25 Dzulqa'dah 1443  |  Sabtu 25 Juni 2022

basmalah.png

Fiqhislam.com - Organisasi perlindungan anak Save the Children melaporkan sejak kudeta 1 Februari lalu angkatan bersenjata Myanmar sudah membunuh 43 anak. Organisasi itu mengatakan situasi di negara Asia Tenggara itu sangat buruk, korban tewas paling muda berusia 6 tahun.

Jumat (2/4) BBC melaporkan kelompok pemantau kekerasan petugas keamanan mencatat hingga total korban yang tewas di tangan pihak berwenang mencapai 536 orang. Sementara itu pemimpin sipil Aung San Suu Kyi menghadapi dakwaan baru dengan tuduhan melanggar undang-undang kerahasiaan negara.

Pekan lalu Suu Kyi dan empat orang sekutu didakwa dengan pasal yang membuat mereka dapat dihukum 14 tahun penjara. Sebelumnya Suu Kyi didakwa memiliki walkie-talkie ilegal dan melanggar peraturan pembatasan sosial Covid-19 selama kampanye tahun lalu.

Kini ia dituduh mempublikasikan informasi yang mungkin dapat 'memicu ketakutan atau peringatan'. Kamis (1/4) kemarin Utusan Khusus PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener meminta Dewan Keamanan segera bertindak demi menghindari pertumpahan darah di negara itu.

Dalam sidang tertutup di PBB ia mengatakan militer Myanmar mengintensifkan penindakan keras terhadap pengunjuk rasa. Schraner Burgener memberitahu 15 negara anggota dewan, militer Myanmar yang merebut kekuasaan pada 1 Februari lalu tidak mampu mengelola negara.

Berdasarkan komentar yang dibagikan ke wartawan, Schraner Burgener memperingatkan situasi di lapangan dapat terus memburuk. "Pertimbangkan semua alat yang tersedia untuk mengambil tindakan kolektif dan lakukan hal yang pantas rakyat Myanmar dapatkan dan mencegah bencana multidimensi di jantung Asia," kata Schraner Burgener.

Ia menambahkan Dewan Keamanan harus mempertimbangkan 'tindakan yang berpotensi signifikan' demi mengubah arah perkembangan situasi karena 'pertumpahan darah sudah hampir terjadi'. Inggris yang meminta sidang PBB di New York ini digelar untuk merespon semakin buruknya kekerasan di Myanmar, dilansir dari Reuters. [yy/republika]

 

Fiqhislam.com - Organisasi perlindungan anak Save the Children melaporkan sejak kudeta 1 Februari lalu angkatan bersenjata Myanmar sudah membunuh 43 anak. Organisasi itu mengatakan situasi di negara Asia Tenggara itu sangat buruk, korban tewas paling muda berusia 6 tahun.

Jumat (2/4) BBC melaporkan kelompok pemantau kekerasan petugas keamanan mencatat hingga total korban yang tewas di tangan pihak berwenang mencapai 536 orang. Sementara itu pemimpin sipil Aung San Suu Kyi menghadapi dakwaan baru dengan tuduhan melanggar undang-undang kerahasiaan negara.

Pekan lalu Suu Kyi dan empat orang sekutu didakwa dengan pasal yang membuat mereka dapat dihukum 14 tahun penjara. Sebelumnya Suu Kyi didakwa memiliki walkie-talkie ilegal dan melanggar peraturan pembatasan sosial Covid-19 selama kampanye tahun lalu.

Kini ia dituduh mempublikasikan informasi yang mungkin dapat 'memicu ketakutan atau peringatan'. Kamis (1/4) kemarin Utusan Khusus PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener meminta Dewan Keamanan segera bertindak demi menghindari pertumpahan darah di negara itu.

Dalam sidang tertutup di PBB ia mengatakan militer Myanmar mengintensifkan penindakan keras terhadap pengunjuk rasa. Schraner Burgener memberitahu 15 negara anggota dewan, militer Myanmar yang merebut kekuasaan pada 1 Februari lalu tidak mampu mengelola negara.

Berdasarkan komentar yang dibagikan ke wartawan, Schraner Burgener memperingatkan situasi di lapangan dapat terus memburuk. "Pertimbangkan semua alat yang tersedia untuk mengambil tindakan kolektif dan lakukan hal yang pantas rakyat Myanmar dapatkan dan mencegah bencana multidimensi di jantung Asia," kata Schraner Burgener.

Ia menambahkan Dewan Keamanan harus mempertimbangkan 'tindakan yang berpotensi signifikan' demi mengubah arah perkembangan situasi karena 'pertumpahan darah sudah hampir terjadi'. Inggris yang meminta sidang PBB di New York ini digelar untuk merespon semakin buruknya kekerasan di Myanmar, dilansir dari Reuters. [yy/republika]

 

536 Orang Tewas

536 Orang Tewas Sejak Kudeta Militer Mynmar


Fiqhislam.com - Kelompok masyarakat sipil pengawas tahanan politik di Myanmar menyampaikan warga yang tewas dalam demonstrasi menentang kudeta militer sudah mencapai 536 seorang sejak 1 Februari lalu.

Dalam laporannya Kamis dini hari, Asosiasi Pendamping untuk Tahanan Politik (AAPP) menyampaikan tambahan 16 orang tewas pada Rabu menyusul kekerasan yang terjadi di Myanmar.

AAPP melaporkan demonstrasi di Myanmar masih terus berlangsung hingga saat ini.

“Ada baku tembak tadi malam dan dua orang dilaporkan ditembak mati oleh pasukan junta ketika kendaraan militer diblokir di jalan menuju kota Kalay dari kotapraja Gantgaw, Wilayah Magwe,” terang AAPP, NGO mantan tahanan politik Myanmar di pengasingan, dalam pernyataan yang keluarkan di kantornya di Mae Sot, Thailand.

Selain itu, di kota Zabu Thiri di Naypyitaw, seorang pria ditangkap pada 15 Maret dan kemarin dilaporkan bahwa tubuhnya dimakamkan oleh militer dan tidak dikembalikan ke keluarganya.

“Bermaksud untuk menyembunyikan luka akibat penyiksaan adalah pelanggaran serius lainnya terhadap hukum internasional,” terang AAPP.

AAPP juga melaporkan beberapa Organisasi Bersenjata Etnis (EAO) telah membuat pernyataan menentang kudeta. Akibatnya, bentrokan di wilayah etnis kembali terjadi, terutama di negara bagian Kachin dan Kayin.

Warga di sana, kata AAPP, terpaksa mengungsi dari rumah mereka dan ada pula yang terluka bahkan tewas.

Selama ini, lanjut AAPP, junta kudeta melakukan ofensif dengan serangan bom udara di wilayah yang dikuasai Karen National Union, kelompok paling berpengaruh di wilayah negara bagian Karen.

“Enam warga desa dari desa Htee Fado di kota Saw Hti, Distrik Nyaunglebin, Wilayah Bago tewas dan sebuah rumah di desa Khat Pe Khee di Distrik Hpapun, Negara Bagian Karen, dibakar,” lapor AAPP.

Sementara itu, junta militer juga melakukan aksi bom serangan udara di Desa Me Wine, Wilayah Bago.

Akibatnya, kata AAPP, penduduk setempat termasuk para lansia, mereka yang sakit dan anak-anak terpaksa mengungsi dari rumah dan desa mereka dan bersembunyi di dalam hutan.

“Mereka kemudian menghadapi kelaparan dan kurangnya perawatan medis, penduduk desa yang melarikan diri melintasi perbatasan juga menghadapi banyak kesulitan lebih lanjut,” terang AAPP.

Situasi di Myanmar terus bergejolak setelah militer merebut kekuasaan pada 1 Februari dengan menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi.

Menanggapi kudeta tersebut, kelompok sipil di seluruh negeri meluncurkan kampanye pembangkangan dengan demonstrasi massa dan aksi duduk. [yy/ihram]

 

Dakwaan Baru Jerat Suu Kyi

Dakwaan Baru Jerat Suu Kyi, Dituduh Langgar UU Rahasia Myanmar Era Kolonial


Fiqhislam.com - Pemimpin sipil Myanmar yang digulingkan junta militer, Aung San Suu Kyi , dijerat dengan dakwaan baru yakni melanggar undang-undang (UU) rahasia negara. UU rahasia negara ini merupakan produk hukum era kolonial.

Itu merupakan dakwaan paling serius yang diajukan terhadap Suu Kyi sejauh ini.

Pengacaranya mengatakan kepada Reuters, Jumat (2/4/2021), bahwa dia mengetahui dakwaan baru—yang berlaku hingga 14 tahun—hanya dua hari yang lalu.

Dakwaan baru dijatuhkan sehari setelah Suu Kyi muncul melalui tautan video di pengadilan sehubungan dengan dakwaan sebelumnya.

Dia ditangkap pada 1 Februari ketika militer merebut kekuasaan melalui kudeta.

Mereka menuduh bahwa pemilu November 2020, yang dimenangkan secara telak oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD)—partainya Suu Kyi—adalah hasil kecurangan. Komisi pemilu menolak tuduhan junta militer soal kecurangan pemilu tersebut dan sejauh ini tidak ada bukti yang diajukan terkait tuduhan itu.

Myanmar telah diguncang oleh protes berminggu-minggu sejak kudeta yang disambut dengan tindakan keras militer yang semakin meningkat. Lebih dari 500 orang—termasuk 40 anak—telah tewas sejauh ini.

Pengacara utama Suu Kyi, Khin Maung Zaw, mengatakan kepada Reuters bahwa Suu Kyi, bersama dengan tiga menteri kabinetnya yang digulingkan dan penasihat ekonomi asal Australia yang ditahan, Sean Turnell, telah didakwa berdasarkan undang-undang rahasia negara.

Dia mengatakan mereka didakwa seminggu yang lalu di pengadilan Yangon, tetapi dia baru mengetahuinya dua hari lalu.

Pemimpin sipil berusia 75 tahun yang dikudeta itu sebelumnya didakwa melakukan korupsi, di mana militer menuduhnya menerima uang suap USD550.000 dalam bentuk tunai dan 11kg emas dari pengusaha untuk memuluskan sebuah proyek.

Dia juga didakwa melanggar Undang-Undang Bencana Alam negara itu dan mengimpor walkie-talkie secara ilegal.

Suu Kyi muncul di pengadilan melalui tautan video pada hari Kamis sehubungan dengan beberapa dakwaan tersebut. Salah satu pengacaranya, Min Min Soe, mengatakan dia tampak dalam keadaan sehat. [yy/sindonews]