25 Dzulqa'dah 1443  |  Sabtu 25 Juni 2022

basmalah.png

Fiqhislam.com - Ukraina akhir-akhir ini menjadi sorotan media internasional. Negara bekas pecahan Uni Soviet itu kini telah menjadi objek utama dalam hubungan Rusia dengan Barat setelah penumpukan tentara Rusia di dekat perbatasannya dengan disertai serangkaian ancaman dan pernyataan keras dari Presiden Rusia Vladimir Putin.

Kalau merujuk data, Rusia saat ini memang menempatkan lebih dari 100.000 tentara di dekat perbatasan dengan Ukraina. Amerika Serikat (AS) telah mengatakan pada Jumat (14/1/2022) bahwa pihaknya khawatir Rusia sedang mempersiapkan diri untuk melakukan invasi jika pendekatan diplomasi gagal memenuhi tujuannya.

Pertanyaannya, mungkinkah Rusia akan senekat itu, melakukan invasi terhadap Ukraina? Kalau menengok ke belakang, mungkin saja invasi dilakukan mengingat Rusia pernah merebut dengan paksa semenanjung Krimea pada 2014 dan mendukung separatis yang memulai konflik di Timur Ukraina (Donbass).

Namun, jawaban pasti atas pertanyaan tersebut, dalam hemat saya, sangat bergantung pada dua faktor: kesejarahan dan geopolitik. Jika Barat sebagai pendukung Ukraina menyepelekan dua faktor ini, Rusia dikhawatirkan menempuh tindakan militer karena sedikitnya opsi yang bisa diambil. Untuk itu, solusi diplomatik menjadi sangat dibutuhkan.

Faktor Kesejarahan

Seperti diketahui, pecahnya Uni Soviet pada 1991 telah membuat Rusia kehilangan kendali atas 14 bekas republik yang sebelumnya dikuasai. Namun, kehilangan Ukraina merupakan yang terburuk. Ukraina yang berbatasan dengan Uni Eropa dan Rusia memiliki ikatan kesejarahan (sosial dan budaya) yang melekat dengan Rusia, dan bahasa Rusia digunakan secara luas di Ukraina.

Keduanya telah dihubungkan sejak abad ke-9 ketika Kyiv menjadi ibu kota negara Rusia kuno. Pada tahun 988 penguasanya, Pangeran Agung Vladimir, memperkenalkan agama Kristen Ortodoks ke Rusia. Dari 1654 Rusia dan Ukraina disatukan oleh perjanjian di bawah pemerintahan Tsar Rusia. Itulah mengapa, banyak orang Rusia merasakan ikatan dengan Ukraina, yang justru tidak mereka rasakan terhadap negara-negara bekas Soviet lainnya di Baltik, Kaukasus, dan Asia Tengah (Mark Trevelyan, 2021).

Putin, dalam artikelnya yang dimuat situs Kremlin (en.kremlin.ru), “On the Historical Unity of Russians and Ukrainians”, bahkan mengatakan Rusia dan Ukraina adalah satu orang—satu kesatuan—dan munculnya “tembok” di antara mereka dalam beberapa tahun terakhir adalah tragis.

Melalui faktor kesejarahan inilah, Putin merasa perlu menjebol tembok pemisah tersebut dengan menempuh jalan geopolitik yang berisiko perang.

Faktor Geopolitik

Sebetulnya terdapat keyakinan yang meluas di awal 1990 bahwa Rusia telah menjalani transformasi besar dalam pemikirannya mengenai politik internasional. Banyak elite di Rusia yang memahami bahwa kompetisi kekuasaan tidak mungkin lagi dapat memperkuat dan melindungi negaranya, dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan meningkatkan kerja sama dengan negara-negara Barat. Beberapa pendapat lain juga menyebutkan bahwa di era pasca-Perang Dingin, Eropa Barat telah menyediakan fondasi bagi tatanan politik yang lebih stabil di seluruh daratan Eropa (John Mearsheimer, 2002).

Namun, banyak ihwal yang tidak bekerja sebagaimana mestinya di kawasan Eropa. Organisasi Pakta Atlantik Utara (NATO) misalnya hanya memberikan situasi stabil pada separuh bagian Barat daratan ini. Ekspansi NATO ke Timur telah membuat Rusia marah, yang kini kembali berpikir dengan cara-cara lama (realisme politik). Untuk merespons sikap NATO tersebut, Presiden Vladimir Putin dalam “The National Security Concept of the Russian Federation”, yang ditandatangani pada 10 Januari 2000, menyatakan bahwa, “the formations of international relations is accompanied by competition and also by the aspiration of a number of states to strengthen their influence on global politics, including by creating weapons of mass destruction. Military force and violence remain substantial aspects of international relations”.

Sejak Perang Dingin berakhir, NATO memang melakukan ekspansi ke Timur dengan menerima 13 negara anggota baru, termasuk negara-negara bekas Pakta Warsawa dan tiga negara Baltik yang pernah menjadi bagian Uni Soviet. Rusia melihat ini sebagai ancaman perambahan terhadap perbatasannya.

Dan, ancaman ekspansi tersebut semakin nyata sejak Ukraina menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan NATO. Sejak menggulingkan presiden pro-Rusia pada 2014, Ukraina telah bergerak lebih dekat ke Barat, mengadakan latihan militer bersama NATO dan menerima pengiriman senjata termasuk rudal antitank Javelin AS dan pesawat tak berawak Turki.

Kyiv dan Washington melihat ini sebagai langkah yang sah untuk memperkuat pertahanan Ukraina setelah Rusia merebut Krimea pada 2014 dan memberikan dukungan kepada separatis yang masih memerangi pasukan pemerintah di Ukraina Timur. Putin mengatakan hubungan Ukraina yang berkembang dengan aliansi itu dapat menjadikannya landasan peluncuran rudal NATO yang ditargetkan ke Rusia.

Rusia menolak kecurigaan Ukraina dan AS yang menuduh Rusia mempersiapkan invasi dengan penempatan lebih dari 100.000 pasukan di dekat perbatasan Ukraina. Rusia menyebut pihaknya hanya merespons ancaman. Putin menginginkan jaminan keamanan dari Barat, termasuk pencabutan janji keanggotaan NATO ke Kyiv.

Solusi Diplomatik

Menyikapi dua persoalan faktor di atas, sebetulnya AS dan NATO menginginkan dialog dengan Rusia untuk menghindari konflik. Rusia pun ingin dialog itu berlanjut. Pertemuan virtual Presiden AS Joe Biden dan Putin pada Minggu pertama Desember 2021 adalah awal dan akan ditindaklanjuti dengan lebih banyak pembicaraan dengan anggota NATO lainnya. Tetapi, tuntutan Rusia dan apa yang disebut “garis merah” membuat diplomasi menjadi sulit dilakukan (Jonathan Beale dan Paul Kirby, 2021).

Hal itu terjadi karena Rusia mendesak Barat agar menarik undangan ke Ukraina untuk bergabung dengan aliansi NATO. Kementerian Luar Negeri Rusia menegaskan, NATO harus secara resmi membatalkan deklarasi 2008 yang membuka pintu bagi Ukraina. Anggota NATO juga tidak diperkenankan memiliki pasukan yang berbasis di Ukraina; dan penghentian latihan militer di dekat perbatasan Rusia.

Namun, soalnya adalah NATO menolak semua tuntutan Rusia tersebut dan menegaskan itu adalah aliansi defensif yang tidak mengancam Rusia sama sekali. NATO menjelaskan bahwa Ukraina memiliki hak sendiri sebagai negara berdaulat dan tidak bersedia memberikan hak veto kepada Rusia atas masa depan Ukraina.

Apalagi, hubungan NATO dengan Ukraina, sebagaimana dikatakan oleh Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg, hanya bisa diputuskan oleh 30 sekutu NATO dan Ukraina—tidak diperkenankan ada pihak lain.

Apabila kedua pihak bersikukuh atas sikapnya masing-masing, maka yang terjadi adalah deadlock—kondisi buntu antara pihak-pihak terkait, Rusia dan Barat, yang tidak mendapatkan solusi memuaskan.

Maka itu, solusi diplomatik yang mungkin bisa dilakukan adalah dua pihak mesti bersepakat bahwa Rusia akan menarik seluruh pasukan dari perbatasan dan memberikan jaminan secara penuh kedaulatan Ukraina sebagai negara merdeka dan Barat juga memberikan garansinya ke Rusia dengan tidak membiarkan Ukraina bergabung ke dalam aliansi NATO. [yy/sindonews]

Asrudin Azwar
Peneliti, Pendiri The Asrudian Center