29 Rabiul-Akhir 1443  |  Sabtu 04 Desember 2021

basmalah.png

Negara Bagian Assam Berencana Batasi Angka Kelahiran Muslim

Negara Bagian Assam Berencana Batasi Angka Kelahiran Muslim

Fiqhislam.com - Negara Bagian Assam India, berencana mengatur angka kelahiran komunitas Muslim di negara bagian itu. Alasannya, mengatur angka kelahiran akan membantu mengatasi masalah buta haruf dan kemiskinan yang dialami komunitas Muslim.

“Kami membahas berbagai masalah yang dihadapi orang-orang minoritas Assam,” kata Ketua Menteri Assam, Biswa Sarma dalam dialog dengan komunitas Muslim, dilansir PTI, Ahad (4/7).

Menurut Sarma, komunitas Muslim sepakat bahwa kepadatan penduduk merupakan tantangan dalam pembangunan negara.“Jika Assam ingin menjadi salah satu dari lima negara bagian teratas di India, maka kita harus mengelola ledakan populasi kita. Ini disetujui oleh semua,” kata dia.

Sarma mengatakan bahwa delapan sub-kelompok dengan perwakilan dari komunitas Muslim akan dibentuk untuk membahas kesehatan, pendidikan, pengembangan keterampilan, identitas budaya, inklusi keuangan dan pemberdayaan perempuan.

Sarma mengatakan bahwa kelompok-kelompok tersebut akan memberikan rekomendasi tentang hal-hal yang ditugaskan dalam waktu tiga bulan. “Setelah ini, pemerintah akan menyiapkan roadmap pemberdayaan komunitas Muslim dan menerapkannya selama lima tahun ke depan,” tambahnya.

"Komunitas Muslim adalah bagian integral masyarakat Assam. Saat ini, komunitas Muslim membutuhkan percepatan pembangunan sehingga dapat memberikan kontribusinya secara signifikan pada pertumbuhan negara dengan tetap menjaga budaya tetap utuh,"kata Sarma.

Pada bulan lalu, pemerintah Assam telah mengusulkan kebijakan dua anak agar memperoleh manfaat dari skema kesejahteraan pemerintah. "Ada beberapa skema yang membuat kita tidak bisa memaksakan setiap keluarga kebijakan dua anak, seperti misalnya mengratiskan biaya sekolah dan perguruan tinggi atau pembelian rumah seperti di masa Pradan Mantri Awas Yojana katakanlah hal ini diberlakukan di masa depan untuk kelas menengah, maka kebijakan itu akan diterapkan,"katanya. [yy/ihram]

 

Negara Bagian Assam Berencana Batasi Angka Kelahiran Muslim

Fiqhislam.com - Negara Bagian Assam India, berencana mengatur angka kelahiran komunitas Muslim di negara bagian itu. Alasannya, mengatur angka kelahiran akan membantu mengatasi masalah buta haruf dan kemiskinan yang dialami komunitas Muslim.

“Kami membahas berbagai masalah yang dihadapi orang-orang minoritas Assam,” kata Ketua Menteri Assam, Biswa Sarma dalam dialog dengan komunitas Muslim, dilansir PTI, Ahad (4/7).

Menurut Sarma, komunitas Muslim sepakat bahwa kepadatan penduduk merupakan tantangan dalam pembangunan negara.“Jika Assam ingin menjadi salah satu dari lima negara bagian teratas di India, maka kita harus mengelola ledakan populasi kita. Ini disetujui oleh semua,” kata dia.

Sarma mengatakan bahwa delapan sub-kelompok dengan perwakilan dari komunitas Muslim akan dibentuk untuk membahas kesehatan, pendidikan, pengembangan keterampilan, identitas budaya, inklusi keuangan dan pemberdayaan perempuan.

Sarma mengatakan bahwa kelompok-kelompok tersebut akan memberikan rekomendasi tentang hal-hal yang ditugaskan dalam waktu tiga bulan. “Setelah ini, pemerintah akan menyiapkan roadmap pemberdayaan komunitas Muslim dan menerapkannya selama lima tahun ke depan,” tambahnya.

"Komunitas Muslim adalah bagian integral masyarakat Assam. Saat ini, komunitas Muslim membutuhkan percepatan pembangunan sehingga dapat memberikan kontribusinya secara signifikan pada pertumbuhan negara dengan tetap menjaga budaya tetap utuh,"kata Sarma.

Pada bulan lalu, pemerintah Assam telah mengusulkan kebijakan dua anak agar memperoleh manfaat dari skema kesejahteraan pemerintah. "Ada beberapa skema yang membuat kita tidak bisa memaksakan setiap keluarga kebijakan dua anak, seperti misalnya mengratiskan biaya sekolah dan perguruan tinggi atau pembelian rumah seperti di masa Pradan Mantri Awas Yojana katakanlah hal ini diberlakukan di masa depan untuk kelas menengah, maka kebijakan itu akan diterapkan,"katanya. [yy/ihram]

 

Hindu dan Muslim India Adalah Satu

RSS: Hindu dan Muslim India Adalah Satu


Fiqhislam.com - Kepala Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) Mohan Bhagwat mengatakan, warga India adalah satu kesatuan, baik Hindu maupun Muslim. Dia percaya bahwa DNA orang India adalah sama, terlepas dari jenis agama yang mereka yakini.

“Ketika orang berbicara tentang perlunya persatuan Hindu-Muslim, kami mengatakan kami sudah menjadi satu, kami tidak terpisah,” kata kepala RSS saat peluncuran buku ‘The Meeting of Minds’ oleh Khwaja Ifteqar Ahmed di Ghaziabad, yang dikutip di Hindustan Times, Senin (5/7).

RSS adalah sumber ideologis Partai Bharatiya Janata (BJP) dan sering dituduh oleh lawan-lawannya mengembangkan mayoritasisme. Bhagwat, pada bagiannya, membela pekerjaan Sangh dan menyebutnya sebagai upaya menyatukan orang-orang dari kepercayaan yang berbeda.

Menurutnya, meski partai politik tidak dapat bertindak sebagai alat untuk mempersatukan, namun dapat menghilangkan kekhawatiran dan sentimen bahwa mayoritas menguasai India, merujuk pada protes yang berdatangan dari kelompok mayoritas ketika kekejaman menargetkan minoritas.

“Jika ada yang mengatakan bahwa Muslim tidak boleh tinggal di India maka dia bukan seorang Hindu,” kata Bhagwat.

Ketua RSS juga berusaha untuk mengatasi perbedaan penggunaan kata Hindu untuk anggota komunitas lain. Di masa lalu, Sikh dan Muslim keberatan dengan dia yang menyebut semua orang India sebagai Hindu. “Jika Anda tidak ingin menyebut diri Anda Hindu, Anda bisa mengatakan India sebagai gantinya,” katanya.

Dia juga menampik rumor yang beredar karena kehadirannya dalam peluncuran buku yang penulis gambarkan sebagai inisiatif yang menjembatani Hindu dan Muslim.

“Ini bukan perubahan citra atau upaya merayu Muslim menjelang pemilihan. Sangh tidak pernah peduli dengan citranya. Kami hanya bekerja untuk menyatukan semua. Tekad kami adalah bekerja untuk semua dan tidak melawan siapa pun. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain, kami terus melakukan pekerjaan kami,” katanya.

“Kami tidak tertarik dengan politik partai. Kami memiliki pandangan tetapi kami tidak mendukung siapa pun tetapi mendukung negara. Kami mendukung mereka yang berbicara untuk negara. Ini bukan latihan politik atau politik bank suara. Kita bisa melakukan ini (politik), tetapi kita tidak akan melakukannya. Ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan partai politik.” [yy/republika]