25 Dzulqa'dah 1443  |  Sabtu 25 Juni 2022

basmalah.png

Menurut Direktur Eksekutif Riset Core Indonesia, Piter Abdullah, pemerintah harus fokus pada faktor domestik di tengah ketidakpastian global saat ini.

"Ya fokus pada domestik. Kan global lagi sedang hancur-hancuran apalagi ditambah virus corona. Nah pemerintah harus fokus pada domestik. Mengoptimalkan domestik, balik lagi ya daya beli," kata dia saat dihubungi detikcom, Minggu (9/2/2020).

Dia menjelaskan bahwa penduduk Indonesia yang jumlahnya banyak merupakan pasar yang luar biasa besar jika bisa dioptimalkan.



"Nah kalau mereka itu punya daya beli maka industri itu terpacu untuk berproduksi. Mereka mau produksi kalau mereka ada yang beli. Kalau nggak ada yang mau beli ya ngapain mereka mau produksi, ngapain mereka investasi," jelasnya.

Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah disarankan tidak membuat kebijakan dengan menaikkan harga-harga. Seperti yang terjadi di tahun ini, pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan dan cukai rokok.

"Nah kebijakan, kebijakan itu jangan menaikkan harga. Menaikkan harga itu menurunkan daya beli. Ya setop itu kenaikan-kenaikan. Subsidi itu jangan diotak-atik, gitu," sebutnya.

Dia juga menilai pemerintah perlu membuat kebijakan fiskal yang bisa meringankan beban masyarakat, misalnya memberikan insentif seperti pengurangan pajak.

"Nah yang ditunggu sekarang adalah kebijakan fiskalnya. Kebijakan fiskalnya yang kita harapkan juga melonggarkan dengan memberikan insentif, potongan pajak, tidak hanya untuk investasi tapi juga untuk konsumsi," jelasnya.

Terkait upaya mendorong investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dia berharap omnibus law yang sedang disiapkan pemerintah bisa memberikan dampak positif.

"Pemerintah sudah melonggarkan juga di sektor riil dengan omnibus law. Nah itu diharapkan juga memudahkan investasi," tambahnya. [yy/finance.detik]

Menurut Direktur Eksekutif Riset Core Indonesia, Piter Abdullah, pemerintah harus fokus pada faktor domestik di tengah ketidakpastian global saat ini.

"Ya fokus pada domestik. Kan global lagi sedang hancur-hancuran apalagi ditambah virus corona. Nah pemerintah harus fokus pada domestik. Mengoptimalkan domestik, balik lagi ya daya beli," kata dia saat dihubungi detikcom, Minggu (9/2/2020).

Dia menjelaskan bahwa penduduk Indonesia yang jumlahnya banyak merupakan pasar yang luar biasa besar jika bisa dioptimalkan.



"Nah kalau mereka itu punya daya beli maka industri itu terpacu untuk berproduksi. Mereka mau produksi kalau mereka ada yang beli. Kalau nggak ada yang mau beli ya ngapain mereka mau produksi, ngapain mereka investasi," jelasnya.

Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah disarankan tidak membuat kebijakan dengan menaikkan harga-harga. Seperti yang terjadi di tahun ini, pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan dan cukai rokok.

"Nah kebijakan, kebijakan itu jangan menaikkan harga. Menaikkan harga itu menurunkan daya beli. Ya setop itu kenaikan-kenaikan. Subsidi itu jangan diotak-atik, gitu," sebutnya.

Dia juga menilai pemerintah perlu membuat kebijakan fiskal yang bisa meringankan beban masyarakat, misalnya memberikan insentif seperti pengurangan pajak.

"Nah yang ditunggu sekarang adalah kebijakan fiskalnya. Kebijakan fiskalnya yang kita harapkan juga melonggarkan dengan memberikan insentif, potongan pajak, tidak hanya untuk investasi tapi juga untuk konsumsi," jelasnya.

Terkait upaya mendorong investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dia berharap omnibus law yang sedang disiapkan pemerintah bisa memberikan dampak positif.

"Pemerintah sudah melonggarkan juga di sektor riil dengan omnibus law. Nah itu diharapkan juga memudahkan investasi," tambahnya. [yy/finance.detik]

Ekonomi Stagnan Bisa Nambah Pengangguran

Ekonomi Stagnan Bisa Nambah Pengangguran


Fiqhislam.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai pertumbuhan ekonomi 5,02% patut disyukuri alias jangan kufur nikmat. Menurutnya capaian Indonesia masih lebih baik dibanding negara-negara lainnya.

Namun menurut Direktur Eksekutif Riset Core Indonesia, Piter Abdullah, persoalannya bukan masalah kufur nikmat atau tidak, melainkan ancaman yang bisa ditimbulkan jika ekonomi tumbuhnya segitu-gitu saja alias stagnan.

"Aduh, bukan masalah kufur nikmat. Itu memang kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Bukan kufur nikmat tapi kalau pertumbuhan kita terus 5% kita itu menunda masalah," kata dia saat dihubungi detikcom, Minggu (9/2/2020).

Dia menjelaskan, dengan pertumbuhan ekonomi 5% artinya lapangan kerja yang tercipta tidak cukup untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah 3 juta jiwa setiap tahun.

"Kalau kita hanya bisa tumbuh sekitar 5% maka kita hanya bisa menyerap (tenaga kerja) kisaran 1.250.000 jiwa setiap tahun dengan asumsi setiap pertumbuhan ekonomi 1% bisa menciptakan lapangan kerja sekitar 250.000," jelasnya.

Artinya jika pertumbuhan ekonomi dibiarkan di kisaran 5%, ada sekitar 1.750.000 pengangguran baru setiap tahun.

"Nah sekarang masih nggak apa-apa, kalau kita lihat sektor informal masih bisa menyerap. Tapi kalau 10 tahun lagi nanti akan terjadi penumpukan pengangguran ya, sektor informal sudah nggak sanggup lagi menyerap, Gojek sudah nggak sanggup lagi menyerap, ya akan terjadi gejolak sosial itu," tambahnya.

Penurunan daya beli dan investasi diyakini sebagai penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Kalau (ekonom) Core memperkirakan (pertumbuhan ekonomi) memang di kisaran 5-5,05%, tidak akan lebih dari 5,05%. Kenapa? Ya karena faktornya pertama dari pertumbuhan konsumsi yang melambat," kata Direktur Eksekutif Riset Core Indonesia, Piter Abdullah saat dihubungi detikcom, Minggu (9/2/2020).

Catatan BPS, konsumsi rumah tangga di triwulan IV-2019 hanya tumbuh 4,97%. Padahal triwulan IV tahun lalu tumbuh 5,06%. Menurut Piter memang ada pelemahan daya beli di masyarakat, khususnya kelas menengah bawah.

Sementara itu, untuk masyarakat menengah atas lebih cenderung untuk menahan konsumsi. Jadi secara keseluruhan terjadi penurunan konsumsi rumah tangga.

"Jadi daya beli memang untuk kelompok menengah bawah ya. Jadi untuk di kelompok menengah bawah ada penurunan daya beli, dan di kelompok menengah ke atas itu kecenderungannya menahan konsumsi sehingga secara keseluruhan konsumsi memang turun," lanjutnya.

Berikutnya adalah pertumbuhan investasi yang mengalami penurunan sehingga ekonomi mentok di kisaran 5%. BPS mencatat PMTB atau investasi fisik pada kuartal IV-2019 hanya tumbuh 4,06%. Angka itu lebih rendah dibandingkan kuartal IV-2018 yang tumbuh 6,01% dan kuartal III-2019 4,21%.

"Terakhir di tahun 2019 itu investasi turun ternyata walaupun pemerintah menyatakan realisasi investasi kita besar. Tapi kalau dilihat dari pembentukan modal tetap brutonya/PMTB itu menurun. Pertumbuhan PMTB kita hanya 4,06% dibandingkan 2018," lanjut Piter.

Jika dilihat secara keseluruhan, tahun 2019, PMTB tumbuh 4,45%. Angka ini juga turun dibandingkan pertumbuhan PMTB di 2018 sebesar 6,64%.

Untuk tahun ini, menurut Direktur Eksekutif Riset Core Indonesia, Piter Abdullah masih sulit bagi Indonesia dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Bahkan untuk meraih pertumbuhan 5,3% saja sulit. Apalagi geger virus corona di China yang juga berdampak negatif buat perekonomian Indonesia.

"Makanya saya sebutkan, tanpa virus corona pun pertumbuhan ekonomi kita akan berada di kisaran 5,1% ya. Kalau 5,3 tidak akan sampai ya. Nah kalau dengan virus corona ini sangat berat," kata dia saat dihubungi detikcom, Minggu (9/2/2020).

Dia menjelaskan, virus corona membuat tantangan di tahun ini lebih berat karena kondisi tersebut menghantam banyak sektor ekonomi, mulai dari pariwisata, investasi hingga industri.

"Produksi industri manufaktur terkena karena kita susah untuk impor ya. Kalau untuk triwulan I sudah bisa dipastikan lah (pertumbuhan ekonomi) kita akan melambat ya," jelasnya.

Kondisi di atas akan sangat tergantung dengan dua hal, yaitu bagaimana pemerintah mengantisipasinya dan kapan virus corona ini berakhir.

"Untuk tahun 2020 akan sangat bergantung, pertama berapa lama virus coronanya, yang kedua seperti apa respons kebijakan pemerintah. Kalau nggak lama (masalah virus corona) ya dampaknya relatif lebih sedikit," tambahnya.

Selama era Presiden Jokowi menjabat, rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya 5,04% per tahun.

Berikut data pertumbuhan ekonomi era Presiden Jokowi:

- Pertumbuhan ekonomi 2015 sebesar 4,88%
- Pertumbuhan ekonomi 2016 sebesar 5,03%
- Pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 5,07%
- Pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 5,17%
- Pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 5,02%

[yy/finance.detik]