pustaka.png
basmalah.png


10 Dzulqa'dah 1442  |  Minggu 20 Juni 2021

Larangan Visa UEA untuk 13 Negara Muslim, Intervensi Israel?

Larangan Visa UEA untuk 13 Negara Muslim, Intervensi Israel?

Fiqhislam.com - Uni Emirat Arab (UEA) pada November 2020 memutuskan melarang penerbitan visa kerja dan visa turis kepada 12 negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Namun para ahli berpendapat, bahwa larangan itu bukan semata-mata karena pandemi Covid-19, melailnkan ada faktor geopolitik lain yang terkait dengan Turki dan Israel.

Negara-negara yang tidak lagi dapat memperpanjang ataupun mendapatkan visa di antaranya Afghanistan, Aljazair, Iran, Irak, Kenya, Lebanon, Libya, Pakistan, Somalia, Suriah, Tunisia, Turki, dan Yaman.

Selama beberapa dekade, warga dari beberapa negara ini seperti Iran, Lebanon, dan Pakistan telah datang ke Emirates dalam jumlah besar untuk bekerja dan berkontribusi pada pembangunan UEA.

Menanggapi berita yang dilaporkan Reuters pada 15 November ini, banyak pakar sibuk memperdebatkan faktor-faktor apa yang menyebabkan penerapan larangan ini, sebagaimana yang dijelaskan profesor hukum dan pakar Islamofobia, Khaled Beydoun. Ada penjelasan dan teori yang berbeda.

Beberapa pakar berpendapat, bahwa larangan visa yang tidak dapat dijelaskan ini bukan lain karena masalah kesehatan si tengah pandemi COVID-19.

Wakil Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Internasional UEA, Khalid Abdullah Belhoul bertemu, dengan Duta Besar Lebanon untuk UEA, Fouad Dandan. Dalam pertemuan tersebut, Belhoul menjelaskan UEA sedang melalui fase pemulihan dari pandemi virus corona sebelum bertahap memulai kembali pada kehidupan normal dan memulai kembali semua aktivitas.

“Tindakan pencegahan sedang diambil sesuai dengan evaluasi situasi kesehatan di negara-negara di dunia, yang menghasilkan penyesuaian kebijakan masuk negara setiap saat. Langkah-langkah ini mencakup semua negara dan tidak ada keputusan yang memilih warga Lebanon," kata Belhoul dilansir dari In Side Arabia, Sabtu (9/1).

Bahkan menurut Belhoul, jika ada faktor kesehatan Emirat dapat menolak visa untuk kewarganegaraan tertentu dan dapat disangkal bahwa pertimbangan keamanan terus-menerus menjadi yang terdepan dalam pengambilan keputusan UEA.

Jika alasannya demikian, ini sangat relevan dengan larangan visa ini. Mengatur negara Teluk yang stabil di wilayah yang penuh gejolak, para pejabat Emirat berusaha keras untuk mempertahankan kontrol ketat atas negara mereka.

Mayoritas penduduk UEA adalah orang asing yang memiliki loyalitas yang jauh lebih sedikit dari warga negara Emirat ke keluarga kerajaan negara itu.

Kekhawatiran tentang pukulan balik mungkin berkontribusi pada larangan visa ini, terutama mengingat intervensi militer UEA di Libya dan perang saudara di Yaman, dukungan untuk kampanye "tekanan maksimum" Presiden AS Donald Trump terhadap Iran, kebijakan luar negeri anti-Turki, normalisasi hubungan dengan Israel, dan dukungan untuk pernyataan kontroversial Presiden Prancis Emmanuel Macron tentang Islam dan Muslim.

Dalam beberapa tahun terakhir, dari 13 negara ini telah mengalami friksi geopolitik yang meningkat dengan Abu Dhabi. Hal ini paling jelas terlihat dengan Turki, yang menurut beberapa ahli berada dalam "Perang Dingin" dengan UEA. Dari perang saudara Libya, ke Tanduk Afrika, ke Suriah, Turki dan Emirat menentang pemangku kepentingan dalam banyak konflik dan perselisihan.

Pimpinan di Abu Dhabi melihat aliansi Turki-Qatar sebagai ancaman nomor satu bagi UEA dan bekerja dengan banyak aktor negara dan non-negara di seluruh Timur Tengah dan Afrika untuk melawan perluasan pengaruh Turki.

Di Ankara, ada pemahaman bersama bahwa UEA terlibat dalam plot kudeta yang gagal pada 2016, sebuah episode yang kemungkinan akan berkontribusi pada ketegangan dalam hubungan Turki-UEA selama bertahun-tahun yang akan datang.

Pakistan juga telah mengalami masa-masa sulit dalam hubungannya dengan UEA karena sejumlah faktor, termasuk kemitraan Islamabad dan Ankara yang berkembang, penolakan Pakistan untuk bergabung dengan blok anti-Qatar, dan masalah lainnya.

Pada Desember 2020, Adnan Aamir, kontributor Nikkei Asia, berpendapat bahwa karena keberpihakan Islamabad dengan "blok Turki-Iran-Malaysia yang menantang kepemimpinan Arab Saudi di dunia Muslim," para pekerja Pakistan di Emirates harus menerima akibatnya yaitu larangan visa kerja ini.

Aamir tidak percaya bahwa kekhawatiran yang sah tentang penyebaran Covid-19 adalah alasan sebenarnya dari larangan ini. Mengingat virus jauh lebih sedikit terkandung di India dibandingkan dengan Pakistan, Aamir mengajukan pertanyaan tentang mengapa Emirat tidak memberlakukan pembatasan seperti itu pada orang India, yang menyiratkan bahwa faktor non-kesehatanlah yang menjadi pendorongnya.

Pakar lain berpendapat bahwa penolakan Pakistan untuk merangkul Israel adalah variabel lain dalam persamaan. Pada akhir November 2020, OpIndia menerbitkan sebuah artikel yang menunjukkan bahwa Emirat "menghadiahkan" sebuah kedutaan untuk Israel pada Hari Kemerdekaan Pakistan: "Apa yang semakin mempercayai teori bahwa UEA telah memberlakukan larangan visa Pakistan karena anti-Israel.

Meskipun tidak ada bukti nyata bahwa sikap anti-Israel Pakistan adalah dasar dari keputusan larangan visa ini, tidak dapat disangkal bahwa UEA menekan negara-negara mayoritas Muslim yang lebih miskin untuk mengikuti jejak Abu Dhabi dalam hal membangun diplomatik penuh dan hubungan dengan negara Yahudi.

Dilaporkan, UEA tidak hanya diduga telah menekan Pakistan untuk membuka hubungan formal dengan Israel, tetapi juga Arab Saudi.

Dengan 13 negara tersebut, UEA memiliki hubungan bilateral yang unik. Kendati demikian pasca larangan visa, masih belum jelas bagaimana pelarangan ini akan berdampak pada setiap hubungan antarnegara, serta kemungkinan besar dampak politik dari satu negara ke negara lain.

Menurut pakar, jawabannya tergantung pada bagaimana negara-negara yang sebagian besar Muslim ini akan merespons. Yang terpenting lagi untuk diperhatikan, adalah sejauh mana larangan visa ini terbukti bersifat sementara.

Terlepas dari itu, tanpa UEA menjelaskan mengapa mereka memilih untuk memberlakukan larangan visa ini, ada lebih banyak potensi gesekan yang tumbuh antara 13 negara ini dan Abu Dhabi. [yy/republika]