25 Dzulqa'dah 1443  |  Sabtu 25 Juni 2022

basmalah.png

Fiqhislam.com - Krisis politik Kazakhstan yang berlangsung sejak awal 2022 mulai surut. Namun, seperti diakui Presiden Kassym-Jomart Tokayev, kekacauan massal yang dihadapi dengan kekerasan oleh aparat keamanan Kazakhstan yang dibantu tentara Rusia meninggalkan banyak kerusakan; nyawa, harta benda, politik dan ekonomi di berbagai kota.

Presiden Tokayev menyatakan akan merehabilitasi atau membangun kembali berbagai fasiltas publik yang rusak.

Di tengah kekacauan itu, sekitar 141 warga Indonesia, sebagian besar pekerja migran Indonesian (PMI) dilaporkan KBRI di ibu kota Nur-Sultan dalam keadaan aman. Meski demikian, Kemenlu di Jakarta menyiapkan ‘rencana darurat’ jika keadaan memburuk kembali.

Memburuknya keadaan di Kazakhstan tak ragu lagi bersumber dari ‘warisan negatif’ (negative legacy), terutama dalam bidang politik dan ekonomi. Otoritarianisme oligarki politik dan ketidakadilan ekonomi yang terwujud di Kazakhstan sejak masa Uni Soviet menjadi inti dari warisan negatif itu.

Kehadiran militer Rusia untuk ikut menumpas massa rakyat yang melakukan unjuk rasa menentang kenaikan elpiji dan BBM mencerminkan salah satu sisi keberlanjutan warisan negatif itu.

Kedatangan militer Rusia ke Kazakhstan membantu pemulihan keadaan memperlihatkan berlanjutnya ketergantungan negara ini pada Rusia, negara penerus Uni Soviet. Meski telah merdeka dari Soviet sejak 1991, Pemerintah Kazakhstan di bawah Presiden Kassym-Jomart Tokayev tidak membebaskan diri dari Rusia, pengganti Soviet.

Berbeda dengan Indonesia yang membuang kebanyakan ‘jejak’ penjajahan Belanda dan Jepang, penguasa Kazakhstan merdeka melestarikan hegemoni Rusia. Kazakhstan merdeka yang resmi mengadopsi demokrasi dalam praktiknya menerapkan otoritarianisme oligarki politik dukungan pemerintah Rusia, khususnya Presiden Vladimir Putin.

Sejarah Kazakhstan dengan Rusia sangat panjang terbentuk secara bertahap. Islam mulai menyebar di Asia Tengah, termasuk Kazakhstan sejak abad 8. Penyerbuan Jengis Khan (1219-1224) membuat warga terasimilasi ke dalam berbagai kabilah Turki.

Warga kabilah yang kemudian disebut Kazakhs menjadi etnisitas terpisah dan membentuk ‘khanate’-entitas politik ‘khan’ berbasis kabilah yang di awal abad 17 menjadi tiga khanat, sesuai dengan adanya tiga faksi di dalam etnis Kazakhs.

Dominasi Rusia atas Kazakhstan bermula antara 1731-1742 ketika ketiga khanat Kazakhs secara formal bergabung dengan Rusia untuk mendapatkan proteksi dari kemungkinan serbuan baru lasykar Mongol yang datang dari arah timur.

Namun, ‘penggabungan’ itu terbukti tak menyenangkan sehingga antara 1822-1868 terjadi banyak aksi perlawanan terhadap Rusia yang akhirnnya berhasil dipadamkan Tsar Rusia. Sejak itu, banyak warga Rusia didatangkan ke wilayah Kazakhs—merampas dan menduduki tanah warga Kazakhs.

Puncaknya, perang skala besar melawan Rusia pada 1916-1917 berbarengan dengan Revolusi Bolshevik, yang mengakibatkan lebih 160 ribu warga Kazakhs tewas dan 300 ribu mengungsi ke berbagai negara lain di Asia Tengah.

Dari Rusia beralih ke Soviet, pada 1920 Kazakhstan menjadi republik otonom yang kemudian bergabung ke dalam Union of Soviet Socialist Republic (USSR) yang terbentuk pada 1922 dan berlanjut sampai bubar pada 1991.

Dengan sosialisme-komunisme, Pemerintah Soviet memaksakan ‘kolektivisasi’ dan industrialisasi sepanjang dasawarsa 1920-1930-an yang mengakibatkan kelaparan yang menewaskan lebih dari satu juta warga Kazakhs.

Sejak 1936 Kazakhstan tidak lagi otonom, tetapi menjadi salah satu republik di dalam Uni Soviet. Sepenuhnya di bawah kekuasaannya, penguasa Soviet sepanjang 1940-an sampai 1960-an mendatangkan berbagai etnis lain—terbanyak Rusia—ke Kazakhstan. Hasilnya, pertengahan 1960-an, persentase warga Kazakhs merosot sampai 30 persen dari jumlah total penduduk.

Orang Rusia kian berkuasa, sampai pada 1986 pemimpin Rusia Mikhail Gorbachev mengangkat Gennadiy Kolbin sebagai Ketua Partai Komunis Kazakhstan (CPK) menggantikan Dinmukhamed Kunayed, warga Kazakhs.

Peristiwa ini menimbulkan gelombang protes di Almaty. Merespons itu, pada 1989, Pemerintah Soviet mengangkat Nursultan Nazarbayev sebagai ketua CPK dan pada 1990 menjadikannya sebagai presiden.

Riwayat selanjutnya, penguatan kekuasaan Nazarbayev dan oligarki politiknya. Pada Pemilu 1991 dia menang tanpa lawan, sekaligus menyatakan merdeka dari Soviet dan juga dengan Rusia.

Nazarbayev menang kembali dalam Pemilu 1999 dan 2011 yang membuat dia bisa berkuasa sampai 2020. Namun, pada Maret 2019 dia mendadak mengundurkan diri dan digantikan Ketua Senat Kassym-Jomart Tokayev.

Sepanjang kekuasaan otoriter oligarkis, Nazarbayev melumpuhkan semua kekuatan oposisi. Memakzulkan diri, Nazarbayev meninggalkan warisan negatif yang meledak dalam kekerasan dan anarki awal 2022 menentang oligarki politik dan kepincangan ekonomi. [yy/republika]

Oleh Azyumardi Azra