China dan Beleid Terhadap Islam

Kategori: Dunia Islam
Kamis, 21 Mei 2020

China dan Beleid Terhadap Islam

Fiqhislam.com - Dalam epilog buku kompilasi hasil konferensi bertema Everyday Life of Islam, Focus on Islam in China yang diselenggarakan Universitas Cornel tahun 2012, sinolog dari Amerika, Jonathan Lipman (2014) pernah mewanti-wanti pentingnya kejelian dalam membedakan tulisan-tulisan terkait China dari pemikir-pemikir Tiongkok sendiri dengan para pemikir barat/Amerika (US-based scholars) karena menyangkut kompleksitas diskursus yang dipengaruhi oleh bahasa, sejarah nasional, intervensi negara, dan sebagainya.

Penulis A History of Muslims in Northwest China (1997) ini lalu mencontohkan terminologi minzu (etnis, ras) yang secara kategoris berbeda dengan zongjiao (agama) tetapi sering digunakan secara tumpang tindih.

Lipman tidak salah, sebagian komunitas muslim di termasuk di Indonesia sering 'nggebyah uyah' dan mengaitkan-untuk tidak mengatakan mempolitisasi-sikap Pemerintah Tiongkok atas elemen tertentu dari etnis Uyghur dengan kebijakan terhadap Islam.

Tulisan ini ingin membedah sejauh mana kebijakan Pemerintah Tiongkok dalam melakukan treatment atas keberadaan Islam dan umat muslim dengan tidak mencampuradukkannya dengan persoalan etnis Uyghur di Xinjiang.

Konstitusi Tiongkok dan Pengakuan Terhadap Islam

Meskipun memiliki haluan komunis, konstitusi Tiongkok tetap menjamin rakyatnya untuk memeluk atau tidak memeluk agama. Dalam Pasal 36 xianfa (konstitusi) mereka disebutkan, "Setiap warga negara menikmati kebebasan memeluk agama. Tidak ada organ negara, organisasi publik atau individu yang dapat memaksa warga negara untuk memeluk atau tidak memeluk agama. Mereka juga tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap warga negara yang memeluk atau tidak memeluk agama".

Tiongkok hanya mengakui lima agama resmi: Islam, Katolik, Protestan, Budha, dan Tao (Qianfan Zhang, 2012:243). Keberadaan Islam sebagai agama resmi ditandai berdirinya Asosiasi Islam Tiongkok (Zhongguo Yisilanjiao Xiehui) di tahun 1953, meskipun perkembangannya mengalami kemandekan setelah Mao Zedong menjalankan Revolusi Kebudayaan (1966-1976).

Naiknya Deng Xiaoping tahun 1978 dengan reformasi ekonomi dan kebijakan pintu terbuka (gaige kaifang), memberikan angin segar bagi perkembangan agama-agama di Negeri Tirai Bambu ini. Tahun 1979, Deng Xiaoping menghidupkan kembali Departemen Agama (Guojia Zongjiao Shiwu Ju) dan mengizinkan pembukaan kembali gereja, kuil, dan masjid di seluruh Tiongkok. Hanya hitungan bulan dari penerapan kebijakan ini, jumlah masjid, gereja, dan kuil meningkat pesat di Tiongkok.

Pada tahun 1980, Muktamar Islam Tiongkok diselenggarakan dan dihadiri 256 delegasi dari berbagai etnis muslim. Kebijakan Deng di bidang agama ini oleh Fenggang Yang (2004) disebut sebagai bringing religious life back to the public scene (membawa kembali kehidupan beragama ke ruang publik).

Kebijakan Xi Jinping Terhadap Islam

Kunjungan Xi Jinping ke Masjid Xincheng di Kota Yinchuan Ningxia dan berdialog dengan pengurus dan warga muslim bulan Juli 2016 menjadi simbol awal keseriusannya untuk meletakkan urusan agama sebagai salah satu prioritas dalam memimpin Tiongkok. Beberapa bulan sebelumnya, 22 April 2016 dalam pembukaan Konferensi Nasional Agama-agama di Beijing, Xi Jinping menyatakan "religion is, as always, one of the priorities must handle properly in governing the country. Our initiatives in regard to religion play a particularly important role in the overall work of the country" (Xi Jinping The Governance Of China, 2017: 329).

Beberapa bulan setelah kunjungan Presiden Xi Jinping ke Masjid Xincheng, Pemerintah Tiongkok merilis Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (National Action Plan of Human Rights) 2016-2020 dengan memasukkan perbaikan pelayanan ibadah haji bagi Umat Islam sebagai salah satu programnya. Tahun lalu Pemerintah Tiongkok juga meluncurkan kebijakan Reformasi Demokrasi di Tibet dan mengaitkan persoalan perlindungan kebebasan beragama, salah satunya, berkait dengan keberadaan empat masjid dan 12 ribu muslim di sana (Tiongkok Daily, 28 Maret 2019).

Bukan itu saja, seandainya tidak terjadi wabah COVID-19, tahun ini adalah tahap akhir pembangunan 'Kota Islam' Hui Cultural Park di Yongning, Kota Yinchuan yang menelan biaya US$ 3,5 miliar (sekitar Rp 45 triliun). Hui Cultural Park dibangun di atas lahan 67 hektare dengan arsitektur ala Taj Mahal dan dilengkapi berbagai fasilitas seperti museum, taman raksasa, restoran serta exhibition center. Hui merupakan zuqun (kelompok etnis) yang tinggal menyebar di seluruh Tiongkok dengan konsentrasi di Ningxia, Hainan, Gansu, Yunnan, dan Qinghai serta menjadi entitas yang mampu melakukan akulturasi budaya. Wallahu' a'lam bi as shawab. [yy/news.detik]

Oleh Imron Rosyadi Hamid, Rois Syuriyah PCINU Tiongkok

 

Download hanya digunakan pada browser eksternal