fiqhislam
basmalah
Pustaka Muslim


25 Ramadhan 1442  |  Jumat 07 Mei 2021

Menyegarkan Pemahaman Negara Adil

Menyegarkan Pemahaman Negara Adil


Fiqhislam.com - Ibnu Taimiyah atau lengkapnya Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani (1263-1328) merupakan cendekiawan bermazhab Hanbali.

Pria kelahiran Harran Suriah ini dikenal dengan julukan ‘syaikhul Islam’. Karya-karyanya seperti Majmu’ Fatawa, As-siyasah as-syar’iyyah fi islah ar-ra’i wa ar-ra’iyyah dan Al-hisbah fi al-islam sering dijadikan rujukan dalam ilmu politik dan ekonomi.

Dalam Republika (22/01/2019) Buya Syafii Ma’arif mengutip pendapat Ibnu Taimiyah tentang negara yang adil. “Wa inna Allah yuqimu ad-daulat al-‘adilah wa in kanat kafirah wa la yaqumu al-dhalimah wa in kanat muslimah.”

Kemudian mengartikannya dengan “Dan Allah membiarkan negara yang adil bertahan sekalipun dipimpin oleh orang kafir; dan (Dia) tidak membiarkan (negara) zalim untuk bertahan sekalipun dipimpin oleh penguasa Muslim.” Pendapat ini sering digunakan untuk menjustifikasi kebolehan dalam memilih pemimpin non-Muslim.

Kalimat tersebut bisa kita dapatkan dalam karya-karya Ibnu Taimiyah, seperti Majmu Fatawa (juz 28/146) dan al-Hisbah fil Islam (Darul Kutub Ilmiyyah/7). Syaikhul Islam menulis, dalam memilih pemimpin ada dua syarat yang penting: kekuatan dan amanah.

Dalam kitabnya Siyasah Syar’iyyah (1418 H: 13), kekuatan yang pertama adalah pada aspek fisik, seperti mampu memimpin perang. Kedua, yaitu kekuatan dalam hukum di antara manusia yang harus memiliki ilmu keadilan yang merujuk pada kitab dan sunah.

Adapun amanah harus merujuk kepada takut kepada Allah dan tidak takut kepada manusia, siapa pun. Dari pernyataannya dapat disimpulkan bahwa ia mengharuskan kita untuk memilih pemimpin Muslim dengan karakter tersebut. Karena kalau bukan Muslim, bagaimana ia mau merujuk kepada kitab, sunah, dan takut kepada Allah?

Selanjutnya, penulis melihat apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah itu untuk mempertegas bahwa para pemimpin Islam harus berlaku adil. Tujuannya untuk keberlangsungan negara. Adalah dosa besar dalam Syariat Islam ketika seorang pemimpin tidak berlaku adil.

Adapun ia mencontohkan kepada negara kafir dan adil yang akan eksis, bahkan berumur panjang karena keadilan, itu berlaku sebaliknya. Dalam penjelasan lain di kitab al-Hisbah fil Islam Syaikhul Islam menekankan kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya (Nabi Muhammad), yaitu menjalankan hukum-hukumnya yang bersumber dari Alquran dan sunah.

Dengan demikian, ketika suatu negara dipimpin oleh orang yang taat kepada aturan syariat, dia akan berlaku adil dan akan membawanya kepada negara yang sejahtera. Hal ini juga diuraikan Ibnu Khaldun dalam teori kebangkitan dan runtuhnya sebuah negara.

Selanjutnya seperti apakah negara yang adil menurut Ibnu Taimiyah? Abdul Azim Islahi (1980), profesor ekonomi Islam di Universitas King Abdul Aziz dalam disertasinya menjelaskan bahwa Ibnu Taimiyah memandang keadilan sebagai dasar kehidupan di dunia. Tanpanya, manusia tidak akan sukses menjalani kehidupan.

Dalam konteks hukum, ia merujuk kepada surah an-Nisa, 58:”...dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...” Ia memerintahkan para pemimpin untuk berlaku adil dalam hukum pidana dan perdata.

Keadilan hukum ini menjadi perhatian dalam kitabnya Siyasah Syar’iyyah karena inilah yang akan menyebabkan suatu negara tetap ada dan dicintai rakyat. Berapa banyak negara atau kerajaan pada masa lalu yang tiran karena tidak mampu untuk menegakkan hukum secara adil. Akibatnya rakyatnya memberontak. Pemimpinnya digulingkan. Keamanan menjadi tidak stabil.

Dalam konteks ekonomi, teorinya yang terkenal adalah harga yang adil atau dalam istilah saat ini mungkin bisa kita katakan sebagai harga normal yang kompetitif. Ia menggunakan dua terma yang berbeda dalam menjelaskan konsep harga yang adil yaitu ‘iwad al mitsli (kompesansi yang setara) dan .tsaman al-mitsli (harga yang setara).

Harga yang setara menurutnya dibentuk oleh mekanisme pasar yaitu pertemuan antara permintaan dan penawaran. Ia menjelaskan (Majmu Juz 2.29) jika seorang menjual barang dagangannya dengan cara yang benar tanpa adanya kezaliman (ketidakadilan) sedang harganya tetap mahal, maka bisa jadi hal itu diakibatkan oleh sedikit persediaan.

Bisa juga karena populasi meningkat (yang menyebabkan banyak permintaan). Maka, kebijakan penetapan harga tergolong pemaksaan tanpa adanya hak. Hanya dalam kondisi darurat negara boleh menetapkan harga dan memaksa orang untuk menjual barang dagangannya dengan harga yang wajar.

Maka perhatian pemerintah atas harga barang dan jasa merupakan kunci penting agar keadilan berjalan. Karena dampak dari ketidakstabilan harga, seperti inflasi, kemiskinan, dan pengangguran menyebabkan kesengsaraan.

Agar harga yang tidak adil tidak terjadi di masyarakat, ia mengusulkan perlu adanya institusi hisbah yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan al-Khulafa ar-Rasyidun. Menurut Muhammad al-Mubarak, hisbah merupakan institusi pengawasan pemerintah atas perilaku orang-orang yang khususnya dalam moral, agama, ekonomi dan kehidupan publik.

Dalam ekonomi, beberapa tugas pemimpin adalah memastikan ketersediaan bahan makanan pokok. Lainnya adalah pengawasan dalam sejumlah hal: sektor industri dari sisi produk dan sistem penggajian; sektor jasa apakah mereka yang terlibat di dalamnya melakukan pekerjaannya dengan baik, seperti dokter, farmasi, guru; dan mengawasi perdagangan di pasar.

Dapat disimpulkan dari pemikirannya minimal ada beberapa poin penting agar suatu negara bisa dikatakan adil, yaitu karakter pemimpinnya harus kuat-amanah, lalu terwujudnya keadilan hukum dan ekonomi. Karena itu, memandang konsep keadilan Ibnu Taimiyah harus benar-benar memahami pemikirannya yang tertulis dalam berbagai karyanya.

Ada satu kalimat Ibnu Taimiyah berkenaan dengan istilah akal sehat yang sedang masyhur di negeri ini, yaitu seorang cerdas adalah yang tahu itu baik, lalu mencarinya. Kemudian mengetahui hal buruk sehingga meninggalkannya (Majmu Juz 7: 24). Kebaikan dan keburukan di sini sudah pasti merujuk kepada pandangan hidup Islam yang menjadi ruh kehidupan berbangsa, termasuk dalam kepemimpinan. [yy/republika]

Oleh Nurizal Ismail
Direktur Pusat Studi Kitab Klasik Islami STEI Tazkia dan Peneliti ISEFID