27 Dzulqa'dah 1443  |  Senin 27 Juni 2022

basmalah.png

Fiqhislam.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan rencana militer Myamar yang akan mengadakan pemilu ulang harus dicegah.

Ini dikarenakan partai yang diketuai pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi menang telak pada pemilu November tahun lalu.

Utusan PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, memberi pengarahan kepada dewan keamanan dalam pertemuan tertutup setelah tentara Myanmar menahan Suu Kyi dan pejabat lainnya sebagai tanggapan atas "kecurangan pemilu." Militer kemudian menyerahkan kekuasaan kepada panglima militer Min Aung Hlaing, memberlakukan keadaan darurat untuk satu tahun dan berjanji akan mengadakan pemilu baru.

Dewan Keamanan PBB, dengan 15 negara anggota, sedang merundingkan kemungkinan pernyataan, yang dirancang Inggris, yang akan mengutuk kudeta tersebut, menuntut militer agar menegakkan aturan hukum dan hak asasi manusia, dan segera membebaskan mereka yang ditahan secara tidak sah, kata para diplomat. Pernyataan seperti itu harus disetujui dalam konsensus.

Menurut kutipan laporan rapat yang didapat kantor berita Reuters, Schraner Burgener mengatakan, "Deklarasi Pernyataan Darurat dan penangkapan pimpinan sipil adalah inkonstitusional dan illegal. Usul militer untuk menggelar pemilu lagi harus dicegah."

PBB, Senin, juga menyatakan kekhawatirannya bahwa kudeta di Myanmar akan memperburuk kondisi sekitar 600.000 Muslim Rohingya yang masih berada di negara itu. [yy/okezone]

 

Fiqhislam.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan rencana militer Myamar yang akan mengadakan pemilu ulang harus dicegah.

Ini dikarenakan partai yang diketuai pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi menang telak pada pemilu November tahun lalu.

Utusan PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, memberi pengarahan kepada dewan keamanan dalam pertemuan tertutup setelah tentara Myanmar menahan Suu Kyi dan pejabat lainnya sebagai tanggapan atas "kecurangan pemilu." Militer kemudian menyerahkan kekuasaan kepada panglima militer Min Aung Hlaing, memberlakukan keadaan darurat untuk satu tahun dan berjanji akan mengadakan pemilu baru.

Dewan Keamanan PBB, dengan 15 negara anggota, sedang merundingkan kemungkinan pernyataan, yang dirancang Inggris, yang akan mengutuk kudeta tersebut, menuntut militer agar menegakkan aturan hukum dan hak asasi manusia, dan segera membebaskan mereka yang ditahan secara tidak sah, kata para diplomat. Pernyataan seperti itu harus disetujui dalam konsensus.

Menurut kutipan laporan rapat yang didapat kantor berita Reuters, Schraner Burgener mengatakan, "Deklarasi Pernyataan Darurat dan penangkapan pimpinan sipil adalah inkonstitusional dan illegal. Usul militer untuk menggelar pemilu lagi harus dicegah."

PBB, Senin, juga menyatakan kekhawatirannya bahwa kudeta di Myanmar akan memperburuk kondisi sekitar 600.000 Muslim Rohingya yang masih berada di negara itu. [yy/okezone]

 

China Halangi DK-PBB

Mengapa China Halangi Dewan Keamanan PBB Kutuk Kudeta Militer di Myanmar?


Fiqhislam.com - Pemerintah China menghalangi Dewan Keamanan PBB mengeluarkan pernyataan untuk mengutuk kudeta militer di Myanmar.

Dewan Keamanan PBB menggelar rapat terkait Myanmar, Selasa (02/02). Namun mereka gagal menyepakati pernyataan bersama karena China menolak memberikan persetujuan.

Dukungan China terhadap pernyataan bersama itu vital karena mereka memiliki hak veto sebagai anggota permanen Dewan Keamanan PBB.

Sebelum rapat digelar, Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner mengutuk keras kudeta yang terjadi usai militer menolak mengakui hasil pemilu November lalu.

Schraner mengatakan situasi yang terjadi di Myanmar saat ini merupakan bencana bagi Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kii yang memenangkan pemilu.

Adapun G7, kelompok berisi negara-negara dengan ekonomi maju, yaitu Kanada, Prancis, Inggris, Amerika Serikat, Jepang, Italia, Jerman, dan Uni Eropa, menyatakan sangat mencemaskan demokrasi di Myanmar.

"Kami menyerukan kepada militer untuk segera mengakhiri keadaan darurat, memulihkan kekuasaan kepada pemerintah yang dipilih secara demokratis, membebaskan semua yang ditahan secara tidak adil, dan untuk menghormati hak asasi manusia serta supremasi hukum," begitu pernyataan resmi G7.

Mengapa China menghalangi langkah PBB?

"Melalui kebijakan luar negeri yang bisa dianggap manipulatif, China tampaknya memberi sinyal bahwa mereka diam-diam mendukung, kalau tidak mau dibilang mendukung secara tegas, tindakan para jenderal itu," kata pakar Myanmar di Universitas Nasional Singapura, Elliott Prasse-Freeman.

"Mereka seperti ingin menyatakan bahwa ini adalah masalah internal Myanmar dan yang mereka saksikan adalah perombakan kabinet, sebagaimana yang dikabarkan media massa milik pemerintah China."

Walau menurutnya pernyataan PBB tidak akan berdampak langsung, Elliott menyebut langkah itu bisa menjadi langkah pertama untuk menyatukan respons internasional terhadap kudeta di Myanmar.

"Itu tampaknya tidak akan terjadi," ujarnya.

"Sikap China terhadap kudeta ini konsisten dengan seluruh skeptisisme mereka terhadap intervensi internasional," kata Sebastian Strangio, penulis dan editor isu Asia Tenggara di The Diplomat.

Selama beberapa hari terakhir, China menyebut sanksi atau tekanan internasional hanya akan memperburuk keadaan di Myanmar.

Walau secara strategis mendapatkan keuntungan dari pengucilan Myanmar oleh Barat, menurut Strangio, tidak berarti China menyetujui kudeta itu.

"China memiliki hubungan yang cukup baik dengan Partai NLD dan berinvestasi banyak untuk membangun hubungan dengan Aung San Suu Kyi."

"Dengan kembalinya militer ke tampuk kekuasaan, sebenarnya China kini harus berurusan dengan institusi di Myanmar yang secara historis paling mencurigai mereka," kata Strangio.

Dimana Aung San Suu Kyi sekarang?

Sebelum kudeta, Aung San Suu Kyi memimpin pemerintahan yang memenangkan pemilu. Publik tidak lagi melihatnya sejak aparat militer menahannya, Senin (01/02) pagi lalu.

Puluhan orang lainnya juga masih ditahan, termasuk Presiden Win Myint, anggota komite pusat Partai NLD, dan pengacara pribadi Suu Kyi. Mereka dilaporkan dijadikan tahanan rumah.

Partai NLD menuntut militer segera membebaskan pimpinan mereka. Mereka juga meminta militer menerima hasil pemilu November lalu. Dalam ajang itu, NLD memenangkan lebih dari 80% suara.

Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat mengatakan gagal menghubungi militer Myanmar. Namun AS secara resmi menyatakan pengambilalihan kekuasaan di Myanmar itu sebagai kudeta.

Dengan status itu, AS tidak dapat lagi membantu pemerintahan Myanmar secara langsung, meski sebagian besar bantuan mereka biasanya disalurkan kepada organisasi non-pemerintah.

Uni Eropa, Inggris, Australia dan sejumlah negara lainnya juga mengutuk pengambilalihan oleh militer itu.

Myanmar, yang juga dikenal sebagai Burma, dikendalikan angkatan bersenjata hingga 2011. Pada tahun itu, pemerintahan sipil mengendalikan Myanmar setelah pemilu pertama dalam kurun puluhan tahun.

Bagaimana situasi di Myanmar?

Kekuasaan negara kini diserahkan kepada panglima tertinggi, Min Aung Hlaing.

Sebelas menteri dan wakil menteri, termasuk di bidang keuangan, kesehatan, dalam negeri dan luar negeri, diganti.

Dalam rapat pertama kabinetnya, Selasa (02/02), Min Aung Hlaing berulang kali menyebut bahwa pengambilalihan kekuasaan itu "tak dapat mereka dihindari".

Setelah kudeta, sebagian besar wilayah Myanmar terpantau relatif tenang. Pasukan militer berpatroli di semua kota besar. Mereka juga memberlakukan jam malam.

Myanmar memiliki sejarah panjang pemerintahan militer. Banyak orang di negara itu masih mengingat kudeta yang pernah terjadi sebelumnya.

Selasa malam, warga ibu kota Myanmar, Yangon, membunyikan klakson mobil dan memukul panci di jalanan untuk menunjukkan protes terhadap kudeta.

Sekelompok aktivis menyerukan kampanye pembangkangan sipil. Mereka membuat grup Facebook untuk mengatur strategi.

Pekerja medis di 70 rumah sakit di beberapa kota dilaporkan berhenti bekerja sebagai protes terhadap kudeta. Mereka juga menyerukan kepada militer untuk membebaskan Suu Kyi.

Adapun, ratusan pekerja medis lainnya, termasuk dokter senior, berpartisipasi dalam "gerakan Pita Merah". Mereka mengenakan pita merah di pakaian mereka untuk menunjukkan bahwa mereka menentang kudeta.

Di internet, banyak orang yang mengubah gambar profil media sosial mereka menjadi warna merah.

Beberapa petugas medis juga memakai simbol seperti pita hitam sebagai protes tanpa suara.

Sekilas tentang Myanmar

Myanmar adalah negara berpenduduk 54 juta jiwa yang berbatasan langsung dengan Bangladesh, India, China, Thailand, dan Laos.

Pemerintahan Myanmar dikuasai militer dari 1962 hingga 2011. Kebijakan mereka yang dituduh menindas warga sipil menuai kecaman dan sanksi internasional.

Aung San Suu Kyi selama bertahun-tahun mengkampanyekan reformasi demokrasi. Liberalisasi Myanmar akhirnya secara bertahap dimulai pada tahun 2010, walau saat itu pengaruh militer masih cukup besar.

Pemerintahan yang dipimpin oleh Suu Kyi berkuasa sejak pemilu yang berlangsung bebas tahun 2015.

Namun pendekatan keras militer terhadap warga Muslim Rohingya memicu keretakan hubungan Suu Kyi dan komunitas internasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, ratusan ribu warga etnis Rohingya mengungsi ke Bangladesh dan sejumlah negara lain.

Bagaimanapun Suu Kyi tetap populer di Myanmar. Partainya menang telak dalam pemilu November lalu. Namun militer kembali turun tangan untuk mengambil alih kekuasaan. [yy/news.detik]

 

ASEAN

ASEAN Tak Satu Sikap Soal Kudeta di Myanmar


Fiqhislam.com - Sepuluh negara anggota Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) menyikapi kudeta di Myanmar yang terjadi pada Senin (1/2) secara berbeda.

Ada yang menyampaikan keprihatinan dan meminta semua pihak menahan diri. Namun, ada pula yang menjaga jarak dan memilih untuk menunggu perkembangan situasi.

Filipina, Kamboja dan Thailand memandang kudeta di Myanmar sebagai masalah dalam negeri dan tidak mengomentari lebih jauh, padahal ketiganya pernah mengalami kudeta militer dan merasakan perjuangan untuk membentuk pemerintahan yang demokratis.

Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin Jr., Senin (1/2), mengatakan “memantau” perkembangan situasi di Myanmar pasca penangkapan sejumlah pemimpin sipil, termasuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dan Wakil Perdana Menteri Thailand Prawit Wongsuwan juga menyampaikan pernyataan senada.

Sebaliknya Indonesia, Singapura, dan Malaysia menyampaikan keprihatinan mendalam, menyerukan agar semua pihak menahan diri dan berupaya mencapai solusi damai. Sementara Vietnam, Brunei Darussalam, dan Laos belum mengeluarkan pernyataan apa pun.

Negara-negara anggota ASEAN tampaknya terbelenggu dengan prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri. Mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan konsensus bersama juga pada akhirnya membuat masing-masing negara anggota menyatakan sikapnya sendiri-sendiri.

Bisa Dipahami

Guru Besar Hukum Internasional di Universitas Indonesia, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, mengatakan memahami sikap ASEAN ini karena memang sudah sesuai dengan Piagam ASEAN Pasal 2 Ayat 2 huruf e.

“Negara-negara seperti Amerika dan Inggris akan mengecam tindakan pemerintahan kudeta karena peralihan kekuasaan tidak dilakukan secara demokratis,” ujar Hikmahanto melalui pesan teks.

Namun, kata Hikmahanto, negara seperti Indonesia tidak perlu membuat pernyataan apa pun yang bisa dipersepsi oleh pemerintahan yang mengkudeta sebagai campur tangan. Indonesia cukup mengamati perkembangan di Myanmar dan memberi peringatan mengenai situasi di negara itu baik kepada warga Indonesia tinggal di sana maupun yang akan bepergian.

“Kudeta adalah proses pengambilalihan pemerintahan yang sifatnya inkonstitusional, tetapi Indonesia tidak bisa turut campur tangan dalam urusan dalam negeri Myanmar,” ujarnya.

Beragam Mekanisme

Diwawancarai secara terpisah pakar ASEAN, Dr. Dinna Wisnu, menyoroti prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota.

Menurut Dinna, prinsip itu sering sekali disalahartikan dengan tidak berbuat apa-apa dan lembek pada pelanggar ketentuan-ketentuan ASEAN, padahal ada beragam mekanisme untuk menjamin kerahasiaan perundingan antar negara anggota.

“Adalah suatu hal yang sangat disayangkan jika Indonesia tidak memanfaatkan momentum ini untuk mengajak ASEAN, mengingat identitas bersama itu pernah mendorong sesama negara anggota untuk saling mendengar dan bukannya saling menutup telinga,” paparnya

“Semua statement pasti ada konsekuensinya, baik positif maupun negatif. Yang penting adalah intensinya dan follow up-nya,” ujar Dinna,mantan utusan Indonesia di ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights.

Melihat komposisi kepemimpinan dan kepentingan masing-masing negara anggota ASEAN, Dinna Wishu menilai akan sulit tercapai karena akan membutuhkan waktu untuk mencapai konsesus. Oleh karena itu, tak heran jika negara anggota memilih menyikapinya secara terpisah.

Ia memuji pernyataan awal Kementerian Luar Negeri yang meminta semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan dialog.

“Myanmar itu masih mau mendengar Indonesia, tetapi kalau cara penyampaiannya seakan 'public relations campaign' untuk kepentingan sesaat, sudah pasti akan ditolak,” paparnya.

Di sini lah, imbuh Dinna, dibutuhkan komitmen Kepala Negara Indonesia untuk menjembatani upaya diplomasi di tataran prosedural dan teknis untuk berkembang.

“Ada sejumlah cara diplomatis untuk membuat pernyataan dan diterima secara positif,” katanya.

Bukan pertama kalinya ASEAN dikritik karena isu terkait Myanmar. Sebelumnya beberapa kelompok HAM juga mengecam blok negara di Asia Tenggara itu karena tidak menyikapi aksi kekerasan militer Myanmar terhadap kelompok minoritas Muslim-Rohingya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan bahkan Amerika menggambarkan tindakan militer Myanmar itu sebagai “contoh langsung pemusnahan etnis.” [yy/okezone]