9 Safar 1443  |  Jumat 17 September 2021

basmalah.png

Sejak Kapan Hubungan Hindu-Muslim di India Memburuk?

Sejak Kapan Hubungan Hindu-Muslim di India Memburuk?

Fiqhislam.com - Muslim membentuk sekitar 15 persen dari populasi. Sementara Hindu membentuk sekitar 80 persen. Komunitas Muslim di negara ini beragam, dengan perbedaan bahasa, kasta, etnis dan akses ke kekuatan politik dan ekonomi.

Sejak kemerdekaan India, Muslim telah menghadapi diskriminasi, prasangka, dan kekerasan sistematis, meskipun ada perlindungan konstitusional. Para ahli mengatakan, sentimen anti-Muslim telah meningkat di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi dan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa.

Kepemimpinan BJP ini telah mengejar agenda nasionalis Hindu sejak mengambil alih kekuasaaan pada 2014.

Sejak terpilihnya kembali Modi pada 2019, pemerintah telah mendorong kebijakan kontroversial yang menurut para kritikus secara eksplisit mengabaikan hak-hak Muslim dan secara efektif dimaksudkan untuk mencabut hak jutaan Muslim. Tindakan tersebut telah memicu protes di India dan menuai kecaman internasional.

Dalam artikel berjudul "Muslim India: Populasi yang Semakin Marjinal" yang diterbitkan di laman Council on Foreign Relations (CFR), dilansir pada Jumat (21/8), para cendekiawan mengatakan bahwa sejumlah permusuhan antara Hindu dan Muslim di India dapat ditelusuri kembali ke pemisahan dari British India pada 1947.

Hancur secara ekonomi setelah Perang Dunia II, Inggris kekurangan sumber daya untuk mempertahankan kerajaan mereka dan pindah meninggalkan anak benua itu.

Pada tahun-tahun sebelum pemisahan, Partai Kongres Nasional India, di bawah kepemimpinan Mahatma Gandhi dan Jawaharlal Nehru, mendorong kemerdekaan. Mereka mengorganisasi pembangkangan sipil dan protes massa terhadap pemerintahan Inggris.

Sementara itu, kelompok politik Liga Muslim Seluruh India yang dipimpin Muhammad Ali Jinnah menyerukan negara tersendiri bagi umat Islam. Pada 1947, seorang hakim Inggris dengan tergesa-gesa memutuskan perbatasan untuk India yang mayoritas Hindu dan Pakistan yang mayoritas Muslim (termasuk yang sekarang menjadi Bangladesh).

Pemisahan itu memicu kerusuhan mematikan, kekerasan komunal yang mengerikan, dan migrasi massal Muslim ke Pakistan dan Hindu dan Sikh ke India. Para penyintas ingat kereta api berlumuran darah yang membawa pengungsi dari satu negara ke negara lain, kota-kota terbakar habis, dan mayat-mayat dilempar ke jalan-jalan.

Sejarawan memperkirakan antara dua ratus ribu hingga dua juta orang tewas. Namun demikian, mengapa komunitas yang telah hidup berdampingan selama ratusan tahun saling menyerang masih belum jelas.

Beberapa ahli menyalahkan Inggris dan strategi 'divide-and-rule' mereka, yang memberikan beberapa hak istimewa elektoral bagi minoritas Muslim, sekitar 25 persen dari populasi.

Yang lain menunjuk pada ketegangan antara gerakan politik Hindu dan Muslim, yang mengumpulkan konstituen di sepanjang garis agama.

Sekitar tiga puluh lima juta Muslim tinggal di India setelah pemisahan. Mereka memilih untuk tetap bersama kerabat dan melestarikan harta benda dan kekayaan mereka. Sementara banyak yang menentang pembentukan negara terpisah untuk Muslim sejak awal.

Faktor agama sendiri menjadi konstitusi India. Konstitusi negara yang kini berusia tujuh puluh tahun menjunjung prinsip-prinsip egaliter, termasuk kesetaraan sosial dan non-diskriminasi.

Kata "sekuler" ditambahkan ke kata pembukaan pada 1976, tetapi konstitusi tidak secara eksplisit mensyaratkan pemisahan agama dan pemerintah seperti yang dilakukan beberapa piagam nasional.

Para pemimpin partai Kongres yang memperjuangkan kemerdekaan menganjurkan India mengakui semua warga negara dan agama secara setara. Gandhi, yang membayangkan negara sekuler bebas dari diskriminasi, dibunuh pada 1948 oleh seorang nasionalis Hindu.

Sedangkan Nehru, perdana menteri pertama India, percaya bahwa sekularisme penting untuk membangun masyarakat yang damai dan menghindari tragedi lain seperti apa yang terjadi setelah pemisahan.

Dia melihat mereka yang mencoba memecah belah India menurut garis agama, terutama kelompok Hindu, sebagai ancaman terbesar bangsa.

Namun demikian, nasionalis Hindu di India akhirnya berkuasa. Nasionalisme Hindu pertama kali dilafalkan pada 1920-an oleh penulis dan politikus India VD Savarkar dalam bukunya 'Hindutva: Who Is a Hindu?'.

Nasionalis Hindu percaya Hindu adalah "anak sejati dari tanah India" karena tanah suci mereka ada di India, sedangkan tanah suci Kristen dan Muslim berada di luarnya. Mereka umumnya memperjuangkan kebijakan yang dimaksudkan untuk menjadikan India negara Hindu.

Banyak yang melihat Muslim India sebagai orang asing yang dicurigai, terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar adalah keturunan Hindu yang masuk Islam. Nasionalis Hindu menyoroti pada pemisahan dan pembentukan Pakistan sebagai manifestasi utama dari ketidaksetiaan Muslim.

Ketegangan politik mulai membebani model sekuler India pada 1980-an. Setelah mengalami kekalahan elektoral pada 1977, perdana menteri Indira Gandhi memanfaatkan perpecahan agama untuk membantu mengembalikan partai Kongres ke tampuk kekuasaan.

Gandhi, yang dibunuh pengawal Sikh pada 1984, digantikan putranya, Rajiv, yang lebih menyukai penganut Hindu.

"Gerakan Kongres yang berkelanjutan ke arah mayoritas Hindu selama beberapa dekade menciptakan lahan subur bagi ideologi BJP yang lebih ekstrim," tulis Kanchan Chandra di Foreign Affairs.

BJP didirikan pada 1980. Dalam asal-usulnya, partai ini berasal dari sayap politik Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), sebuah kelompok sukarelawan paramiliter nasionalis Hindu. BJP berkuasa pada pemilihan umum tahun 1998, meskipun partai ini mengesampingkan tujuannya yang lebih radikal untuk mempertahankan bersama koalisi yang dipimpinnya hingga 2004 ketika partai Kongres memperoleh kembali kekuasaannya.

Mereka memiliki tujuan termasuk mengakhiri status khusus Kashmir,sebuah wilayah mayoritas Muslim yang disengketakan. Selain itu, mereka bertujuan membangun kuil Hindu di utara kota Ayodhya, dan menciptakan kode sipil yang seragam, sehingga semua warga negara memiliki hukum pribadi yang sama. Saat ini ada hukum pribadi Muslim yang terpisah untuk masalah seperti pernikahan dan warisan.

Pada 2014, BJP memenangkan mayoritas partai tunggal untuk pertama kalinya di Lok Sabha, majelis rendah parlemen dan badan politik paling berpengaruh di India. Dengan demikian, hal itu menjadikan pemimpin partai Narendra Modi sebagai perdana menteri.

Partai itu kembali mengamankan mayoritas suara pada 2019, setelah sebuah kampanye memecah belah yang dipenuhi dengan pesan anti-Muslim dilancarkan BJP. Pemerintah Modi diperkirakan akan tetap berkuasa selama masa jabatan lima tahun penuh yang berakhir pada 2024.

"Pemerintah Modi menjelaskan dengan sangat jelas kepada umat Islam bahwa mereka tidak akan menyebut Muslim sama sekali. Pengecualiannya cukup mencolok. Telah terjadi peningkatan nyata dalam permusuhan anti-Muslim di semua jenis institusi," kata asisten profesor di Universitas Jawaharlal Nehru di New Delhi, Ghazala Jamil. [yy/republika]