25 Dzulqa'dah 1443  |  Sabtu 25 Juni 2022

basmalah.png

Fiqhislam.com - Sebanyak 20 delegasi Rusia melakukan kunjungan rahasia ke Myanmar seminggu sebelum Pemimpin Junta Min Aung Hlaing berkunjung ke Moskow.

Media lokal Myanmar Now melaporkan pada Selasa (6/7), tujuan kunjungan yang berlangsung pada 13-19 Juni tersebut tidak jelas. Namun, Myanmar Now mengungkapkan kunjungan tersebut tampaknya terkait urusan angkatan laut karena dipimpin oleh Wakil Panglima Angkatan Laut Rusia Wakil Laksamana Vladimir Lvovich Kasatonov.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh Myanmar Now, sembilan delegasi, termasuk wakil laksamana, mengunjungi Naypyitaw selama satu malam untuk bertemu dengan angkatan laut Myanmar.

Alexander Basov, seorang perwakilan dari eksportir senjata milik negara Rusia, Rosoboronexport, ikut mengunjungi ibu kota Myanmar tersebut. Sementara, Min Aung Hlaing menghabiskan waktu satu minggu di Rusia sejak 20 Juni. Ini merupakan perjalanan kedua Min Aung Hlaing ke luar negeri sejak memimpin kudeta pada 1 Februari.

Di Rusia, Min Aung Hlaing menghadiri Konferensi Keamanan Internasional Moskow, bertemu dengan pejabat senior militer Rusia, mengunjungi sekolah pelatihan militer dan kantor pusat Rosoboronexport.

Min Aung Hlaing juga bertemu dengan Menteri Pertahanan Rusia Sergey Shoigu dan mengucapkan terima kasihnya atas dukungan Rusia terhadap angkatan bersenjata Myanmar.

“Berkat Rusia, tentara kami telah menjadi salah satu yang terkuat di kawasan,” kata Min Aung Hlaing menurut kantor berita Rusia.

Di sisi lain, Shoigu mengatakan Myanmar adalah sekutu yang dapat diandalkan dan berpendapat kerja sama militer merupakan komponen penting dalam hubungan antara kedua negara. Kunjungan Min Aung Hlaing dilakukan setelah Majelis Umum PBB menyerukan negara-negara anggota untuk "mencegah aliran senjata" ke Myanmar.

Resolusi itu, yang tidak sampai menyerukan embargo senjata global, juga menuntut militer "segera menghentikan semua kekerasan terhadap demonstran damai." Resolusi itu disetujui oleh 119 negara, dengan 36 abstain termasuk China, sekutu utama Myanmar, dan Rusia. Hanya satu negara, Belarus, yang menentangnya.

Hubungan pertahanan kedua negara berkembang beberapa tahun belakangan, di mana Rusia menjadi sekutu dan pemasok senjata utama ke militer Myanmar. Hubungan dekat antara Rusia dan Myanmar turut terlihat dari kunjungan Menteri Pertahanan Shoigu ke Myanmar pada akhir Januari atau seminggu sebelum kudeta militer.

Dalam pertemuan itu, kedua negara menandatangani kontrak pembelian sistem rudal, drone pengintai, serta fasilitas radar Rusia.

Menyusul perjanjian tersebut, militer Myanmar mengimpor perlengkapan radar senilai 14,7 juta dolar AS (sekitar Rp 212,9 miliar) pada Februari. Rusia juga akan mengirimkan enam jet tempur Su-30 pada tahun ini, yang akan menjadi pesawat tempur paling canggih tentara Myanmar.

Myanmar diguncang kudeta militer pada 1 Februari dengan menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi. Militer berdalih pemilu yang mengantarkan Suu Kyi terpilih dengan suara terbanyak penuh kecurangan. Berdasarkan pemantauan kelompok masyarakat sipil, sebanyak 894 orang tewas sejak kudeta militer di Myanmar. [yy/republika]

 

Fiqhislam.com - Sebanyak 20 delegasi Rusia melakukan kunjungan rahasia ke Myanmar seminggu sebelum Pemimpin Junta Min Aung Hlaing berkunjung ke Moskow.

Media lokal Myanmar Now melaporkan pada Selasa (6/7), tujuan kunjungan yang berlangsung pada 13-19 Juni tersebut tidak jelas. Namun, Myanmar Now mengungkapkan kunjungan tersebut tampaknya terkait urusan angkatan laut karena dipimpin oleh Wakil Panglima Angkatan Laut Rusia Wakil Laksamana Vladimir Lvovich Kasatonov.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh Myanmar Now, sembilan delegasi, termasuk wakil laksamana, mengunjungi Naypyitaw selama satu malam untuk bertemu dengan angkatan laut Myanmar.

Alexander Basov, seorang perwakilan dari eksportir senjata milik negara Rusia, Rosoboronexport, ikut mengunjungi ibu kota Myanmar tersebut. Sementara, Min Aung Hlaing menghabiskan waktu satu minggu di Rusia sejak 20 Juni. Ini merupakan perjalanan kedua Min Aung Hlaing ke luar negeri sejak memimpin kudeta pada 1 Februari.

Di Rusia, Min Aung Hlaing menghadiri Konferensi Keamanan Internasional Moskow, bertemu dengan pejabat senior militer Rusia, mengunjungi sekolah pelatihan militer dan kantor pusat Rosoboronexport.

Min Aung Hlaing juga bertemu dengan Menteri Pertahanan Rusia Sergey Shoigu dan mengucapkan terima kasihnya atas dukungan Rusia terhadap angkatan bersenjata Myanmar.

“Berkat Rusia, tentara kami telah menjadi salah satu yang terkuat di kawasan,” kata Min Aung Hlaing menurut kantor berita Rusia.

Di sisi lain, Shoigu mengatakan Myanmar adalah sekutu yang dapat diandalkan dan berpendapat kerja sama militer merupakan komponen penting dalam hubungan antara kedua negara. Kunjungan Min Aung Hlaing dilakukan setelah Majelis Umum PBB menyerukan negara-negara anggota untuk "mencegah aliran senjata" ke Myanmar.

Resolusi itu, yang tidak sampai menyerukan embargo senjata global, juga menuntut militer "segera menghentikan semua kekerasan terhadap demonstran damai." Resolusi itu disetujui oleh 119 negara, dengan 36 abstain termasuk China, sekutu utama Myanmar, dan Rusia. Hanya satu negara, Belarus, yang menentangnya.

Hubungan pertahanan kedua negara berkembang beberapa tahun belakangan, di mana Rusia menjadi sekutu dan pemasok senjata utama ke militer Myanmar. Hubungan dekat antara Rusia dan Myanmar turut terlihat dari kunjungan Menteri Pertahanan Shoigu ke Myanmar pada akhir Januari atau seminggu sebelum kudeta militer.

Dalam pertemuan itu, kedua negara menandatangani kontrak pembelian sistem rudal, drone pengintai, serta fasilitas radar Rusia.

Menyusul perjanjian tersebut, militer Myanmar mengimpor perlengkapan radar senilai 14,7 juta dolar AS (sekitar Rp 212,9 miliar) pada Februari. Rusia juga akan mengirimkan enam jet tempur Su-30 pada tahun ini, yang akan menjadi pesawat tempur paling canggih tentara Myanmar.

Myanmar diguncang kudeta militer pada 1 Februari dengan menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi. Militer berdalih pemilu yang mengantarkan Suu Kyi terpilih dengan suara terbanyak penuh kecurangan. Berdasarkan pemantauan kelompok masyarakat sipil, sebanyak 894 orang tewas sejak kudeta militer di Myanmar. [yy/republika]

 

Rusia Dukung Rencana ASEAN

Rusia Dukung Rencana ASEAN Atasi Krisis Myanmar Meski Tanpa Kemajuan


Fiqhislam.com - Rusia sangat mendukung upaya diplomatik ASEAN untuk mengakhiri krisis di Myanmar . Moskow juga telah menyampaikan pesan serupa kepada para pemimpin militer Myanmar.

Pernyataan itu diungkapkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergei Lavrov di Jakarta pada Selasa (6/7).

Menurut Lavrov, konsensus lima poin yang disepakati Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) harus menjadi dasar di mana situasi dapat diselesaikan.

“Dalam kontak kami dengan para pemimpin Myanmar, para pemimpin militer, kami mempromosikan posisi ASEAN yang menurut pandangan kami harus dipertimbangkan sebagai dasar untuk menyelesaikan krisis ini dan membawa situasi kembali normal,” ujar Lavrov.

“Lavrov akan mengadakan pembicaraan virtual dengan rekan-rekan ASEAN-nya, selama kunjungan ke Jakarta,” ungkap Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, dilansir Arab News.

Komentar Lavrov penting dan muncul di tengah keterlibatan yang semakin dalam antara Rusia dan militer Myanmar.

Saat ini kekuatan global utama memberikan sanksi kepada bisnis dan pemimpin puncak Myanmar dan menyerukan larangan global atas penjualan senjata ke negara itu.

Myanmar berada dalam krisis sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari.

Aksi junta itu memicu kemarahan nasional yang dengan cepat berubah menjadi protes dan pemogokan yang ditekan secara brutal oleh pasukan keamanan.

Pertempuran antara tentara dan milisi yang baru terbentuk di beberapa daerah telah membuat puluhan ribu orang mengungsi ke negara-negara tetangga.

Meskipun pemimpin junta Min Aung Hlaing menyetujui rencana perdamaian ASEAN yang dicapai pada April, militer tidak menunjukkan niat menindaklanjutinya.

Junta malah mengulangi rencananya sendiri yang sama sekali berbeda dengan usulan ASEAN untuk memulihkan ketertiban dan demokrasi.

Upaya ASEAN menyerukan dialog antara semua pihak, penunjukan utusan khusus, akses kemanusiaan yang lebih besar dan diakhirinya kekerasan, tetapi anggota blok yang paling vokal, termasuk Indonesia, Malaysia dan Singapura, telah frustrasi oleh kurangnya tindakan junta Myanmar.

Meskipun telah menyatakan keprihatinan tentang kekerasan di Myanmar, Rusia sebagai pemasok utama senjata dan pelatihan untuk militer Mynamr adalah salah satu dari sedikit negara yang telah mengakui junta.

Rusia juga telah mengirim pejabat tinggi ke negara itu untuk bertemu dengan para jenderal.

Rusia bulan lalu menyambut pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing dan delegasi militer untuk kunjungan panjang ke Moskow.

Saat itu Aung Hlaing memberikan banyak pidato dan wawancara media serta dianugerahi gelar profesor kehormatan.

Lavrov juga membahas dengan Retno kesepakatan kerja sama kesehatan dan kemungkinan bersama-sama memproduksi vaksin. [yy/sindonews]

 

Bencana HAM Multidimensi

PBB: Situasi Myanmar Jadi Bencana HAM Multidimensi


Fiqhislam.com - Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM) Michelle Bachelet mengatakan situasi di Myanmar telah menjadi bencana HAM multidimensi. Dia memuji warga sipil yang telah berani bersuara dan melawan sejak militer melakukan kudeta pada Februari lalu.

“Orang-orang di seluruh negeri melanjutkan protes damai meskipun penggunaan kekuatan mematikan secara besar-besaran terhadap mereka, termasuk persenjataan berat. Gerakan pembangkangan sipil telah membuat banyak struktur pemerintah yang dikendalikan militer terhenti,” kata Bachelet pada Selasa (6/7).

Pada saat yang sama, kata Bachelet menerangkan, rakyat Myanmar telah menunjukkan ketahanan luar biasa dalam mengorganisasi solidaritas serta dukungan timbal balik. Bachelet mengatakan, komunitas internasional harus terus menekan militer untuk mendukung warga sipil.

“Adalah kewajiban masyarakat internasional untuk bersatu dalam menekan militer guna menghentikan serangan yang terus berlanjut terhadap rakyat Myanmar dan mengembalikan negara itu ke demokrasi, yang mencerminkan keinginan yang jelas dari rakyat,” ujar Bachelet.

Pada 1 Februari lalu, militer Myanmar melancarkan kudeta terhadap pemerintahan sipil di negara tersebut. Mereka menangkap pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan beberapa tokoh senior partai National League for Democracy (NLD).

Kudeta dan penangkapan sejumlah tokoh itu merupakan respons militer Myanmar atas dugaan kecurangan pemilu pada November tahun lalu. Dalam pemilu itu, NLD pimpinan Suu Kyi menang telak dengan mengamankan 396 dari 476 kursi parlemen yang tersedia. Itu merupakan kemenangan kedua NLD sejak berakhirnya pemerintahan militer di sana pada 2011.

Setelah kudeta, hampir seluruh wilayah di Myanmar diguncang gelombang demonstrasi. Massa menentang kudeta dan menyerukan agar para pemimpin sipil yang ditangkap dibebaskan. Namun militer Myanmar merespons aksi tersebut secara represif dan brutal. Lebih dari 850 orang dilaporkan telah tewas di tangan militer. [yy/republika]