12 Safar 1443  |  Senin 20 September 2021

basmalah.png

Uighur di Australia Lega Setelah AS Sebut China Lakukan Genosida

Uighur di Australia Lega Setelah AS Sebut China Lakukan Genosida

Fiqhislam.com - Warga Uighur di Australia menyambut gembira dan menyatakan lega setelah pemerintah Amerika Serikat merilis pernyataan resmi yang menuduh China telah melakukan genosida terhadap umat Islam dan etnis minoritas lainnya di Xinjiang.

  • Genosida didefenisikan sebagai tindakan sengaja untuk menghancurkan suatu kelompok etnis atau agama
  • Pemerintah AS secara resmi menuding China melakukan genosida setelah melihat "dokumentasi menyeluruh kebijakan China sendiri"
  • Kelompok HAM menuding China melakukan sterilisasi paksa terhadap warga Uighur

Seorang warga keturunan Uighur yang tinggal di Sydney, Fatimah Abdulghafur, mengatakan kepada ABC pengumuman AS sebuah "kemenangan besar bagi umat manusia", bukan hanya untuk warga Uighur.

"Artinya di dunia ini, jika seseorang termasuk negara adidaya, terlepas dari apa yang mereka lakukan, meskipun sangat jahat dan sangat kriminal, mereka harus bertanggung jawab," katanya.

Fatimah mencurigai ayahnya telah ditahan di kamp pendidikan ulang di wilayah otonom Xinjiang pada tahun 2017.

Pemerintah China belakangan mengonfirmasi bahwa ayah Fatimah telah meninggal dunia pada tahun 2018, dengan menyebut penyebab kematiannya disebabkan oleh pneumonia parah dan tuberkulosis.

"Ini hal yang amat sangat pribadi bagi saya," katanya.

"Secara pribadi, saya melihat pembunuh ayah saya akan dibawa ke pengadilan cepat atau lambat. Sama seperti pelaku Holocaust," ujar Fatimah

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo sebelumnya berakhirnya pemerintahan Presiden Trump menyebut Beijing sedang "menghancurkan" kelompok etnis dengan melakukan "genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan".

"Saya yakin genosida sedang berlangsung, dan kami menyaksikan upaya sistematis untuk menghancurkan warga Uighur oleh pemerintah China," katanya.

Pejabat AS menyebutkan pernyataan itu disampaikan setelah menyaksikan "dokumentasi menyeluruh dari kebijakan, praktik, dan pelecehan yang dilakukan China sendiri di Xinjiang" sejak periode Maret 2017.

Genosida didefinisikan sebagai tindakan sengaja untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, anggota suatu kelompok etnis atau agama, dan dapat mencakup pembunuhan anggota kelompok tersebut, mencegah kelahiran, menyebabkan cedera fisik atau mental yang serius pada suatu kelompok.

Kelompok hak asasi manusia menuduh China secara sewenang-wenang menahan umat Islam Uighur, melakukan sterilisasi paksa, dan mewajibkan mereka melakukan kerja paksa.

China telah membantah kamp tahanan itu sebagai "kamp konsentrasi" dan menggambarkannya sebagai pusat pendidikan kejuruan yang mirip dengan sekolah berasrama.

Australia diminta bersikap

Pemerintah Australia sebelumnya telah melontarkan kecaman atas perlakuan China terhadap warga Uighur, dan bersama negara lain di Dewan HAM PBB, termasuk Inggris, Kanada dan Jerman, menyerukan China untuk segera mengakhiri penahanan terhadap etnis minoritas.

Namun, sejauh ini Australia tidak menyebut tindakan China tersebut sebagai genosida.

Seorang juru bicara Menlu Australia kepada ABC menyatakan pandangan Australia tentang pelanggaran HAM di Xinjiang "sudah sangat jelas".

"Kami secara konsisten menyoroti laporan penahanan semena-mena, pembatasan kebebasan agama atau keyakinan, pengawasan dan kerja paksa, baik secara bilateral dengan China maupun di PBB," kata juru bicara itu.

"Australia menyerukan kepada para pengamat internasional, termasuk Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Michelle Bachelet, agar diberi akses luas ke Xinjiang secepatnya," tambahnya.

Warga Uighur lainnya, Alim Osman, yang kini tinggal di Melbourne menyatakan sudah bertahun-tahun lamanya ia tidak mendengar kabar dari saudara-saudaranya di Xinjiang.

Alim menjelaskan saudara-saudaranya itu mulai meninggalkan obrolan grup keluarga satu per satu, dan sekarang dia hanya dapat menghubungi kakak laki-lakinya.

"Kadang saya bertanya tentang saudara yang lain kepadanya. Tapi dia tidak mau menjawab. Ia malah memuji-muji Partai Komunis China. Saya jelas curiga ini karena sensor," katanya.

"Saya minta Pemerintah Australia mengikuti langkah Pemerintah AS dan menyatakan warga Uighur telah dibersihkan secara etnis oleh rezim Komunis China," ujar Alim.

Di Adelaide, warga keturunan Uighur bernama Ramila Chanisheff, kepada ABC menyatakan ia telah mengorganisir aksi protes mingguan di depan kantor Konsulat China.

"Kami akan terus berjuang hingga jutaan orang bebas, hingga keluarga dan teman-teman kami hidup secara bermartabat," katanya.

"Kami berharap Pemerintah Australia dan semua negara demokrasi lainnya bersatu dan menyebut hal apa adanya, genosida," ujar Ramila.

China menyebutnya angkatan kerja

Beijing telah berulang kali menekankan bahwa kebijakannya di Xinjiang dijalankan untuk melawan ekstremisme dan terorisme.

Kedutaan Besar China di Canberra yang dihubungi ABC menyatakan tudingan tentang etnis Uighur adalah "kebohongan dan disinformasi yang dibuat oleh kekuatan asing anti-China".

"Sejumlah kekuatan AS dan barat yang anti-China terlibat melakukan fitnah terhadap tindakan di Xinjiang sebagai "kamp konsentrasi", "pengawasan besar-besaran", "kerja paksa", "sterilisasi paksa" dan "pemisahan generasi"," demikian disekatakan dalam surat elektronik dari Kedubes China.

"Mereka berusaha menggunakan apa yang disebut masalah HAM sebagai alasan untuk memfitnah China," katanya.

"Semua ini sepenuhnya mengungkap sifat munafik dan niat jahat mereka dalam mengekang perkembangan di Xinjiang dan mencampuri urusan internal China," tambahnya.

"Yang benar adalah pekerja etnis minoritas dari Xinjiang merupakan bagian tak terpisahkan dari angkatan kerja negara kami," katanya.

Dalam siaran persnya, Proyek Hak Asasi Manusia Uighur (UHRP) mengatakan ketegasan AS untuk menyebut situasi itu sebagai genosida "memiliki implikasi substansial bagi hubungan bilateral di masa depan antara China dan negara lain".

"Implikasinya sangat besar. Tak terbayangkan untuk melanjutkan hubungan normal dengan negara yang melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan," kata Direktur UHRP Omer Kanat.

Di Inggris, upaya parlemen untuk mengharuskan pemerintah mempertimbangkan izin perdagangan dengan negara yang melakukan genosida, tidak lolos dalam voting. [yy/vivaNews]