15 Dzulhijjah 1442  |  Minggu 25 Juli 2021

basmalah.png

Siapa Benar-Benar Bisa Hentikan Israel di Palestina?

Siapa Benar-Benar Bisa Hentikan Israel di Palestina?

Fiqhislam.com - Serangan Israel yang tidak proporsional terhadap Palestina akhirnya berakhir dengan gencatan senjata antara kedua belah pihak.

Berdasarkan pengalaman masa lalu, sulit untuk memprediksi apakah gencatan senjata akan bertahan atau apakah serangan Israel akan berlanjut.

Kami belum menyaksikan perkembangan baru dan serius, seperti munculnya kekuatan yang mampu menyeimbangkan Israel, yang akan mengakhiri kebijakan agresif dan ekspansionis Israel. Untuk saat ini, masyarakat Palestina dan dunia internasional tampaknya mengandalkan keterlibatan Amerika Serikat.

Namun, setelah krisis terbaru, satu-satunya hal yang melekat di benak masyarakat adalah sebagai negara adidaya, kebijakan AS sangat bias, tidak sensitif, dan lembam di tingkat administratif. Amerika Serikat sekali lagi gagal memenuhi standar keadilan, gagal menunjukkan bahwa dia tidak mampu menjadi pemimpin sejati.

Tokoh terkemuka pemerintahan AS bahkan menyikapi serangan Israel ke warga sipil dengan cara yang paling tidak masuk akal, mengklaim bahwa "Israel memiliki hak untuk membela diri." Mereka setengah hati meminta “kedua pihak” untuk deeskalasi, seolah-olah ada dua pihak yang sama kuat yang saling bertikai.

Mengingat tujuan kebijakan luar negeri pemerintahan Biden untuk "membangun tatanan internasional yang multilateral dan adil", ketidakpedulian mereka dalam krisis ini telah meninggalkan kekecewaan besar. Sangat wajar jika banyak orang di seluruh dunia mulai mempertanyakan status kepemimpinan global AS dan hubungan "khusus" AS - Israel.

Elemen lobi

Dalam politik internasional, adalah hal biasa bagi negara-negara untuk bersekutu, di mana negara-negara yang lebih kuat memberikan dukungan militer, diplomatik, dan ekonomi kepada negara-negara yang lebih lemah dengan imbalan subordinasi.

Yang tidak lazim adalah negara-negara mempertahankan hubungan aliansinya tanpa batas waktu dan tanpa menetapkan persyaratan tertentu, seperti kepatuhan terhadap hak asasi manusia atau pemenuhan komitmen tertentu. Dalam politik internasional, negara memiliki kepentingan, bukan persahabatan permanen.

Hubungan militer dan ekonomi antara AS dan Israel termasuk abnormal, yang berdampak pada politik internasional. Setelah mendukung Israel, yang menginvasi tanah Palestina sejak tahun 1948, AS mulai mengirimkan bantuan ekonomi tahunan senilai USD3 miliar ke Israel pada 1970-an dan memberikan segala dukungan militer.

Dengan kesepakatan yang dicapai pada 2016, menjelang akhir masa kepresidenan Barack Obama, jumlah bantuan ekonomi dinaikkan menjadi USD3,8 miliar per tahun.

Obama, yang juga seorang liberal, dipaksa menandatangani perjanjian ini meskipun dia tidak menyukai politik sayap kanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Para ahli politik kerap mengaitkan hubungan khusus AS - Israel dengan dominasi lobi Yahudi dalam politik domestik, yang merujuk pada The Israel Lobby dan Kebijakan Luar Negeri AS, yang diterbitkan pada 2007 oleh Stephen Walt dan John Mearsheimer sebagai referensi.

Aktor yang paling menonjol dalam konteks ini adalah American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), yang didirikan pada awal 1950-an, yang sekarang memiliki lebih dari 50.000 anggota. AIPAC berperan besar dalam pembentukan kebijakan luar negeri AS terhadap Timur Tengah.

Mereka memberikan tekanan yang signifikan pada anggota Kongres AS dengan menggunakan sumber daya keuangan dan manusianya yang luas. Untuk mempertahankan pengaruh mereka dan tidak dikucilkan secara politik, anggota Kongres mengupayakan segala hal agar tidak berbenturan dengan lobi Israel, dengan cara menghindari kritik apa pun terhadap Israel, bahkan ketika prinsip dan kepentingan mereka sendiri dipertaruhkan. Hal ini tampak dari kritik sekecil apa pun terhadap Israel yang pada akhirnya dianggap sebagai tuduhan anti-Semitisme.

Lobi Yahudi ini dapat berjalan tentunya karena bantuan banyak pihak. Sekutu paling kuat dari lobi tersebut adalah organisasi Kristen Injili. Pengaruh keyakinan mereka mengakar kuat dan sangat berdampak besar pada negara Yahudi, khususnya ideologi Zionis.

Mereka percaya bahwa Yesus Kristus akan kembali ke Bumi, sehingga orang-orang Yahudi harus membangun negara yang mencakup semua tanah yang dijanjikan Tuhan, seperti yang dinubuatkan dalam Alkitab.

Untuk alasan ini, sebagian besar umat Kristen Injili memandang semua jenis tindakan kekerasan yang dilakukan Israel sebagai bagian dari kebijakan ekspansionisnya dan menekan politisi AS untuk mendukung Israel.

Selama masa jabatan Donald Trump, terlepas dari semua peringatan, orang Kristen Injili memiliki pengaruh signifikan pada adopsi keputusan radikal tertentu, seperti mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel secara sepihak. Apalagi, mantan wakil presiden Mike Pence adalah anggota tetap kelompok ini.

Meskipun dampak lobi-lobi ini pada sistem politik AS diperkuat oleh ketiadaan atau kelemahan aktivis HAM Muslim dan liberal untuk menyeimbangkannya, sejumlah perkembangan positif baru-baru ini tidak boleh diabaikan.

Dalam beberapa tahun terakhir terlihat bahwa sejumlah kelompok, terutama di kalangan Partai Demokrat, secara terbuka bereaksi terhadap kekerasan Israel terhadap warga sipil Palestina. Kelompok-kelompok ini mendukung Israel meninggalkan kebijakan ekspansionisnya dan menahan diri dari melakukan kekerasan terhadap warga sipil, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Anggota Partai Demokrat Rashida Tlaib, seorang perwakilan Palestina AS, dan Ilhan Omar, perwakilan Muslim AS lainnya, secara konsisten mengemukakan poin-poin ini di dalam partai.

Bernie Sanders, seorang senator Vermont Yahudi dan populis kiri yang mencalonkan diri dalam pemilihan presiden AS 2016 dan 2020, juga mengkritik keras agresi Israel dan tindakan ilegal terhadap warga sipil Palestina.

Akibatnya, kita mungkin berpendapat bahwa pandangan orang-orang Palestina semakin didengar, meskipun mereka masih terpinggirkan. Menurut survei baru-baru ini oleh perusahaan riset Gallup yang berbasis di Washington DC, 25 persen pemilih Partai Demokrat lebih bersimpati kepada orang Palestina daripada kepada orang Israel.

Demikian pula, mayoritas pemilih Partai Demokrat (53 persen) percaya bahwa AS harus menekan Israel untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Ada faktor lain yang menyebabkan upaya melemahkan dukungan sosial untuk Israel menjadi sulit meski mereka jelas-jelas melakukan tindakan kekerasan. Setelah berakhirnya Perang Dingin, elite konservatif AS, yang dikenal sebagai "neo-kontra", menyatakan Islam dan Muslim sebagai musuh baru mereka dalam kebijakan luar negeri dan mengadopsi kebijakan yang mengaitkan mereka dengan terorisme.

Menyusul serangan teroris 11 September 2001, kebijakan ini bergema di seluruh masyarakat Amerika dan mengakar kuat. AS kemudian menginvasi Irak dan Afghanistan. Sementara ribuan Muslim sipil terbunuh dalam invasi ini, AS juga menderita kerugian militer yang besar.

Akibatnya, retorika anti-Islam, yang merembes ke media arus utama, menyebabkan munculnya Islamofobia di masyarakat Amerika. Di AS, hal ini diikuti oleh serangan verbal dan fisik terhadap orang-orang Muslim di ruang publik.

Muslim yang tinggal di negara itu menjadi sasaran pengawasan oleh pasukan keamanan. Persepsi masyarakat AS dan pembuat kebijakan tentang masalah Palestina telah terpengaruh secara negatif selama 20 tahun terakhir, yang dibayangi oleh meningkatnya Islamofobia.

Pada akhirnya, lobi Israel dan Yahudi untuk memengaruhi publik Amerika demi kepentingan mereka menjadi sangat mudah.

Selain politik dalam negeri Amerika, yang juga perlu disoroti ialah keberadaan aliansi khusus dan jangka panjang antara AS dan Israel. Misalnya, karena pengaruh besar Israel di media di seluruh dunia, lingkaran intelektual, dan lingkaran keuangan dalam skala global, kritik sekecil apa pun terhadap Israel ditekan dan diberi label sebagai anti-Semitisme.

Oleh karena itu, tatanan pro-Israel ini membuat komunitas internasional berada di bawah tekanan yang luar biasa, sekaligus menyulitkan AS untuk mempertimbangkan kembali hubungannya dengan Israel.

Padahal, jika pengaruh lobi Yahudi terbatas pada politik domestik Amerika saja, dan komunitas internasional memiliki iklim yang lebih demokratis dan lebih adil, komunitas internasional akan dapat memberikan tekanan pada AS.

Peran strategi

Faktor struktural lain di Timur Tengah adalah kebutuhan strategis Amerika Serikat akan Israel dan sebaliknya. Meskipun ketergantungan ini tidak berkontribusi banyak pada hubungan mereka, tetapi hal itu adalah salah satu yang tidak boleh kita abaikan.

AS adalah negara adidaya yang telah membangun hegemoni di wilayahnya sendiri (benua Amerika) dan berusaha untuk mempertahankannya. Di bagian lain dunia, AS memainkan peran sebagai kekuatan kontra-hegemonik, status-quoist. Sebagai kekuatan kontra-status-quoist hegemoni, AS berupaya mencegah pembentukan hegemoni regional baru dengan mengejar kebijakan keseimbangan lepas pantai.

China dan Rusia, misalnya, adalah negara hegemoni di wilayahnya masing-masing. AS gagal mencegah kedua negara ini menjadi hegemoni regional terlepas dari semua tindakan yang diambilnya.

Di Timur Tengah, bagaimanapun, AS sudah mencapai tujuannya secara luas. AS telah berhasil mencegah upaya Mesir dan Iran untuk menjadi hegemoni regional dengan ideologi pan-Arab dan pan-Islamis pada tahun 1950-60-an dan 1980-an.

Dalam hal kebijakan ekspansionis dan tujuan "Israel Raya", Israel melihat upaya hegemoni regional juga sangat mengancam. Israel membutuhkan kekosongan kekuasaan di wilayah tersebut untuk menjalankan kebijakan ekspansionis dan mempertahankannya.

Baik AS dan Israel sama-sama ingin mempertahankan wilayah tersebut sebagai negara-negara yang terfragmentasi dan bermusuhan. Alhasil, AS dan Israel pun semakin dekat dan tujuan itu dijadikan sebagai landasan strategis untuk hubungan aliansi yang kuat.

Pada faktor struktural, kita juga harus menambahkan tidak adanya kekuatan dalam sistem internasional yang akan menyeimbangkan AS dan mencegahnya mengambil keputusan sewenang-wenang di Timur Tengah.

Seandainya ada kekuatan global lain yang bertindak sebagai pelindung Palestina, akan lebih sulit bagi Israel untuk mengejar kebijakan yang menginjak-injak norma politik dan hukum internasional hingga tingkat ini.

Kekuatan yang akan menyeimbangkan AS dan Israel di Timur Tengah bisa muncul dari dalam kawasan maupun dari luar. Pada poin ini, kita juga harus menyentuh keadaan dunia Islam yang tidak teratur dan hubungan ketergantungan yang dimiliki oleh banyak rezim otoriter di wilayah tersebut dengan Israel.

Fakta bahwa dunia Islam terfragmentasi dan tidak memiliki struktur kelembagaan memungkinkan banyak orang melakukan tindak kekerasan terhadap umat Islam tanpa memedulikan konsekuensinya. Muslim dipandang sebagai mangsa yang lemah, dan ini tidak terbatas pada orang Palestina saja.

Tidak adanya negara yang cukup kuat secara militer dan ekonomi untuk melindungi hak-hak umat Islam di dunia merupakan masalah besar. Ketergantungan rezim otoriter di wilayah tersebut dengan Israel membawa masalah ini ke tingkat yang baru.

Beberapa dari rezim ini melihat masyarakat mereka sendiri sebagai elemen ancaman dan bersekutu dengan Israel untuk melawan masyarakat mereka sendiri atau terhadap negara Muslim lainnya untuk mempertahankan eksistensi politik mereka.

Solusi realpolitik

Simpulan yang muncul dari diskusi ini adalah bahwa solusi realpolitik diperlukan bagi AS untuk mengubah arah kebijakan Timur Tengahnya dan bagi Israel untuk menghentikan terorisme negaranya.

Solusi realpolitik didasarkan pada keyakinan bahwa hukum, norma, dan institusi internasional tidak memberikan jaminan keamanan yang sempurna kepada negara dan masyarakat.

Melihat apa yang terjadi di tanah Palestina selama lebih dari tujuh puluh tahun, kami dapat dengan yakin menyatakan bahwa hukum dan norma internasional tidak berlaku untuk negara-negara yang memiliki hak istimewa dalam sistem internasional seperti Israel.

Oleh karena itu, solusi yang tepat di sini adalah tidak mengharapkan Israel dibatasi atau dihukum oleh hukum, melainkan untuk memastikan bahwa kekuatan Israel dan pendukungnya diimbangi. Ada dua cara untuk melakukannya, baik sementara maupun permanen.

Solusi sementara adalah menunggu lobi lain muncul di AS untuk mengimbangi kekuatan lobi Yahudi dan pendukungnya, sehingga Israel kehilangan pendukung utamanya. Namun, dalam hal ini, tidak ada jaminan bahwa Israel tidak akan menemukan pelindung lain.

Solusi lainnya adalah dengan berharap negara adidaya dari luar kawasan akan memimpin di kancah internasional untuk membela hak-hak rakyat Palestina. Namun, sayangnya kami tidak melihat Rusia atau China, yang keduanya memiliki kekuatan untuk melakukannya, mengambil tindakan apa pun terkait masalah ini saat ini, selain mengeksploitasi kematian warga sipil Palestina sebagai peluang untuk merugikan AS.

Oleh karena itu, solusi jangka panjang harus dimasukkan ke dalam agenda, meskipun kecil kemungkinannya untuk diwujudkan saat ini. Jadi, satu-satunya solusi permanen adalah munculnya negara besar di kawasan dengan kapasitas yang mumpuni untuk melindungi hak-hak Muslim.

Selama tidak ada negara itu, keamanan orang Palestina maupun orang Muslim lainnya di wilayah tersebut tidak akan pernah benar-benar terjamin. [yy/republika]

Oleh Dr Ali Aslan

  • Dosen di Departemen Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Universitas Ibn Haldun dan peneliti di Direktorat Kemasyarakatan dan Kebudayaan SETA Foundation