25 Dzulqa'dah 1443  |  Sabtu 25 Juni 2022

basmalah.png

Fiqhislam.com - Wakil Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Pertahanan Rusia Alexander Fomin pada Senin (23/8). Pada kesempatan itu, mereka menandatangani perjanjian untuk meningkatkan kerja sama militer.

"Saya menandatangani perjanjian hari ini dengan Wakil Menteri Pertahanan Rusia Kolonel Jenderal Alexander Fomin antara Kerajaan dan Federasi Rusia yang bertujuan untuk mengembangkan kerja sama militer bersama antara kedua negara," kata Pangeran Khalid lewat akun Twitter-nya, dikutip laman Al Arabiya.

Sebelum bertemu Fomin, Pangeran Khalid terlebih dulu melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Rusia Sergey Shoygu. Selain kerja sama militer, mereka turut membahas beberapa isu kawasan. “Kami membahas upaya bersama kami untuk menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan, serta meninjau tantangan bersama yang dihadapi bersama negara kami,” ujar Pangeran Khalid.

The Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) pernah merilis data tentang ekspor-impor persenjataan secara global dalam kurun lima tahun terakhir, yakni antara 2013 hingga 2017. Data tersebut menunjukkan Timur Tengah menjadi pasar utama penjualan senjata oleh Amerika Serikat (AS) dan Eropa.

Berdasarkan data SIPRI, senjata-senjata produksi AS telah dikirim ke 98 negara. Namun sebagian besar pasokan senjatanya dikirim ke Timur Tengah yang masih dibekap konflik. SIPRI mengatakan Timur Tengah menyumbang 32 persen impor senjata secara global.

Antara tahun 2013 hingga 2017, impor senjata ke Timur Tengah telah naik berlipat ganda. Selain AS, Inggris dan Prancis juga menjadi pemasok persenjataan ke wilayah tersebut. Adapun negara yang menjadi pelanggan utama ketiga negara tadi adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Mesir.

Berdasarkan laporan SIPRI, peningkatan impor senjata oleh Saudi dilakukan untuk menyokong kepentingan militernya di Yaman. Saudi telah memulai intervensi militer di negara tersebut sejak 2015. Tujuan dari operasi militer Saudi di Yaman adalah menumpas kelompok Houthi yang didukung Iran. Pertempuran koalisi militer yang dipimpin Saudi dengan Houthi telah menyebabkan Yaman didera krisis kemanusiaan terburuk di dunia. [yy/republika]

 

Fiqhislam.com - Wakil Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Pertahanan Rusia Alexander Fomin pada Senin (23/8). Pada kesempatan itu, mereka menandatangani perjanjian untuk meningkatkan kerja sama militer.

"Saya menandatangani perjanjian hari ini dengan Wakil Menteri Pertahanan Rusia Kolonel Jenderal Alexander Fomin antara Kerajaan dan Federasi Rusia yang bertujuan untuk mengembangkan kerja sama militer bersama antara kedua negara," kata Pangeran Khalid lewat akun Twitter-nya, dikutip laman Al Arabiya.

Sebelum bertemu Fomin, Pangeran Khalid terlebih dulu melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Rusia Sergey Shoygu. Selain kerja sama militer, mereka turut membahas beberapa isu kawasan. “Kami membahas upaya bersama kami untuk menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan, serta meninjau tantangan bersama yang dihadapi bersama negara kami,” ujar Pangeran Khalid.

The Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) pernah merilis data tentang ekspor-impor persenjataan secara global dalam kurun lima tahun terakhir, yakni antara 2013 hingga 2017. Data tersebut menunjukkan Timur Tengah menjadi pasar utama penjualan senjata oleh Amerika Serikat (AS) dan Eropa.

Berdasarkan data SIPRI, senjata-senjata produksi AS telah dikirim ke 98 negara. Namun sebagian besar pasokan senjatanya dikirim ke Timur Tengah yang masih dibekap konflik. SIPRI mengatakan Timur Tengah menyumbang 32 persen impor senjata secara global.

Antara tahun 2013 hingga 2017, impor senjata ke Timur Tengah telah naik berlipat ganda. Selain AS, Inggris dan Prancis juga menjadi pemasok persenjataan ke wilayah tersebut. Adapun negara yang menjadi pelanggan utama ketiga negara tadi adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Mesir.

Berdasarkan laporan SIPRI, peningkatan impor senjata oleh Saudi dilakukan untuk menyokong kepentingan militernya di Yaman. Saudi telah memulai intervensi militer di negara tersebut sejak 2015. Tujuan dari operasi militer Saudi di Yaman adalah menumpas kelompok Houthi yang didukung Iran. Pertempuran koalisi militer yang dipimpin Saudi dengan Houthi telah menyebabkan Yaman didera krisis kemanusiaan terburuk di dunia. [yy/republika]

 

IMF Beri Rp 9,5 Triliun ke Yaman

IMF Beri Rp 9,5 Triliun ke Yaman Bantu Redakan Krisis


Fiqhislam.com - Yaman menerima sekitar Rp 9,5 triliun dari Dana Moneter Internasional (IMF) yang akan membantu meringankan krisis ekonomi dan kemanusiaan yang akut di negara tersebut. Kepastian ini dijelaskan perwakilan regional IMF untuk Yaman.

Dilansir dari Al Arabiya, Senin (23/8), dana tersebut merupakan bagian dari alokasi dana IMF untuk Hak Penarikan Khusus senilai Rp 9 kuadriliun. Dana ini terdiri dari dolar, euro, yen, sterling, dan yuan yang diterima negara bagian secara proporsional dengan kepemilikan saham kuota mereka yang ada.

"Alokasi SDR akan meningkatkan cadangan devisa Yaman lebih dari 70 persen, memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan untuk membantu mengatasi krisis. Termasuk dengan banyaknya kebutuhan pangan dan medis penduduk yang mendesak," kata perwakilan regional IMF Gazi Shbaikat dalam sebuah pernyataan kepada Reuters.

Perang Yaman, di mana koalisi pimpinan Saudi telah memerangi Houthi yang bersekutu dengan Iran selama lebih dari enam tahun, telah menghabiskan cadangan devisa di Yaman, yang mengimpor sebagian besar barang-barangnya. Karena kondisi ini, sekitar 80 persen penduduk bergantung pada bantuan.

Untuk membelanjakan SDR mereka, negara bagian pertama-tama harus menukarnya dengan mata uang keras utama, yang mengharuskan mereka untuk menemukan negara mitra pertukaran yang bersedia.

Yaman terbagi antara pemerintah yang diakui secara internasional yang berbasis di Selatan dan milisi Houthi yang menggulingkannya dari Ibu Kota Sanaa, pada akhir 2014. Houthi sekarang menguasai sebagian besar Utara dan pusat kota utama. [yy/republika]