16 Dzulhijjah 1442  |  Senin 26 Juli 2021

basmalah.png

Kedubes China: Komunike KTT G7 Soal Xinjiang adalah Fitnah

Kedubes China: Komunike KTT G7 Soal Xinjiang adalah Fitnah

Fiqhislam.com - China menganggap komunike yang dihasilkan dari pertemuan negara-negara Kelompok Tujuh (G7) adalah fitnah. G7 menghasilkan komunike yang menentang China dalam isu-isu seperti Xinjiang, Hong Kong, Taiwan serta maritim.

"Komunike KTT G7 memfitnah China dan mencampuri urusan dalam negeri Cina," ujar Wakil Kepala Bagian Politik Kedutaan Besar (Kedubes) Cina di Jakarta Zang Liang dalam press briefing yang dilakukan secara virtual, Kamis (15/7).

Liang menegaskan bahwa pernyataan G7 sangat bertentangan dengan tujuan dan prinsip Piagam PBB dan kemajuan zaman yang bersifat perdamaian, perkembangan, bekerja sama serta saling menguntungkan. Menurutnya, kecaman terhadap China soal beberapa isu termasuk Xinjiang, menunjukkan niat buruk Amerika Serikat (AS) dan sejumlah kecil negara lain untuk sengaja membuat konfrontasi dan kerenggangan hingga memperluas perbedaan dan kontradiksi.

"Mereka merekayasa rumor bohong terkait Xinjiang, dengan tujuan merusak keamanan dan stabilitas China dan menghambat kemajuan Tiongkok. Apa yang telah mereka lakukan adalah campur tangan terang-terangan terhadap urusan dalam negeri China dan pelanggaran serius terhadap kedaulatan dan kepentingan keamanan China," tegasnya.

"Pihak China sangat tidak puas dan tegas menentang hal tersebut," ujarnya menambahkan.

Xinjiang bukan HAM

Kemudian Liang kembali menegaskan bahwa isu Xinjiang bukan masalah hak asasi manusia, etnis, maupun agama. Pemerintah Cina menegaskan bahwa yang terjadi di Xinjiang adalah soal melawan separatisme, terorisme, dan intervensi luar.

Liang menjabarkan keberhasilan dan kemajuan di wilayah Xinjiang yang didiami umat muslim Uighur. Saat ini, Xinjiang menikmati stabilitas sosial, perkembangan ekonomi, persatuan etnis dan kerukunan beragama.

Dia mencatat PDB Xinjiang pada 2014 hingga 2019 dengan rata-rata tumbuh 7,2 persen per tahun, dan pendapatan pribadi yang siap dibelanjakan (disposable income) penduduk Xinjiang bertumbuh rata-rata 9,1 persen per tahun. Sementara 3,089 juta penduduk yang pernah hidup di bawah garis kemiskinan telah lepas dari kemiskinan secara menyeluruh.

"Penduduk dari semua kelompok etnis di Xinjiang, termasuk Uighur, menikmati hak-hak yg ditentukan oleh konstitusi dan hukum-hukum lain," tuturnya.

Begitupun dengan umat Islam, tuturnya, dapat melakasanakan kegiatan agama sesuai kemauan sendiri, termasuk membaca Alquran, shalat, dakwah, puasa, dan peringatan hari besar, baik di masjid maupun di rumah.

Liang mengeklaim kesuksesan hak asasi manusia di Xinjiang dengan ditandainya stabilitas, keamanan, kemakmuran dan kemajuan yang dinikmati oleh penduduk Xinjiang. Dia pun menyinggung kalangan Islam-China dan Indonesia yang sering melakukan pertukaran.

Beberapa delegasi dari Ormas Islam utama di Indonesia sudah berkali-kali mengunjungi Xinjiang. Kedutaan Besar RRC juga kerap mengadakan kegiatan buka puasa bersama, donasi amal dan kerja sama pembangunan proyek penghidupan masyarakat dengan Ormas Islam Indonesia.

"Kami bersedia untuk terus melakukan pertukaran dan kerja sama agama Islam dengan berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Kami juga menyambut lebih banyak lagi teman-teman Indonesia berkunjung ke Xinjiang untuk menyaksikan dan mengenal keberhasilan pembangunan di sana sesudah pandemi," ujar Liang.

Dalam komunike yang dirilis pada Juni lalu, G7 menyinggung tentang situasi hak asasi manusia di China. Kelompok beranggotakan AS, Inggris, Kanada, Jerman, Italia, Prancis, dan Jepang itu menyerukan Negeri Tirai Bambu menghormati hak asasi manusia. dan kebebasan, terutama di Xinjiang yang penduduknya mayoritas adalah Muslim Uighur.

G7 juga meminta China menghormati otonomi tingkat tinggi Hong Kong yang diabadikan dalam Deklarasi Bersama Cina-Inggris. Selain itu, G7 menekankan pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. [yy/republika]

 

 

Tags: Uighur | Xinjiang