27 Dzulqa'dah 1443  |  Senin 27 Juni 2022

basmalah.png

Fiqhislam.com - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengkhawatirkan terus berlanjutnya penghancuran bangunan atau properti milik warga Palestina di Yerusalem Timur oleh Israel. Dia mendesak Israel menghentikan tindakan tersebut.

“Dia (Guterres), sekali lagi, mengulangi seruannya agar otoritas Israel menghentikan penghancuran dan pengusiran (warga Palestina), sejalan dengan kewajiban Israel di bawah hukum humaniter dan hak asasi manusia internasional,” kata juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, kepada awak media di markas PBB di New York, Amerika Serikat (AS), Selasa (29/6), dilaporkan Anadolu Agency.

Seruan Guterres itu muncul saat pasukan Israel menghancurkan sebuah toko dan apartemen milik warga Palestina di lingkungan Silwan, Yerusalem Timur. Penghancuran dilakukan karena otoritas Israel menilai bangunan-bangunan tersebut tak berizin.

Penghancuran toko dan apartemen itu telah memicu bentrokan antara warga Palestina dan aparat keamanan Israel. Gas air mata dan peluru karet ditembakan guna membubarkan massa. Bulan Sabit Merah Palestina menyebut, aksi represif aparat Israel menyebabkan 13 petugas medis terluka.

Palestina menuding Israel sengaja menggusur dan menghancurkan rumah warga Palestina di Silwan untuk mengusir warga Arab di sana. Sebagai gantinya, Israel memboyong para pemukim atau warganya ke sana.

Direktur the Wadi Hilweh Centre, Jawad Siam, mengatakan terdapat sekitar 8.000 warga Palestina di Silwan yang berisiko dideportasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bangunan tempat mereka menetap juga rawan digusur atau dihancurkan untuk proyek permukiman Israel. [yy/ihram]

 

Fiqhislam.com - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengkhawatirkan terus berlanjutnya penghancuran bangunan atau properti milik warga Palestina di Yerusalem Timur oleh Israel. Dia mendesak Israel menghentikan tindakan tersebut.

“Dia (Guterres), sekali lagi, mengulangi seruannya agar otoritas Israel menghentikan penghancuran dan pengusiran (warga Palestina), sejalan dengan kewajiban Israel di bawah hukum humaniter dan hak asasi manusia internasional,” kata juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, kepada awak media di markas PBB di New York, Amerika Serikat (AS), Selasa (29/6), dilaporkan Anadolu Agency.

Seruan Guterres itu muncul saat pasukan Israel menghancurkan sebuah toko dan apartemen milik warga Palestina di lingkungan Silwan, Yerusalem Timur. Penghancuran dilakukan karena otoritas Israel menilai bangunan-bangunan tersebut tak berizin.

Penghancuran toko dan apartemen itu telah memicu bentrokan antara warga Palestina dan aparat keamanan Israel. Gas air mata dan peluru karet ditembakan guna membubarkan massa. Bulan Sabit Merah Palestina menyebut, aksi represif aparat Israel menyebabkan 13 petugas medis terluka.

Palestina menuding Israel sengaja menggusur dan menghancurkan rumah warga Palestina di Silwan untuk mengusir warga Arab di sana. Sebagai gantinya, Israel memboyong para pemukim atau warganya ke sana.

Direktur the Wadi Hilweh Centre, Jawad Siam, mengatakan terdapat sekitar 8.000 warga Palestina di Silwan yang berisiko dideportasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bangunan tempat mereka menetap juga rawan digusur atau dihancurkan untuk proyek permukiman Israel. [yy/ihram]

 

Yair Lapid: Timur Tengah Rumah Kami

Resmikan Kedubes Israel di Abu Dhabi, Yair Lapid: Timur Tengah Rumah Kami


Fiqhislam.com - Menteri Luar Negeri Israel , Yair Lapid, meresmikan kedutaan baru negara itu di Abu Dhabi dalam kunjungan resmi pertama negera Zionis itu ke Uni Emirat Arab (UEA) sejak kedua negara menormalkan hubungannya tahun lalu.

Berbicara pada upacara pemotongan pita, Yair Lapid tampak menyentil musuh regional lainnya dalam sambutannya.

“Israel menginginkan perdamaian dengan tetangganya – dengan semua tetangganya. Kami tidak akan kemana-mana. Timur Tengah adalah rumah kami ... Kami meminta semua negara di kawasan ini untuk mengakui itu, dan datang untuk berbicara dengan kami,” katanya, menurut transkrip yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Israel seperti dikutip dari The Guardian, Rabu (30/6/2021).

Israel dan UEA – kekuatan ekonomi di kawasan itu – diam-diam telah bekerja sama selama bertahun-tahun terkait musuh bersama mereka, Iran, tetapi secara resmi baru menandatangani perjanjian diplomatik yang dikenal sebagai Kesepakatan Abraham pada Agustus 2020.

Normalisasi hubungan antara Israel dan UEA, serta beberapa negara Arab lainnya, diawasi oleh pemerintahan Donald Trump, yang melihatnya sebagai aspek penting dari kampanye "tekanan maksimum" terhadap Teheran.

Meskipun bukan perjanjian damai penuh, kesepakatan itu juga mematahkan hal tabu selama puluhan tahun dalam diplomasi Arab bahwa Israel akan diisolasi di kawasan itu sampai krisis Israel-Palestina diselesaikan.

Para menteri Israel sebelumnya telah mengunjungi UEA, tetapi Lapid yang baru diangkat adalah yang pertama melakukan perjalanan dalam misi resmi, serta yang paling senior.

Sementara perjalanan itu secara luas dipandang sebagai kesempatan pertama bagi pemerintah baru Israel untuk membuat terobosan diplomatik, Lapid juga mengakui mantan perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai “arsitek” dari perjanjian tersebut.

"Momen ini adalah miliknya, tidak kurang dari milik kita," ujarnya.

Netanyahu telah mencoba menggunakan keberhasilan diplomatik untuk meningkatkan peluangnya terpilih kembali, tetapi setelah 12 tahun menjabat, ia digulingkan oleh koalisi lintas partai yang dipimpin oleh nasionalis Naftali Bennett bulan lalu.

Lapid, mantan presenter televisi berhaluan tengah yang dengan gigih menyatukan koalisi baru, telah memperjelas bahwa pemerintah baru berusaha untuk melepaskan diri dari prioritas kebijakan luar negeri era Netanyahu, dengan mengatakan awal pekan ini bahwa pemerintah sebelumnya telah mengambil “pertaruhan yang mengerikan” dengan hanya berfokus pada hubungan dengan Partai Republik di Washington.

Selama kunjungan dua harinya, Lapid juga akan meresmikan sebuah konsulat di Dubai dan menandatangani perjanjian bilateral tentang kerja sama ekonomi, yang melampaui kesepakatan perdagangan yang diyakini telah melampaui USD354 juta.

Bahrain, Maroko dan Sudan juga telah menjalin hubungan baru dengan Israel. Para kritikus memperingatkan bahwa restu Trump akan dilihat oleh elit penguasa negara-negara ini – yang tidak lagi melihat masalah Palestina sebagai masalah mendesak – sebagai “lampu hijau” untuk mengejar kebijakan represif di dalam negeri.

Joe Biden telah menyatakan dukungan untuk normalisasi hubungan, tetapi mengatakan kepada presiden Israel yang akan lengser, Reuven Rivlin, selama kunjungan kepala negara ke Washington minggu ini bahwa itu bukan pengganti untuk terlibat dalam masalah antara Israel dan Palestina yang perlu diselesaikan. [yy/sindonews]