fiqhislam
basmalah
Pustaka Muslim


2 Ramadhan 1442  |  Rabu 14 April 2021

Piagam Madinah, Sistem Kehidupan Masyarakat Pluralis

Piagam Madinah, Sistem Kehidupan Masyarakat PluralisFiqhislam.com - Sejak dahulu, Islam telah mengenal sistem kehidupan masyarakat pluralis. Sistem tersebut muncul seiring dengan berdirinya negara Islam Madinah.

Sejarah mencatat bahwa umat Islam memulai hidup bernegara setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yatsrib, yang kemudian berubah menjadi Madinah.

Di kota ini, Nabi SAW meletakkan dasar kehidupan yang kokoh bagi pembentukan masyarakat baru di bawah kepemimpinan Rasul SAW.

Masyarakat baru ini merupakan masyarakat majemuk, yang berasal dari tiga golongan penduduk. Pertama, kaum Muslim yang terdiri atas kaum Muhajirin dan Anshar. Mereka adalah kelompok mayoritas.

Kedua, kaum musyrik, yaitu orang-orang yang berasal dari suku Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam. Kelompok ini merupakan golongan minoritas. Ketiga adalah kaum Yahudi yang berasal dari tiga kelompok.

Satu kelompok tinggal di dalam kota Madinah, yaitu Bani Qainuqa. Dua kelompok lainnya tinggal di luar Kota Madinah, yaitu Bani Nadhir dan Bani Quraizhah.

Sekitar dua tahun setelah berhijrah, Rasulullah SAW mengumumkan peraturan dan hubungan antarkelompok masyarakat yang hidup di Madinah. Pengumuman ini dikenal dengan nama Piagam Madinah. Piagam ini merupakan undang-undang untuk pengaturan sistem politik dan sosial masyarakat Islam dan hubungannya dengan umat yang lain: musyrikin dan Yahudi.

Melalui Piagam Madinah yang oleh sejarawan mutakhir disebut sebagai Konstitusi Madinah—Rasulullah SAW berupaya memperkenalkan konsep negara ideal yang diwarnai dengan wawasan keterbukaan, partisipasi, kebebasan (terutama di bidang agama serta ekonomi), dan tanggung jawab sosial-politik secara bersama.

Karena itu, tak salah jika istilah masyarakat madani atau masyarakat sipil (civil society)  yang kita kenal saat ini sebenarnya berkaitan erat dengan sejarah kehidupan Rasulullah SAW di Kota Madinah. Dalam istilah ini, terkandung makna tipe ideal seluruh proses berbangsa dan bernegara, yakni terciptanya masyarakat yang adil, terbuka, dan demokratis.

{AF}

Empat bagian
Piagam Madinah yang dideklarasikan Rasul SAW ini terdiri atas empat bagian. Bagian pertama ini terdiri atas 28 pasal.

Isinya lebih banyak berhubungan dengan hal-hal yang berkenaan dengan kaum Muslim, yakni orang Muhajirin dan Anshar.

Dalam bagian pertama ini, dinyatakan bahwa semua pertikaian yang tidak terselesaikan dengan musyawarah akan diserahkan kepada Rasulullah SAW.

Hal itu berarti masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah dapat dikatakan sebagai sebuah negara, yaitu negara Madinah, dan Rasulullah SAW sebagai kepala negaranya.

Bagian kedua, yang diperkirakan ditulis tidak lama setelah bagian pertama, mengatur hubungan antara umat Islam dan golongan Yahudi secara lebih teperinci. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas masyarakat Madinah yang bersatu.

Adapun bagian ketiga diduga kuat ditulis setelah Perjanjian Hudaibiyah, yaitu ketika terjadi gelombang besar perpindahan penduduk ke Madinah. Mereka yang menetap di pinggiran kota Madinah itu kemudian menuntut hak bertetangga. Untuk memenuhi tuntutan itulah, Piagam Madinah bagian ini ditulis.

Sebagian besar isi Piagam Madinah bagian ketiga ini merupakan pengulangan atau penjelasan lebih lanjut terhadap pasal yang terdapat pada bagian satu dan dua, dengan rumusan yang sedikit berbeda.

Di dalamnya antara lain disebutkan bahwa Madinah adalah sebuah Kota Suci, kota yang di dalamnya haram dilakukan peperangan dan pertumpahan darah.

Setelah itu, disebutkan pula bahwa tetangga tidak boleh dimusuhi. Semua perselisihan dikembalikan kepada Nabi Muhammad SAW. Di akhir bagian ini, disebutkan pula tentang kewajiban menjaga keamanan kota dari serangan musuh.

Adapun bagian terakhir, yaitu bagian keempat, berkenaan dengan kabilah yang baru masuk Islam. Dalam bagian yang terdiri atas tujuh pasal ini, disebutkan bahwa kabilah yang baru masuk Islam diberlakukan hukum atau aturan sebagaimana yang berlaku terhadap kabilah lain yang lebih dahulu masuk Islam.

Bagian ini ditulis setelah terjadinya Perang Khandaq atau Perang Parit (Perang Ahzab/Sekutu) ketika banyak kabilah kecil Madinah masuk Islam, terutama yang berasal dari orang Arab, seperti dari suku Aus.
{/AF}

{AF}

Bersifat terbuka
Piagam Madinah merupakan peraturan yang bersifat terbuka dan demokratis.

Betapa tidak, semua golongan dan kelompok masyarakat memiliki aturan yang disepakati bersama demi menciptakan kerukunan hidup antarumat beragama dan masyarakat.

Di dalam Piagam Madinah ini, juga terdapat sejumlah poin tambahan yang dikembangkan seiring dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat Madinah.

Poin pokok tambahan itu terdapat pada bagian pertama Piagam Madinah yang dalam perkembangannya terdiri atas empat bagian yang berisi 70 pasal.

Karena tidak ditulis pada waktu yang bersamaan, antara pasal pada satu bagian dan bagian yang lain terdapat pengulangan dan penjelasan lebih lanjut terhadap poin yang sudah ada pada bagian yang lebih dahulu.

Tidak lama setelah bagian pertama disusun, piagam yang khusus mengatur hubungan antara umat Islam dan golongan Yahudi disusun pula dan menjadi bagian yang kedua.

Pada bagian yang terdiri atas 25 pasal ini, Piagam Madinah mengatur hubungan antara umat Islam dan golongan Yahudi secara lebih teperinci. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas masyarakat menuju negara Madinah yang bersatu.

Pada bagian ini, disebutkan bahwa golongan Yahudi tertentu bersekutu dan bekerja sama dengan umat Islam dalam membela negara, berperang melawan musuh, dan menjaga keamanan dengan syarat mereka juga ikut andil dalam pembiayaan perang. Dijelaskan juga bahwa golongan Yahudi itu adalah bagian masyarakat Islam, tetapi mereka bebas menjalankan agama mereka.

Sebagaimana umat Islam, apabila di antara golongan Yahudi ini ada yang berbuat salah, yang bersangkutan secara individual akan dihukum dan warga Yahudi yang lain tidak boleh membelanya.

Artinya, warga apa pun yang dinyatakan bersalah dan melanggar aturan tidak berhak dibela oleh agama yang menjadi keyakinan orang yang bersalah itu.

Dengan Piagam Madinah ini, persekutuan lama antara orang Yahudi dan kabilah Arab yang sudah masuk Islam dipandang tidak berlaku lagi sehingga kesalahan golongan Yahudi tidak ditanggung oleh sekutu lama mereka dari kabilah yang sudah masuk Islam.
{/AF}

{AF}

Golongan Yahudi
Semua pemimpin kelompok pada masa itu menandatangani piagam ini, termasuk kelompok Yahudi dari golongan besar, seperti Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraizhah.

Bahkan, Nabi SAW kemudian mengangkat seorang sekretaris dari kalangan Yahudi. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkannya dalam pengiriman dan pembacaan surat yang berbahasa Ibrani dan Asiria.

Namun, golongan Yahudi ini tampaknya menerima piagam itu untuk alasan politik semata. Karena itulah, dalam perkembangan negara Madinah, golongan Yahudi ini sering melakukan pengkhianatan dan melakukan persekongkolan dengan musuh Islam.

Karena seringnya melakukan pengkhianatan, sekretaris yang berasal dari kalangan non-Muslim ini digantikan oleh Zaid bin Tsabit. Ketika golongan Yahudi yang berasal dari Bani Nadhir terusir dari Madinah, tidak ada lagi sekretaris Nabi SAW yang berasal dari golongan Yahudi.
{/AF}

{AF}

Hudaibiyah, Perdamaian Umat Islam dengan Kaum Musyrik
Ketika negara Madinah terbentuk, banyak orang Makkah dan musuh Islam yang risau. Mereka khawatir, umat Islam akan membalas dendam atas kekejaman yang pernah mereka lakukan.

Mereka juga khawatir, kafilah dagang mereka yang pergi ke Syam (Suriah) akan diganggu sehingga masa depan perdagangan mereka menjadi suram.

Oleh karena itu, musuh Islam berusaha menyerang Madinah dan bermaksud menghentikan perkembangan Islam sebelum Muhammad SAW memperoleh kekuatan dan mengukuhkan kekuasaannya di negeri itu.

Sementara itu, kaum Muslim di Madinah juga merasa khawatir akan terjadinya serangan yang mungkin timbul dari pihak Quraisy.

Untuk menghadapi kemungkinan agresi itu, Nabi SAW sebagai kepala pemerintahan mengatur siasat untuk membentuk pasukan tentara dan mengadakan beberapa ekspedisi ke luar kota, baik langsung di bawah pimpinan Nabi SAW maupun oleh sahabat lainnya.

Ekspedisi yang dipimpin langsung oleh Nabi SAW disebut Ghazwah, sedangkan yang dipimpin salah seorang sahabat disebut Sariyyah.

Selama periode Makkah dan Madinah, jumlah Ghazwah dan Sariyyah cukup banyak. Para ahli sejarah berbeda pendapat mengenai jumlahnya. Menurut Al-Waqidi, Ghazwah berlangsung 27 kali dan Sariyyah sebanyak 47 kali.

Adapun Mahmud Muhammad Ziyarah dalam salah satu karyanya menyebut 23 Ghazwah dan 13 Sariyyah. Bahkan, ada pula yang menyebutkan Ghazwah yang dilakukan Rasul sebanyak 28 kali.

Ekspedisi tersebut bukanlah dimaksudkan untuk berperang. Ada dua tujuan di balik ekspedisi yang diadakan Nabi SAW itu. Pertama adalah untuk berjaga-jaga dari serangan musuh yang dapat mengganggu kelangsungan dakwah Islam.

Kedua adalah membuat perjanjian damai dan melakukan dakwah Islam di kalangan kabilah yang berbatasan langsung dengan Madinah.

Perjanjian damai yang dibuat Nabi SAW dengan golongan tertentu itu, meskipun tidak menyebabkan golongan yang bersangkutan masuk Islam, sangat berarti bagi perkembangan dakwah Islam.

Perjanjian Hudaibiyah ini terjadi pada tahun keenam setelah hijrah dengan lokasi di Hudaibiyah, sebuah tempat terdekat di Makkah.{/AF}

{AF}

Gencatan senjata
Dalam Perjanjian Hudaibiyah, pihak Muslim dan kaum musyrik Makkah menyetujui adanya gencatan senjata selama sepuluh tahun.

Selama itu, kedua belah pihak tidak diperbolehkan menyerang satu sama lain. Semua orang dijamin keamanannya.

Isi perjanjian tersebut juga mengatur hubungan antara kaum Muslim dan musyrik. Di antaranya, apabila ada pihak Quraisy yang menyeberang ke pihak Islam yang tidak memiliki izin walinya, ia harus dikembalikan kepada orang Quraisy.

Sebaliknya, bila ada pengikut Muhammad SAW (umat Islam) menyeberang ke pihak Quraisy, ia tidak akan dikembalikan kepada Muhammad SAW.

Selain itu, barang siapa yang hendak membuat perjanjian dengan Rasul SAW ataupun dengan pihak Quraisy dibolehkan.

Perjanjian tersebut juga menegaskan, jika kaum Muslim memasuki Kota Makkah, mereka tidak diperbolehkan membawa senjata, kecuali pedang di dalam sarungnya. Di samping itu, mereka juga tidak boleh tinggal di Makkah melebihi tiga hari tiga malam.

Mengetahui isi Perjanjian Hudaibiyah ini, banyak sahabat Rasul SAW protes karena merasa isinya sangat merugikan kaum Muslim. Namun, Rasulullah memiliki pandangan yang berbeda dengan sahabatnya.

Menurut Rasul SAW, orang yang menyeberang ke pihak Quraisy pasti orang murtad sehingga tidak ada gunanya dikembalikan kepada kaum Muslim.

Sementara itu, kaum Muslim yang tertindas di Makkah tidak perlu dikembalikan ke tengah-tengah kaum Muslim yang ada di Madinah karena Rasul yakin bahwa mereka tidak akan mudah dipaksa untuk pindah agama. Sebaliknya, mereka akan menyebarkan syiar Islam di Makkah.
{/AF}

Inilah salah satu bentuk toleransi dan penghormatan Islam terhadap umat lain yang berbeda keyakinan. Siapa yang mengkhianati peraturan tersebut, mereka harus siap menerima risikonya.

republika