22 Rabiul-Awal 1443  |  Kamis 28 Oktober 2021

basmalah.png

Fatwa dalam Kilas Sejarah

Fatwa dalam Kilas Sejarah

Fiqhislam.com - Semakin maju zaman, semakin banyak permasalahan yang perlu diatur dalam agama. Islam adalah agama yang sempurna sehingga setiap masalah baru dapat merujuk kembali kepada Alquran dan Sunah.

Nah, tugas pemberi fatwa atau mufti untuk menginterpretasi hukum-hukum Islam dari setiap masalah tersebut.

Kedudukan fatwa teramat penting dalam kehidupan umat Islam. Andaikata tak ada fatwa, umat Islam akan dilanda kebingungan dalam menentukan hukum suatu permasalahan.

Bahkan, bukan tak mungkin, mereka tanpa sengaja melakukan hal yang haram lantaran tak jelasnya permasalahan hukum halal dan haram. Memberi patokan hukum bagi umat, para pemberi fatwa berperan sebagai pewaris para Nabi dan Rasul.

Fatwa mulai diperlukan saat era kerasulan berakhir, yakni setelah wafatnya Rasulullah SAW. Namun, keberadaan sahabat Rasulullah, para tabiin dan tabiut tabiin memudahkan umat bertanya setiap permasalahan hukum Islam.

Mereka berperan sebagai mujtahid yang menentukan hukum Islam berdasarkan hasil ijtihad. Namun, perlu dibedakan antara ijtihad dan fatwa. Ijtihad mengacu kepada para cendekiawan yang mencari pendapat mengenai penerapan hukum.

Adapun fatwa mengacu pada peran sosial seorang mujtahid sebagai konsultan dalam perkara hukum, hampir mirip dengan peran qadhi atau hakim. Saat itu, belum terdapat lembaga fatwa. Masyarakat mengenal mufti sebagai perorangan yang terpilih dari kumpulan cendekiawan.

Pada awal abad ke-11 di era Kekhalifahan Turki Usmani, terdapat sebuah kantor publik mufti yang diikutsertakan dalam ifta’ (tindakan menghasilkan fatwa). Kemudian muncul istilah Syekh al-Islam di Kota Khurasan.

Istilah tersebut ditujukan kepada pimpinan ulama setempat yang berperan sebagai kepala para mufti. Di bawah kekuasaan Dinasti Mamluk, seorang mufti dari setiap mazhab dilibatkan dalam proses pertimbangan pengadilan di ibu kota provinsi. Inilah kali pertama mufti ikut serta dalam lembaga negara.

Masih di era Kekhalifahan Turki Usmani, tepatnya di masa pemerintahan Sultan Murad II (1421-1444, 1446-1451), istilah Syekh al-Islam digunakan secara resmi oleh negara. Sultan menobatkan Syekh al-Islam menjadi pejabat tinggi, yakni kepala mufti kerajaan. Ia menetapkan seorang mufti di setiap kota kemudian menggabungkan mereka dalam sistem birokrasi serta mengorganisasi ifta' sebagai prosedur rutin negara.

Paul Rycaut dalam bukunya The Present State of The Ottoman Empire menyebutkan, Syekh al-Islam diangkat oleh Sultan, namun tak menjadi bagian dari pengadilan negara.

Mufti tak berhubungan dengan kehakiman, tetapi memutuskan perkara yang ditanyakan kepada mereka. Setiap keputusan yang dikeluarkan Syekh al-Islam dicatat dan dijaga oleh Fatwa Emini di sebuah kantor khusus pencatatan.

Meski di era Murad II telah terbentuk lembaga fatwa, para mufti belum sepenuhnya berstatus formal. Hingga di masa Khalifah Sulaiman (1520-1566 M), jabatan mufti tak lagi merupakan tugas sampingan seorang ulama.

Jabatan mufti menjadi sepenuhnya formal di bawah kekhalifahan. Khalifah Sulaiman kemudian menetapkan mufti Istanbul sebagai Syekh al-Islam dan menobatkannya sebagai kepala agama yang memimpin seluruh Kekhalifahan Turki Usmani.

Sultan Sulaiman benar-benar memberi hak yang besar kepada mufti. Dengan kekuasaan memimpin agama kekhalifahan, mufti bahkan diizinkan mengeluarkan fatwa sanksi politik, sesuatu yang  belum pernah ada sebelumnya.

Segala kebijakan Sultan pun sangat bergantung pada fatwa Syekh al-Islam. Syekh al-Islam pun hanya dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sultan. Namun, dalam mengeksekusi hukuman, otoritas tetap dipegang kadi atau hakim negara yang bersifat umum.

Berangkat dari Turki Usmani, kelembagaan mufti dalam negara pun kemudian berkembang ke dunia Islam lain. Di Kesultanan Mughal India, terdapat kepala agama layaknya Syekh al-Islam.

Di wilayah Kesultanan Mughal, sebutannya adalah Sadr Al-Sudur. Kemudian di  Persia, pada masa kekuasaan Dinasti Safawi, Syekh al-Islam berperan sebagai  mufti agung sekaligus kepala hierarki agama.

Fatwa di Era Kolonial

Dalam perkembangannya, lembaga fatwa terus mengalami transformasi, terutama di abad ke-19 dan abad 20, seiring runtuhnya Kekhalifahan Turki Usmani. Kekuatan Eropa mendominasi wilayah Muslim.

Kekuatan fatwa memudar diganti hukum kolonial Eropa. Selama periode penjajahan, fatwa menjadi alat mengerahkan masyarakat untuk melawan penjajah. Sebagai contoh, pada 1904 M Utsman Ibn Fudi mendeklarasikan jihad di Afrika Barat (saat ini utara Nigeria).

Sejak itu, fatwa selalu digunakan dalam politik ekonomi pemerintahan negara tertentu. Beberapa contoh, yakni pada 1933 ulama Irak mengeluarkan fatwa untuk memboikot produk Zionis. Kemudian pada 1937 ulama Ikhwanul Muslimin mengeluarkan fatwa jihad untuk Palestina.

Selain itu, pada 1971, Ayatullah Khomeini memfatwakan untuk memboikot perayaan monarki Iran. Jika disimpulkan, secara historis, fatwa memiliki fungsi sebagai instrumen regulasi dan rekonstitusi sosial masyarakat.

Saat ini, institusi fatwa masih terus hidup di tengah masyarakat, menyelesaikan masalah perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Cendekiawan modern pun masih mendefinisikan fatwa sebagai pendapat hukum resmi yang dikeluarkan oleh pakar hukum Islam.

Menurut Emile Tyan dalam Ensiklopedi Islam, lembaga fatwa masih terus tumbuh karena tak adanya kekuatan legislatif dalam Islam. Ia berpendapat, mufti dalam politik Islam berperan sebagaimana pembuat undang-undang dalam tata pemerintahan demokrasi.

Di era modern, beberapa negara Muslim pun masih memiliki lembaga fatwa seperti halnya pada masa Turki Usmani. Arab Saudi, misalnya, memiliki lembaga fatwa yang bernama Hay'ah Kibar al-Ulama.

Lembaga fatwa tertinggi di Mesir disebut Darul Iftaa' al-Mishriyyah, sedangkan di Pakistan bernama Council of Islamic Ideology. Selain memberi fatwa, lembaga-lembaga fatwa itu biasanya berperan sebagai penasihat negara.

Komite Fikih Asia Tenggara

Konferensi Fatwa Internasional 2012 yang diselenggarakan akhir Desember lalu di Jakarta, menelurkan sejumlah kesepakatan penting.

Salah satunya adalah kesepakatan untuk membentuk Komite Fikih tingkat Asia Tenggara (ASEAN). Indonesia dipercaya sebagai pembentuk komite dan Jakarta akan menjadi sekretariat komite tersebut.

Menyusul kesepakatan ini, akan segera dibentuk tim ahli dari Kementerian Agama (Kemenag) dan Liga Muslim Dunia.

''Tim itu akan mempelajari kondisi fatwa dan permasalahan para mufti atau lembaga fatwa di negara-negara ASEAN dan negara lainnya agar dapat memberikan jalan keluar sesuai dengan misi Kemenag dan Liga Muslim Dunia,'' kata Sekretaris Jenderal Dewan Fikih Internasional (Islamic Fiqh Council), Soleh Zabin Al Marzouq, saat membacakan 11 poin rekomendasi terkait fatwa pada penutupan konferensi.

Menurut dia, pembentukan lembaga fatwa ini bertujuan menyatukan negara-negara Islam. Dalam hal ini, mufti akan sangat berperan dalam menjauhkan perpecahan di kalangan umat Islam.

Hal senada dikatakan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia, Syekh Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turky. Menurutnya, perlu upaya untuk mempersatukan umat Islam.

Sedangkan Indonesia, kata At-Turky, memiliki kedudukan tinggi di dunia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar. Indonesia juga memiliki hubungan erat dengan lembaga-lembaga agama dan Kemenag merupakan mitra utama Liga Muslim Dunia terkait fatwa.

Nantinya, lembaga fatwa ASEAN ini diharapkan bekerja sama dengan Dewan Fikih Internasional dan lembaga-lembaga fatwa lainnya di dunia. Selain itu, lembaga fatwa tingkat Asia Tenggara ini juga harus menggelar konferensi internasional fatwa setiap dua tahun sekali.

Tujuannya, agar para ulama, mufti, lembaga fatwa, Kemenag, dan Liga Muslim Dunia dapat secara bersama-sama membicarakan urusan Islam.

Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali mengatakan, Indonesia akan menjalankan dengan baik amanah untuk membentuk komite tersebut. Pembentukan akan dilakukan bersama Dewan Fikih Internasional, Liga Muslim Dunia, serta lembaga fatwa lain.

"Indonesia dipercaya sebagai sekretariat yang mengelola lembaga fatwa Asia Tenggara. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi umat Islam di dunia pada umumnya dan umat Islam Asia Tenggara pada khususnya,'' kata Suryadharma.

Sejauh ini, Menag belum dapat memastikan kapan komite itu akan terbentuk. Yang pasti, akan segera dibentuk tim ahli untuk melihat kondisi fatwa di negara-negara Asia Tenggara.

Tim ahli akan mempelajari, kemudian dibahas pembentukan komite. Meski demikian, ia bertekad tahun ini komite sudah dapat terbentuk.

Komite Fikih Asia Tenggara merupakan lembaga yang akan mengorganisasi lembaga-lembaga fatwa di Asia Tenggara yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa.

Komite akan mencari dan membahas masalah-masalah umat Islam di Asia Tenggara yang membutuhkan fatwa. Selain itu, komite juga akan menjadi wadah pertukaran produk fatwa, metodologi fatwa, ataupun pengalaman setiap negara terkait fatwa.

Kolektivitas Fatwa

Dengan adanya komite fikih ini, nantinya akan muncul kolektivitas fatwa di Asia Tenggara. Dari tingkat regional bisa dibawa ke tingkat komite dunia sehingga dapat menghasilkan kolektivitas fatwa internasional.

Menurut Suryadharma, tak ada penyatuan ataupun sentralisasi di dalam fatwa, namun fatwa harus kolektif. ''Makin banyak jamaah yang mematuhi fatwa maka makin kuatlah fatwa tersebut," ujarnya.

Hal itulah yang terus diupayakan lembaga fatwa ataupun Liga Muslim Dunia. Kolektivitas fatwa, kata Menag, sangat diperlukan mengingat makin kompleksnya permasalahan umat Islam saat ini.

Banyak perkembangan, baik di bidang iptek maupun sosial masyarakat, yang membutuhkan hukum untuk melandasi perilaku umat Islam.

Sementara hukum Islam sendiri belum menyeluruh menjawab kebutuhan hukum seiring kemajuan zaman. Karena itu, diperlukan ijtihad yang dilakukan secara kolektif dari pakar hukum Islam di berbagai negara.

"Bentuk ijtihad jama'i yang seperti itu akan menghasilkan fatwa yang lebih komprehensif dibanding dengan ijtihad perseorangan atau fardi,'' kata Menag.

Lembaga Fatwa di Indonesia

Di Indonesia, terdapat lembaga fatwa, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI). Berdiri pada  26 Juli 1975 di Jakarta, MUI merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama dan cendekiawan Islam di Indonesia. Mereka bertugas membimbing, membina, dan mengayomi kaum Muslimin Indonesia.

Dalam khitah pengabdian MUI dirumuskan lima fungsi dan peran utama lembaga ini, yaitu sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (warasatul anbiya), pemberi fatwa (mufti), pembimbing dan pelayan umat (riwayat wa khadim al-ummah), gerakan Islah wa al-tajdid, serta sebagai penegak amar makruf dan nahi munkar.

Sejak berdiri hingga akhir tahun 1997, MUI telah menelurkan 76 fatwa. Seluruh fatwa tersebut dikelompokkan dalam lima kategori, yakni ibadah, paham keagamaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial kemasyarakatan, serta status halal makanan dan minuman. Seluruh fatwa tersebut juga merupakan hasil ijtihad para ulama di MUI.

Meski demikian, MUI bukan satu-satunya lembaga yang mengeluarkan fatwa. Beberapa organisasi kemasyarakatan Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah pun berperan memberikan fatwa bagi masyarakat.

Alhasil, tak jarang terjadi perbedaan fatwa mengenai masalah tertentu. Tak seperti di banyak negara Islam, Indonesia tak memiliki lembaga resmi yang berwenang memberikan fatwa dan harus dipatuhi masyarakat.

Oleh Afriza Hanifa
yy/republika.co.id