25 Dzulqa'dah 1443  |  Sabtu 25 Juni 2022

basmalah.png

Menggaet Limpahan Kuota Haji dari Negara Lain


Fiqhislam.com - Merespons terungkapnya kembali pemberangkatan haji ilegal asal Indonesia, Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie memiliki gagasan supaya pemerintah pemerintah Indonesia bersinergi dengan banyak negara yang tidak memanfaatkan kuota jamaah hajinya secara optimal.

Menurutnya, langkah itu merupakan upaya yang positif dan tidak menyalahi aturan. Sinergi dengan negara lain tersebut, ucap Jimly, misalnya dapat ditempuh pemerintah dengan membuat mekanisme lebih dulu yang nantinya untuk Asia Tenggara di bawah koordinasi Indonesia.

"Pemerintah Indonesia bisa membuat suatu mekanisme, jadi nanti Asia Tenggara, misalnya kita koordinir. Jadi jatah kuota haji Indonesia bisa diambil dari negara lain," ujar Jimly di Jakarta, kemarin.

Jimly meminta Kementerian Agama selalu bersifat terbuka dan pandai melihat peluang untuk mengakomodir tingginya minat masyarakat Indonisia untuk berangkat ke tanah suci

"Pada prinsipnya orang ibadah itu harus dilayani atau dibantu. Jangan sampai merugikan orang yang mau ibadah," Jimly menuturkan.

Haji jalur belakang

Sebanyak 40 jamaah haji ilegal asal Indonesia berhasil digagalkan keberangkatannya oleh petugas imigrasi Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (10/08/2017).

Rencananya, jamaah haji ilegal tersebut akan berangkat dari dari Makassar ke Singapura dengan menumpangi pesawat Silk Air pada 7 Agustus. Dari Singapura, mereka ke Sri Lanka, kemudian ke Riyadh. Dari Riyadh lalu ke tanah suci Makkah dengan naik mobil. 40 calhaj ini hendak diberangkatkan oleh Travel Meida Wisata.

Kepemilikan visa yang dimiliki para jamaah haji ilegal itu disebut Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia berjenis 'visa ziarah'. Visa ini seharusnya bukan diperuntukkan untuk berhaji.

Sebanyak 40 calon haji ilegal tersebut berasal dari berbagai daerah di Sulsel, di antaranya Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Maros, dan Parepare. Bahkan, ada beberapa di antaranya warga Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim).

Dia mengatakan, kasus ini terungkap saat pemeriksaan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Keterangan 40 calhaj ini berbeda-beda. Selanjutnya, petugas melakukan pemeriksaan intensif yang melibatkan Kanwil Kemenag Sulsel dan dinyatakan ilegal.

Aib negara

Haji ilegal sempat menjadi aib Indonesia di mata dunia. Tahun lalu, sebanyak 177 Calon jamaah haji asal Indonesia ditangkap di Manila, Filipina karena memalsukan paspor Filipina. Diketahui kemudian, mereka diberangkatkan tujuh agensi, yakni PT Taskiah, PT Aulad Amin, PT Aulad Amin Tours Makassar, Travel Shafwa Makassar, Travel Hade El Barde, KBIH Arafah, KBIH Arafah Pandaan.

Sama seperti baru-baru ini, mereka juga sebagian besar berasal dari Makassar dan sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Sebagian yang lain berasal dari pulau Jawa dan Sumatera.

Para calon jamaah asal Indonesia itu membayar mulai 6.000–10.000 dollar AS per orang dengan iming-iming bakal dapat menggunakan kuota haji yang diberikan Arab Saudi kepada Filipina. Kasus ini terungkap setelah mereka didapati tidak berbahasa Filipina saat pemeriksaan di bandara. Mereka kemudian mengaku sebagai warga negara Indonesia yang masuk ke Filipina secara terpisah sebagai turis.

Akibat persoalan tersebut, pemerintah harus turun tangan dan memulangkan mereka ke daerah asal setelah mendekam dalam tahanan otoritas Filipina dan dalam penampungan oleh KBRI. [yy/rimanews]