggapan ini merupakan hal yang mengejutkan dan sepenuhnya tidak dapat diterima. Ia lantas mendesak perdana menteri untuk setidaknya membuat pernyataan kepada anggota parlemen tentang Islamofobia.

Suratnya yang dilihat oleh beberapa media Inggris ini menuduh pemerintah memperkuat rasisme yang memalukan terhadap umat Islam, dengan sejumlah tindakannya selama pandemi Covid-19. Termasuk di dalamnya aturan penguncian wilayah secara tiba-tiba pada malam perayaan Idul Adha.

“Aturan ini berkontribusi pada narasi sayap kanan yang sangat memprihatinkan dan salah, bahwa Muslim Inggris 'menyebarkan Covid-19'. Sebagai Perdana Menteri. tugas Anda untuk melindungi dan melindungi semua komunitas. Namun, saya kecewa atas kelambanan pemerintah dalam menangani masalah Islamofobia, yang jelas berkembang," tulis Khan.

Adapun 'Investigasi Singh' dilakukan setelah tuduhan perilaku Islamofobia dilayangkan kepada anggota dan perwakilan partai Tory. Hal ini juga mempertimbangkan beberapa kasus, termasuk kolom 2018 yang ditulis oleh Johnson, yang membandingkan wanita Muslim dengan “kotak surat” dan “perampok bank”.

Tinjauan tersebut mengatakan insiden semacam itu memberi kesan kepada beberapa partai dan kepemimpinan, yang tidak peka terhadap komunitas Muslim.

Pemerintah sebelumnya dituduh benar-benar mengabaikan Islamofobia, mengingat mereka gagal menemukan definisi yang dapat digunakan untuk memerangi kebencian anti-Muslim selama lebih dari dua tahun.

Pada 2018, sekelompok anggota parlemen menyusun definisi kerja dan mendesak pemerintah untuk mengadopsinya. Mereka mengatakan kurangnya istilah apa pun memungkinkan Islamofobia meningkat di masyarakat dengan efek yang menghancurkan.

Namun, pemerintah menolak proposal tersebut pada Mei 2019. Sebagai balasan, mereka mengatakan akan menugaskan para ahli independen untuk menyusun proposal yang berbeda. Sejak saat itu, hanya satu “ahli” yang ditunjuk dan tidak ada proposal yang pernah diterbitkan.

Selama debat parlemen tentang definisi Islamofobia partai konservatif, seorang menteri konservatif mengatakan, “Kami tetap berkomitmen untuk membuat definisi yang kuat dan efektif, dan kami akan menguraikan langkah-langkah kami untuk mencapai itu pada waktunya".

Sementara itu, menurut mantan Anggota Parlemen Eropa yang konservatif Sajjad Karim, anggota Muslim dari partai Konservatif sengaja dikeluarkan dari penyelidikan Islamofobia dalam jajarannya.

Karim, yang mewakili Inggris barat laut di parlemen Eropa selama 15 tahun hingga 2019, mengatakan penyelidikan Singh adalah 'bentuk pengapuran'. Pun, permintaan maaf dari perdana menteri atas segala pelanggaran yang dia timbulkan juga diklaim tidak tulus.

Karim menyuarakan keprihatinan atas kantor pusat Partai Konservatif yang akan menggunakan "suap tangan" untuk menghindari penerapan rekomendasi yang dibuat oleh Investigasi Singh.

Dia mengatakan, anggota partai termasuk dia tidak memiliki keyakinan partai ini secara internal bersedia untuk benar-benar menangani masalah Islamofobia. "Kami tidak bisa hanya mengandalkan proses internal untuk memberikan hasil," ucapnya.

Karim juga mengungkapkan, dia sempat memberi tahu pejabat partai tentang keluhan khusus sebelum penyelidikan Singh dimulai. Ia diberi jaminan akan dihubungi begitu penyelidikan dimulai, tetapi nyatanya dia sama sekali tidak mendengar apa pun.

Dia kemudian menemukan keluhannya telah dihapus dari laporan media. Pun, dia diberitahu oleh Partai Konservatif jika ia sudah terlambat untuk berkontribusi pada penyelidikan, mengingat kini sudah ditutup untuk umum.

Hal ini disebut sebagai bukti dari upaya yang sangat buruk dalam menyesatkan temuan penyelidikan, dengan mencoba memastikan hanya orang-orang tertentu yang memberikan bukti, sehingga berkembang ke arah tertentu. Dia menambahkan, dirinya bukan satu-satunya yang berada dalam posisi ini.

Investigasi Singh menemukan sentimen anti-Muslim "tetap menjadi masalah" di dalam Partai Konservatif. Laporan yang terdiri dari 44.000 kata itu mengatakan, "Dilihat dari tingkat pengaduan dan temuan pelanggaran oleh partai itu sendiri yang berhubungan dengan kata-kata dan perilaku anti-Muslim, sentimen anti-Muslim tetap menjadi masalah di dalam partai. Ini merusak partai, dan mengasingkan sebagian besar masyarakat".

Laporan yang diterbitkan Singh juga menyebutkan beberapa temuan, seperti :

1. Dua pertiga dari semua insiden yang dilaporkan ke tim pengaduan di markas Tories terkait dengan diskriminasi anti-Muslim;

2. Tiga perempat dari semua insiden melibatkan media sosial;

3. Insiden terkenal, seperti komentar Johnson tentang wanita Muslim memberi kesan kepada banyak orang jika partai dan kepemimpinannya tidak peka terhadap komunitas Muslim;

4. Sistem pengaduan Partai Konservatif membutuhkan perbaikan, karena tim pengaduannya kurang sumber daya dan tidak terlatih, sistem pengumpulan data lemah, serta komunikasi yang buruk antara pejabat, pengadu dan responden;

5. Kurangnya transparansi dalam proses pengaduan.

Singh lantas mengatakan bagian dari laporannya akan membuat pembacaan yang sangat tidak nyaman di antara para pemimpin dan jajarannya. Ditambahkan pula, perubahan akan menjadi proses yang sulit dan membutuhkan pola pikir baru di beberapa tempat, yang mungkin tidak disukai oleh beberapa anggota partai. [yy/ihram]