12 Rabiul-Awal 1443  |  Selasa 19 Oktober 2021

basmalah.png

Ternyata Salafisme atau Wahabisme Juga Tidak Seragam

Ternyata Salafisme atau Wahabisme Juga Tidak Seragam

Fiqhislam.com - Melalui bukunya yang berjudul The Great Theft: Wrestling Islam From the Extremsts, Abou El Fadl mencoba untuk melakukan kajian komprehensif terhadap Salafisme/ Wahabisme dan menyebutnya dengan istilah “puritan”.

Dalam buku itu Abou El Fadl menguraikan dengan baik genealogi Islam Puritan dan akar persoalan yang membuat Islam Puritan menjadi tidak ramah. Menurut Abou El Fadl Islam Puritan masa kini merupakan hasil dari perjumpaan tradisi Wahabisme Saudi Arabia dan Salafime Mesir (Sayyid Qutub). Ia juga menyatakan bahwa akar absolutisme dalam Islam Puritan terjadi karena cara berislamnya yang cenderung purifikatif dan tekstualis.

Sayangnya, dalam beberapa hal, pandangan Abou El Fadl itu masih perlu ditinjau ulang. Generalisasi Abou El Fadl bahwa puritan adalah gerakan politis hasil perjumpaan salafisme mesir dan wahabisme Saudi itu cukup riskan. Generalisasi ini menafikan adanya gerakan puritan yang cenderung Quietist, seperti yang terjadi dalam gerakan hasil perjumpaan wahabisme dengan Ahl el-Hadis Pakistan. Generalisasi ini memang cukup membantu untuk menelusuri idelogi puritan, tetapi masih belum cukup memadai untuk merepresentasikan gerakan-gerakan puritan yang telah terglobalisasikan.

Sejak tahun 1970-an, salafisme (wahabisme) telah melakukan gerakan transnasional. Seiring dengan hal itu, walaupun gerakan salafisme tersebut cukup jelas dan memiliki karakteristik tersendiri, mereka bukanlah gerakan yang homogen, melainkan juga menjadi sebuah gerakan yang tercampur dan bahkan baru-baru ini bertentangan dengan kecenderungan yang telah tumbuh di wilayah yang berbeda. (Meijer, 2009:3)

Salah satu faktor yang membuat mereka terbelah adalah kontradiksi antara penjelasan rinci doktrin rigorus untuk tunduk secara penuh pada Tuhan, direpresentasikan dalam doktrin tauhidnya. Pada satu sisi ini adalah persoalan politis. Bisakah kaum salafi mengiplementasikan perintah mendasar ini dengan menerima kekuatan politik, bahkan jika pemimpinnya tidak mengikuti hukum Islam? Haruskah mereka mengoreksi pemerintah yang menyimpang dan mencela mereka atau bahkan memberontak melawan mereka? Dengan perkataan lain, apakah salafisme ini akan cenderung quietist atau aktif?

Dilemma tersebut dapat dijumpai di sepanjang sejarah reformis dan revivalis salafi, bahkan dalam gerakan wahabisme pramodern. Dalam sejarahnya Abdul wahab pernah mencoba untuk menyudahi persoalan quietist dan aktivis dengan pertama-tama berfokus pada reformasi masyarakat. Kemudian ia menggabungkan dirinya atau bekerjasama dengan pemerintahan (keluarga Sa’ud). (Meijer, 2009: 7) Dengan demikian, ia bisa terhindar dari dikotomi quietist dan aktivis.

Namun, ketika pada tahun 1932 Abd al-Aziz ibn Sa’ud mendirikan Negara Saudi modern, dia menyadari bahwa dia harus mengurangi fanatisme perang keagamaan (Ikhwan), dan membangun keunggulan politik. Tidak ayal, kontradisksi utama wahabisme/salafisme, yaitu kontradiksi quietist dan aktivis, pun muncul kembali. (Meijer, 2009:8)

Elite politik Saudi dan politik luar negerinya tidak lagi mengindahkan syariah. Sementara pendirian keagamaan telah memiliki kontrol atas seluruh masyarakat. Alhasil, kondisi ini pun membuat keterbelahan lama salafisme muncul kembali. Salafi yang lebih aktif melakukan perlawanan terhadap pemerintah Saudi, sedangkan yang quietis cenderung berfokus pada tarbiyah.

Keterbelahan salafisme tersebut menjadi semakin akut setelah salafisme memasuki era global. Salafisme pun terbelah menjadi beragam kecenderungan yang diakibatkan sikap politik, gaya hidup, identitas gerakan, dan jaringan kekerasan jihadi. Keterbelahan tersebut bisa disederhanakan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu apolitik, politik aktif, dan jihadi kekerasan. Tiga arus utama tersebut mengikuti jejak gerakan salafisme dan berbagi doktrin dasar wahabisme, tetapi mereka berkembang dengan penafsiran partikular tentang salafisme berdasarkan keadaan lokal dan perkembangan global. (Meijer, 2009:7)

Keterbelahan tersebut akan tampak jelas dalam perbedaan salafi dalam memahami doktrin-doktrin dasar mereka, seperti purifikasi, tauhid, al wala’ wa-l-bara’, dan amar ma’ruf nahi mungkar. Dalam memahami paham purifikasi misalnya, salah satu tokoh besar salafi kontemporer, yaitu Nasir al-Din al-Albani, secara tegas menyatakan, dalam rangka menggelorakan pentingnya purifikasi Islam harus dilakukan dengan cara memperkuat keilmuan dalam kelompok salafis.

Berbeda dengan kelompok salafi (puritan) sebagaimana digambarkan oleh Khalid Abou el Fadl di atas, yang cenderung ke arah politik aktif, al-Albani dan kelompoknya justru memilih untuk menjadi apolitis. Bagi al-Albani, kampanye purifikasi Islam itu lebih baik dilakukan dengan cara memperkuat keilmuan Islam, daripada mengkampanyekannya lewat gerakan politik. (Stephane Lacroix dalam Meijer, 2009:78)

Sikap al-Albani ini diambil karena ia berkaca pada kegagalan wahabisme di masa silam. Wahabisme masa silam terlalu fokus pada gerakan politik dalam melakukan kampanye purifikasi. Alih-alih melakukan purifikasi, mereka pun menjadi penganut madzhab tertentu, seperti taqlid kepada madzhab Hanbali. Padahal dalam spirit purifikasi, taqlid adalah hal yang terlarang, karena segalanya harus merujuk pada al-Quran atau Hadis.

Jalan yang harus ditempuh untuk memperkuat gerakan purifikasi ini, tentu harus dilakukan dengan memperkuat pemahaman keilmuan Islam, bukan politik. Kerena itulah kemudian, al-Albani dan para pengukutnya—termasuk beberapa kelompok salafi di Indonesia, seperti Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta—lebih fokus untuk melakukan gerakan tarbiyah dan cenderung enggan menyoal Islam dan politik.

Adanya kelompok salafi/puritan seperti al-Albani dan pengikutnya ini, secara gamblang menunjukkan bahwa pendapat Khalid Abou el Fadl—dan mungkin juga kebanyakan orang—tentang kelompok salafi/puritan itu sebagai gerakan hasil perjumpaan Salafisme Mesir dan Wahabisme Saudi (politik aktif), adalah pendapat yang mesti ditinjau ulang. Salafi/puritan pada umumnya memang memiliki prinsip dasar yang sama—purifikasi, tauhid, al wala’ wa-l-bara’, dan amar ma’ruf nahi mungkar—tetapi akibat globalisasi, pemahaman mereka atas prinsip-prinsip tersebut pada gilirannya menjadi berbeda bahkan bertentangan satu sama lain. [yy/islami.co]

Muhammad Arif, Peneliti The al-Falah Institute Yogyakarta dan pengajar di Prodi Aqidah dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga

Sumber bacaan:

  • El Fadl, Khaled Abou. The Great Theft: Wrestling Islam From the Extremsts. (PerfectBoud: eBook vertion). 2005.
  • Roel Meijer (ed.), Global Salafism: Islam’s New Religious Movement. (London: Hurst & Company). 2009.