29 Dzulqa'dah 1443  |  Rabu 29 Juni 2022

basmalah.png

Fiqhislam.com - Jumlah utang luar negeri Indonesia saat ini mencapai Rp5.940 triliun. Jumlah itu membuat Indonesia berada di posisi ke tujuh negara dengan utang terbesar. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Fiskal dan Makro Ekonomi Masyita Crystallin mengatakan utang Pemerintah Indonesia dikelola dengan sangat hati-hati dan akuntabel.

“Bu Sir Mulyani dikenal prudent dalam menjaga fiskal kita Sehingga risiko yang ada masih manageable dan terjaga,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Kamis (15/10/2020).

Dia mengungkapkan dalam empat tahun terakhir, kebijakan fiskal Indonesia diarahkan untuk mengurangi angka primary deficit. Lulusan Universitas Indonesia (UI) itu mengklaim sebelum pandemi, usaha itu sudah mendekati angka positif.

“Data ini adalah utang luar negeri (ULN) total, termasuk swasta. Bukan semuanya utang Pemerintah Indonesia. ULN pemerintah hanya 29,8 persen dari keseluruhan utang Indonesia yang tercantum dalam International Debt Statistic 2021 yang diterbitkan Bank Dunia,” tuturnya.

Masyita menjelaskan membandingkan ULN antar negara perlu melihat nilai produk domestik bruto (PDB). Ibarat membandingkan nilai Kredit Pemilikan Rumah (KPR), perlu disesuaikan dengan penghasilan.

“Berbanding dengan pendapatan domestik bruto porsi utang Indonesia hanya 35,8 persen per oktober 2019. Selain itu, ULN kita juga jangka panjang membuat risiko fiskal untuk membayar kewajiban masih manageable,” paparnya.

Selain itu, kebijakan ULN tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Negara yang sedang membangun memiliki nilai investasi yang lebih tinggi dari tingkat tabungannya atau Saving-Investment Deficit.

Sepanjang return terhadap investasi tersebut lebih tinggi dibandingkan biaya bunga, maka negara akan mampu membayar kembali. Masyita mengungkapkan sebelum pandemi ULN digunakan untuk membangun proyek-proyek strategis. Tujuannya, meningkatkan dan memeratakan pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia.

“Kita perlu menutup gap infrastruktur dan mengurangi biaya logistik agar dapat meningkatkan daya saing. Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas pertumbuhan ekonomi potensial,” pungkasnya. [yy/sindonews]

 

Fiqhislam.com - Jumlah utang luar negeri Indonesia saat ini mencapai Rp5.940 triliun. Jumlah itu membuat Indonesia berada di posisi ke tujuh negara dengan utang terbesar. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Fiskal dan Makro Ekonomi Masyita Crystallin mengatakan utang Pemerintah Indonesia dikelola dengan sangat hati-hati dan akuntabel.

“Bu Sir Mulyani dikenal prudent dalam menjaga fiskal kita Sehingga risiko yang ada masih manageable dan terjaga,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Kamis (15/10/2020).

Dia mengungkapkan dalam empat tahun terakhir, kebijakan fiskal Indonesia diarahkan untuk mengurangi angka primary deficit. Lulusan Universitas Indonesia (UI) itu mengklaim sebelum pandemi, usaha itu sudah mendekati angka positif.

“Data ini adalah utang luar negeri (ULN) total, termasuk swasta. Bukan semuanya utang Pemerintah Indonesia. ULN pemerintah hanya 29,8 persen dari keseluruhan utang Indonesia yang tercantum dalam International Debt Statistic 2021 yang diterbitkan Bank Dunia,” tuturnya.

Masyita menjelaskan membandingkan ULN antar negara perlu melihat nilai produk domestik bruto (PDB). Ibarat membandingkan nilai Kredit Pemilikan Rumah (KPR), perlu disesuaikan dengan penghasilan.

“Berbanding dengan pendapatan domestik bruto porsi utang Indonesia hanya 35,8 persen per oktober 2019. Selain itu, ULN kita juga jangka panjang membuat risiko fiskal untuk membayar kewajiban masih manageable,” paparnya.

Selain itu, kebijakan ULN tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Negara yang sedang membangun memiliki nilai investasi yang lebih tinggi dari tingkat tabungannya atau Saving-Investment Deficit.

Sepanjang return terhadap investasi tersebut lebih tinggi dibandingkan biaya bunga, maka negara akan mampu membayar kembali. Masyita mengungkapkan sebelum pandemi ULN digunakan untuk membangun proyek-proyek strategis. Tujuannya, meningkatkan dan memeratakan pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia.

“Kita perlu menutup gap infrastruktur dan mengurangi biaya logistik agar dapat meningkatkan daya saing. Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas pertumbuhan ekonomi potensial,” pungkasnya. [yy/sindonews]

 

Ganggu Sektor Keuangan

Utang Luar Negeri Bengkak Jadi Rp6.100 T Bisa Ganggu Sektor Keuangan


Fiqhislam.com - Ekonom Indef Bhima Yudistira menilai utang luar negeri (ULN) yang terus meningkat akan mengganggu sektor keuangan Indonesia. Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi ULN pada akhir agustus 2020 sebesar USD413.4 miliar atau setara denga Rp6.101,8 triliun (asumsi kurs Rp14.760 per dolar AS).

"Implikasi bisa menganggu stabilitas sektor keuangan. Ada dampak sistemik terutama utang yang ditarik oleh konglomerasi besar," kata Bhima saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Kamis (15/10/2020).

Lebih lanjut terang dia, karena situasi memaksa swasta untuk menambah pembiayaan utang agar produksi dapat dipertahankan. Jadi utang baru lebih kepada refinancing saat bunga mengalami penurunan dan upaya bertahan dari gelombang kebangkrutan.

"Yang perlu diperhatikan jika prospek pemulihan ekonomi masih lambat, maka utang swasta bisa menjadi bencana karena resiko default nya naik," ungkapnya.

Sementara untuk ULN pemerintah, terang dia masalah terletak pada pengelolaan belanja yang kurang efektif. Jadi utang naik akan terus jadi beban fiskal. Jika terjadi currency missmatch bisa makin lebar defisit APBN pada tahun berikutnya sebab biaya untuk bayar utang dalam bentuk valas akan membengkak.

"Pemerintah sepertinya tidak memikirkan dengan matang keputusan menarik utang valas. Karena utang pemerintah merupakan beban lintas generasi," tandasnya. [yy/sindonews]

 

Penerimaan Pajak

Penerimaan Pajak Bisa Lunasi Utang Negara?


Fiqhislam.com - Bank Dunia merilis stastik utang Internasinal 2021. Dalam data itu terunkap bahwa Indonesia masuk ke dalam 10 negara dengan pendapatan kecil-menengah yang memiliki utang terbanyak.

Laporan itu menyebutkan Indonesia memiliki jumlah utang luar negeri sebesar USD402,08 miliar atau sekitar Rp 5.940 triliun di 2019.

Menanggapi hal itu, Ekonom senior dari Indef Aviliani menilai, bila dibandingkan sisi penerimaan pajak, maka kondisi utang saat ini amat mengkhawatirkan. Sebab, kemampuan pribadi dan pengusaha di Indonesia masih sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah utang.

"Memang kalau melihat utang dengan kondisi perpajakan mengkhawatirkan, karena kelihatannya ke depan itu apakah mampu pajak kita mampu membayar utang," kata Aviliani dalam acara Market Review di IDX Channel, Jumat (15/10/2020).

Dia menjelaskan, sekarang ini jumlah penerimaan pajak di Indonesia masih sangat kecil bila dibandingkan denga negara-negara yang ada di ASEAN.

"Kita bisa lihat dari sektor penduduk dan usaha yang membayar pajak. Sekarang saja kita bisa lihat pembayar pajak kita masih kecil dan itu pun jumlahnya masih kecil dibanddingkan dengan negara di ASEAN," ujarnya.

Menurut dia, ketika pemerintah hendak ingin meminjam uang sebaiknya memperhatikan sisi pendapatannya juga.

"Kalau melihat dari struktur ekonomi kelihatannya harus diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki maka kemungkinan kita akan kesulitan membayar utang ketika jatuh tempo," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan utang Indonesia masih terjaga aman. Artinya kondisi ekonomi Indonesia terjaga.

"Masih di zona aman dan tetap terus dikelola dengan hati-hati," ujar Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo. [yy/okezone]