18 Safar 1443  |  Minggu 26 September 2021

basmalah.png

40 Negara Desak China Buka Akses ke Xinjiang

40 Negara Desak China Buka Akses ke Xinjiang

Fiqhislam.com - Negara-negara anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB yang dipimpin Kanada mendesak China membuka akses kunjungan bagi Komisaris Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet ke Provinsi Xinjiang. Hal itu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran HAM sistematis terhadap Muslim Uighur di sana.

Duta Besar Kanada untuk PBB di Jenewa, Leslie Norton, membacakan pernyataan bersama kepada dewan atas nama lebih dari 40 negara termasuk Albania, Australia, Prancis, Jerman, Irlandia, Jepang, Swiss, Inggris, dan Amerika Serikat (AS). “Kami sangat prihatin dengan situasi HAM di daerah otonomi Uighur, Xinjiang,” kata Norton pada Selasa (22/6), dikutip laman Anadolu Agency.

Menurut pernyataan bersama yang dibacakan Norton, terdapat laporan kredibel yang menunjukkan bahwa lebih dari satu juta warga Uighur ditahan sewenang-wenang oleh otoritas China di Xinjiang. “Bahwa ada pengawasan luas yang secara tidak proporsional menargetkan orang-orang UIghur dan anggota minoritas lainnya serta pembatasan kebebasan mendasar dan budaya Uighur," ucap Norton saat membacakan pernyataan bersama.

Pernyataan bersama itu pun mengutip beberapa contoh perlakuan tak manusiawi terhadap masyarakat Uighur, antara lain penyiksaan dan perendahan martabat perempuan yang dipaksa menjalani sterilisasi. Ada pula kekerasan seksual dan berbasis gender serta pemisahan paksa anak-anak dari orang tuanya.

"Kami mendesak China untuk mengizinkan akses segera, bermakna, dan tak terbatas ke Xinjiang bagi pengamat independen, termasuk Komisaris Tinggi," kata pernyataan bersama merujuk pada Bachelet.

Pada Senin (21/6), Bachelet telah berbicara lebih dulu di hadapan Dewan HAM PBB. Dia menyebut dirinya terus menjalin diskusi dengan China perihal kunjungan ke Xinjiang. Ia berharap hal itu dapat terealisasi tahun ini. “Terutama karena laporan pelanggaran HAM yang serius terus muncul,” ujarnya.

China telah konsisten membantah laporan yang menyebut ada pelanggaran HAM sistematis di Xinjiang, termasuk penahanan lebih dari satu juta masyarakat Uighur. Namun, Beijing tak menampik tentang adanya pusat-pusat pendidikan vokasi di sana.

Pusat itu sengaja didirikan untuk memberi pelatihan keterampilan dan keahlian kepada warga Uighur dan etnis minoritas lainnya. Dengan demikian, mereka dapat bekerja dan angka pengangguran di Xinjiang dapat berkurang. [yy/republika]

 

 

Tags: Xinjiang | Uighur