23 Dzulhijjah 1442  |  Senin 02 Agustus 2021

basmalah.png

Anggap Campuri Urusan Uighur, China Balas Sanksi Uni Eropa

Anggap Campuri Urusan Uighur, China Balas Sanksi Uni Eropa

Fiqhislam.com - Pemerintah China pada Senin (22/03), menjatuhkan sanksi kepada 10 orang di Uni Eropa (UE), termasuk politisi, karena dinilai "campur tangan" terhadap urusan dalam negerinya dan "secara gamblang melanggar hukum internasional."

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri China mengumumkan sanksi terhadap individu dan empat entitas UE karena "menyebarkan kebohongan dan informasi palsu secara jahat."

Adapun nama-nama yang dijatuhkan sanksi, yakni lima anggota parlemen Uni Eropa - Reinhard Butikofer, Michael Gahler, Raphael Glucksmann, Ilhan Kyuchyuk dan Miriam Lexmann - anggota komite hak asasi manusia dan keamanan Uni Eropa, dan Adrian Zenz, seorang akademisi Jerman yang berbasis di AS yang telah menerbitkan laporan pelecehan terhadap minoritas di Tibet dan Xinjiang.

Beijing juga memberikan sanksi kepada entitas UE, termasuk Mercator Institute for China Studies Jerman dan organisasi demokrasi Denmark.

Kementerian Luar Negeri China mengatakan semua orang yang telah dijatuhkan sanksi beserta anggota keluarga mereka, akan dilarang memasuki wilayah China, Hong Kong, dan Makau. Bahkan perusahaan dan institusi afiliasi mereka juga dilarang berkomunikasi dengan China.

Menentang kebijakan China atas Uighur

UE, AS, Inggris, Kanada bersama-sama melawan China, tak lama setelah Uni Eropa setuju untuk memberikan sanksi kepada China atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap Uighur dalam pertemuan menteri luar negeri pada Senin pagi (22/03) di Brussels.

Empat perwakilan regional dan partai, serta perusahaan konstruksi dari provinsi Xinjiang, ditambahkan ke dalam daftar sanksi UE dan dipublikasikan di Jurnal Resmi UE.

Uni Eropa belum pernah mengeluarkan sanksi hukuman terhadap China atas pelanggaran hak asasi manusia sejak pembantaian Lapangan Tiananmen pada tahun 1989.

Brussels memberlakukan larangan perjalanan dan pembekuan aset pada Chen Mingguo, Direktur Biro Keamanan Umum Xinjiang, serta pejabat senior China, Wang Mingshan, dan Wang Junzheng. Mantan Kepala Wilayah Xinjiang China, Zhu Hailun, juga menjadi sasaran.

Pada Senin (22/03) malam, AS mengatakan akan memberikan sanksi kepada Wang Junzheng dan Chen Mingguo. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan keduanya melakukan "pelanggaran mengerikan di Xinjiang."

Blinken juga menuduh China melakukan "genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan" di provinsi itu dan meminta China untuk membebaskan "semua yang ditahan secara sewenang-wenang di kamp interniran dan fasilitas penahanan."

Inggris juga mengumumkan sanksi atas apa yang mereka gambarkan sebagai "pelanggaran skala besar" di Xinjiang, sementara Kanada mengeluarkan tindakan serupa terhadap empat pejabat China dan satu entitas.

Mengapa Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap China?

Dalam beberapa tahun terakhir, ratusan muslim etnis Uighur serta etnis minoritas lainnya di China seperti Kazakh dan Huis bersaksi tentang penahanan di kamp-kamp interniran.

Para pengamat mengatakan fasilitas semacam itu adalah bagian dari kampanye pemerintah untuk secara paksa mengasimilasi etnis minoritas, terkadang menggunakan siksaan dan kerja paksa. Pemerkosaan massal dan sterilisasi paksa terhadap perempuan juga diduga terjadi di kamp-kamp tersebut.

Sementara Beijing mengklaim kamp-kamp itu - yang diperkirakan menampung lebih dari 1 juta orang sejak 2017 - adalah "pusat pendidikan kejuruan" untuk mencegah ekstremisme dan terorisme. [yy/news.detik]

 

 

Tags: Uighur | China | Uni Eropa