25 Dzulqa'dah 1443  |  Sabtu 25 Juni 2022

basmalah.png

Fiqhislam.com - Mahkamah Agung Israel menunda banding dari empat keluarga Palestina yang mengalami pengusiran paksa dari lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur. Keluarga itu menyatakan telah menolak proposal pengadilan yang mengizinkan keluarga tersebut tinggal berstatus sebagai penyewa dilindungi dan mengakui kepemilikan Israel.

Kasus-kasus yang diperiksa pada Senin (2/8) melibatkan empat keluarga Palestina, dengan jumlah total sekitar 70 orang.

Pengadilan Israel yang lebih rendah telah menyetujui pengusiran empat keluarga untuk memberi jalan bagi pemukim Yahudi. Pengadilan memutuskan, rumah mereka dibangun di atas tanah milik orang Yahudi sebelum Israel didirikan pada 1948.

Namun menimbang banding terakhir, pengadilan menyarankan kesepakatan yang akan memberi mereka status sebagai penyewa dilindungi. Mereka diminta membayar sewa tahunan. Namun keluarga Palestina itu menolak proposal tersebut.

Hakim Isaac Amit meminta dokumentasi lebih lanjut dan berkata, "Kami akan menerbitkan keputusan nanti," tanpa menetapkan tanggal sidang berikutnya.

Aljazirah yang melaporkan dari pengadilan di Yerusalem Barat, mengatakan, hakim menawari keluarga Palestina opsi untuk menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa tanah itu milik pemukim Yahudi. Sebagai imbalannya, mereka menjamin sewa rumah itu untuk tiga generasi berikutnya.

"Mereka memberi banyak tekanan pada kami untuk mencapai kesepakatan dengan pemukim Israel di mana kami akan menyewa dari organisasi pemukim. Tentu saja kami menolak,” kata Muhammad al-Kurd, salah satu dari empat keluarga Palestina yang mengajukan kasus pengusiran tersebut.

Seorang pengacara yang mewakili keluarga Palestina, Sami Ershied, mengatakan, proposal itu tidak dapat diterima. Dia mengatakan, selama ini tidak ada tawaran yang adil dan melindungi hak-hak warga. Oleh karena itu, tidak ada mencapai kompromi yang berhasil dicapai. Namun, Ershied mengatakan, sidang itu adalah sebuah kemajuan yang baik.

“Hakim mengindikasikan mereka akan mengundang kami untuk sidang kedua. Mereka belum menolak banding kami. Ini indikasi yang bagus. Kami berharap para hakim akan terus mendengarkan argumen kami," kata Ershied.

Ershied menambahkan, pengadilan akan memutuskan menjadwal sidang berikutnya. Menurutnya, sidang tersebut bisa diadakan dalam hitungan pekan atau bulan.

Sebelumnya, Mahkamah Agung telah dijadwalkan untuk mengeluarkan putusan pada Mei. Namun mereka menunda keputusan setelah jaksa agung meminta lebih banyak waktu mempertimbangkan kasus-kasus tersebut.

Pengusiran itu memicu protes yang meluas oleh warga Palestina. Aksi ini kemudian ditanggapi dengan tindakan keras oleh pasukan keamanan Israel. Eskalasi antara pasukan Israel dan Hamas meningkat sehingga terjadi pertempuran selama 11 hari pada Mei lalu di Gaza. Hal ini menjadi ujian bagi koalisi pemerintahan baru Israel, yang mencakup tiga partai pro-pemukiman dan sebuah partai kecil yang mewakili warga Palestina di Israel.

Para pemukim Yahudi telah melakukan kampanye selama puluhan tahun untuk mengusir keluarga-keluarga Palestina ke luar tembok Kota Tua. Wilayah ini merupakan salah satu bagian paling sensitif dari Yerusalem Timur yang diduduki.

Para pemukim mengklaim bahwa rumah-rumah warga Palestina dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh orang Yahudi sebelum perang 1948. Hukum Israel mengizinkan orang Yahudi untuk merebut kembali properti tersebut. Namun warga Palestina menolak untuk memberikan rumah yang telah mereka tempati selama turun temurun.

Yordania menguasai Yerusalem Timur dari 1948 hingga 1967. Keluarga-keluarga Palestina menjadi pengungsi selama perang tahun 1948. Pihak berwenang Yordania menawarkan rumah kepada warga Palestina, sebagai imbalan untuk melepaskan status pengungsi mereka.

Israel menduduki Yerusalem Timur, bersama dengan Tepi Barat dan Gaza, pada 1967 dan mencaploknya. Namun langkah Israel ini tidak diakui secara internasional.

Pada 1972, kelompok pemukim mengatakan kepada keluarga Palestina bahwa, mereka masuk di tanah milik Yahudi tanpa izin. Ini adalah awal dari pertempuran hukum panjang yang dalam beberapa bulan terakhir telah memuncak dengan perintah pengusiran terhadap 36 keluarga di Sheikh Jarrah dan dua lingkungan lainnya di Yerusalem Timur yang diduduki. Kelompok hak asasi memperkirakan bahwa lebih dari 1.000 warga Palestina berisiko diusir dari rumah mereka. [yy/republika]

 

Fiqhislam.com - Mahkamah Agung Israel menunda banding dari empat keluarga Palestina yang mengalami pengusiran paksa dari lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur. Keluarga itu menyatakan telah menolak proposal pengadilan yang mengizinkan keluarga tersebut tinggal berstatus sebagai penyewa dilindungi dan mengakui kepemilikan Israel.

Kasus-kasus yang diperiksa pada Senin (2/8) melibatkan empat keluarga Palestina, dengan jumlah total sekitar 70 orang.

Pengadilan Israel yang lebih rendah telah menyetujui pengusiran empat keluarga untuk memberi jalan bagi pemukim Yahudi. Pengadilan memutuskan, rumah mereka dibangun di atas tanah milik orang Yahudi sebelum Israel didirikan pada 1948.

Namun menimbang banding terakhir, pengadilan menyarankan kesepakatan yang akan memberi mereka status sebagai penyewa dilindungi. Mereka diminta membayar sewa tahunan. Namun keluarga Palestina itu menolak proposal tersebut.

Hakim Isaac Amit meminta dokumentasi lebih lanjut dan berkata, "Kami akan menerbitkan keputusan nanti," tanpa menetapkan tanggal sidang berikutnya.

Aljazirah yang melaporkan dari pengadilan di Yerusalem Barat, mengatakan, hakim menawari keluarga Palestina opsi untuk menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa tanah itu milik pemukim Yahudi. Sebagai imbalannya, mereka menjamin sewa rumah itu untuk tiga generasi berikutnya.

"Mereka memberi banyak tekanan pada kami untuk mencapai kesepakatan dengan pemukim Israel di mana kami akan menyewa dari organisasi pemukim. Tentu saja kami menolak,” kata Muhammad al-Kurd, salah satu dari empat keluarga Palestina yang mengajukan kasus pengusiran tersebut.

Seorang pengacara yang mewakili keluarga Palestina, Sami Ershied, mengatakan, proposal itu tidak dapat diterima. Dia mengatakan, selama ini tidak ada tawaran yang adil dan melindungi hak-hak warga. Oleh karena itu, tidak ada mencapai kompromi yang berhasil dicapai. Namun, Ershied mengatakan, sidang itu adalah sebuah kemajuan yang baik.

“Hakim mengindikasikan mereka akan mengundang kami untuk sidang kedua. Mereka belum menolak banding kami. Ini indikasi yang bagus. Kami berharap para hakim akan terus mendengarkan argumen kami," kata Ershied.

Ershied menambahkan, pengadilan akan memutuskan menjadwal sidang berikutnya. Menurutnya, sidang tersebut bisa diadakan dalam hitungan pekan atau bulan.

Sebelumnya, Mahkamah Agung telah dijadwalkan untuk mengeluarkan putusan pada Mei. Namun mereka menunda keputusan setelah jaksa agung meminta lebih banyak waktu mempertimbangkan kasus-kasus tersebut.

Pengusiran itu memicu protes yang meluas oleh warga Palestina. Aksi ini kemudian ditanggapi dengan tindakan keras oleh pasukan keamanan Israel. Eskalasi antara pasukan Israel dan Hamas meningkat sehingga terjadi pertempuran selama 11 hari pada Mei lalu di Gaza. Hal ini menjadi ujian bagi koalisi pemerintahan baru Israel, yang mencakup tiga partai pro-pemukiman dan sebuah partai kecil yang mewakili warga Palestina di Israel.

Para pemukim Yahudi telah melakukan kampanye selama puluhan tahun untuk mengusir keluarga-keluarga Palestina ke luar tembok Kota Tua. Wilayah ini merupakan salah satu bagian paling sensitif dari Yerusalem Timur yang diduduki.

Para pemukim mengklaim bahwa rumah-rumah warga Palestina dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh orang Yahudi sebelum perang 1948. Hukum Israel mengizinkan orang Yahudi untuk merebut kembali properti tersebut. Namun warga Palestina menolak untuk memberikan rumah yang telah mereka tempati selama turun temurun.

Yordania menguasai Yerusalem Timur dari 1948 hingga 1967. Keluarga-keluarga Palestina menjadi pengungsi selama perang tahun 1948. Pihak berwenang Yordania menawarkan rumah kepada warga Palestina, sebagai imbalan untuk melepaskan status pengungsi mereka.

Israel menduduki Yerusalem Timur, bersama dengan Tepi Barat dan Gaza, pada 1967 dan mencaploknya. Namun langkah Israel ini tidak diakui secara internasional.

Pada 1972, kelompok pemukim mengatakan kepada keluarga Palestina bahwa, mereka masuk di tanah milik Yahudi tanpa izin. Ini adalah awal dari pertempuran hukum panjang yang dalam beberapa bulan terakhir telah memuncak dengan perintah pengusiran terhadap 36 keluarga di Sheikh Jarrah dan dua lingkungan lainnya di Yerusalem Timur yang diduduki. Kelompok hak asasi memperkirakan bahwa lebih dari 1.000 warga Palestina berisiko diusir dari rumah mereka. [yy/republika]

 

Tolak Mentah-mentah Tawaran Israel

Warga Sheikh Jarrah Tolak Mentah-mentah Tawaran Sebagai Penyewa Pengadilan Israel


Fiqhislam.com - Pengadilan Israel menawarkan kesepakatan kepada warga Sheikh Jarrah Palestina yang akan menghadapi pengusiran meski keputusan itu ditunda.

Warga Palestina mengatakan mereka ditawari kesempatan untuk tetap tinggal di properti mereka di lingkungan Sheikh Jarrah sebagai "penyewa yang dilindungi" jika mereka mengakui kepemilikan Israel.

Mahkamah Agung Israel menunda keputusan pada hari Senin dalam kasus keluarga Palestina yang menghadapi pengusiran oleh pemukim Yahudi di Yerusalem Timur, sebuah masalah yang memicu konflik bersenjata pada bulan Mei.

"Mereka memberi banyak tekanan pada kami untuk mencapai kesepakatan dengan pemukim Yahudi di mana kami akan menyewa dari organisasi pemukim," kata Muhammad el-Kurd, dari salah satu dari empat keluarga Palestina yang menjadi inti kasus ini.

"Tentu saja ini ditolak," tegasnya seperti dikutip dari SBS, Selasa (3/8/2021).

Sidang pada hari Senin adalah bagian dari pertempuran hukum selama bertahun-tahun yang dilakukan oleh organisasi Yahudi Israel yang mencoba untuk merebut kembali properti yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem Timur sebelum pendirian Israel pada tahun 1948.

Penduduk Palestina mengatakan Yordania memberi mereka rumah di properti itu setelah mereka diusir dari kota-kota yang kemudian menjadi Israel. Pada hari Senin, mereka berpendapat bahwa dokumen Yordania yang baru diperoleh membuktikan kasus mereka.

Keempat keluarga itu berada di bawah perintah pengusiran, tetapi perintah itu ditangguhkan karena mereka mengajukan banding di pengadilan.

Kesepakatan yang diusulkan Senin akan membuat keluarga Palestina membayar USD465 per tahun kepada organisasi pemukim Nahalat Shimon.

Pengacara yang mewakili warga Palestina, Sami Irshid, menolak klaim Israel atas properti tersebut.

"Kami bersedia terdaftar sebagai penyewa yang dilindungi dengan tetap mempertahankan hak kami," katanya di pengadilan.

"Kami akan meminta pengakuan atas hak milik yang diberikan pemerintah Yordania kepada kami," tegasnya.

Mewakili para pemukim Yahudi, Ilan Shemer, mengatakan bahwa pengaturan ini akan menjadi pengaturan kosong.

Danny Seidemann, seorang pengacara yang mengkhususkan diri di Yerusalem, mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa pengadilan menunda keputusan dalam upaya menjembatani posisi tersebut, dengan hakim meminta Palestina untuk menyajikan daftar penyewa potensial yang dilindungi.

Seidemann mengatakan kesepakatan bisa menunda penggusuran selama beberapa dekade.

"Itu juga berarti penggusuran di beberapa titik tidak bisa dihindari," katanya.

Kasus ini telah menjadi pemicu perhatian internasional, dengan puluhan orang berdemonstrasi di luar pengadilan pada hari Senin.

Keluarga warga Palestina mengajukan banding ke Mahkamah Agung setelah dua pengadilan yang lebih rendah memutuskan bahwa di bawah hukum properti Israel, rumah-rumah tersebut milik pemilik Yahudi yang membeli plot sebelum 1948.

Pada tahun 1956, ketika Yerusalem Timur berada di bawah kendali Yordania, Amman menyewakan sebidang tanah kepada keluarga di Sheikh Jarrah, dan badan PBB untuk pengungsi Palestina membangun rumah untuk mereka.

Yordania berjanji untuk mendaftarkan properti atas nama mereka, tetapi tidak menyelesaikan proses sebelum Israel merebut Yerusalem Timur pada tahun 1967 dan mencaploknya dalam sebuah langkah yang tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional.

Sebuah undang-undang Israel tahun 1970 memungkinkan orang-orang Yahudi untuk merebut kembali tanah di Yerusalem Timur yang mereka hilangkan pada tahun 1948, meskipun tidak ada pilihan seperti itu bagi warga Palestina yang kehilangan properti.

Wakil walikota Yerusalem Arieh King, yang mendukung klaim para pemukim di lingkungan itu, mengecam penundaan pengadilan.

"Selama pengadilan berlarut-larut, ada lebih banyak ruang bagi orang Arab untuk membuat kerusuhan," kata King kepada AFP.

Keluarga Palestina mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka menegaskan hak mereka atas rumah mereka "sampai nafas terakhir".

Kelompok anti-pemukiman Ir Amim mengatakan bahwa lebih dari 1.000 warga Palestina berisiko kehilangan rumah mereka karena kelompok pemukim Yahudi di Sheikh Jarrah dan lingkungan Silwan di Yerusalem Timur. [yy/sindonews]