15 Jumadil-Akhir 1443  |  Selasa 18 Januari 2022

basmalah.png

ARTIKEL ISLAMI

Dilema Nikah Siri

Dilema Nikah SiriKetiga Dimensi dalam Ikatan Pernikahan

Pernikahan adalah sebuah ikatan perjanjian (komitmen) antara laki-laki dan perempuan untuk menjalani hidup berumah tangga dalam mencapai tujuan bersama, yaitu bahagia di dunia dan akhirat. Lembaga perkawinan ini sudah menjadi peradaban bagi umat manusia, sebagai makhluk sosial yang tidak bisa menjalani kehidupannya tanpa bantuan orang lain (zoon politicon). 

Untuk memenuhi kebutuhannya, baik fisik maupun biologis, manusia harus hidup bersama-sama dengan orang lain. Tanpa adanya kebersamaan dengan orang lain, maka akan terjadi kesulitan dalam kehidupannya. 

Seiring dengan dinamika perjalanan manusia, tatacara perkawinan juga mengalami perkembangan sesuai dengan lingkungan yang mengikatinya. Dalam konteks ke-Indonesiaan, institusi perkawinan ini tidak dapat dilihat dengan satu atau dua perspektif saja, karena masyarakat Indonesia hidup dengan berbagai dimensi.

Mereka adalah umat beragama yang mempunyai aqidah (keyakinan), sebagai Warga Negara Indonesia, juga menjadi anggota masyarakat yang berbudaya. Maka, sebuah ikatan pernikahan yang dijalani oleh orang Indonesia juga harus sesuai dengan ajaran-ajaran teologis (agama), dimensi sosiologis (adat), maupun yuridis formal (hukum positif). 

Ketiga dimensi dalam ikatan pernikahan tersebut, merupakan standar pelaksanaan pernikahan yang terjadi di Indonesia. Misalnya seseorang yang menginginkan nikah, dia harus memenuhi syarat dan rukun agama (kedua mempelai, wali perempuan, 2 orang saksi, akad dan mahar), dirayakan sesuai dengan tradisi di lingkungannya, juga harus dicatatkan pada pelaksana pencatat nikah kantor urusan Agama (PPN KUA). 

Dengan dipenuhinya ketiga hal tersebut, seseorang baru dinyatakan sah menurut agama dan hukum yang berlaku di Indonesia, juga telah menyosialisasikan pernikahannya kepada orang lain. 

Tetapi, kadang kala ketiga dimensi pernikahan tersebut tidak dipahami oleh masing-masing pasangan perkawinan. Akibatnya, perkawinan (pernikahan) dijalani sesuai dengan keinginan masing-masing, tanpa mengindahkan norma agama, adat maupun hukum positif. 

Akibatnya, suatu tempo terjadi ketidak cocokan antara kedua belah pihak, jaminan hak dan kewajiban antara pasangan suami istri tidak bisa diproteksi (dijaga). Akhirnya, suatu pernikahan yang pada awalnya bertujuan untuk menciptakan perdamaian, ketenteraman, serta ketenangan hidup (sakinah mawaddah wa rahmah), malah menyebabkan permusuhan dan konflik yang berkepanjangan antar anggota masyarakat.

Memang masyarakat Indonesia, dilihat dari struktur sosialnya, mayoritas merupakan penganut  kultur patriarchi. Yakni, sebuah sistem sosial di mana klan laki-laki lebih dominan dibanding dengan klan perempuan. Laki-laki mengambil peran-peran publik, sedangkan perempuan diposisikan sebagai pelaku dalam bidang-bidang domestik (dapur, kasur, sumur ). Laki-laki lebih berperan sebagai pemimpin sebuah keluarga, dan wanita sekadar pendamping hidup. 

Civil effect dari budaya ini memposisikan kaum Hawa/perempuan sebagai pihak makhluk kelas dua di bawah superior laki-laki/kaum Adam. Perempuan hanya sebagai obyek dari kepentingan laki-laki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang tidak jarang mendapatkan perlakuan tidak adil atau bahkan semena-mena oleh perlakuan kaum Adam. 

Maka dari itu, tinjauan sosiologis akibat perkawinan yang di lakukan di bawah tangan (siri) merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan. Hal ini dalam rangka memberikan pemahaman dan rasionalisasi kepada masyarakat tentang status gender, serta untuk meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 

Dengan adanya pemahaman bersama tentang hak dan kewajiban, antara laki-laki dengan perempuan dalam menjalani kehidupan bersama, akan menciptakan sebuah budaya baru (new cultur) yang memposisikan kaum Adam dan Hawa sebagai partner. Sehingga, masing-masing dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan kodrat Tuhannya. Tentunya, tanpa ada sikap saling merendahkan dan menomorduakan pihak lain, yang berakibat pada runt

Terjadinya Bias Pemaknaan

Wacana tentang pengertian nikah siri,  selama ini yang terjadi di Indonesia, banyak menjadikan hukum Agama sebagai perangkat pembenar (justifikasi) terjadinya pernikahan di bawah tangan. Padahal, pengertian nikah siri dilihat dari kacamata sejarah Agama Islam pada masa Rasulullah Saw dan Khulafa’ al-Rasyidin adalah, pernikahan yang dilakukan tanpa menghadirkan dua orang saksi dan wali. Artinya, pernikahan disebut "siri" (rahasia) pada zaman Nabi Saw dan Sahabat dilakukan dengan tidak memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam.

Hal ini jelas berbeda dengan pemahaman nikah siri menurut wacana orang Indonesia, yang mengartikan bahwa nikah siri adalah nikah yang tidak dicatatkan di depan pencatat pernikahan (KUA). Artinya, terminologi tentang pernikahan siri ternyata dinamis, sesuai dengan konteksnya di mana institusi perkawinan itu tumbuh dan berkembang. 

Kalau pada zaman Nabi Saw, nikah siri dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan sebuah pernikahan. Sedangkan, menurut orang Indonesia yakni nikah yang tidak diformalkan sesuai dengan hukum positif yang berlaku, baik Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun UU No 1 tahun 1974.   

Untuk itu, pemahaman hukum Islam yang berhubungan dengan pernikahan siri, memerlukan review ulang. Sehingga, umat Islam Indonesia yang mayoritas terkena khitob (tuntutan) dari Kompilasi Hukum Islam, mendapatkan pencerahan kembali bahwa nikah siri itu bersifat historisitas. Artinya, hasil dari perjalanan sejarah hidup manusia yang juga memerlukan perbaikan atau pemaknaan ulang.

Bias pemaknaan semacam itu tidak terlepas dari pengetahuan umat Islam Indonesia. Selama ini, umat Islam Indonesia menganggap bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan fiqih yang tertuang dalam kitab-kitab kuning itu berbeda dan diposisikan secara diametral berhadap-hadapan. 

Kalau fiqih dalam kitab kuning merupakan hukum Allah SWT yang wajib dipatuhi. Sedangkan, hukum-hukum yang tercantum dalam KHI merupakan hukum manusia semata, yang banyak kekurangan dan tidak wajib diamalkan. Ini jelas pemahaman yang kurang benar. 

Secara kronologis, hukum–hukum yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam disusun oleh para fuqaha’ umat Islam Indonesia yang bersumber dari kitab-kitab fiqih juga. Walaupun, referensi/sumber rujukannya berasal dari lintas madhhab fiqih, di samping pertimbangan sosiologis masyarakat Indonesia. 

Demikian juga kitab-kitab kuning, merupakan hasil dari kreasi para fuqaha’ dalam menyelesaikan problematika umat Islam di sekitarnya. Ato’ Mudhar dalam bukunya Pendekatan Studi Islam menjelaskan, kitab fiqih (kitab kuning) adalah hasil dari pemikiran para ahli (mujtahid) hukum Islam di samping fatwa ulama, qanun (undang-undang yang berlaku di negara muslim). 

Baik KHI maupun kitab kuning, keduanya merupakan hukum Allah yang ditafsirkan oleh para ahli (faqih). Sehingga, sama-sama harus dipatuhi untuk diamalkan oleh umat Islam di manapun dan kapanpun, khususnya orang Indonesia. 

Maka dari itu, sosialisasi tentang hukum positif di Indonesia perlu mencari format ulang. Sehingga, pemahaman masyarakat tentang bias pemaknaan terhadap hukum positif dan hukum Islam dapat dihindari. Apalagi, kalau materi hukum formilnya berhubungan erat dengan hukum-hukum Agama (Islam!). 

Dari perspektif yuridis formal, nikah siri dilarang oleh Undang-Undang, baik UU No 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Maka, perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi kriteria kedua hukum positif itu, dianggap tidak sah. Atau sama juga dikatakan pernikahan tersebut dianggap tidak ada. 

Pelarangan ini, secara filosofis bertujuan untuk memberikan kemaslahatan (kebaikan) kepada kedua belah pihak. Yakni, hak dan kewajiban sebagai suami istri (huquq al-zawjiyah) akan bisa dijamin di hadapan hukum. Baik hak tentang kepengasuhan, pemenuhan hajat-hajat ekonomi (nafaqah), kebutuhan biologis, kebebasan berkreasi, berkarya, atau hak-hak lain pasca ikatan perkawinan terjadi. Dan, seandainya terjadi pelanggaran hak dan kewajiban dari salah satu pihak, dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Itulah potret pernikahan siri yang terjadi di Indonesia, yang mencerminkan keberagamaan umat Islam di Indonesia. Suatu fenomena menarik dari pengamalan ajaran Agama, khususnya hukum Islam. 

Hukum Islam hasil dari idealisme para ahlinya, belum bisa dimaknai dan diamalkan oleh umat Islam sesuai dengan harapan para pengarangnya. Karena, dimensi historisitas manusia kadangkala lebih dominan dibanding dengan tujuan diterapkannya hukum Islam. Ini diakibatkan oleh berbagai faktor. Faktor sosial budaya Indonesia berpotensi terhadap adanya keberagaman (pluralism), faktor sumberdaya manusia yang kurang memahami hukum positif Islam yang berlaku di Indonesia, atau mungkin faktor politik yang mengitari tumbuh dan berkembangnya hukum Islam.

Kesimpulannya, fenomena nikah siri di Indonesia dapat menemukan jalan keluarnya, dengan memberikan pemahaman yang benar tentang hukum positif Islam yang berlaku di Indonesia. Ini bisa dilakukan, dengan melakukan pemberdayaan umat Islam di Indonesia, terutama tentang makna hukum positif dan hukum Islam.

Melakukan reformulasi sosialisasi tentang hukum Islam, juga merupakan kepentingan yang tak kalah pentingnya dibanding dengan materi hukum Islam itu sendiri. Di sisi lain, harus dibarengi dengan upaya-upaya dari pemegang otoritas perkawinan, untuk melakukan terobosan dan kebijakan. 

Hal-hal tersebut dimaksudkan, agar pengamalan ajaran agama di Indonesia tidak dijadikan obyek kebijakan semata, tetapi juga merupakan tindakan yang bernilai pengabdian untuk umat, bangsa dan negara. Sehingga, pernikahan sebagai institusi perkawinan yang sakral, akan tetap terjaga dan terpelihara oleh umat Islam Indonesia. Dan pada akhirnya, terwujudlah generasi-generasi yang bermartabat sebagai hasil perkawinan yang bermartabat pula. Wa Allahu A’lam bi al-Shawab.  

Asmawi Mahfudz
Pengajar Hukum Islam di STAIN Tulungagung

republika.co.id