15 Safar 1443  |  Kamis 23 September 2021

basmalah.png

Kisah Pilu 3 Muslimah dan UU Separatisme Prancis

Kisah Pilu 3 Muslimah dan UU Separatisme Prancis

Fiqhislam.com - Presiden Prancis Emmanuel Macron memaparkan tujuan di balik adanya Undang-Undang (UU) Anti-Separatisme baru yang kontroversial pada Oktober lalu. Pemerintah mengklaim UU tersebut dirancang untuk mengatasi bahaya separatisme Islam.

Beberapa pihak menyuarakan keprihatinan serius karena hal tersebut dapat menghambat kebebasan berekspresi dan meningkatkan diskriminasi. Menurut para kritikus, UU baru akan memengaruhi terhadap pembangunan masjid dan memperluas larangan Muslimah mengenakan jilbab di publik.

Jumat (23/7/2021) lalu, Parlemen Prancis mengesahkan UU tersebut. Saat ini Muslim di Prancis sudah merasakan efeknya. Berikut pengalaman tiga wanita Muslim Prancis tentang Islamofobia dan ketakutan mereka di masa depan.

Aisyah

Ibu lima anak ini dibesarkan di Mantes-la-Jolie, lingkungan kelas pekerja di luar Paris dan sedang mencari pekerjaan. Pada 1994 ketika dia berusia 14 tahun, sebuah dekrit pemerintah menyarankan sekolah untuk melarang pemakaian simbol agama yang mencolok.

“Saya adalah seorang siswa teladan sampai pada titik saya menolak untuk melepas jilbab saya. Saya ingat banyak pihak yang mencoba mengintimidasi saya,” kata Aisyah.

Aisyah mengaku dipaksa datang ke sekolah tapi dilarang mengikuti pelajaran. Selain itu, dia juga tidak diizinkan ke taman bermain dan bergaul ke sesama siswa lain. Melihat situasi ini, komunitas Muslim lokal menyuruhnya untuk melepas jilbab sementara tapi dia menolak dengan tegas.

Aisyah mengaku larangan jilbab membuat dia berada dalam kondisi sulit terutama dalam hal pendidikan. Bagi dia, aturan itu merusak identitasnya dan agama Islam.

“Ini menghancurkan kepercayaan diri saya. Saya kehilangan diri saya dan menikah dalam usia muda. Suami saya bersikeras saya memakai cadar tapi saya menolak. Kami bercerai ketika saya berusia 20 tahun,” ujar dia.

Adanya UU Anti-Separatisme membuat Aisyah takut akan ada wanita Muslim lain yang mengalami hal serupa seperti dirinya. Kendati disebut untuk melindungi sekularisme, UU ini merupakan pelanggaran besar.

“Saya percaya akan ada kejadian buruk datang. UU ini melegitimasi perilaku yang lebih buruk karena membenarkan narasi yang mendasari bahwa kita (umat Islam) adalah masalah,” tambahnya.

Noura

Peneliti universitas dan ibu tiga anak ini berasal dari lingkungan kelas menengah di Paris. Pada 2019 ketika putranya berusia delapan tahun, dia menjadi sukarelawan dalam acara tamasya sekolah anaknya. Namun, keesokan harinya guru kelas meminta Noura untuk pergi dan membuat alasan tidak ada ruang baginya dalam bus.

Tak terima jawaban itu, Noura menanyakan alasan mengapa hanya dia yang diminta pergi. Lalu kepala sekolah datang dan mengatakan dia harus pergi karena prinsip negara Prancis adalah sekularisme.

“Karena saya tahu hukum tidak melarang saya berada di sana, saya meminta surat tertulis yang menjelaskan mengapa saya diminta pergi. Saat itulah kepala sekolah menelepon polisi. Dua petugas mulai menceramahi saya bahwa saya diminta pergi karena Prancis adalah negara sekuler,” kata Noura.

Noura merasa dipermalukan dan mulai menangis di depan semua orang. Dia memberi tahu kepada petugas dan kepala sekolah bahwa tindakan mereka termasuk rasialisme. Salah seorang orang tua murid meminta Noura untuk berhenti membuat keributan.

Bahkan dia memberikan topi yang bisa dipakai untuk menggantikan jilbab miliknya. “Orang tua murid itu meminta saya agar berhenti membuat anak-anak trauma lebih dalam dan untuk menenangkan situasi saya langsung memakai topi,” ucap dia.

Setelah hari itu, putra Noura tidak ingin pergi ke sekolah lagi. Terlebih, dia tidak bisa meyakinkan putranya. Akhirnya dia memutuskan untuk mengajukan pengaduan resmi ke beberapa kelompok hak asasi manusia tapi mereka menolak membelanya.

“Dengan UU baru ini, saya sangat pesimis tentang masa depan di negara ini. Saya tidak lagi melihat masa depan di sini. Kami sangat tidak diinginkan dan kami memiliki luka psikologis yang serius dari kekerasan simbolik yang kami alami,” tuturnya.

Hiba Latrech

Dilansir The Guardian, Rabu (28/7), Hiba Latrech (22 tahun) merupakan Sekretaris Jenderal dan Wakil Presiden Femyso, Forum Organisasi Pemuda dan Mahasiswa Muslim Eropa dan seorang mahasiswa hukum dari Strasbourg.

Dia dan beberapa wanita Muslim lainnya mendirikan kampanye "Jangan Sentuh Jilbab Saya" yang menjadi viral di media sosial. Kampanye itu mendapat dukungan dari wanita Muslim terkenal seperti atlet Olimpiade Ibtihaj Muhammad dan model kelahiran Somalia Rawdah Mohamed.

“Kami meluncurkan kampanye setelah senat menyetujui UU itu dengan harapan suara kami akan didengar. Di Prancis, kami sering diserang dalam tindakan rasial. Jadi, kami membutuhkan dukungan internasional,” kata Latrech.

Sebagai seorang Muslimah berjilbab di Prancis, dia sering mengalami serangan Islamofobia di publik. Dengan adanya UU baru, pemerintah justru membuatnya legal. UU baru akan membuat wanita Muslim hidup lebih sulit.

“Mereka bahkan mengajukan amandemen untuk menghentikan seorang wanita Muslim berjilbab mencalonkan diri. Kami hampir tidak dapat menemukan pekerjaan seperti itu dan sekarang mereka akan membatasi kumpulan pekerjaan yang dapat kami lakukan lebih jauh. Kami tidak hanya takut akan keselamatan kami sebagai individu tapi juga takut pada institusi kami,” jelas dia.

Satu-satunya cara untuk melawan ini adalah meminta dukungan internasional. Di Prancis, siapa pun yang membela hak Muslim akan diremehkan. Bahkan komisi pemerintah tentang laïcité atau sekularisme dibubarkan karena keberatan dengan cara laïcité digunakan. [yy/republika]