fiqhislam
basmalah
Pustaka Muslim


1 Ramadhan 1442  |  Selasa 13 April 2021

Joe Biden Dianggap Remehkan Penganiayaan Muslim Uighur

Joe Biden Dianggap Remehkan Penganiayaan Muslim Uighur

Fiqhislam.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden tampaknya meremehkan penganiayaan yang dilakukan China terhadap minoritas Muslim Uighur. Hal itu setelah Biden mengatakan ada norma budaya yang berbeda di setiap berbeda.

Biden mengungkapkan demikian selama pertemuan dengan CNN pada Selasa lalu, tatkala dia ditanya oleh pembawa acara Anderson Cooper tentang panggilan teleponnya baru-baru ini dengan Presiden China Xi Jinping.

Selama kontak melalui telepon tersebut, Biden dilaporkan menekan Xi Jinping atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di provisin Xinjiang. Di sana, setidaknya satu juta orang Uighur disebut ditahan di kamp-kamp interniran.

Namun, saat ditanya hal itu, Biden menjawab pertanyaan Cooper dengan tampaknya menyampaikan pembenaran atas pelanggaran yang dilakukan pemimpin China tersebut.

"ika Anda tahu sesuatu tentang sejarah China, itu selalu menjadi korban dunia luar ketika mereka belum bersatu di dalam negeri. Jadi pusat tersebut, sangat dilebih-lebihkan, prinsip inti dari Xi Jinping adalah bahwa harus menjadi China yang bersatu dan dikontrol dengan ketat. Dan dia menggunakan alasannya untuk hal-hal yang dia lakukan berdasarkan itu," kata Biden, dilansir di Middle East Eye, Sabtu (20/2).

Dalam pernyataannya, Biden juga mengatakan bahwa ia menekankan kepada Xi Jinping, tidak ada presiden AS yang dapat dipertahankan sebagai presiden jika dia tidak mencerminkan nilai-nilai AS.

"Jadi gagasannya, saya tidak akan berbicara menentang apa yang dia lakukan di Hong Kong, apa yang dia lakukan dengan orang Uighur di pegunungan barat China, dan Taiwan, mencoba mengakhiri kebijakan Satu China dengan memperkuatnya. Saya berkata, dan, menurutnya, dia mengerti. Secara budaya ada norma yang berbeda yang diharapkan untuk diikuti oleh setiap negara dan pemimpinnya," lanjutnya.

Dalam sesi percakapan itu, Cooper bertanya apakah akan ada reaksi nyata bagi China tentang pelanggaran hak asasi manusia, apakah itu sejauh yang terjadi di AS. Biden lantas menjawab, bahwa akan ada reaksi bagi China dan menurutnya Xi Jinping mengetahuinya.

Biden mengatakan, bahwa AS akan menegaskan kembali peran mereka sebagai juru bicara hak asasi manusia di PBB dan badan-badan lainnya yang berdampak pada sikap mereka. Ia juga mengatakan, bahwa China berusaha sangat keras untuk menjadi pemimpin dunia. Untuk mendapatkan julukan itu dan dapat melakukannya, China menurutnya harus mendapatkan kepercayaan dari negara-negara lain. Namun selama mereka terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan hak asasi manusia, akan sulit bagi mereka untuk meraihnya.

"Tetapi ini jauh lebih rumit dari itu, saya seharusnya tidak mencoba membicarakan kebijakan China dalam 10 menit di televisi di sini," ujarnya.

Sementara itu, komentar Biden itu berbeda dengan komentar Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken. Blinken sebelumnya mengatakan bahwa dia sepakat dengan deklarasi pemerintahan sebelumnya bahwa perlakuan terhadap orang Uighur merupakan genosida.

China dilaporkan telah melakukan penganiayaan terhadap jutaan etnis Muslim Uighur di Xinjiang. Laporan BBC baru-baru ini mengungkapkan, bahwa perempuan Uighur diperkosa secara sistematis dan dilecehkan secara seksual di kamp penahanan. Menyusul laporan tersebut, China melarang BBC di wilayahnya.

Investigasi oleh Associated Press juga melaporkan bahwa Beijing menggunakan sterilisasi paksa dan aborsi untuk memangkas angka kelahiran di antara populasi Uighur.

Direktur eksekutif Kampanye untuk Uyghur, Rushan Abbas, meminta Biden untuk mengklarifikasi pernyataannya dan menjadikan hak asasi manusia sebagai prioritas dalam kebijakan China.

"Kami sangat berharap Presiden Biden akan mengklarifikasi pernyataannya. Kami tahu bahwa dia memandang ini sebagai genosida, dan kami juga tahu bahwa dia telah berbicara cukup keras mengenai pelanggaran HAM China. Jika ini salah bicara, kami berharap ini akan segera diperbaiki," katanya pada MEE.

Sementara itu, Middle East Eye telah mencoba menghubungi Gedung Putih untuk memberikan komentar, tetapi belum ada tanggapan hingga saat artikel di MEE ini diterbitkan. [yy/ihram]