15 Safar 1443  |  Kamis 23 September 2021

basmalah.png

PM Pakistan Dukung China soal Muslim Uighur

PM Pakistan Dukung China soal Muslim Uighur

Fiqhislam.com - Perdana Menteri (PM) Pakistan Imran Khan telah mengulangi dukungan negaranya kepada pemerintah China mengenai kebijakannya terhadap komunitas Muslim Uighur di provinsi Xinjiang. Dia juga memuji Partai Komunis China (PKC) yang dia sebut model yang unik.

Khan memuji sistem satu partai di negara China sebagai model yang lebih baik bagi masyarakat dibandingkan dengan demokrasi elektoral.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) menuduh China melakukan penginterniran massal dan penyiksaan yang sistematis dan meluas yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap penduduk Muslim di provinsi Xinjiang barat daya.

Dalam sebuah laporan bulan lalu, Amnesty International menyebut situasi di Xinjiang sebagai “pemandangan neraka dystopian”, mengutip lusinan kesaksian yang merinci tuduhan pencucian otak, penyiksaan, dan penghapusan identitas budaya.

Tetapi Khan, yang secara teratur menyerukan tindakan internasional terhadap Islamofobia, khususnya di negara-negara Eropa, mengatakan dia puas dengan penolakan pemerintah China atas pelanggaran hak apa pun.

“Interaksi kami dengan pejabat China, versi apa yang terjadi di Xinjiang benar-benar berbeda dengan versi yang kami dengar dari media Barat dan pemerintah Barat,” katanya pada hari Kamis.

“Karena kami memiliki hubungan yang sangat kuat dengan China, dan karena kami memiliki hubungan berdasarkan kepercayaan, jadi kami benar-benar menerima versi China. Apa yang mereka katakan tentang program mereka di Xinjiang, kami menerimanya," ujarnya, seperti dikutip Al Jazeera, Jumat (2/7/2021).

Pakistan berbagi hubungan strategis lama dengan tetangga timur lautnya; China, yang telah menginvestasikan lebih dari USD60 miliar di negara itu melalui proyek Koridor Ekonomi China-Pakistan (CPEC).

Khan memuji sistem pemerintahan satu partai di China, di mana negara dikontrol secara eksklusif oleh Partai Komunis China dan tidak ada pemilu langsung untuk posisi utama atau parlemen negara.

“PKC adalah model yang unik. Sampai sekarang, kami diberitahu bahwa cara terbaik bagi masyarakat untuk memperbaiki diri adalah sistem demokrasi Barat,” kata Khan.

“Apa yang dilakukan PKC adalah membawa model alternatif ini. Dan mereka benar-benar telah mengalahkan semua demokrasi Barat dalam cara mereka membawa jasa dalam masyarakat mereka.”

Khan, yang terpilih untuk berkuasa dalam pemilu pada tahun 2018, mengatakan demokrasi elektoral “menjajakan Anda” dalam hal reformasi, dan memuji “fleksibilitas” model China.

“Sampai sekarang, perasaan bahwa demokrasi elektoral adalah cara terbaik di mana Anda mendapatkan kepemimpinan berdasarkan prestasi, dan kemudian meminta pertanggungjawaban kepemimpinan itu. Tapi apa yang telah dilakukan PKC adalah bahwa tanpa demokrasi elektoral itu sebenarnya telah mencapai jauh lebih baik," paparnya. [yy/sindonews]