30 Dzulqa'dah 1443  |  Kamis 30 Juni 2022

basmalah.png

Fiqhislam.com - Di lembah-lembah terpencil di provinsi Kunar Afghanistan dan di forum-forum obrolan online para jihadis, ada kegembiraan atas apa yang dipandang para pendukung al-Qaeda sebagai "kemenangan bersejarah" oleh Taliban.

Kepergian memalukan pasukan yang memiliki kekuatan besar saat mengusir Taliban dan al-Qaeda 20 tahun silam telah menjadi dorongan moral besar-besaran bagi para jihadis anti-Barat di seluruh dunia.

Tempat-tempat persembunyian potensial mereka yang saat ini menjadi terbuka di sebuah negara yang belum sepenuhnya terkontrol, merupakan hadiah menggiurkan, terutama bagi kelompok militan yang menyebut sebagai Negara Islam (IS), yang ingin menemukan pangkalan baru setelah kekalahan kekhalifahan yang mereka deklarasikan di Irak dan Suriah.

Para jenderal dan politisi negara-negara Barat memperingatkan bahwa kembalinya al-Qaeda ke Afghanistan, dengan segala kekuatannya, adalah "tidak terelakkan".

Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson, berbicara setelah sidang kabinet darurat, memperingatkan bahwa negara-negara Barat perlu bersatu guna mencegah Afghanistan kembali menjadi tempat berlindung bagi kelompok teroris internasional.

Pada hari Senin (16/08), Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk "menggunakan semua perangkat yang ada guna menekan ancaman teroris global di Afghanistan".

Tapi apakah kembalinya Taliban secara otomatis dapat diterjemahkan sebagai kembalinya pangkalan al-Qaeda dan platform berikutnya untuk serangan teror transnasional yang menargetkan negara-negara Barat, dan negara-negara lainnya? Belum tentu tidak.

Mencari legitimasi dan pengakuan

Terakhir kali Taliban memerintah negara itu, dari 1996-2001, dan praktis saat itu Afghanistan menjadi negara paria.

Hanya tiga negara, Arab Saudi, Pakistan, dan Uni Emirat Arab, yang mengakui legitimasi mereka.

Selain bersikap brutal terhadap warganya sendiri, Taliban memberikan perlindungan yang aman bagi organisasi al-Qaeda pimpinan Osama Bin Laden yang berada di balik serangan 9/11 di AS pada 2001, dan menewaskan hampir 3.000 orang.

Diperkirakan 20.000 rekrutan dari seluruh dunia melewati kamp pelatihan al-Qaeda, mempelajari keterampilan mematikan dan menciptakan apa yang dikenal sebagai "universitas teror" saat mereka bubar dan kembali ke negaranya.

Saat ini Taliban masih melihat diri mereka sebagai penguasa yang sah dari "Islamic Emirate of Afghanistan" dan mereka menginginkan pengakuan dari dunia internasional.

Mereka tampak bersemangat untuk memproyeksikan gagasan bahwa mereka datang untuk memulihkan ketertiban, ketenangan dan otoritas, setelah korupsi, pertikaian dan pemborosan menjadi ciri sebagian besar pemerintahan selama 20 tahun terakhir.

Selama perundingan damai yang mengalami jalan buntu di Doha, menjadi jelas bagi para perunding Taliban bahwa pengakuan yang diinginkan ini hanya bisa datang jika mereka benar-benar melepaskan diri dari al-Qaeda.

Taliban mengklaim sudah melakukannya. Namun hal ini dibantah laporan terbaru PBB. Laporan itu menunjukkan hubungan kesukuan dan perkawinan yang dekat antara kedua kelompok.

Selama pengambilalihan kekuasaan secara dramatis oleh Taliban di seluruh negeri belakangan ini, ada banyak laporan kehadiran "orang-orang asing" di barisan mereka, yaitu para petempur non-Afghanistan.

Juga jelas ada keterputusan antara kata-kata yang lebih moderat dan pragmatis yang diucapkan para elit Taliban - negosiator dan juru bicaranya di satu sisi - dan berbagai tindakan balas dendam biadab yang terjadi di lapangan.

Pada 12 Agustus, ketika Taliban masih bergerak maju ke ibu kota Kabul, kuasa usaha AS di Kabul mentweet:

"Pernyataan Taliban di Doha tidak menyerupai tindakan mereka di Badakhshan, Ghazni, Helmand & Kandahar. Upaya untuk memonopoli kekuasaan melalui kekerasan , ketakutan dan perang hanya akan mengarah pada isolasi internasional."

Barat mungkin berjuang untuk menahan para jihadis

Fokus kelompok Taliban adalah memerintah Afghanistan sesuai dengan interpretasi ketat mereka terhadap Syariah, hukum Islam, dan tidak melampaui batasan-batasannya.

Tapi para jihadis lain di al-Qaeda dan ISIS mungkin memiliki ambisi berbeda di luar batasan tersebut.

Ketika pemerintah baru Taliban bahkan mungkin ingin menahan mereka, ada kantong-kantong di negara itu di mana kegiatan mereka tidak diperhatikan.

Dr Sajjan Gohel dari Asia Pacific Foundation memperkirakan 200-500 anggota al-Qaeda yang saat ini diperkirakan berada di Kunar akan meningkat.

"Penguasaan provinsi Kunar oleh Taliban memiliki nilai strategis amat besar karena memiliki beberapa medan paling menantang dengan lembah-lembah berhutan lebat. Al-Qaeda telah hadir di sana dan akan berusaha untuk memperluas jangkauannya,” terangnya.

Apabila itu terjadi, maka jelas akan jauh lebih sulit bagi negara-negara Barat untuk menahannya.

Selama 20 tahun terakhir upaya itu sangat bergantung pada NDS, dinas intelijen Afghanistan, dengan jaringan informannya, yang dikombinasikan dengan tim reaksi cepat Pasukan Khusus AS, Inggris, dan Afghanistan.

Semua itu kini telah hilang, dan menjadikan Afghanistan sebagai "target keras" dalam hal intelijen.

Jika kamp pelatihan teror diidentifikasi dan ditempatkan, maka pilihan bagi Washington mungkin akan mengarah pada serangan drone jarak jauh atau serangan rudal jelajah, seperti yang terjadi pada Osama Bin Laden pada 1998.

Dr Gohel mengatakan kebanyakan akan bergantung kepada apakah pihak berwenang Pakistan menghalangi atau memungkinkan perjalanan para petempur asing melalui wilayah mereka menuju Afghanistan. [yy/okezone]

 

Fiqhislam.com - Di lembah-lembah terpencil di provinsi Kunar Afghanistan dan di forum-forum obrolan online para jihadis, ada kegembiraan atas apa yang dipandang para pendukung al-Qaeda sebagai "kemenangan bersejarah" oleh Taliban.

Kepergian memalukan pasukan yang memiliki kekuatan besar saat mengusir Taliban dan al-Qaeda 20 tahun silam telah menjadi dorongan moral besar-besaran bagi para jihadis anti-Barat di seluruh dunia.

Tempat-tempat persembunyian potensial mereka yang saat ini menjadi terbuka di sebuah negara yang belum sepenuhnya terkontrol, merupakan hadiah menggiurkan, terutama bagi kelompok militan yang menyebut sebagai Negara Islam (IS), yang ingin menemukan pangkalan baru setelah kekalahan kekhalifahan yang mereka deklarasikan di Irak dan Suriah.

Para jenderal dan politisi negara-negara Barat memperingatkan bahwa kembalinya al-Qaeda ke Afghanistan, dengan segala kekuatannya, adalah "tidak terelakkan".

Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson, berbicara setelah sidang kabinet darurat, memperingatkan bahwa negara-negara Barat perlu bersatu guna mencegah Afghanistan kembali menjadi tempat berlindung bagi kelompok teroris internasional.

Pada hari Senin (16/08), Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk "menggunakan semua perangkat yang ada guna menekan ancaman teroris global di Afghanistan".

Tapi apakah kembalinya Taliban secara otomatis dapat diterjemahkan sebagai kembalinya pangkalan al-Qaeda dan platform berikutnya untuk serangan teror transnasional yang menargetkan negara-negara Barat, dan negara-negara lainnya? Belum tentu tidak.

Mencari legitimasi dan pengakuan

Terakhir kali Taliban memerintah negara itu, dari 1996-2001, dan praktis saat itu Afghanistan menjadi negara paria.

Hanya tiga negara, Arab Saudi, Pakistan, dan Uni Emirat Arab, yang mengakui legitimasi mereka.

Selain bersikap brutal terhadap warganya sendiri, Taliban memberikan perlindungan yang aman bagi organisasi al-Qaeda pimpinan Osama Bin Laden yang berada di balik serangan 9/11 di AS pada 2001, dan menewaskan hampir 3.000 orang.

Diperkirakan 20.000 rekrutan dari seluruh dunia melewati kamp pelatihan al-Qaeda, mempelajari keterampilan mematikan dan menciptakan apa yang dikenal sebagai "universitas teror" saat mereka bubar dan kembali ke negaranya.

Saat ini Taliban masih melihat diri mereka sebagai penguasa yang sah dari "Islamic Emirate of Afghanistan" dan mereka menginginkan pengakuan dari dunia internasional.

Mereka tampak bersemangat untuk memproyeksikan gagasan bahwa mereka datang untuk memulihkan ketertiban, ketenangan dan otoritas, setelah korupsi, pertikaian dan pemborosan menjadi ciri sebagian besar pemerintahan selama 20 tahun terakhir.

Selama perundingan damai yang mengalami jalan buntu di Doha, menjadi jelas bagi para perunding Taliban bahwa pengakuan yang diinginkan ini hanya bisa datang jika mereka benar-benar melepaskan diri dari al-Qaeda.

Taliban mengklaim sudah melakukannya. Namun hal ini dibantah laporan terbaru PBB. Laporan itu menunjukkan hubungan kesukuan dan perkawinan yang dekat antara kedua kelompok.

Selama pengambilalihan kekuasaan secara dramatis oleh Taliban di seluruh negeri belakangan ini, ada banyak laporan kehadiran "orang-orang asing" di barisan mereka, yaitu para petempur non-Afghanistan.

Juga jelas ada keterputusan antara kata-kata yang lebih moderat dan pragmatis yang diucapkan para elit Taliban - negosiator dan juru bicaranya di satu sisi - dan berbagai tindakan balas dendam biadab yang terjadi di lapangan.

Pada 12 Agustus, ketika Taliban masih bergerak maju ke ibu kota Kabul, kuasa usaha AS di Kabul mentweet:

"Pernyataan Taliban di Doha tidak menyerupai tindakan mereka di Badakhshan, Ghazni, Helmand & Kandahar. Upaya untuk memonopoli kekuasaan melalui kekerasan , ketakutan dan perang hanya akan mengarah pada isolasi internasional."

Barat mungkin berjuang untuk menahan para jihadis

Fokus kelompok Taliban adalah memerintah Afghanistan sesuai dengan interpretasi ketat mereka terhadap Syariah, hukum Islam, dan tidak melampaui batasan-batasannya.

Tapi para jihadis lain di al-Qaeda dan ISIS mungkin memiliki ambisi berbeda di luar batasan tersebut.

Ketika pemerintah baru Taliban bahkan mungkin ingin menahan mereka, ada kantong-kantong di negara itu di mana kegiatan mereka tidak diperhatikan.

Dr Sajjan Gohel dari Asia Pacific Foundation memperkirakan 200-500 anggota al-Qaeda yang saat ini diperkirakan berada di Kunar akan meningkat.

"Penguasaan provinsi Kunar oleh Taliban memiliki nilai strategis amat besar karena memiliki beberapa medan paling menantang dengan lembah-lembah berhutan lebat. Al-Qaeda telah hadir di sana dan akan berusaha untuk memperluas jangkauannya,” terangnya.

Apabila itu terjadi, maka jelas akan jauh lebih sulit bagi negara-negara Barat untuk menahannya.

Selama 20 tahun terakhir upaya itu sangat bergantung pada NDS, dinas intelijen Afghanistan, dengan jaringan informannya, yang dikombinasikan dengan tim reaksi cepat Pasukan Khusus AS, Inggris, dan Afghanistan.

Semua itu kini telah hilang, dan menjadikan Afghanistan sebagai "target keras" dalam hal intelijen.

Jika kamp pelatihan teror diidentifikasi dan ditempatkan, maka pilihan bagi Washington mungkin akan mengarah pada serangan drone jarak jauh atau serangan rudal jelajah, seperti yang terjadi pada Osama Bin Laden pada 1998.

Dr Gohel mengatakan kebanyakan akan bergantung kepada apakah pihak berwenang Pakistan menghalangi atau memungkinkan perjalanan para petempur asing melalui wilayah mereka menuju Afghanistan. [yy/okezone]

 

Kelompok Anti-Taliban

Kelompok Anti-Taliban Satukan Kekuatan di Lembah Panjshir


Fiqhislam.com - Wakil Presiden Afganistan, Amrullah Saleh, dikabarkan menggandeng pemuka Panjshir, Ahmad Massoud, putra mendiang komandan perang Ahmad Shah Massoud. Keduanya kini memobilisasi gerilayawan tribal dan sisa pasukan elit militer Afganistan.

Menurut laporan yang belum terkonfirmasi, oposisi anti-Taliban pada Rabu (18/8) mulai berekspansi keluar dari Lembah Panjshir dan menduduki distrik Charikar, tak jauh dari Bagram, bekas pangkalan militer AS di utara Kabul.

Berbagai media mengabarkan, kelompok minoritas Hazara juga mulai berdatangan ke lembah Panjshir untuk mencari perlindungan.

"Saya tidak akan mengecewakan jutaan orang yang masih mau mendengar saya. Saya tidak akan pernah hidup di bawah satu langit dengan Taliban. Tidak Akan,” tulis Amrullah Saleh via Twitter pada Minggu (15/8), jelang jatuhnya ibu kota Kabul ke tangan Taliban.

Lembah Panjshir yang diapit menara batu khas pegunungan Hindu Kush punya reputasi anker sebagai benteng alam yang tidak bisa ditembus. Kondisi geografisnya membuat seisi lembah mudah dipertahankan dengan jumlah pasukan yang kecil.

Kawasan etnis Tajik yang berjarak 100km dari ibu kota Kabul itu dulu melindungi Mujahiddin Afganistan dari gempuran Uni Sovyet pada dekade 1970an, dan kini dijadikan markas baru sisa koalisi anti-Taliban.

Bahkan selama era Republik Islam Afganistan, kawasan ini diakui sebagai yang paling aman, di mana warga asing bisa berkegiatan di luar tanpa dikawal pasukan bersenjata.

"Kami tidak akan membiarkan Taliban memasuki Panjshir, dan akan melawan dengan semua daya dan upaya," kata seorang warga lokal kepada AFP.

Kemunculan pemimpin anti-Taliban

Lembah Panjshir dikuasai oleh keluarga Massoud yang kini diwakili putra termuda, Ahmad Massoud, yang berusia 32 tahun. Pemuda yang menjalani pendidikan keperwiraan oleh militer Inggris itu menawarkan wilayahnya sebagai benteng terakhir anti-Taliban.

Saleh yang kehilangan orang tua sejak kecil, bertempur di bawah mendiang Shah Massoud melawan Taliban pada 1990an. Sempat bergabung dengan pemerintahan yang dibentuk kaum Mujahiddin pada awal 1990an, dia terpaksa lari dari Kabul ketika Taliban merebut kuasa pada 1996.

Kaum Islamis itu diklaim menyiksa saudara perempuan Saleh, dan menempatkannya dalam daftar mati. "Pandangan saya tentang Taliban berubah selamanya karena apa yang terjadi di tahun 1996,” tulisnya dalam sebuah kolom untuk majalah Time tahun lalu.

Usai invasi AS, Saleh yang sudah menjadi aset Dinas Rahasia AS, CIA, ditugaskan mengepalai Direktorat Keamanan Nasional (NDS). Selama menjabat, dia mengurai satu demi satu jejaring jihad di perbatasan Pakistan-Afganistan.

Saleh meyakini ekspansi Taliban pada 2020-2021 dibiayai dan didukung oleh Islamabad. Serangkaian percobaan pembunuhan pernah dia terima selama menjabat, antara lain September silam, ketika bom rakitan menewaskan 10 orang dalam iring-iringan kendaraan wakil presiden.

Usai penaklukan Kabul oleh Taliban, Minggu (15/8) silam, Saleh mendeklarasikan diri sebagai presiden baru sesuai amanat konstitusi. "Kami akan terus bertempur,” kata dia. [yy/republika]

 

Mau Melarikan Diri Kemana?

Semua Turun ke Jalan Ingin Kabur Tapi Mau Melarikan Diri Kemana?


Fiqhislam.com - Seorang warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Kabul bercerita tentang apa yang ia saksikan saat Taliban menguasai ibu kota Afghanistan, kondisi yang ia sebut "terjadi kepanikan dan ketakutan".

Taliban menyatakan akan membentuk pemerintahan baru di tengah gelombang evakuasi warga negara barat. Indonesia sendiri dengan setidaknya 15 WNI di sana, belum memastikan waktu dan rencana jelas evakuasi warga.

Begitu pun dengan posisi politik Indonesia, Kementerian Luar Negeri menyatakan 'prosesnya masih sangat cair' dan masih akan menunggu perkembangan di Afghanistan.

Peneliti Politik Timur Tengah dari LIPI, Nostalgiawan Wahyudhi menilai langkah itu sudah tepat dengan tak gegabah mengakui maupun sebaliknya, menolak pemerintahan baru bentukan Taliban.

Kesaksian seorang WNI yang tak ingin namanya disebut demi alasan keamanan menggambarkan suasana di Ibukota Afghanistan, Kabul pada Minggu (15/08) sebagai sebuah situasi 'belingsatan'. Manusia berhamburan di jalanan, pengendara mobil sudah tak lagi mengikuti aturan.

Ia ingat betul, maklumat siaga 1 yang dikeluarkan pihak keamanan terbit sebelum jam makan siang, sekitar pukul 10 pagi. Dalam beberapa menit, Kota Kabul penuh kendaraan hingga tak bisa bergerak.

"Kami mau langsung balik [pulang] itu, di jalan-jalan sudah belingsatan semuanya, mobil sudah ngebut sekencang-kencangnya nggak ngikutinarus jalan," cerita dia kepada wartawan BBC Indonesia, Jerome Wirawan, melalui sambungan telepon.

"Orang di jalan dengan berbagai macam buntelan yang mereka bawa," lanjutnya.

Sebelum hari penguasaan oleh Taliban tersebut tiba, ia menuturkan kekacauan terendus beberapa hari sebelumnya. Antrean warga mengular di sejumlah mesin ATM, juga di bank-bank. Warga beramai-ramai menarik uang dari rekening masing-masing.

"Beberapa tempat penjualan bahan pokok atau sembako banyak yang tutup, harga juga naik," terangnya menceritakan kondisi di Kabul.

"Saya 15 [Agustus] pagi masih berangkat bekerja dan melihat situasi di jalan yang luar biasa dari apa-apa yang saya pernah lihat di tahun-tahun sebelumnya, atau selama Juli," ungkap dia lagi.

'Semua turun ke jalan untuk kabur menyelamatkan diri, tapi mau menyelamatkan diri ke mana?'

Ia dan rekan-rekannya, mengaku sempat khawatir, setelah kekuasaan kembali jatuh ke tangan Taliban, kekerasan puluhan tahun silam akan berulang.

Apalagi menurutnya, sebagian warga Afghanistan kian berani menunjukkan dukungan terhadap Taliban.

"Begitu tahu pasukan Taliban ada di batas pinggir Kota Kabul, bukan cuma kami aja yang panik, semua, seluruh penduduk panik," paparnya.

"Bayangin, Kabul itu jalan-jalannya tidak beraturan, jalan-jalan kecil, jalan besar juga semrawut, jalannya juga tidak bagus. Semua turun ke jalan untuk kabur menyelamatkan diri. Tapi sebenarnya mau menyelamatkan diri ke mana? Sekeliling Kota Kabul itu sudah dikuasai sama Taliban," ucap dia lagi.

Usai merebut ibukota dan menduduki Istana Kepresidenan, pasukan Taliban melakukan patroli ke rumah-rumah penduduk.

"Ya memang sih kami dicek tiap rumah, diketok pintunya, 'bagaimana kondisinya kalian? Baik, sehat? Pihak laki-lakinya di sini apa pekerjaannya?'," ungkap dia sambil menirukan.

"Mungkin mereka [Taliban] akan mencari tahu apakah penghuni yang mereka patroli itu adalah bagian dari personel pemerintah, kayak gitu," ujarnya.

Tak hanya itu, milisi Taliban juga melucuti senjata polisi di kantor-kantor kedutaan, perwakilan asing dan, kantor badan internasional lain.

Penjagaan yang semula dilakukan personel bersenjata dari Diplomatic Protective Services (DPS)--yang bernaung di bawah kementerian dalam negeri dan polisi--kini semuanya digantikan oleh milisi Taliban. Para petugas diminta pergi dan dibebastugaskan.

"Yang menjaga di luar pagar itu sudah bukan lagi DPS, sudah personel Taliban. Kelihatan sih bedanya, tampang-tampangnya sudah pejuang Taliban semua," paparnya.

"Dan memang mereka sudah pasti menyandang senjata laras panjang semua. Tapi mereka sangat santun, tidak agresif, bahkan mereka mengamankan proses evakuasi dan relokasi staf organisasi internasional," tuturnya.

"Jadi mereka mengamankan akses jalan, sementara personel bersenjata NATO menjaga di gerbang di bandara," terangnya.

Gelagat kisruh merapatnya warga ke Bandara Kabul sudah ia saksikan sejak 10 Agustus 2021.

Dia menuturkan, awalnya penduduk berbondong ke kantor pelayanan publik di Afghanistan untuk mendapatkan visa sejak Juli 2021. Tapi masing-masing kedutaan memiliki keterbatasan untuk memproses seluruh permohonan.

"Itulah mengapa mereka yang putus asa akhirnya merapat ke bandara. Gimana caranya kalau perlu nyangkut ke badan pesawat juga dikerjain," kata WNI ini menceritakan kondisi di bandar udara Kabul.

Langkah pemerintah Indonesia selamatkan WNI di Afghanistan

Terkait perkembangan kondisi di Afghanistan, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah, mengatakan Indonesia telah menyiapkan rencana penyelamatan WNI termasuk salah satunya evakuasi. Hanya saja ia belum bisa memastikan kapan akan dilakukan.

Tapi menurut dia sudah ada tim khusus dari unit perlindungan WNI Kemenlu yang menggodok pematangan rencana evakuasi, sambil menunggu masukan dari KBRI Afghanistan ihwal waktu yang tepat.

"Karena perkembangan di lapangan itu harus kita yakini cukup kondusif untuk bisa evakuasi," terang Faizasyah ketika dihubungi wartawan Nurika Manan melalui sambungan telepon.

Termasuk memastikan kondisi dan tingkat kesibukan di Bandara Kabul melalui komunikasi dengan pihak Amerika Serikat dan NATO sebagai pengelola bandara. Selain itu KBRI Afghanistan juga masih berkomunikasi dengan berbagai pihak guna memastikan jaminan keselamatan bagi WNI.

"Dan faktanya memang pemerintahan sebelumnya sudah tidak berfungsi di sana, sehingga itulah yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian dan upaya khusus dari teman-teman di KBRI," terang Faizasyah.

Namun dia memastikan WNI di Afghanistan dalam kondisi baik. Pemerintah Indonesia juga masih harus memastikan pilihan masing-masing WNI, apakah siap untuk dievakuasi ataukah punya pertimbangan lain.

Data sementara Kemenlu mencatat ada 15 WNI di Afghanistan. Tapi jumlah ini terus dicek ulang mengingat terbuka kemungkinan ada WNI yang masih belum terdata.

Bagaimana posisi pemerintahan Indonesia terhadap pemerintah baru yang dibentuk Taliban?

Adapun setelah Taliban menguasai ibukota Afghanistan dan Istana Kepresidenan, Indonesia belum menentukan sikap apakah akan mengakui atau menolak pemerintahan baru yang akan dibentuk.

Teuku Faizasyah mengatakan "proses ini masih sangat cair (fluid)" sehingga Indonesia perlu terlebih dulu melihat perkembangan ke depan.

Kendati begitu dia tak menjawab saat BBC News Indonesia menanyakan apakah pemerintah sudah berencana mengontak pemerintahan baru Taliban atau bakal memilih langkah lain.

Peneliti Timur Tengah dari LIPI, Nostalgiawan Wahyudhi menilai "menunggu" adalah pilihan yang tepat. Indonesia, menurut dia, perlu berhati-hati dan tak gegabah menentukan sikap untuk mengakui atau menolak pemerintahan baru bentukan Taliban.

"Memang kita harus wait and see ya, perpindahan kekuasaan di sebuah negara kan kita tidak tahu seperti apa," terangnya.

"Namun untuk ancang-ancang, yang diambil Indonesia untuk tidak over-reaktif itu memang cukup baik. Dalam arti, siapapun yang berkuasa itu kita akan wait and see, apakah dilihat kondisi negara itu chaos atau tidak," lanjutnya.

Selain karena tak ada ketergantungan secara ekonomi maupun politik dengan Afghanistan, Nostalgiawan mengungkapkan, Indonesia tidak pernah memiliki sejarah konflik sehingga mengharuskan negara bergegas menentukan sikap. Sehingga tak ada urgensi untuk cepat-cepat menentukan sikap.

Dia menyarankan pemerintah Indonesia untuk menunggu dan menyaksikan apakah Taliban sungguh-sungguh mewujudkan komitmen mereka seperti dalam jumpa pers pertama ataukah sebaliknya.

Nostalgiawan mengatakan jangan sampai kebijakan politik yang keliru dan reaksi berlebihan terhadap apa yang terjadi di Afghanistan justru akan merugikan Indonesia kelak.

"Jadi kita tidak pada posisi yang terlalu ekstrem seperti Amerika yang pernah di Afghanistan," ujarnya.

Menakar janji Taliban mengubah kebijakan

Taliban merebut ibukota Afghanistan, Kabul pada Minggu (15/08), 20 tahun setelah mereka digulingkan Amerika serikat dan sekutunya dari kekuasaan.

Dua hari setelahnya, Juru Bicara Taliban Zabihullah Mujahid menyatakan akan membentuk pemerintahan "Islamis yang kuat" dan memberikan amnesti kepada mereka yang pernah bekerja dengan pihak asing.

Nostalgiawan mengklaim pemerintahan baru kemungkinan akan berbeda dari masa kepemimpinan 1996-2001, yang terkenal dengan hukuman di muka umum, termasuk rajam dan pembatasan ketat terhadap perempuan.

Mujahid juga menjanjikan perempuan akan menikmati hak sesuai syariah, sementara media swasta bisa bertugas secara bebas dan independen.

Mengamati itu, Nostalgiawan mengaku tak terlalu optimistis akan perubahan Taliban. Meski upaya-upaya mereka untuk membuka diri dan berdialog menurutnya patut diapresiasi.

Konferensi pers Taliban itu tutur Nostalgiawan, boleh jadi menjadi upaya mereka untuk mendapatkan simpati politik. "Tapi bisa jadi juga sebagai upaya mekanisme pembelajaran yang mereka lakukan, bagaimana kegagalan mereka menguasai Afghanistan yang sebelumnya ya."

Ia menerangkan, puluhan tahun silam Taliban pernah tersudut di titik terendah di mana langkah politik mereka malah berujung pada konflik berdarah, kehilangan akses kekuasaan, terusir dari pusat pemerintahan dan, tak mendapatkan dukungan dari warganya sendiri.

"Jadi dengan mengambil posisi yang tidak terlalu kontra mungkin banyak yang bisa kita kerjasamakan, tidak ada masalah," tutur Nostalgiawan.

"Kalau pengelolaan negaranya sama dengan Taliban yang sebelumnya, kita juga tidak dalam posisi yang telanjur nyemplung mengatakan mendukung kan. Kita bisa menghindar untuk tidak ikut campur kan," imbuhnya.

Alih-alih memilih sikap ekstrem dengan mengakui pemerintahan baru Taliban atau menolaknya, Nostalgiawan justru melihat peluang Indonesia bisa mengambil pendekatan dialog dan mendamaikan, bertolok pada sejarah perdamaian yang pernah dikerjakan negara ini.

Ia pun menyinggung soal mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang sempat mengundang perwakilan Taliban. Menurut dia, saat itu Taliban menunjukkan respons positif.

"Upaya-upaya ketika Taliban ke Indonesia dan melakukan dialog dan bertukar pikiran itu termasuk salah satu tanda dalam human relationship, baik itu secara politik ataupun sosial itu berarti kan mereka masih bisa berdialog," papar Nostalgiawan.

"Alangkah baiknya jika posisi Indonesia masih sama. ... Di posisi mendamaikan. Itu kalau dalam pendekatan luar negeri dan diplomasi jauh lebih baik dibandingkan kita langsung secara gegabah masuk ke salah satu pihak yang sebetulnya kita tidak perlu," kata dia meyakinkan.

Jika sudah begitu, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia menurut Nostalgiawan, bisa menjadi contoh karena menempuh pendekatan yang berbeda.

"Kalau dibilang mau kontra, kita juga pernah mengundang Taliban untuk dialog. Mereka juga mengatakan, Indonesia lebih nyaman karena lebih menghargai, itu kan tandanya mereka bisa menilai kan bagaimana Indonesia bisa memberikan contoh," jelasnya.

"Kalau mau jadi pendukung juga, apa keuntungannya buat kita?" ujarnya. [yy/okezone]